Sampaikan Orasi Kebangsaan, Puan Apresiasi Komitmen GP Ansor Konsisten Peduli Sesama
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menceritakan kedekatan Presiden pertama Republik Indonesia Sukarno dengan tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama (NU). Kisah tersebut diceritakan Puan saat menyampaikan Orasi Kebangsaan secara virtual dalam Konferensi Besar ke-23 GP Ansor yang digelar di Minahasa, Sabtu (19/9).
Puan mengawali orasinya dengan mengapresiasi komitmen kebangsaan GP Ansor yang konsisten di barisan depan dalam membentuk kepedulian pada sesama.
“Dari hati yang paling dalam, saya menyampaikan rasa bangga kepada GP Ansor yang menjadi bagian penting dalam membangun visi kebangsaan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang ini,” kata perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR RI tersebut.
Menurut Puan, konsistensi GP Ansor tidak bisa dilepaskan dari sosok KH Abdul Wahab Hasbullah, yang meletakkan fondasi pemikiran kebangsaan pada generasi muda Nahdlatul Ulama.
“Kiai Abdul Wahab Hasbullah merupakan teladan bangsa ini karena senantiasa menggelorakan spirit cinta tanah air adalah bagian dari iman (hubbul wathon minal iman),” ungkap Puan.
Dalam konteks tersebut, lanjut Puan, cinta tanah air adalah bagian dari iman, telah menjadi gerakan besar yang menggelorakan nasionalisme kaum muda.
“Negeri ini sungguh beruntung mempunyai Ormas seperti Nahdlatul Ulama yang menjadi bagian terpenting dalam membangun nasionalisme,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.
Puan melanjutkan, Rais Akbar NU KH Hasyim Asy’ari mengeluarkan fatwa Hubbul Wathon Minal Iman (Cinta Tanah Air adalah Sebagian dari Iman). Kemudian pada 22 Oktober 1945, KH Hasyim mengeluarkan fatwa Resolusi Jihad yang mewajibkan setiap santri berperang melawan serbuan NICA untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dengan status hukum fardlu ‘ain, yakni wajib bagi setiap Muslim yang berada di wilayah peperangan.
Puan menyampaikan, hubungan Islam dan Nasionalisme bagi bangsa Indonesia ibarat eratnya hubungan Bung Karno dengan NU. Salah satunya adalah hubungan Bung Karno dengan KH Abdul Wahab Hasbullah, dua tokoh yang bersahabat dan saling menghormati.
“Bung Karno selalu bermusyawarah dan meminta pandangan dari ulama-ulama Nahdlatul Ulama dalam hal genting dan penting termasuk dengan Kiai Wahab Hasbullah,” ujarnya.
Dalam Muktamar NU di Solo tahun 1962, kata Puan, Bung Karno menegaskan kepada para muktamirin, “Saya Cinta Sekali Kepada NU”.
“Bung Karno sampaikan hal itu dari lubuk hati paling dalam, karena menyadari peran NU dalam menjaga Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan UUD 1945. NU selalu hadir membela negara pada saat-saat genting dan penting,” ucap Puan.
Kecintaan Bung Karno kepada NU, ungkap Puan, juga dibalas dengan menganugerahi Bung Karno gelar waliyul amri ad-daruri bis syaukah, yakni pemimpin nasional dalam keadaan darurat namun memiliki wewenang yang mutlak. Gelar itu dianugerahkan dalam Muktamar ke-20 NU di Surabaya pada 1954.
“Gelar itu menegaskan bahwa Bung Karno adalah pemimpin negeri Muslim yang sah secara syariat. Sebagai cucu dari Bung Karno, saya pribadi mengucapkan terima kasih atas pemberian gelar tersebut,” ucap Puan.
Puan berharap Konbes GP Ansor dapat melahirkan ide-ide besar dalam rangka membumikan Pancasila. Selain itu, Puan juga berharap GP Ansor dan seluruh warga NU, terus bergotong royong meringankan beban masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19.
Puan menyampaikan, DPR RI juga terus bekerja menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran untuk memastikan penanganan pandemi Covid-19 yang dijalankan pemerintah berjalan tepat.
“Kita harus optimis mampu melalui pandemi ini. Pandemi ini semakin menuntut kita bahwa gotong royong menjadi kekuatan utama agar kita bahu-membahu sebagai bangsa. Kita tidak boleh tenggelam dalam perbedaan yang dapat menciptakan perpecahan,” ujar Puan.
Seusai Puan menyampaikan orasi kebangsaan, Ketua Umum GP Ansor Yaqut Cholil Qoumas menyatakan bahwa GP Ansor siap memberikan kader terbaiknya untuk menjaga Pancasila dan nasionalisme.
Puan menyambut baik ucapan Yaqut dengan mengatakan “Siap selalu menjalin silaturahmi dengan GP Ansor.”
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
