Connect with us

Sambut Kedatangan Vaksin AstraZeneca, Menlu Retno: Buah Kerja Sama Multilateral

Menlu Retno Marsudi memberikan keterangan pers menyambut ketibaan vaksin AstraZeneca di Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Senin (08/03/2021) sore.

Jakarta – Hari ini, Senin (08/03/2021), sebanyak 1,1 juta dosis vaksin jadi COVID-19 produksi AstraZeneca tiba di Tanah Air. Vaksin ini diperoleh Indonesia melalui kerja sama multilateral COVAX Facility.

“Upaya multilateral ini mulai membuahkan hasil. Mulai akhir Februari, pengiriman pertama vaksin multilateral telah mulai dilakukan. Dan pada hari ini Indonesia menerima pengiriman pertama Vaksin AstraZeneca sebesar 1.113.600 (dosis) vaksin jadi,” ujar Menlu dalam keterangan pers, Senin (08/03/2021) sore, di Bandar Udara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

Jumlah 1,1 juta dosis ini adalah bagian awal dari batch pertama yang diperoleh Indonesia melalui skema multilateral ini.

“Dalam batch pertama Indonesia akan memperoleh 11.704.800 vaksin jadi. Pengiriman batch pertama akan dilakukan hingga Mei 2021 dan insyaallah menurut rencana akan diikuti batch-batch selanjutnya,” ujar Retno.

Retno mengungkapkan, kedatangan vaksin ini tidak terlepas dari kerja sama antara kementerian dan lembaga terkait di Indonesia, serta dengan berbagai pihak internasional, yaitu negara donor, Aliansi Vaksin GAVI, Badan Kesehatan Dunia (WHO), Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-bangsa (UNICEF), Koalisi untuk Inovasi Kesiapsiagaan Epidemi (CEPI), dan lain-lain.

“Untuk itu, kami sampaikan apresiasi tinggi atas semua kerja sama yang diberikan,” ucapnya.

Lebih lanjut Menlu mengungkapkan, upaya pemerintah dalam pengadaan vaksin COVID-19 melalui jalur multilateral ini telah dilakukan sejak tahun lalu.

“16 Oktober 2021 di Jenewa, bersama dengan Menteri BUMN saya menyampaikan Surat Expression of Interest (EoI) Pemerintah Indonesia kepada GAVI COVAX Facility. Surat tersebut ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Sejak saat itu, proses untuk mendapatkan akses vaksin dari jalur multilateral terus bergulir,” ujarnya.

Dalam keterangan persnya, Menlu juga menyampaikan komitmen untuk terus memperkuat dan memperkokoh diplomasi vaksin dalam rangka membangun ketahanan kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional.

“Diplomasi vaksin akan terus diperkuat. Diplomasi juga akan terus diperkokoh untuk membantu upaya pemerintah membangun resiliensi kesehatan dan pemulihan ekonomi,” ujarnya.

Kesetaraan Akses Vaksin untuk Semua Negara

Dalam keterangan persnya, Menlu Retno Marsudi juga kembali menegaskan bahwa Indonesia terus mendukung kesetaraan akses vaksin COVID-19 bagi semua negara.

“Selain berupaya untuk mengamankan kebutuhan dalam negeri, dukungan Indonesia mengenai prinsip equal access to vaccine for all atau kesetaraan akses vaksin bagi semua negara juga terus dijalankan. Prinsip ini harus terus disuarakan,” tegasnya.

Retno menambahkan, prinsip tersebut akan disuarakan Indonesia antara lain melalui posisi Menlu RI sebagai salah satu ketua bersama (co-chairs) dari program kerja sama vaksin multilateral COVAX Advance Market Commitment Engagement Group (COVAX-AMC EG). Menlu RI memimpin kerja sama ini dengan dua orang ketua lainnya, yaitu Menteri Kesehatan Ethiopia Lia Tadesse mewakili negara AMC dan Menteri Pembangunan Internasional Kanada Karina Gould mewakili negara donor.

COVAX-AMC EG merupakan forum antara 92 negara AMC dengan negara-negara donor untuk pengadaan dan distribusi vaksin bagi negara AMC. COVAX Facility memiliki target pengadaan vaksin bagi 20 persen dari populasi setiap negara AMC dan mendukung kesiapan negara AMC untuk melakukan rencana vaksinasi nasional.

Turut hadir di Bandara Soekarno Hatta, Kepala Perwakilan WHO untuk Indonesia N. Paranietharan, Kepala Perwakilan UNICEF untuk Indonesia Debora Comini, serta Plt. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Jelang Armuzna, Menag Yaqut: Layani Jemaah Seperti Orang Tua Sendiri

Oleh

Fakta News
Menag Yaqut Cholil Qoumas saat memberikan sambutan pada malam Taaruf Petugas PPIH Arab Saudi. Selasa (5/7/2022)

Jakarta – Tiga hari lagi jemaah haji Indonesia akan melakukan proses puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta para petugas yang tergabung dalam Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi untuk totalitas melayani jemaah.

Pesan ini ditegaskan Menag saat Ta’aruf Petugas PPIH Arab Saudi di Gedung Wardstul Baidho, Syara’i Al Khadra Mekkah. “Tolong jemaah haji di tanah suci ini anggaplah sebagai ibu kita, bapak kita, saudara kita, adik kita, kakak kita sehingga secara total bisa memberikan pelayanan dengan baik,” kata Menag Yaqut di hadapan dua ribu petugas haji Indonesia, Selasa (5/7/2022) malam.

Menag berharap petugas haji dapat berempati kepada para jemaah yang telah menantikan momentum sakral ini. “Jemaah haji ini sudah menunggu sangat lama hingga puluhan tahun. Tolong berikan pelayanan terbaik,”ujar pria yang akrab disapa Gus Men.

Acara Malam Ta’aruf diikuti para petugas haji dari seluruh Daerah Kerja (Daker) mulai Makkah, Madinah serta Daker Bandara dengan seluruh sektor yang ada.

Seluruh Amirul Hajj, perwakilan anggota DPR, DPD, BPK, BPKH, serta seluruh pejabat Kementerian Agama dan pejabat dari berbagai lembaga yang membidani haji juga hadir.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Men juga mengapresiasi pelayanan yang telah diberikan petugas sejak dimulainya operasional haji hingga saat ini.

“Jika mampu saya ingin berganti tempat (dengan para petugas). Saya serius. Karena petugas itu pahalanya tidak terbalas dengan apa yang saya lakukan hari ini,” tuturnya.

Ia berharap, semangat melayani ini terus ada sepanjang rangkaian Armuzna hingga selesai operasional haji. “Petugas haji harus tetap semangat karena dalam proses Armuzna membutuhkan tenaga yang ekstra dalam melayani jemaah haji lusa nanti,” pesan Gusmen.

“Kita tetap semangat melayani jemaah haji Indoensia, yakinlah pahala yg saudara terima, tidak hanya mengalir untuk diri sendiri. Tapi akan meleber saudara di rumah bapak, ibu, adik, kakak, keluraga kita. Insya Allah,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ganjar Minta ASN Ikut Pelatihan Jangan Cuma Diskusi, Harus Hasilkan Sesuatu yang Konkret

Oleh

Fakta News

Jakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tk II Angkatan XIII Provinsi Jawa Tengah, di BPSDMD, Rabu (6/7/2022). Dia berharap ASN yang ikut pelatihan tak sekadar diskusi, tapi menghasilkan sesuatu yang konkret.

Ganjar mengatakan saat ini terjadi perubahan geopolitik global. Perubahan itu harus direspon birokrasi dengan adaptif, dan bisa membaca data sains yang ada. Antara lain perubahan iklim, pangan, politik, hingga energi.

“Bagaimana kemudian birokrasi bisa sangat adaptif, di situ sangat bergantung pada pemimpin,” katanya, seusai acara.

Ganjar menegaskan, untuk mencapai itu pemimpin tertinggi harus mau melakukan beberapa hal. Yakni memberi ruang inovasi dan percaya pada para ASN.

“Satu; berikan ruang untuk mereka berekspresi berinovasi berkreasi dan kedua; dipercaya. ketika kemudian ruang ekspresi dan dipercaya itu bisa dilakukan, maka mereka akan berinovasi,” tegasnya.

Ganjar mengatakan hal itu terbukti di Jawa Tengah. Hingga saat ini sudah banyak proyek perubahan yang lahir dari hasil keikutsertaan dalam diklatpim.

Artinya, lanjutnya, diklatpim selain menjadi ruang menambah ilmu, berbagi pengalaman, diskusi. Tapi jadi ruang untuk mewujudkan imajinasi menjadi inovasi dari persoalan di dinasnya masing-masing.

“Sehingga tidak hanya sekadar menjadi tambah ilmu, diskusi tok, ikut pelatihan, dapat sertifikat, enggak. Harus ada yang konkret,” tegas gubernur.

Sebagai informasi, Pelatihan Kepemimpinan Nasional tersebut diikuti ASN di lingkungan Pemprov Jawa Tengah. Selain itu, ASN dari beberapa lembaga seperti LAN. Ada pula peserta dari Provinsi Papua dan sejumlah ASN daerah di Jateng.

Baca Selengkapnya

BERITA

Selain Blokir 60 Rekening Yayasan ACT, PPATK Duga Ada Aliran Transaksi Keuangan ke Al-Qaeda

Oleh

Fakta News
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana

Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melakukan pemblokiran terhadap 60 rekening atas nama Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) yang tersebar di 33 penyedia jasa keuangan mulai hari ini, Rabu (6/7/2022). Sebanyak 60 rekening yang diblokir itu sudah termasuk yang berafiliasi dengan ACT.

“Kami putuskan untuk menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama Yayasan ACT di 33 penyedia jasa keuangan,” kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam jumpa pers di Kantor PPATK, Jakarta.

Salah satu latar belakang PPATK memblokir 60 rekening ini karena adanya temuan kasus dalam pengelolaan donasi oleh ACT. Pemblokiran ini merupakan hasil dari analisis PPATK terhadap Yayasan ACT sejak 2018.

Secara lebih rinci, Ivan menjelaskan, PPATK menemukan adanya transaksi yang melibatkan entitas perusahaan dengan Yayasan ACT senilai Rp 30 miliar. Saat ditelusuri, pemilik entitas perusahaan tersebut ternyata salah satu pendiri Yayasan ACT itu sendiri.

“Ternyata transaksi itu berputar antara pemilik perusahaan yang notabene juga salah satu pendiri Yayasan ACT,” ungkap Ivan.

Selain itu, PPATK menemukan adanya aliran donasi yang tak langsung disumbangkan. Menurut Ivan, ACT lebih dulu menghimpun dana tersebut, karena itu, ia menduga donasi tersebut dihimpun untuk dikelola secara bisnis ke bisnis.

“Sehingga tidak murni menghimpun dana kemudian disalurkan kepada tujuan. Tetapi sebenarnya dikelola dahulu sehingga terdapat keuntungan di dalamnya,” jelas dia.

Selain itu PPATK juga menduga ada aliran transaksi keuangan dari rekening Yayasan ACT ke anggota Al-Qaeda. Ivan mengatakan, dugaan adanya aliran transaksi keuangan tersebut berdasarkan hasil kajian dan database yang dimiliki PPATK.

Ivan menyebut anggota Al-Qaeda tersebut merupakan satu dari 19 anggota yang pernah ditangkap pihak keamanan Turki.

“Yang bersangkutan pernah ditangkap, menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait Al-Qaeda,” kata Ivan.

Ivan menduga bahwa transaksi tersebut dilakukan oleh salah satu pegawai ACT. Hingga kini, pihaknya masih terus melakukan kajian terhadap transaksi keuangan tersebut.

“Ini masih dalam kajian lebih lanjut, apakah ini memang ditujukan untuk aktivitas lain atau ini kebetulan. Ada yang lain yang terkait tidak langsung yang melanggar peraturan perundangan,” katanya.

Baca Selengkapnya