Sapa Masyarakat, Sultan HB X Sampaikan Pesan tentang Gotong Royong dan Saling Berbagi Hadapi Pandemi Corona
Yogyakarta – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X kembali menyapa masyarakat melalui program #SultanMenyapa jilid 3. Dalam sapaan yang bertajuk ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’ ini, Sultan mengajak masyarakat untuk selalu kerjasama dan berbagi kepada sesama di tengah pandemi virus Corona atau COVID-19.
Berikut isi dari #SultanMenyapa jilid 3 bertajuk ‘Kemanusiaan yang Adil dan Beradab’:
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..
Salam sejahtera bagi kita semua
Memasuki Ramadhan 1441 Hijriyah beberapa hari lalu, saya khusus memberikan pesan kepada generasi penerus ketika saatnya nanti tiba.
Saya yakin, generasi mereka yang tidak mengalami musibah dunia ini, tentu akan membanggakan generasi kita sebagai orang-orang yang tahan uji.
Karena menghadapi tantangan ini bersama-sama dan bergotong-royong dengan semangat golong gilig mewujudkan kembali Pancasila sebagai jati diri bangsa.
Saat ini, seperti masa-masa gempa tahun 2006 lalu, kita melihat fenomena yang memberi harapan. Saat itu, para ulama, lintas agama bekerjasama membantu para korban tanpa menanyakan: “Apa agamamu?”
Terbukti, di hati nurani mereka yang paling dalam, selalu bersemi semangat toleransi antar umat beragama. Saat ini kita juga menyaksikan kisah-kisah mengharukan. Mereka bekerjasama dan saling berbagi.
Orang-orang yang saling menjaga tetangganya. Bahkan dunia bisnis pun diubah menjadi dunia pengabdian bagi kemanusiaan untuk sesama yang papa.
Di bulan penuh keutamaan dan keistimewaan ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan berada di sekitar kita. Terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selasa Wage, 28 April 2020
HAMENGKU BUWONO X
Kepala Bagian Humas Biro Umum Humas dan Protokol Setda DIY, Ditya Nanaryo Aji menambahkan, maksud dari #SultanMenyapa jilid 3 ini kurang lebih bagaimana seseorang menjadi sosok manusia yang seutuhnya ketika dirinya bermanfaat bagi orang lain. Khususnya ketika seseorang sudah bisa menimbang mana yang baik untuk dirinya, sekaligus bagi lingkungan sosialnya, maka dia telah menjadi insan yang mampu berpikir dan berbuat adil.
“Kemampuan dan inisiatif untuk berbuat adil inilah yang sejatinya menjadi roh terbentuknya peradaban. Refleksi manusia sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial inilah yang telah membentuk generasi lintas peradaban selama ini,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (28/4/2020).
Ditya melanjutkan, kebesaran hati dan kemauan untuk berbuat baik kepada sesama manusia akan selalu diuji. Sebagai contoh, dengan mewabahnya virus Corona saat ini.
“Apabila direnungkan, ini adalah sebuah bencana global, di mana hampir seluruh dunia merasakan dampak wabah Corona. Saat inilah manusia harus bangkit bersama, saiyeg saekpraya, menyalakan kembali kebersamaan dalam sebuah asa,” katanya.
Lebih lanjut, Ditya mengatakan nyala atau nur yang harus dibangkitkan dan dipertahankan adalah sifat gotong royong yang sudah mendarah daging di seluruh hati warga. Seperti halnya membagikan sayuran untuk tetangga, penyemprotan disinfektan per kampung, pembatasan sosial mandiri di kampung-kampung, maraknya donasi dan distribusi bantuan swadaya, menunjukkan bahwa nur itu masih ada dan semakin terang cahayanya.
“Inilah kekuatan sejati seorang manusia, dimana ego pribadi dilebur, dan diarahkan untuk saling membantu tanpa ada tendensi. Semua dilakukan dengan sadar, dengan melebur harapan bersama manusia lainnya, demi menuju kondisi yang lebih baik dalam situasi buruk sekalipun,” ujar Ditya.
Ditya menambahkan, dalam sapaannya kali ini Sultan juga mengajak masyarakat untuk menerapkan filosofi Jawa yakni, yakin marang samubarang tumindak kang dumadi dan yakinlah Tuhan tak pernah memberikan ujian yang tak mampu dilewati oleh umat-Nya.
“Manusia harus terus melakukan instrospeksi, Lir Handaya Paseban Jati – Mengalirkan hidup semata pada tuntunan Ilahi. Pada saatnya nanti, perjuangan dan segala kebaikan yang terjadi saat ini akan tertulis dalam lembaran peradaban, dengan sebuah rumusan pesan: Together, we are stronger,” ucap Ditya.
(adn)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
