Connect with us

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, ALMISBAT: Penuh Gejolak, Presiden Perlu Mengganti Pembantunya yang Gagal di Bidang Komunikasi Politik

Ketum ALMISBAT Hendrik Dickson Sirait

Jakarta – Organisasi relawan Joko Widodo (Jokowi), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) memberi catatan terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin.

Catatan berikut, disampaikan sebagai salah satu bentuk dukungan ALMISBAT selaku mitra-kritis pemerintah agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil menuntaskan sejumlah persoalan dasar berbangsa dan bernegara, serta meninggalkan “legacy” (warisan)  yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan.

Setelah 22 tahun dan 5 kali pemilihan umum pascareformasi 1998, Indonesia betul-betul mengalami transisi demokrasi panjang dan penuh gejolak. Di tengah serangkaian perubahan politik yang begitu cepat dan fragmentasi di berbagai bidang, maka dapat dimengerti apabila kekuatan elit politik membangun konsensus atau permufakatan tertentu di tengah persaingan dan perbedaan mendasar di antara mereka.

“Permufakatan itu di satu sisi efektif mengakomodasi atau menjembatani perbedaan di tingkat elit. Dan meskipun permufakatan itu tidak selalu berarti jahat, namun hal itu seringkali bukan kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mempertemukan mereka dengan berbagai elemen demokratis lainnya menjadi suatu kekuatan yang bisa menciptakan konsolidasi demokrasi,” kata Ketua Umum ALMISBAT Hendrik Dickson Sirait dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Hendrik menilai upaya ke arah konsolidasi demokrasi itu memang bukan tidak ada sama sekali. Beberapa kebijakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan berikutnya termasuk pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada lima tahun terakhir, dapat dikatakan relevan dan berkontribusi ke arah pencapaianya.

Namun, kondisi dan pranata sosial politik Indonesia yang khas memang acap kali membuat ukuran keberhasilan dan konsekuensinya menjadi berbeda dibanding upaya serupa di beberapa negara lain yang mengalami proses transisi demokrasi.

“Sebagai elemen demokratis, ALMISBAT menilai sosok Jokowi, yang notabene berasal dari luar lingkaran elit politik Indonesia dan terbebas dari beban masa lalu, merupakan representasi yang tepat untuk memastikan proses transisi dan konsolidasi demokrasi berlangsung dengan meyakinkan,” ujarnya.

Menurut Hendrik alasan mengapa proses tersebut begitu penting untuk berhasil adalah karena prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi jauh melampaui demarkasi demokrasi prosedural semata, seperti yang ada selama ini.

“Oleh karena itu, ALMISBAT sejauh ini belum memiliki alasan cukup untuk mengatakan secara meyakinkan bahwa permufakatan antar elit yang nyata-nyata berpengaruh negatif terhadap tatanan demokrasi itu, telah berakhir,” sebutnya.

“Indikasinya bahkan kentara dalam satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin saat ini. Di luar kondisi keadaan abnormal ( akibat pandemi Covid-19,) pemantapan stabilitas politik dan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan nampak kuat. Wajar bila hal itu memunculkan persepsi yang cenderung negatif di masyarakat” imbuh Hendrik.

Hendrik memaparkan politik akomodasi dalam rangka stabilitas politik dan corak government-centris dalam proses pengambilan kebijakan, secara perlahan menyebabkan hilangnya semangat tata kelola partisipatoris yang awalnya menjadi magnet bagi para pendukung tradisional, termasuk relawan dan masyarakat pada umumnya. Ini tercermin dari revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ide tentang food estate dan yang terkini adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya. Kemudian, ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat,” kata Hendrik.

Hendrik menyampaikan bahwa selama setahun terakhir ini komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah. Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.

Akibat proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus maka tak terhindarkan bila penolakan dari berbagai pemangku kepentingan strategis muncul secara bersamaan. Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat elemen-elemen tertentu yang secara sengaja, jahat, dan sistematis telah menunggangi atau mendistorsi situasinya sedemikian rupa.

“Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri  ‘mitra kritis’ pemerintahan Jokowi – Ma”riuf Amin, ALMISBAT wajib mengingatkan , di sisa 4 tahun masa pemerintahannya, belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini. Pembenahan ini penting dilakukan Jokowi untuk memastikan apa yang hendak menjadi “legacy” (warisan)-nya sebagai negarawan. Sekaligus agar Presiden tidak “tersandera” oleh kepentingan elektoral kekuatan elit politik yang ada di sekitarnya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” papar Hendrik.

Selain itu, alam hal pengambilan kebijakan,  ALMISBAT meyakini  bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cepat, meski dalam beberapa hal cara ini cukup efektif. Ada hal-hal yang memang membutuhkan kajian mendalam, penguatan konsep dan partisipasi publik terlebih dulu.

“Dalam konteks itu, penting bagi presiden untuk memperkuat landasan konsepsional kebijakan, sekalipun boleh jadi wujud konkretnya belum dapat dirasakan saat ini. Patut disayangkan bahwa lingkaran sekitar Presiden nampak kurang memiliki determinasi konseptual, karena lebih berpikir dan bertindak seputar isu-isu jangka pendek,” jelasnya.

Berdasarkan paparan tersebut, ALMISBAT menyatakan dan merekomendasikan:

1. Mengapresiasi beberapa capaian strategis selama lima tahun terakhir, seperti pengembangan konektifitas melalui pembagunan infrasruktur serta  maritim, reformasi agraria melalui program Perhutanan Sosial, reformasi di bidang energi dan green economy.

Capaian strategis itu menunjukkan bahwa Presiden konsisten dengan kebijakan yang ada, serta memposisikan diri sebagai bagian dari proses lintasan historis (historical trajectory) di negeri ini. Oleh karenanya, sebagai bagian dan sekaligus produk reformasi pasca 1998, Jokowi sebenarnya mengemban tugas historis untuk mewujudkan Indonesia demokratis dan berkeadilan sosial, termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.

2. Merekomendasi agar langkah presiden efektif, maka penting bagi Presiden untuk fokus pada penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, serta pada beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia pasca 2024, sebagaimana yang tertuang dalam kampanye Pilpres 2019 dan di dalam Nawacita sebelumnya.

3. Merekomendasi agar Presiden menempatkan atau dibantu oleh orang-orang yang tepat pada empat tahun sisa pemerintahannya hingga 2024. Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik/publik.

Demikian catatan sekaligus evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma’ ruf Amin. Catatan ini di maksudkan sebagai masukan kritis sebagai bagiian dari loyalitas dan upaya Almisbat  menjaga pemerintahan Jokowi -Ma’ruf Amin.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) adalah organisasi relawan Joko Widodo (Jokowi), didirikan oleh sejumlah aktifis dari ragam latar belakang pada 2014 yang tersebar di 55 kota / kabupaten di Indonesia. Sebagai pendukung , Almisbat memposisikan diri sebagai ‘ mitra  kritis’ pemerintah dan  memiliki visi tentang Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Update 3 Desember: Kemlu Catat Kini Ada 2.081 WNI di Luar Negeri yang Positif Covid-19

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melaporkan tambahan WNI yang terpapar Corona di Azerbaijan, Swiss, dan Yordania. Per hari ini, total sudah 2.081 WNI terpapar Corona di luar negeri.

Perkembangan WNI yang terpapar virus COVID-19 ini disampaikan Kemlu melalui laman resminya, kemlu.go.id, Kamis (3/12/2020). Data dihimpun setiap hari pada pukul 08.00 WIB.

“Total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2081: 1.439 sembuh, 159 meninggal dan 483 dalam perawatan,” tulis Kemlu.

Tambahan 2 kasus Corona terjadi di Azerbaijan. Sementara tambahan 2 kasus Corona juga ditemukan di Swiss dan 1 kasus di Yordania.

“Tambahan WNI terkonfirmasi COVID-19 di Azerbaijan, Swiss, dan Yordania,” lanjut Kemlu.

Tidak ada penambahan WNI yang sembuh dari COVID-19 di luar negeri pada hari ini. Serta tidak ada pula laporan kasus meninggal dunia.

Pada hari sebelumnya, Rabu (2/12), total WNI terkonfirmasi di luar negeri adalah 2.076, sebanyak 1.439 kasus sembuh, 159 meninggal, dan 478 dalam perawatan.

Berikut ini sebaran kasus WNI positif Corona di luar negeri pada 3 Desember:

  1.     Aljazair: 12 WNI (semua sembuh)
  2.     Amerika Serikat: 117 WNI (92 sembuh, 5 stabil, 20 meninggal)
  3.     Arab Saudi: 270 WNI (88 sembuh, 81 stabil, 101 meninggal)
  4.     Australia: 11 WNI (10 sembuh, 1 stabil)
  5.     Azerbaijan: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  6.     Bahrain: 14 WNI (12 sembuh, 1 stabil)
  7.     Bahama: 1 WNI (stabil)
  8.     Bangladesh: 5 WNI (sembuh)
  9.     Belanda: 14 WNI (7 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  10.     Belgia: 11 WNI (6 sembuh, 5 stabil)
  11.     Brunei Darussalam: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  12.     Ceko: 7 WNI (2 sembuh, 5 stabil)
  13.     Chile: 1 WNI (stabil)
  14.     Denmark: 1 WNI (stabil)
  15.     Ekuador: 1 WNI (sembuh)
  16.     Ethiopia: 6 WNI (5 sembuh, 1 stabil)
  17.     Filipina: 32 WNI (sembuh)
  18.     Finlandia: 3 WNI (2 sembuh, 1 stabil)
  19.     Hungaria: 15 WNI (stabil)
  20.     Ghana: 1 WNI (meninggal dunia)
  21.     Hong Kong (RRT): 91 WNI (85 sembuh, 6 stabil)
  22.     India: 75 WNI (sembuh)
  23.     Inggris: 33 WNI (28 sembuh, 1 stabil, 4 meninggal)
  24.     Irlandia: 2 WNI (sembuh)
  25.     Italia: 9 WNI (5 sembuh, 4 stabil)
  26.     Jepang: 27 WNI (2 sembuh, 25 stabil)
  27.     Jerman: 15 WNI (7 sembuh, 6 stabil, 2 meninggal)
  28.     Kamboja: 5 WNI (2 sembuh, 3 stabil)
  29.     Kazakhstan: 2 WNI (1 sembuh, 1 stabil)
  30.     Korea Selatan: 63 WNI (52 sembuh, 11 stabil)
  31.     Libya: 1 WNI (meninggal)
  32.     Uzbekistan: 19 WNI (18 sembuh, 1 meninggal)
  33.     Suriname: 3 WNI (sembuh)
  34.     Timor Leste: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  35.     Kuwait: 159 WNI (148 sembuh, 7 stabil, 4 meninggal)
  36.     Kanada: 6 WNI (3 sembuh, 3 stabil)
  37.     Lebanon: 1 WNI (stabil)
  38.     Madagaskar: 1 WNI (stabil)
  39.     Makau (RRT): 3 WNI (sembuh)
  40.     Makedonia Utara: 2 WNI (sembuh, 1 stabil)
  41.     Maladewa: 10 WNI (7 sembuh, 2 stabil, 1 meninggal)
  42.     Malaysia: 168 WNI (52 sembuh, 114 stabil, 2 meninggal)
  43.     Meksiko: 3 WNI (1 sembuh, 2 stabil)
  44.     Mesir: 15 WNI (15 sembuh)
  45.     Mozambik: 1 WNI (stabil)
  46.     Myanmar: 2 WNI (stabil)
  47.     Nambia: 1 WNI (stabil)
  48.     Nigeria: 2 WNI (sembuh)
  49.     Oman: 20 WNI (2 sembuh, 18 stabil)
  50.     Pakistan: 34 WNI (33 sembuh, 1 stabil)
  51.     Polandia: 1 WNI (stabil)
  52.     Portugal: 1 WNI (stabil)
  53.     Prancis: 4 WNI (3 sembuh, 1 stabil)
  54.     UEA: 64 WNI (57 sembuh, 2 stabil, 5 meninggal)
  55.     Qatar: 165 WNI (162 sembuh, 2 stabil, 1 meninggal)
  56.     Rusia: 28 WNI (23 sembuh, 5 stabil)
  57.     Singapura: 113 WNI (102 sembuh, 9 stabil, 2 meninggal)
  58.     Serbia: 2 WNI (stabil)
  59.     Siprus: 1 WNI (sembuh)
  60.     Spanyol: 24 WNI (13 sembuh, 10 stabil, 1 meninggal)
  61.     Sudan: 18 WNI (6 sembuh, 12 stabil)
  62.     Suriah: 37 WNI (20 sembuh, 17 stabil)
  63.     Swedia: 1 WNI (stabil)
  64.     Swiss: 3 WNI (stabil)
  65.     Taiwan: 70 WNI (19 sembuh, 51 stabil)
  66.     Thailand: 1 WNI (sembuh)
  67.     Tunisia: 14 WNI (stabil)
  68.     Turki: 12 WNI (9 sembuh, 1 stabil, 2 meninggal)
  69.     Vatikan: 18 WNI (16 sembuh, 2 stabil)
  70.     Vietnam: 1 WNI (stabil)
  71.     Yordania: 11 WNI (9 sembuh, 2 stabil)
  72.     Kapal pesiar: 185 WNI (170 sembuh, 9 stabil, 6 meninggal)

Total COVID-19: 2.081

Total sembuh: 1.439 (69,1%)

Baca Selengkapnya

BERITA

Layangkan Protes ke Australia, Kemlu Kecam Penerobosan Gedung KJRI dan Pengibaran Bendera Bintang Kejora

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah

Jakarta – Kementerian Luar Negeri melayangkan protes ke pemerintah Australia. Protes ini terkait insiden pengibaran Bendera Bintang Kejora di Konsulat Jenderal RI di Melbourne, Australia pada Selasa, 1 Desember 2020.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan orang pelaku menerobos gedung KJRI.

“Kejadiannya di pagi hari dan berlangsung sekitar 15 menit. Mereka lakukan trespassing, memasang, dan menurunkan atribut tersebut,” ujar Faizasyah, Rabu, 2 Desember 2020.

Dalam video yang beredar, nampak ada enam orang di atap Gedung Konjen RI di Melbourne.

Dua di antaranya memegang spanduk bergambarkan Bendera Bintang Kejora dan bertuliskan ‘Free West Papua’ (Bebaskan Papua Barat). Empat orang lain berdiri tak jauh dari mereka dengan memegang Bendera Bintang Kejora dan membawa baner bertuliskan ‘TNI Out Stop Killing Papua’.

Belum diketahui siapa pembawa bendera tersebut. Faizasyah mengatakan setelah melakukan aksinya, polisi setempat datang ke lokasi.

“Pemerintah Indonesia selain mengecam kejadian ini juga telah meminta otoritas Australia menindak pelaku trespassing tersebut,” kata Faizasyah.

Baca Selengkapnya

BERITA

Bangkitkan Pariwisata, Sultan HB X Instruksikan Sektor Wisata Yogyakarta Tak Kehilangan Ciri Khas

Oleh

Fakta News
Tugu Yogyakarta

Yogyakarta – Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan sektor pariwisata masih menjadi satu dari tiga sektor utama penyangga perekonomian selain budaya dan pendidikan dalam masa pandemi Covid-19.

Dalam kerja keras memulihkan pariwisata yang surut akibat pandemi ini, Sultan menginstruksikan sektor wisata tak kehilangan ciri khasnya. Sehingga bisa kembali menjadi jangkar kuat yang menggeliatkan perekonomian DIY.

“Ciri khas pariwisata Yogya adalah community-based tourism (pariwisata berbasis komunitas),” ujar Sultan HB X saat berbicara dalam forum Nasional Pariwisata DIY Tahun 2020, Rabu, 2 Desember 2020.

Ciri wisata berbasis komunitas itu, ujar Sultan, adalah adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan di dalamnya, bukan berjalan sendiri-sendiri.

Hal ini yang mendorong kesepakatan bahwa setiap pelaku yang terlibat bisa selaras menjalankan protokol kesehatan bersamaan dengan protokol ekonomi. “Dalam bahasa sederhananya waras lan warêg (sehat dan kenyang),” kata Sultan.

Sultan mengatakan konsekuensi dari pembukaan destinasi wisata pun harus memperhatikan perkembangan situasi terakhir kasus Covid-19 berdasarkan data organisasi kesehatan dunia atau WHO.

“Dan lebih spesifik lagi mempertimbangkan data mutakhir gugus tugas Covid-19,” ujarnya.

Sultan menambahkan tagline organisasi pariwisata dunia PBB (UNWTO) saat ini dengan restart tourism-nya telah memaksa semua kembali ke titik nol.

Sultan menginterpretasikan jargon itu bahwa membangkitkan sektor wisata harus dilandasi kebijaksanaan, kehati-hatian dan dukungan ketahanan untuk pulih kembali.

“Dengan semangat itu, Yogya siap menyambut kembali para tamu dan wisatawan dengan menjamin dan menjaga keselamatan serta keamanan wisatawan,” ujarnya.

Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengatakan di masa pandemi yang masih berlangsung ini, pembukaan destinasi terus diikuti kontrol agar protokol kesehatan tak kendor sedikitpun. Ia mencontohkan keberadaan puluhan museum di Kota Yogya yang selama musim liburan biasanya banyak dikunjungi.

“Museum harus memperhatikan lingkungannya seperti kalau ada satu tempat yang sering dikunjungi, maka penyemprotan disinfektannya di situ juga harus gencar,” kata dia.

Baca Selengkapnya