Connect with us

Sampaikan Dukacita, Puan Minta Pemerintah Cepat Tangani Korban Gempa Cianjur

Puan Minta Pemerintah Gencarkan Edukasi Publik soal Kasus Gagal Ginjal Akut pada Anak
Ketua DPR RI Puan Maharani

Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah pusat dan daerah tanggap bencana menyusul gempa bumi yang terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Ia menegaskan, keselamatan warga harus menjadi prioritas.

“Atas nama DPR dan pribadi, saya menyampaikan dukacita mendalam untuk para korban meninggal akibat gempa bumi yang melanda wilayah Cianjur dan sekitarnya,” kata Puan, Senin (21/11/2022).

Gempa bumi berkekuatan M 5,6 terjadi pada pukul 13.30 WIB siang tadi. Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hingga sore ini tercatat 46 orang tewas akibat gempa dan 700 orang mengalami luka-luka.

Puan meminta BNPB bekerja sama dengan stakeholder terkait dan para relawan dalam mempercepat evakuasi korban. Ia juga mengingatkan agar korban luka-luka segera mendapat penanganan mengingat banyak pasien korban gempa yang terpaksa menjalani perawatan di halaman RSUD Cianjur akibat IGD RS tersebut tak mampu menampung pasien karena korban gempa terus berdatangan dari berbagai daerah.

“Segera bangun rumah sakit darurat, dan perbanyak bantuan tenaga medis untuk membantu korban gempa di Cianjur. Priorotaskan keselamatan warga. Korban luka harus segera ditangani, apalagi tidak sedikit anak-anak yang menjadi korban,” tegasnya.

Lebih lanjut, Puan mendorong adanya kerja sama lintas kementerian dan lembaga dalam mempermudah penanganan darurat rencana. Sebanyak tujuh kecamatan dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat gempa.

“Upayakan bantuan cepat diberikan, termasuk untuk daerah yang terisolir akibat gempa. Logistik dan kebutuhan medis harus cepat sampai,” ungkap Puan.

Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini pun mengingatkan agar lokasi penampungan atau pengungsian korban memperhatikan kenyamanan dan keamanan warga. Puan meminta Pemerintah sigap menyiapkan segala kebutuhan masyarakat.

“Termasuk pasokan listrik dan air. Kemudian selimut, dan alas tidur bagi warga khususnya korban anak, lansia, ibu hamil dan ibu menyusui,” tutur mantan Menko PMK itu.

Gempa bumi yang terasa hingga wilayah Jakarta dan sekitarnya juga menyebabkan tanah longsor di sejumlah lokasi, termasuk ruas jalan nasional Puncak-Cipanas-Cianjur hingga akses jalanan lumpuh.

Selain itu, gempa juga merusak beberapa sarana umum di Cianjur seperti pondok pesantren (ponpes), rumah sakit, hingga gedung pemerintahan. Ada banyak juga rumah warga yang mengalami kerusakan parah akibat gempa.

“DPR mendorong bantuan kepada warga yang rumahnya rusak diberikan semaksimal mungkin. Penanganan pasca-gempa harus dilakukan dengan optimal,” ucap Puan.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun menyoroti laporan BNPB yang menyatakan banyak korban meninggal dunia lantaran kondisi rumah-rumah di Cianjur yang tidak tahan gempa. Oleh karenanya, Puan memastikan DPR akan ikut mengawal proses penanganan pasca-gempa.

“Kami mendorong Pemerintah memperhatikan agar rumah-rumah di wilayah rawan gempa disiapkan untuk yang tahan gempa. Ini harus menjadi perhatian serius,” sebutnya.

Puan juga mengimbau warga untuk terus waspada terhadap bencana alam yang mungkin terjadi. Ia mengatakan, semua daerah rawan bencana harus selalu siaga.

“Hati-hati dengan kemungkinan adanya gempa bumi susulan. Terus waspada dan selalu antisipasi terhadap bencana,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya

Oleh

Fakta News
Komisi III Dukung Langkah Polri Berantas Gangster di Surabaya
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mendukung langkah Polri menangkap sejumlah orang yang terlibat aksi gangster di Surabaya, Jawa Timur. Ia meminta Korps Bhayangkara itu rutin melakukan penyisiran. Hal itu perlu dilakukan untuk mengetahui potensi munculnya gangster di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, tugas itu tentunya tidak bisa hanya dilakukan kepolisian. Masyarakat diminta ikut berpartisipasi memberantas gangster. “Fenomena gangster terutama yang belakangan terjadi di Surabaya sudah sangat meresahkan. Kedua elemen tersebut harus bersinergi untuk memerangi apa pun yang kerap melakukan kekerasan. Mau itu ormas, preman atau gangster sekali pun ” kata Sahroni melalui keterangan tertulisnya, Senin (5/12/2022).

Legislator Fraksi Partai NasDem dari Dapil DKI Jakarta III itu menjelaskan, peran masyarakat memerangi gangster dan berbagai bentuk kekerasan sangat vital. Sebab, potensi tersebut sulit untuk diprediksi. “Jika terlihat potensi-potensi kejadian, langsung bangun solidaritas antarwarga untuk berani bubarkan,” pungkas Sahroni.

Sebelumnya, Polres Surabaya dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar razia gangster pada Sabtu, 3 Desember 2022. Hasilnya, sebanyak 26 orang ditangkap dalam razia tersebut dan Dua di antaranya kemudian ditetapkan sebagai tersangka karena membawa senjata tajam (sajam) jenis pisau dan kerambit.

Baca Selengkapnya

BERITA

Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang

Oleh

Fakta News
Cegah Kontroversial di Masyarakat, Nomenklatur ‘RUU Larangan Minol’ Harus Ditinjau Ulang
Anggota Panitia Kerja RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Panitia Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (Panja RUU Larangan Minol) Badan Legislasi DPR RI Hendrik Lewerissa meminta pemerintah untuk meninjau ulang redaksi judul RUU tersebut. Sebab, menurutnya, dengan tetap menggunakan nomenklatur tersebut akan menjadi kontroversial di kalangan masyarakat.

“Kita harus terus menggarap secara serius karena ini menjadi hal yang kontroversi nantinya di kalangan masyarakat. Saya memahami betul bahwa (baru sampai) pada tingkatan draf saja (RUU) Larangan Minuman Beralkohol ini (sudah ada kontroversi) maupun judul nantinya (padahal) masih di tingkat draf saja,” tutur Hendrik dalam Rapat Panja RUU tentangan Larangan Minol, di Ruang Rapat, Badan Legislasi DPR RI Senayan, Jakarta, Selasa (07/12/2022).

Anggota Fraksi Partai Gerindra itu setuju dengan nomenklatur “bukan larangan” terkait minuman beralkohol. Sebab, mengacu pada batang tubuh di RUU tersebut, di dalamnya lebih banyak mengandung materi muatan yang normanya bersifat Pengaturan. Sehingga, ia mengusulkan untuk menggunakan nomenklatur judul, yaitu Rancangan Undang-Undang tentang Pengaturan Minuman Beralkohol.

“Artinya nomenklatur yang saya sarankan akan menjadi lebih pas dengan materi muatan yang terkandung dalam naskah rancangan undang-undang tersebut, agar nantinya tidak menjadi lebih rumit yang berdampak lebih luas ke sektor-sektor lain,” tambah Hendrik.

Ia menambahkan, saat melakukan Kunjungan Kerja ke Negara Chili, ia mendapatkan jawaban resmi dari otoritas terkait di negara tersebut. Bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara mengonsumsi alkohol dengan tingkatan kriminalitas yang terjadi di suatu negara. Justru penyebab utama kriminalitas itu berasal dari narkoba, bukan alkohol. Meski begitu, ia memahami, kondisi Chili dengan Indonesia tidak sama, seperti adat, budaya, dan ideologinya. Sehingga, tidak bisa menggunakan pendekatan upaya hukum semata untuk melahirkan suatu undang-undang.

“Studi perbandingan (ke Negara Chili) itu sekurang-kurangnya bisa memberikan kita masukan yang berharga bahwa sebenarnya perlu adanya studi yang lebih mendalam lagi tentang korelasi antara minuman beralkohol dengan implikasi-implikasi negatif pada masyarakat,” tambah Legislator Dapil Maluku tersebut.

Selain itu, ia juga mengungkapkan adanya aspirasi dari sebagian masyarakat yang mendukung agar Baleg DPR RI melahirkan karya konstitusionalnya dalam periode saat ini, yaitu menghasilkan suatu produk hukum terkait dengan larangan ataupun pengaturan minol.

“Tetapi ada kelompok-kelompok lain yang merasa bahwa sebenarnya larangan tentang minuman alkohol itu level regulasinya sudah ada meskipun di bawah naungan undang-undang,” Tutup Hendrik.

Baca Selengkapnya

BERITA

PAC GP ANSOR Percut Sei Tuan Kutuk Pelaku Bom Bunuh Diri

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Anak Cabang (PAC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, mengutuk keras pelaku bom bunuh diri yang terjadi Rabu (7/12/2022) di Bandung, Jawa Barat.

Bom bunuh diri meledak di Polsek Astanaanyar, Kota Bandung, pukul 08.00 WIB tadi. Pelaku diketahui seorang pria dan tewas di lokasi,  sementara kondisi Polsek rusak di bagian depannya dan
beberapa orang mengalami luka-luka akibat ledakan bom.

Bendahara PAC GP Ansor Percut Sei Tuan, Putra Pratama S, kepada wartawan mengatakan, pelaku bom bunuh diri sangat biadab, tidak berprikemanusiaan dan kategori terorisme yang harus diberantas.

“Aparat kepolisian harus bertindak tegas, usut kasus ini bila perlu membongkar jaringannya jika disinyalir ada,” tegas Putra dalam keterangan tertulisnya, Rabu (7/12/2022).

Kepada masyarakat khususnya warga Kecamatan Percut Sei Tuan, dia meminta agar kompak dan bersatu untuk menghadapi segala bentuk kekerasan ataupun ancaman dari orang-orang yang ingin membuat kekacauan.

“Untuk antisipasi agar kejadian seperti ini tidak terulang, kepada camat dan kepala desa agar menghidupkan Siskamling di setiap lingkungan. Mari kita bersama dan bersatu memberantas segala bentuk kejahatan yang ada di lingkungan kita,” serunya.

Khusus kepada seluruh kader GP Ansor yang berdomisili di Percut Sei Tuan diinstruksikan untuk bersinergi dengan aparat keamanan dan pemerintah untuk menjaga keamanan dan kenyamanan di wilayah tempat tinggalnya.

“Kami ingatkan kembali kepada siapapun yang coba-coba ingin mengganggu ketenteraman dan keamanan yang selama ini sudah baik khususnya di Kecamatan Percut Sei Tuan, kami pastikan GP Ansor akan berada di garda terdepan untuk menghadapinya,” tegas Putra mengakhiri pernyataannya. (…)

Baca Selengkapnya