Connect with us
DPR RI

Saniatul Lativa Tegaskan Vaksin Aman dan Sudah Mendapatkan Izin BPOM

Saniatul Lativa Tegaskan Vaksin Aman dan Sudah Mendapatkan Izin BPOM
Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa saat menyosialisasikan keamanan dan manfaat vaksin di dapilnya Desa Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kab. Tebo, Jambi, Kamis (20/10/2021). Foto: Ist/Man

Jakarta – Berdasarkan data Kementerian Kesehatan (Kemenkes), masih ada 33 persen warga Indonesia yang menolak dan tidak yakin dengan vaksin Covid-19. Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Saniatul Lativa terjadi penolakan terhadap vaksinisasi karena informasi yang tidak benar terkait dampak vaksin Covid-19.

“Banyak masyarakat menolak untuk vaksin beralasan setelah di vaksin Covid 19 akan meninggal ataupun terjadi sakit yang parah,” ungkapnya Saniatul saat menyosialisasikan keamanan dan manfaat vaksin di dapilnya Desa Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kab. Tebo, Jambi, Kamis (20/10/2021).

Ia mengatakan, sampai saat ini untuk capaian vaksinasi di Kecamatan VII Koto Ilir masih sangat rendah yaitu 25 persen. Ia meminta masyarakat tidak perlu khawatir saat proses vaksinasi Covid-19. Pasalnya, sebelum vaksin dimasukan dalam tubuh para vaksintor melalukan serangkai pemeriksaan kondisi kesehatan.

“Pertama bapak ibu akan ditanya dulu oleh vaksinator terkait riwayat kesehatan, kemudian tensi diukur. Jika memang nanti dari hasil pemeriksaan tidak lolos untuk divaksin karena mengidap penyakit tertentu, ya tidak akan divaksin. Masyarakat yang akan divaksin harus dalam keadaan sehat,” jelasnya.

Ia menuturkan, vaksinasi ini bertujuan mencegah terpapar Covid-19. Apabila terpapar, gejala yang akan dialami masyarakat yang sudah divaksin tidak berat dan tidak akan berakibat fatal. “Sebelum vaksin diedarkan kepada masyarakat Badan POM melakukan serangkai kajian untuk menjamin keamanan dan mutu vaksin di Indonesia,” ucapnya.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menegaskan, semua vaksin yang akan digunakan dalam program vaksinasi Covid-19 di Indonesia harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan POM, yaitu izin penggunaan pada masa darurat atau Emergency Use Authorization (EUA).

Ditempat yang sama, Kordinator Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi Balai POM Jambi Marhamah mengimbau masyarakat yang belum di vaksin untuk segera vaksin, karena vaksin yang beredar saat ini sudah terjamin keamanannya. “Masyarakat segera datang ke Puskesmas untuk divaksin, mumpung saat ini vaksin masih gratis dan belum bayar,” ujarnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Kunjungan Kerja ke Sumatra Utara

Oleh

Fakta News
Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB. Foto: BPMI Setpres

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo tiba di Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara, pada Rabu, 8 Februari 2023 sekira pukul 17.50 WIB.

Ketibaan Presiden Jokowi dan Ibu Iriana disambut oleh Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi beserta istri, Pangdam I/Bukit Barisan Mayjen TNI Achmad Daniel Chardin, Kapolda Sumatra Utara Irjen Pol. R.Z. Panca Putra Simanjuntak beserta istri, dan Kajati Idianto beserta istri.

Turut hadir juga menyambut kedatangan Presiden dan Ibu Iriana yaitu Wali Kota Medan Bobby Nasution beserta istri, Danlanud Soewondo Kolonel Pnb. Reka Budiarsa beserta istri, Danlatamal I Laksamana Pertama Johanes Djanarko Wibowo beserta istri, Pangkokogabwilhan I Laksdya Irvansyah beserta istri, dan Pangkosekhanudnas III/Medan Marsma TNI Mohammad Nurdin beserta istri.

Setelahnya, Presiden dan Ibu Iriana langsung menuju hotel tempatnya bermalam. Esok hari, Presiden dan Ibu Iriana diagendakan untuk menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2023, meresmikan infrastruktur, dan mengunjungi beberapa pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dan Ibu Iriana Joko Widodo beserta rombongan lepas landas menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia-1 dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu, 8 Februari 2023, sekitar pukul 15.55 WIB.

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Sumatra Utara yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Erick Thohir, Sekretaris Militer Presiden Laksda TNI Hersan, Komandan Paspampres Marsda TNI Wahyu Hidayat Sudjatmiko, dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Minta APH Bertindak Tegas Terkait Situasi Keamanan Papua, Dasco: Toleransi Kita Sudah Cukup

Oleh

Fakta News
DPR Minta APH Bertindak Tegas Terkait Situasi Keamanan Papua, Dasco: Toleransi Kita Sudah Cukup
Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa pembakaran pesawat Susi Air oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dasco pun mengatakan pihaknya mendukung penuh upaya pemerintah dan aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap kasus ini.

”Parlemen dalam hal ini DPR RI mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memberikan hukum di Papua,” kata Dasco kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Lebih lanjut, Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga mengutuk keras tindakan KKB ini, dan menyebutnya sebagai ’tidak berprikemanusiaan’. ”Kita mengutuk keras cara-cara yang tidak berprikemanusiaan. Untuk itu saya pikir toleransi kita sudah cukup,” sambungnya.

Sebelumnya, pesawat milik Susi Air dengan Nomor Penerbangan SI 9368 dibakar KKB di Lapangan Terbang Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Selasa pagi (7/2/2023). Pesawat jenis Pilatus Porter terbang dari Timika pukul 05.33 WIT dan dijadwalkan tiba ke Bandara Moses Kilangin Timika pukul 07.40 WIT.

KKB mengakui telah membakar dan menyandera pilot serta penumpang Susi Air tersebut. Ada tujuh tuntutan KKB pimpinan Egianus Kogoya setelah menyandera pilot dan lima penumpang Susi Air, termasuk salah satunya dilaporkan masih bayi.

Baca Selengkapnya

BERITA

DPR Perpanjang Pembahasan Dua Rancangan Undang-Undang

Oleh

Fakta News
DPR Perpanjang Pembahasan Dua Rancangan Undang-Undang
Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus (kanan) saat melakukan konferensi pers usai rapat paripurna. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F. Paulus mengatakan bahwa DPR RI telah menyelesaikan rapat paripurna yang telah berlangsung di ruang rapat paripurna, Gedung Nusantara II pada Selasa, (7/2/2023). Beberapa agenda membicarakan beragam hal salah satunya perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata dan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sampai pada masa persidangan IV.

“Kita ada perpanjangan tentang Rancangan Undang-Undang yang dibahas oleh Komisi-Komisi dan ada beberapa hal surat-surat yang memang sudah kita bacakan tetapi akan ditindaklanjuti pada masa sidang berikutnya, itulah yang kira-kira kita lakukan pada hari ini dan mudah-mudahan ke depan tadi yang dibacakan pak Dasco tadi akan tadi akan ditindaklanjuti sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR RI,” ungkap Lodewijk saat melakukan konferensi pers usai rapat paripurna.

Adapun persetujuan perpanjangan ini diputuskan saat Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin rapat paripurna didampingi oleh Lodewijk. “Sehubungan dengan itu, dalam rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap kedua rancangan undang-undang tersebut sampai dengan masa persidangan empat yang akan datang?” tanya Dasco, serentak dijawab “setuju” oleh para Anggota Dewan yang bersidang.

Perpanjangan masa pembahasan ini berdasarkan laporan Pimpinan Komisi III pada rapat konsultasi pengganti Rapat Bamus pada 18 Januari 2023. Peraturan perundang-undangan Hukum Acara Perdata yang ada dan berlaku sampai saat ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik peraturan perundang-undangan peninggalan Pemerintah Hindia Belanda maupun peraturan perundang-undangan produk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun peraturan perundang-undangan produk Pemerintah Hindia Belanda masih bersifat dualistis atau mengandung dualisme hukum acara yang berlaku untuk Pengadilan di Jawa dan Madura dan hukum acara yang berlaku untuk pengadilan di luar Jawa dan Madura. Sementara itu revisi terkait Rancangan Undang-Undang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika saat ini ada enam poin.

Baca Selengkapnya