Santoso Harap BNPT Mampu Mengoptimalkan Aksi Penanganan Terorisme
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Santoso mengharapkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mampu mengoptimalkan kinerjanya dalam aksi penanganan terorisme. Ia mengatakan program-program yang dimiliki BNPT diminta tidak hanya sebatas kegiatan seremonial. Terlebih saat ini, penanganan terorisme tidak lagi bersifat konvensional.
“Pasca Amerika meninggalkan Afghanistan, penanganan terorisme tidak lagi bersifat konvensional, tidak lagi bersifat berhadap-hadapan antara aparat di suatu negara dengan pihak terorisme. Tapi saat ini adalah bagaimana peran pemerintah, dalam hal ini BNPT, dalam hal cyber (siber) terorisme,” ujarnya dalam Rapat Kerja antara Komisi III dengan BNPT di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/2/2023).
Dalam upaya mengoptimalkan peran BNPT, Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai bahwa antisipasi yang dilakukan atas aksi terorisme siber ini harus tinggi. Hal ini menjadi penting karena ia menganggap bahwa dengan terorisme siber ini, aktivitas lintas negara bisa terus terjadi. Oleh karena itu, ia mengusulkan agar anggaran atas penanganan terorisme siber ini harus diperbanyak dibandingkan dengan program-program yang lain.
Selain itu, Legislator Dapil DKI Jakarta III ini juga meminta BNPT untuk meninjau ulang langkah strategis penanggulangan terorisme yang dibuat oleh BNPT pada poin revitalisasi nilai-nilai Pancasila. Santoso tidak menginginkan Pancasila hanya dijadikan objek untuk menyelenggarakan kegiatan, tetapi penggunaannya tidak tepat sasaran. Peninjauan ini juga diusulkan karena Anggota Komisi III itu menganggap sudah banyak lembaga yang juga menggunakan Pancasila sebagai programnya seperti MPR dan BPIP.
“Jangan pancasila ini hanya dijadikan objek untuk menyelenggarakan kegiatan, agar revitalisasi yang dilakukan ini tidak semau-maunya. Apa yang menjadi konsepsi dari BNPT karena nanti akhirnya ideologi negara bingkainya itu sesuai dengan lembaga masing-masing. Itu yang harus dihindari,” ucapnya.
Santoso juga menghimbau agar fokus BNPT tidak hanya pada pencegahan terorisme, tetapi juga pada tindakan negara terhadap mantan narapidana terorisme. Ia pun menyayangkan kasus bom bunuh diri yang dilakukan oleh Agus Sujatno di Astanaanyar harus terjadi. Politisi Fraksi Partai Demokrat itu menilai bahwa ada urgensi kehadiran negara dalam memberikan jaminan kehidupan kepada mantan narapidana terorisme.
“Ini menurut saya kenapa terorisme dan orang-orang pelakunya tidak lepas dari tindakan-tindakan yang kita nilai salah. Tetap mereka lakukan karena tidak ada kepedulian dari negara. Tidak ada kepedulian dari pemerintah, dalam hal ini BNPT. Jadi negara harus hadir,” tutupnya.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
