Connect with us

Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf, ALMISBAT: Penuh Gejolak, Presiden Perlu Mengganti Pembantunya yang Gagal di Bidang Komunikasi Politik

Ketum ALMISBAT Hendrik Dickson Sirait

Jakarta – Organisasi relawan Joko Widodo (Jokowi), Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) memberi catatan terhadap satu tahun pemerintahan Jokowi- Ma’ruf Amin.

Catatan berikut, disampaikan sebagai salah satu bentuk dukungan ALMISBAT selaku mitra-kritis pemerintah agar pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin berhasil menuntaskan sejumlah persoalan dasar berbangsa dan bernegara, serta meninggalkan “legacy” (warisan)  yang baik bagi perjalanan bangsa ini ke masa depan.

Setelah 22 tahun dan 5 kali pemilihan umum pascareformasi 1998, Indonesia betul-betul mengalami transisi demokrasi panjang dan penuh gejolak. Di tengah serangkaian perubahan politik yang begitu cepat dan fragmentasi di berbagai bidang, maka dapat dimengerti apabila kekuatan elit politik membangun konsensus atau permufakatan tertentu di tengah persaingan dan perbedaan mendasar di antara mereka.

“Permufakatan itu di satu sisi efektif mengakomodasi atau menjembatani perbedaan di tingkat elit. Dan meskipun permufakatan itu tidak selalu berarti jahat, namun hal itu seringkali bukan kesepakatan bersama menyangkut “nilai-nilai politik” yang bisa mempertemukan mereka dengan berbagai elemen demokratis lainnya menjadi suatu kekuatan yang bisa menciptakan konsolidasi demokrasi,” kata Ketua Umum ALMISBAT Hendrik Dickson Sirait dalam keterangan tertulisnya, Selasa (20/10).

Hendrik menilai upaya ke arah konsolidasi demokrasi itu memang bukan tidak ada sama sekali. Beberapa kebijakan yang dilakukan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Megawati Soekarnoputri, Susilo Bambang Yudhoyono dan pemerintahan berikutnya termasuk pada masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada lima tahun terakhir, dapat dikatakan relevan dan berkontribusi ke arah pencapaianya.

Namun, kondisi dan pranata sosial politik Indonesia yang khas memang acap kali membuat ukuran keberhasilan dan konsekuensinya menjadi berbeda dibanding upaya serupa di beberapa negara lain yang mengalami proses transisi demokrasi.

“Sebagai elemen demokratis, ALMISBAT menilai sosok Jokowi, yang notabene berasal dari luar lingkaran elit politik Indonesia dan terbebas dari beban masa lalu, merupakan representasi yang tepat untuk memastikan proses transisi dan konsolidasi demokrasi berlangsung dengan meyakinkan,” ujarnya.

Menurut Hendrik alasan mengapa proses tersebut begitu penting untuk berhasil adalah karena prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi jauh melampaui demarkasi demokrasi prosedural semata, seperti yang ada selama ini.

“Oleh karena itu, ALMISBAT sejauh ini belum memiliki alasan cukup untuk mengatakan secara meyakinkan bahwa permufakatan antar elit yang nyata-nyata berpengaruh negatif terhadap tatanan demokrasi itu, telah berakhir,” sebutnya.

“Indikasinya bahkan kentara dalam satu tahun masa pemerintahan Joko Widodo – Ma’ruf Amin saat ini. Di luar kondisi keadaan abnormal ( akibat pandemi Covid-19,) pemantapan stabilitas politik dan gejala elitisme dalam pembuatan kebijakan nampak kuat. Wajar bila hal itu memunculkan persepsi yang cenderung negatif di masyarakat” imbuh Hendrik.

Hendrik memaparkan politik akomodasi dalam rangka stabilitas politik dan corak government-centris dalam proses pengambilan kebijakan, secara perlahan menyebabkan hilangnya semangat tata kelola partisipatoris yang awalnya menjadi magnet bagi para pendukung tradisional, termasuk relawan dan masyarakat pada umumnya. Ini tercermin dari revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ide tentang food estate dan yang terkini adalah Omnibus Law UU Cipta Kerja.

“Citra negatif tersebut sebetulnya dapat dihindari apabila proses legislasi sejumlah kebijakan itu tidak terkesan tertutup dan ekslusif, tapi terbuka dan inklusif dengan melibatkan semua stakeholder dan publik pada umumnya. Kemudian, ada komunikasi politik yang kuat dari pemerintah yang mampu meyakinkan publik bahwa kebijakan tersebut penting dan karenanya perlu dibuat,” kata Hendrik.

Hendrik menyampaikan bahwa selama setahun terakhir ini komunikasi politik nampak terlihat menjadi salah satu titik terlemah pemerintah. Komunikator pemerintah gagal dan nampak kedodoran meluruskan informasi dan misinformasi di ranah publik yang begitu masif.

Akibat proses deliberasinya yang tidak berjalan mulus maka tak terhindarkan bila penolakan dari berbagai pemangku kepentingan strategis muncul secara bersamaan. Terlepas dari kenyataan bahwa terdapat elemen-elemen tertentu yang secara sengaja, jahat, dan sistematis telah menunggangi atau mendistorsi situasinya sedemikian rupa.

“Untuk itu, sebagai pendukung yang memposisikan diri  ‘mitra kritis’ pemerintahan Jokowi – Ma”riuf Amin, ALMISBAT wajib mengingatkan , di sisa 4 tahun masa pemerintahannya, belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk mengambil langkah-langkah pembenahan terhadap segala kekurangannya selama satu tahun terakhir ini. Pembenahan ini penting dilakukan Jokowi untuk memastikan apa yang hendak menjadi “legacy” (warisan)-nya sebagai negarawan. Sekaligus agar Presiden tidak “tersandera” oleh kepentingan elektoral kekuatan elit politik yang ada di sekitarnya menuju Pilpres dan Pileg 2024,” papar Hendrik.

Selain itu, alam hal pengambilan kebijakan,  ALMISBAT meyakini  bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan cepat, meski dalam beberapa hal cara ini cukup efektif. Ada hal-hal yang memang membutuhkan kajian mendalam, penguatan konsep dan partisipasi publik terlebih dulu.

“Dalam konteks itu, penting bagi presiden untuk memperkuat landasan konsepsional kebijakan, sekalipun boleh jadi wujud konkretnya belum dapat dirasakan saat ini. Patut disayangkan bahwa lingkaran sekitar Presiden nampak kurang memiliki determinasi konseptual, karena lebih berpikir dan bertindak seputar isu-isu jangka pendek,” jelasnya.

Berdasarkan paparan tersebut, ALMISBAT menyatakan dan merekomendasikan:

1. Mengapresiasi beberapa capaian strategis selama lima tahun terakhir, seperti pengembangan konektifitas melalui pembagunan infrasruktur serta  maritim, reformasi agraria melalui program Perhutanan Sosial, reformasi di bidang energi dan green economy.

Capaian strategis itu menunjukkan bahwa Presiden konsisten dengan kebijakan yang ada, serta memposisikan diri sebagai bagian dari proses lintasan historis (historical trajectory) di negeri ini. Oleh karenanya, sebagai bagian dan sekaligus produk reformasi pasca 1998, Jokowi sebenarnya mengemban tugas historis untuk mewujudkan Indonesia demokratis dan berkeadilan sosial, termasuk menyelesaikan agenda-agenda reformasi yang belum tuntas seperti pemberantasan KKN dan penyelesaian kasus-kasus kejahatan HAM masa lalu.

2. Merekomendasi agar langkah presiden efektif, maka penting bagi Presiden untuk fokus pada penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi dalam jangka pendek, serta pada beberapa program strategis yang dapat dijadikan legacy dalam konteks perubahan yang lebih luas di Indonesia pasca 2024, sebagaimana yang tertuang dalam kampanye Pilpres 2019 dan di dalam Nawacita sebelumnya.

3. Merekomendasi agar Presiden menempatkan atau dibantu oleh orang-orang yang tepat pada empat tahun sisa pemerintahannya hingga 2024. Karena itu, Presiden sebaiknya segera mengganti para pembantunya yang terbukti tidak bisa mendukung gerak, langgam dan gaya Presiden terutama yang terkait dengan urusan komunikasi politik/publik.

Demikian catatan sekaligus evaluasi satu tahun pemerintahan Jokowi dan Ma’ ruf Amin. Catatan ini di maksudkan sebagai masukan kritis sebagai bagiian dari loyalitas dan upaya Almisbat  menjaga pemerintahan Jokowi -Ma’ruf Amin.

Untuk diketahui, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) adalah organisasi relawan Joko Widodo (Jokowi), didirikan oleh sejumlah aktifis dari ragam latar belakang pada 2014 yang tersebar di 55 kota / kabupaten di Indonesia. Sebagai pendukung , Almisbat memposisikan diri sebagai ‘ mitra  kritis’ pemerintah dan  memiliki visi tentang Indonesia yang demokratis dan berkeadilan sosial.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Per 4 Maret 2021, Total Ada 1.361.098 Kasus Covid-19 di Indonesia

Oleh

Fakta News

Jakarta – Sudah setahun pandemi Covid-19 melanda Indonesia, pemerintah masih menemukan penambahan kasus Covid-19 per hari. Tak hanya kasus positif Covid-19, perkembangan jumlah pasien sembuh dan angka kematian terus di-update pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Covid-19.

Data Satgas Covid-19 pada Kamis (4/3/2021) pukul 12.00 WIB menunjukkan, ada 7.264 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan jumlah total kasus Covid-19 di Indonesia kini mencapai 1.361.098 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020.

Informasi ini disampaikan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melalui data yang diterima Kompas.com pada Kamis sore. Data juga bisa diakses publik melalui situs Covid19.go.id dan Kemkes.go.id, dengan pembaruan yang muncul setiap sore.

Dalam data yang sama, ada penambahan 6.440 pasien Covid-19 yang sembuh dan dianggap tidak lagi memiliki virus corona. Dengan demikian, total pasien Covid-19 yang sembuh sampai saat ini berjumlah 1.176.356 orang sejak awal pandemi.

Selain itu, dalam 24 jam terakhir ada 176 orang yang tutup usia setelah dinyatakan positif virus corona. Sehingga, angka kematian akibat Covid-19 di Indonesia tercatat sebesar 36.897 orang.

Dengan data tersebut, maka kasus aktif Covid-19 di Indonesia kini ada 147.845 orang. Kasus aktif adalah jumlah pasien positif Covid-19 yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau isolasi mandiri. Selain kasus positif, pemerintah juga mencatat ada 67.095 orang yang kini berstatus suspek.

Kasus baru Covid-19 ini diketahui setelah pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap 63.051 spesimen dalam sehari. Pada periode 3-4 Maret 2021, ada 38.493 orang yang diambil sampelnya untuk menjalani pemeriksaan spesimen.

Total, pemerintah sudah memeriksa 11.004.843 spesimen dari 7.329.345 orang yang diambil sampelnya. Sebagai catatan, satu orang bisa menjalani pemeriksaan spesimen lebih dari satu kali.

Kasus Covid-19 saat ini sudah tercatat di semua provinsi di Indonesia dari Aceh hingga Papua. Secara lebih rinci, ada 510 kabupaten/kota dari 34 provinsi yang mencatat pasien akibat terinfeksi virus corona.

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi Resmikan Kampus Baru Untirta di Serang

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kampus baru Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) di Sindangsari, Kota Serang, Banten, Kamis (04/03/2021).

“Sore hari ini saya sangat gembira sekali bisa hadir di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa untuk meresmikan kampus barunya,” kata Presiden pada sambutannya.

Kepala Negara mengatakan kampus ini bukan hanya dilihat sebagai bangunan baru saja tapi kampus baru ini juga mewakili semangat baru untuk memajukan pendidikan tinggi di Provinsi Banten.

“Memacu kita semuanya untuk berkonsentrasi kepada persiapan, menyiapkan SDM unggul untuk memenangkan persaingan dan kompetisi global yang sekarang ini semakin sengit antarnegara,” ujarnya.

Presiden menilai, Untirta mewarisi nilai-nilai keteladanan dari dua sosok pergerakan di Banten, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa dan Syekh Nawawi Al Bantani. Simbol perpaduan kekuatan ulama dan umara yang mewakili karakter kepemimpinan dan intelektual.

“Ini tercermin di Untirta ini. Perpaduan karakter yang diperlukan di sebuah perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan keilmuan dan pusat kaderisasi kepemimpinan nasional,” ujarnya.

Nilai-nilai keteladanan tersebut, imbuh Presiden, harus betul-betul diimplementasikan dalam Tri Dharma perguruan tinggi agar Untirta mampu mewujudkan visi menjadi universitas kelas dunia.

“Menjadi kebanggaan masyarakat Banten dan kebanggaan negara kita Indonesia, sebagai integrated smart and green university,” imbuhnya.

Presiden pun mengapresiasi Untirta yang konsisten menerapkan konsep smart and green university secara nyata di lingkungan kampus.

“Saya lihat ada area terbuka hijau yang mencapai, tadi disampaikan oleh Pak Rektor, 30 persen dari luasan kawasan. Pencahayaannya semuanya menggunakan penerangan alami, tidak ada kendaraan pribadi yang masuk ke kampus ini, dan pergerakan di kampus ini dibantu oleh shuttle bus. Ini adalah visi smart and green university yang betul-betul terintegrasi,” ungkapnya.

Dengan semua potensi yang dimiliki, Untirta harus berperan sebagai lokomotif kemajuan di Provinsi Banten.

“Sebagai pelopor lompatan kemajuan, dan terus mengembangkan inovasi dan kreativitas, membuka diri seluas-luasnya terhadap hal-hal yang baru, bersikap moderat dan menghargai kemajemukan, kebinekaan, serta menjaga nilai-nilai budaya lokal,” tutur Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menekankan, perguruan tinggi harus berfungsi sebagai menara air bukan menara gading. Artinya, hasil penelitian maupun inovasi kampus harus langsung bisa dirasakan oleh masyarakat.

“Ini penting sekali karena di sekitar kita masih terdapat masyarakat yang berada di garis kemiskinan dan keterbelakangan,” ujarnya.

Tantangan untuk mengatasi persoalan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut memerlukan kontribusi dari berbagai pihak. Untuk itu, Presiden mengajak Untirta untuk turut mengambil berperan.

“Saya berharap Untirta bisa ikut mengambil bagian dari kerja bersama ini dengan terus membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, meluaskan jejaring dan kerja sama, terutama dengan kalangan industri agar mampu menghasilkan penelitian dan inovasi-inovasi yang memiliki nilai tambah bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat di Provinsi Banten,” tandasnya.

Usai memberikan sambutan Presiden didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimoeljono, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko melakukan penandatanganan prasasti sebagai tanda peresmian Kampus Untirta Sindangsari.

Baca Selengkapnya

BERITA

Resmikan Bendungan Sindang Heula, Presiden Jokowi: Memanfaatkan untuk Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

Oleh

Fakta News
Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (04/03/2021) siang

Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten, Kamis (04/03/2021) siang.

“Alhamdulillah pada hari ini Bendungan Sindang Heula yang dibangun tahun 2015 sudah selesai dan siap difungsikan. Saya minta pemerintah daerah dan masyarakat menjaga dan memanfaatkan bendungan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada peresmian bendungan tersebut.

Kepala Negara mengatakan, Bendungan Sindang Heula dibangun untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah Banten. Dengan kapasitas yang mencapai 9,3 juta meter kubik, bendungan ini ditargetkan dapat memberikan manfaat irigasi terhadap 1.280 hektare sawah yang ada di Banten, khususnya di Serang.

“Kita harapkan bendungan ini memberikan nilai tambah yang besar bagi para petani di Banten dalam menjamin ketersediaan air yang cukup, sehingga sekali lagi kita semakin produktif dan bisa menjaga ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Banten,” ujarnya.

Tak hanya untuk irigasi, Bendungan Sindang Heula juga menyediakan air baku bagi daerah-daerah industri yang berkembang di Kabupaten Serang, Kota Serang, Kota Cilegon.

“Bendungan ini mampu menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik, ini sudah dimulai digunakan oleh provinsi separuhnya 0,40 meter kubik per detik,” tuturnya.

Selain itu, bendungan ini juga bermanfaat untuk pengendalian banjir dengan mereduksi banjir 50 meter kubik per detik dari sungai-sungai yang biasanya meluap, seperti Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian.

Manfaat lainnya adalah untuk pembangkit listrik berkapasitas 0,40 megawatt. Presiden berharap fungsi ini dapat dimanfaatkan oleh Provinsi Banten untuk menghilangkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Selain itu, Presiden mengungkapkan, area sekitar Bendungan Sindang Heula juga dapat menjadi lahan konservasi dan objek pariwisata.

“Ini juga untuk konservasi dan pariwisata, harus kita jaga konservasi di sekitar waduk sehingga air waduk kita harapkan nanti semakin tahun semakin tahun semakin naik dan manfaatnya bisa kita gunakan untuk masyarakat di Provinsi Banten. Dan tentu saja ini kalau saya melihat tadi masuk, ini juga bisa menjadi destinasi wisata baru di Provinsi Banten dan juga mungkin bisa menarik dari provinsi yang lain di luar Banten,” ujarnya.

Mendampingi Presiden dalam agenda kunjungan kerja tersebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimoeljono.

Usai memberikan sambutan, Presiden menekan tombol sirine sebagai tanda telah diresmikannya Bendungan Sindang Heula di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.

Usai peresmian, Presiden beserta rombongan terbatas melakukan peninjauan di area sekitar bendungan.

Baca Selengkapnya