Sambut Kontingen ASEAN Para Games 2023, Puan Bangga RI Hattrick Juara Umum
Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyambut kedatangan rombongan kontingen Para Games Indonesia yang telah menjadi Juara Umum pada ajang ASEAN Para Games 2023 yang diselenggarakan di Kamboja. Ia menyampaikan kebanggaannya, apalagi Indonesia bisa keluar sebagai juara umum ASEAN Para Games untuk tiga kali berturut-turut.
Puan menyambut rombongan kontingen ASEAN Para Games Indonesia yang tiba di Bandara Adi Sumarmo, Solo, dari Kamboja, pada Sabtu (10/6/2023) pukul 17.00 WIB, Puan pun memberi selamat sambil menyalami atlet dan pelatih yang telah berjuang di pesta multi-cabang olahraga atlet berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas se-Asia Tenggara itu.
Selain menyalami, Puan juga mengalungkan bunga kepada sejumlah atlet sebagai bentuk penghargaan atas prestasi gemilang kontingen Indonesia. Ia juga sempat berbincang-bincang dengan para atlet.
Atas prestasi kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023, Puan menyampaikan ucapan terima kasih karena berkat kerja keras dan dedikasi mereka, Indonesia berhasil keluar sebagai juara umum dengan perolehan medali melebihi yang ditargetkan.
“Saya merasa bangga atas capaian kontingen Indonesia di ASEAN Para Games 2023 yang digelar di Kamboja ini. Prestasi seluruh anggota kontingen Indonesia mampu membawa Indonesia hattrick juara umum ASEAN Para Games,” kata Puan.
Sebagaimana diketahui, capaian di Kamboja ini juga mengukuhkan Indonesia sebagai peraih hattrick juara umum ASEAN Para Games. Dalam ajang ASEAN Para Games 2023, Indonesia menjadi juara umum dengan raihan 159 medali emas, 148 perak dan 94 perunggu sehingga total memperoleh 401 medali. Perolehan tersebut belebihi target Pemerintah dalam ASEAN Para Games 2023 yakni sebanyak 121 medali emas.
Indonesia unggul dari pesaing terberatnya, Thailand, yang menempati peringkat kedua, dengan raihan 126 medali emas, 109 perak, dan 92 perunggu. Vietnam yang berada di peringkat ketiga dengan 66 medali emas, 58 perak, dan 77 perunggu.
Prestasi membanggakan ini juga merupakan tonggak sejarah, karena Indonesia berhasil mendapatkan medali terbanyak sejak keikutsertaan Indonesia di ASEAN Para Games saat tidak menjadi tuan rumah. “Ini menjadi bukti, bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil dan hasil tidak mengkhianati usaha,” sebut Puan.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini mengatakan, kesuksesan tersebut tidak terlepas dari peran rakyat Indonesia sebagai suporter bagi atlet-atlet ASEAN Para Games. Puan mengatakan, keberhasilan ini merupakan keberhasilan seluruh rakyat Indonesia.
“Kesuksesan ini juga berkat dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, termasuk suporter Indonesia yang berada di Kamboja,” ungkap Ketua Dewan Pengarah Asian Para Games 2018 itu.
“Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya untuk kolaborasi kontingen Indonesia, Pemerintah dah stakeholder-stakeholder terkait, serta tentunya seluruh masyarakat Indonesia yang tak hentinya memberi semangat para atlet kita,” imbuh Puan.
Selain berhasil membawa Indonesia menjadi juara umum Para Games 2023, kontingen Garuda pun resmi memecahkan rekor di 15 nomor cabang olahraga selama pertandingan di Kamboja sejak 3 hingga 9 Juni lalu itu. Ke-15 cabang olahraga tersebut adalah empat nomor angkat beban atau powerlifting dan 11 nomor renang.
Kemudian 3 cabang olahraga yang mendominasi raihan medali emas Indonesia di ASEAN Para Games 2023 yakni cabang olahraga Para-Atletik, Para-Tenis Meja dan Para-Catur. Puan pun meminta Pemerintah untuk segera memberikan hak bonus bagi para atlet dan pelatih atas prestasi mereka di perhelatan ini.
“DPR meminta pemerintah memberikan apresiasi atas prestasi ini. Saya senang mendengar Pemerintah akan memberikan bonus kepada para atlet ASEAN Para Games dan segera diwujudkan,” jelas Puan.
Para atlet akan meraih bonus berdasarkan prestasi mereka di ASEAN Para Games 2023. Bonus yang diberikan berdasarkan jenis medali yang diraih, baik itu emas, perak, atau perunggu. Di sisi lain, Puan meminta kepada seluruh anggota tim merah putih untuk menjadikan momentum ASEAN Para Games 2023 sebagai persiapan menghadapi ajang bergengsi lainnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
