Connect with us

Segel KPK di Dirjen Kemenhub Terkait Pengadaan Kapal?

Kementerian Perhubungan

Jakarta – Segel pita merah bertuliskan KPK membentang di salah satu ruangan di kantor Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat. Penyegelan dilakukan TIM KPK oleh 4 personel DPP Sigit Haryono yang sudah datang membawa berkas dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam sekitar pukul 00.10 WIB.

Didampingi petugas keamanan kementerian, mereka langsung menuju salah satu ruangan di lantai 4 Gedung Karsa Kemenhub, tempat Direktur Jenderal Hubungan Laut (Dirjen Hubla), Antonius Tonny Boediono bekerja. Keempatnya pun segera menyegel ruang kerja Dirjen tersebut, serta satu ruangan lagi di sampingnya.

Adapun penyegelan diduga berkaitan dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK. Namun dari keterangan yang diterima Fakta.News,Kamis (24/8), belum ada kejelasan dari KPK mengenai penyebab disegelnya ruangan Dirjen Hubla tersebut.

Tim KPK hanya menjelaskan bahwa ruang Dirjen Hubla dinyatakan disegel agar tidak ada yang merusaknya untuk proses penyelidikan. Tak lama setelahnya, Tim KPK pun langsung meninggalkan Kemenhub dengan tidak membawa barang-barang dari ruangan Dirjen Hubla.

Hingga kini memang belum diketahui secara pasti kasus yang terkait dengan operasi senyap ini. Pun demikian soal dugaan adanya suap dalam OTT tersebut. Namun dari perkembangan isu yang beredar, kasusnya berkaitan dengan pengadaan kapal.

Ketua KPK Agus Rahardjo sudah membenarkan petugasnya melakukan OTT terhadap beberapa orang. Namun, ia belum bisa mengonfirmasi siapa saja orang yang terjaring OTT kali ini, maupun dugaan kasus korupsinya.

“Tolong sabar dulu,” ujarnya.

W. Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Perbaikan Sistem Birokrasi untuk Atasi Korupsi

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019

Jakarta – Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya perbaikan sistem birokrasi untuk mengatasi persoalan korupsi. Menurutnya, setidaknya ada sejumlah hal yang menjadi bahan evaluasi bagi pencegahan tindak korupsi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat memberikan keterangan kepada awak media di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Di tempat tersebut, Presiden menyaksikan drama bertema antikorupsi dalam rangka peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Evaluasi tersebut meliputi, pertama, penindakan itu perlu tapi pembangunan sistem itu menjadi hal yang sangat penting. Menurut Presiden, hal tersebut dalam rangka memberikan pagar-pagar agar penyelewengan dan korupsi itu tidak terjadi.

“Kedua, menurut saya hal ini juga sangat penting, rekrutmen politik. Proses rekrutmen politik penting sekali. Jangan sampai proses rekrutmen politik membutuhkan biaya yang besar sehingga nanti orang akan tengok-tengok untuk bagaimana pengembaliannya. Itu bahaya sekali,” imbuhnya.

Ketiga, Presiden menekankan soal fokus kerja. Menurutnya, jika semua hal dikerjakan secara sekaligus, maka tidak akan menyelesaikan masalah.

“Kita fokusnya di mana dulu? Jangan semua dikerjakan tidak akan menyelesaikan masalah. Evaluasi-evaluasi seperti inilah yang harus kita mulai koreksi, mulai evaluasi, sehingga betul-betul setiap tindakan itu ada hasilnya yang konkret bisa diukur,” ujarnya.

Keempat, adanya perbaikan sistem di sebuah instansi setelah penindakan. Presiden memberi contoh, misalnya seorang gubernur di sebuah provinsi ditangkap, maka setelah ditangkap seharusnya ada perbaikan sistem di pemerintah provinsi tersebut.

Untuk itu, Presiden mengatakan, akan segera bertemu dengan KPK untuk menyiapkan langkah-langkah evaluasi tersebut, mulai dari perbaikan sistem, rekrutmen politik, dan fokus kerjanya.

“Apakah perbaikan di sisi eksekutif daerah atau sisi pemerintah pusat atau kepolisian atau di sisi kejaksaan sehingga harus ditentukan fokusnya sehingga tidak sporadis dan evaluasi itu sangat perlu,” ungkapnya.

Sementara itu, soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait undang-Undang (UU) tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Presiden menyebut masih mempertimbangkannya. Ia menambahkan, saat ini UU tersebut belum berjalan.

“Sampai detik ini kita masih melihat, mempertimbangkan, tetapi kan Undang-undangnya sendiri belum berjalan. Kalau nanti sudah komplet, sudah ada dewas (dewan pengawas), sudah ada pimpinan KPK yang baru, nanti kita evaluasi lah,” kata Presiden.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi: Korupsi Itu Tidak Boleh, Sekecil Apa Pun

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo menyaksikan drama bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi yang digelar di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019. Acara ini digelar dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia tahun 2019.

Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa perilaku korupsi, sekecil apa pun bentuknya, tidak diperbolehkan. Hal tersebut disampaikan Presiden dalam sambutannya saat menyaksikan drama bertema antikorupsi di SMKN 57 Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

“Tadi anak-anak menangkap semuanya ya, pesan yang disampaikan oleh beliau-beliau tadi, ya? Bahwa yang namanya korupsi itu tidak boleh, sekecil apa pun, itu tetap korupsi, tidak gede, tidak kecil, tidak boleh!” kata Presiden di hadapan para siswa SMK.

Tidak hanya korupsi, kolusi dan nepotisme juga merupakan perbuatan yang dilarang. Presiden mencontohkan, anak yang masuk diterima di perguruan tinggi karena menggunakan posisi ayahnya sebagai pejabat, tanpa menggunakan aturan yang seharusnya.

“Mau masuk ke perguruan tinggi, mentang-mentang bapaknya pejabat, enggak pake aturan main langsung diterima, itu juga tidak boleh. Kembali lagi, yang namanya KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) tidak boleh,” ujarnya.

“Anak-anak sejak dini harus tahu mengenai ini, karena korupsilah yang banyak menghancurkan kehidupan kita, kehidupan negara kita, kehidupan rakyat kita,” imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden menyaksikan drama bertajuk #PrestasiTanpaKorupsi. Drama tersebut diperankan oleh tiga menteri, yaitu Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio. Selain itu tampil juga seniman Bedu dan Sogi.

Dalam drama tersebut diceritakan siswa yang hendak menggunakan uang pentas seni (pensi) untuk kepentingan pribadinya, yaitu membeli bakso. Bedu yang menampilkan peran tersebut kemudian mendapat nasihat dari Erick Thohir yang berperan sebagai penjual bakso di sekolah tersebut.

“Jadi contoh yang bisa kita ambil dari drama tadi adalah ya satu, kita tidak boleh mengambil sesuatu yang bukan hak kita, benar? Tadi kan uang kas yang akan dipakai untuk Pensi (pentas seni), dipakai beli bakso, enggak boleh. Sekecil apa pun tidak boleh karena itu uang bersama dari anak-anak yang sudah dikumpulkan secara gotong royong, hati-hati hal-hal seperti itu. Korupsi itu dimulai dari hal-hal yang kecil seperti ini,” jelas Presiden.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden PKS Berharap Bisa Bertemu Megawati Empat Mata

Oleh

Fakta News
Presiden PKS Sohibul Iman

Jakarta – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Sohibul Iman mengungkapkan keinginannya bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Menurut Sohibul, Megawati satu-satunya ketua umum partai politik di Indonesa yang belum pernah dia temui secara khusus empat mata.

“Sampai hari ini ketua umum partai yang saya belum pernah bicara langsung secara formal itu kan dengan Ibu Mega,” kata Sohibul dilansir Tempodalam wawancara dengan Tempo Senin, 9 Desember 2019.

Hal ini disampaikan Sohibul saat ditanya ihwal upaya PKS mendapatkan kursi wakil gubernur DKI Jakarta. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan para ketua-ketua umum partai yang punya perwakilan di DKI Jakarta, kecuali dengan Megawati.

Sohibul mengatakan, dirinya hanya bertemu mantan presiden kelima itu di forum-forum formal kenegaraan. Dia pun mengaku sudah meminta waktu untuk berkunjung Megawati.

Permintaan itu terakhir kali disampaikan saat bertemu Megawati dalam perayaan ulang tahun Partai Nasdem di Jiexpo, Kemayoran, Jakarta Pusat pada 11 November lalu. Anak Megawati yang juga Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Puan Maharani yang menjawab permintaan Sohibul itu.

“Yang merespons Mbak Puan. ‘Iya mas, kita udah lama enggak ketemu’. Kalau dengan Mbak Puan kan saya sering ketemu. Saya bilang, saya menunggu dari Ibu Mega kapan ada waktu. ‘Iya nanti kita cari waktu’ (kata Puan),” ujar bos partai dakwah bercerita.

Politikus PDIP Effendi Simbolon, kata Sohibul, juga berjanji memediasi pertemuan dengan Megawati itu. Sohibul dan Effendi pernah sama-sama duduk sebagai anggota Komisi Energi DPR pada periode 2009-2014.

“Dia sahabat saya waktu di Komisi tujuh. Senang hati saya bilang, kalau Anda membantu saya,” kata Sohibul. Dia mengaku PKS siap berkomunikasi dengan partai mana pun.

 

Mujafi

Baca Selengkapnya