Connect with us

Sampaikan Duka Cita, Megawati Doakan Ibunda Jokowi Husnul Khatimah

Megawati Soekarnoputri

Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengucapkan duka cita mendalam atas meninggalnya ibu Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi Notomihardjo.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengaku langsung menyampaikan kabar itu kepada Megawati setelah dihubungi Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

“Ibu Megawati mengucapkan duka cita yang mendalam, mendoakan almarhumah semoga husnul khatimah,” kata Hasto melalui keterangan tertulis, Rabu, 25 Maret 2020.

Hasto mengatakan keluarga besar PDIP juga mendoakan agar Jokowi dan keluarganya kuat menghadapi kepergian Sudjiatmi. Menurut Hasto, ibunda presiden berpulang saat Jokowi sedang berjuang mengatasi pandemi virus corona di awal periode keduanya ini.

“Semoga Pak Jokowi diberikan ketabahan, kesehatan, dan kekuatan lahir dan batin,” ujar dia.

Hasto juga mengatakan seluruh keluarga besar PDIP berbela sungkawa untuk Jokowi. Namun mereka hanya dapat mendoakan dari rumah mengingat pemakaman akan digelar secara internal.

Juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman, mengatakan hanya akan dua menteri yang mendampingi Jokowi, yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Jokowi meminta para menteri lainnya tetap di Jakarta dan bekerja.

Ibunda Jokowi, Sudjiatmi Notomihardjo meninggal dalam usia 77 tahun di Rumah Sakit Tentara Slamet Riyadi, Solo pada Rabu hari ini, 25 Maret 2020 pukul 16.45 WIB. Jokowi mengatakan Sudjiatmi sudah empat tahun ini mengidap kanker.

“Ibu sudah empat tahun mengidap sakit kanker,” kata Jokowi di rumah duka, Solo, Jawa Tengah, Rabu, 25 Maret 2020.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mendagri Tunggu Perkembangan Pandemi Covid-19 untuk Jadwal Pilkada Serentak

Oleh

Fakta News
Mendagri Tito Karnavian

Jakarta – Pilkada Serentak 2020 ditunda akibat mewabahnya virus Corona (COVID-19) di Indonesia. Perihal jadwal baru, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum memutuskan, pihaknya masih menunggu perkembangan kondisi COVID-19.

“Sama seperti kementerian dan lembaga negara lainnya, Kemendagri, saat ini, fokus menuntaskan masalah penanganan Covid 19 demi keselamatan masyarakat. Urusan keselamatan rakyat dari serangan Covid-19 menjadi terpenting. Pesta demokrasi, Pilkada menjadi urusan berikutnya. Itu komitmen dan urgensi kita sekarang,” kata Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4/2020).

Penundaan waktu pilkada ini juga telah disepakati saat rapat bersama Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu, dan DKPP.

Saat ini Tito tengah memerintahkan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan kementerian terkait, utamanya dengan Sekretariat Negara, untuk mulai menyusun Perppu Pilkada 2020 sebagai perubahan atas UU 10/2016 yang mengatur Pilkada 2020.

“Jadwal pelaksanaan Pilkada sangat tergantung pada kondisi perkembangan status Covid-19 di Indonesia dan juga di 270 daerah peserta Pilkada 2020,” ujarnya.

Tito mengatakan, hal yang menjadi fokusnya saat ini adalah memobilisasi pemerintah daerah untuk bersatu melawan wabah corona. Usai kondisi membaik, Tito baru akan menggelar rapat menentukan jadwal pelaksanaan pilkada 2020.

“Fokus saya saat ini adalah memobilisasi sumberdaya nasional, termasuk seluruh Pemda, seperti Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kotamadya dan seluruh elemen masyarakat untuk bersatu padu melawan Covid 19 demi keselamatan rakyat. Seluruh perangkat kebijakan dan protokol teknis sudah kita miliki. Bila perang melawan Covid 19 ini tuntas dan selesai, maka saya dan teman2 di DPR, KPU, Bawaslu dan DKPP akan bertemu lagi untuk urun rembug menentukan jadwal pelaksanaan Pilkada 2020,” tutup Tito.

Sebelumnya, dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, ada tiga opsi yang diusulkan terkait jadwal baru pelaksanaan pilkada 2020. Wakil Ketua Komisi II Arwani Thomafi menyebut satu di antaranya adalah Pilkada 2020 digelar pada Maret 2021, atau diundur 6 bulan dari waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

“Terkait penundaan pilkada tersebut, KPU mengusulkan 3 opsi: pertama (Pilkada 2020) ditunda 3 bulan, pemungutan suara 9 Desember 2020. Kedua ditunda 6 bulan, pemungutan suara 12 Maret 2021. Ketiga ditunda 12 bulan, pemungutan suara 29 September 2021,” ungkap Arwani kepada wartawan, Senin (30/3/2020).

“Namun demikian, sulit dan belum ada satu otoritas pun di dunia ini yang bisa memastikan kapan selesainya pandemi COVID-19 ini,” imbuhnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Terbitkan Aturan tentang Pelarangan Orang Asing untuk Masuk ke Indonesia

Oleh

Fakta News
Plt Dirjen Imigrasi Jhoni Ginting

Jakarta – Pemerintah menerbitkan peraturan larangan bagi orang asing masuk atau transit di Indonesia. Aturan ini dibuat untuk mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) di wilayah Indonesia.

“Mencermati perkembangan wabah COVID-19 yang telah menjadi pandemi di lebih dari 150 negara, pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) menerbitkan larangan bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia,” kata Plt Direktorat Jenderal (Dirjen) Imigrasi Jhoni Ginting melalui tayangan video di YouTube Ditjen Imigrasi, Selasa (31/3/2020).

Jhoni mengatakan aturan dimuat dalam Peraturan Menkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia. Menurutnya, aturan tersebut akan berlaku pada tanggal 2 April 2020 mulai pukul 00.00 WIB dan berakhir bila pandemi virus Corona sudah terkendali dan aman.

“Dengan diberlakukannya Permenkum HAM ini, maka Permenkum HAM Nomor 7 dan 8 Tahun 2020 dinyatakan tidak berlaku. Peraturan ini akan diberlakukan mulai tanggal 2 April 2020, pukul 00.00 WIB, dan akan berakhir setelah instansi yang berwenang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 sudah dapat terkendali dan dinyatakan aman bagi masyarakat,” ujarnya.

Jhoni menjelaskan, dalam aturan itu, terdapat pengecualian terhadap enam kategori orang asing. Keenam kategori orang asing itu boleh masuk ke Indonesia, namun tetap dengan syarat.

Berikut ini enam kategori orang yang diperbolehkan tetap masuk ke Indonesia:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap;
  2. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas;
  3. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas;
  4. Tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan. Hal ini didasari oleh alasan kemanusiaan (humanitarian purpose);
  5. Awak alat angkut baik laut, udara, maupun darat;
  6. Bagi orang asing yang akan bekerja pada proyek-proyek strategis nasional.

Orang asing yang dikecualikan tersebut tentunya harus memenuhi persyaratan antara lain:

  1. Adanya surat keterangan sehat dalam bahasa Inggris yang dikeluarkan oleh otoritas kesehatan dari masing-masing negara;
  2. Telah berada 14 hari di wilayah/negara yang bebas COVID-19;
  3. Pernyataan bersedia untuk dikarantina selama 14 hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia.

Selain itu, Jhoni mengatakan Permenkum HAM Nomor 11 Tahun 2020 ini mengatur regulasi bagi orang asing yang berada di Indonesia. Berikut ini regulasinya:

  1. Orang asing pemegang izin tinggal kunjungan (termasuk bebas visa kunjungan dan visa on arrival) yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang izin tinggalnya, akan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
  2. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi, akan diberikan penangguhan dan diberikan izin tinggal keadaan terpaksa secara otomatis tanpa perlu mengajukan permohonan ke kantor Imigrasi tanpa dipungut biaya.
Baca Selengkapnya

BERITA

Ikut Anjuran Pemerintah, Pemkot Surabaya Terapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar

Oleh

Fakta News
Kemenangan Joko Widodo-Maruf di Surabaya

Surabaya – Pemkot Surabaya menyiapkan pembatasan sosial berskala besar, mengikuti anjuran Pemerintah Pusat. Harapannya itu bisa menekan penyebaran virus corona.

Koordinator Protokol Komunikasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya M Fikser mengatakan, pihaknya telah menyiapkan draft skema pembatasan sosial skala besar. Namun sebelum resmi diterapkan, draft tersebut akan dibahas bersama-sama instansi terkait.

“Kita menyiapkan pembatasan sosial skala besar yang akan dilakukan oleh pemerintah kota ini. Secara draft kami sudah siapkan. Namun mungkin besok atau lusa akan kita rapatkan dengan jajaran samping,” kata Fikser di Balai Kota Surabaya, Selasa (31/3/2020).

Fikser menambahkan, sebelum draft pembatasan sosial resmi diterapkan, semua instansi terkait sudah saling menyamakan persepsi. Dengan begitu, diharapkan ke depan penerapan pembatasan sosial ini bisa berjalan lancar.

“Tentunya kalau sudah skala besar pembatasan sosial, maka itu ada pembatasan akses transportasi. Artinya, akses keluar masuknya Surabaya itu akan dibatasi,” ujar Fikser.

Fikser menyebutkan, nantinya akan dibahas terkait mekanisme pembatasan sosial yang mengatur berbagai regulasi. Termasuk juga akses keluar masuk ke Kota Surabaya. Baik warga luar kota yang akan ke Surabaya maupun sebaliknya.

“Ini kita juga ada pengaturan regulasi yang ke situ,” imbuh mantan Kabag Humas Pemkot Surabaya itu.

Tidak hanya mekanisme terkait pembatasan sosial skala besar, pihaknya juga tengah menyiapkan regulasi tentang pemberlakuan jam operasional bagi dunia usaha. Seperti kafe, mal, hotel dan restoran. Selain itu, adapula larangan secara tegas yang mengatur kegiatan yang menimbulkan keramaian. Saat ini regulasi-regulasi tersebut, masih berupa draft dan akan dibahas secara bersama.

“Jadi untuk pembatasan sosial skala besar ini yang diatur lebih spesifik. Apa saja yang tidak boleh. Tetapi karena draft ini kita sudah siap, namun nanti akan dirapatkan agar sosialisasi ini bisa berjalan dengan baik,” jelas Fikser.

Fikser menjelaskan, sebelumnya ada istilah karantina wilayah yang akan diterapkan di Surabaya. Namun setelah dilakukan evaluasi, serta menindaklanjuti anjuran dari Pemerintah Pusat, pemkot berencana menerapkan pembatasan sosial skala besar.

“Kita coba membangun konsep yang ada di pemerintah kota (Surabaya) seperti apa. Makanya konsep ini harus dibahas bersama-sama, baru jika sudah oke, kita terapkan untuk sosialisasi ke masyarakat,” jelas Fikser.

Mantan Camat Sukolilo tersebut menyatakan, saat ini sudah dilakukan simulasi di lapangan terkait pembatasan-pembatasan sosial tersebut. Terdapat 19 titik akses masuk ke Surabaya yang dilakukan pembatasan arus transportasi.

“Ini sudah kita mulai sosialisasi dari sekitar 3-4 hari yang lalu. Nanti pada saat proses pelaksanaannya lebih ketat. Diharapkan sudah ada semacam (masyarakat) mengetahui itu,” lanjut Fikser.

Oleh sebab itu, pihaknya memastikan akan segera melakukan rapat bersama instansi terkait untuk menyamakan persepsi penerapan regulasi baru itu. Pasalnya, yang memberlakukan regulasi ini nantinya tidak hanya pemerintah kota, tapi jajaran samping dan pihak-pihak terkait juga terlibat.

“Sehingga dalam persepsi yang sama diharapkan bisa berjalan dengan baik. Jadi kita mengikuti anjuran pemerintah pusat,” pungkas Fikser.

 

(ngip)

Baca Selengkapnya