Sambut HUT ke-48, PDI Perjuangan Ajak Masyarakat Cinta Ciliwung Bersih Sebagai Bagian Merawat Bumi
Jakarta – Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan pada peringatan HUT PDI Perjuangan ke 48 yang jatuh pada tanggal 10 Januari 2021, salah satu subtema yang akan diberi penekanan khusus adalah soal sungai. Sebab, menurutnya, lewat kegiatan “Cinta Ciliwung Bersih”.
Ini sebagai kelanjutan program Merawat Bumi, dengan melakukan gerakan penghijauan secara serentak dan sekaligus gerakan membersihkan sungai.
Kata Hasto, tahun ini dipusatkan di sepanjang Sungai Ciliwung. Namun, kegiatan sejenis juga dilaksanakan oleh kader partai di seluruh Indonesia, di sungai apapun yang terdekat ke kehidupannya masing-masing.
“Mengapa sungai? Bicara sungai maka sebenarnya berbicara soal peradaban manusia. Sebab sungai membawa air dan nutrisi ke area di seluruh bumi,” ungkapnya, Jumat (8/1).
Hasto menekankan jangan hanya membayangkan sebagai saluran drainase. Tapi sebagai sebuah habitat, yang menyediakan habitat dan makanan yang sangat baik bagi banyak organisme di bumi. Banyak tumbuhan, bebek, ikan, yang akhirnya dikonsumsi oleh manusia yang akhirnya mampu membangun peradaban.
Maka ketika sungai tercemar, lanjutnya, semua makhluk hidup yang terkaitnya, juga kehidupan sekitarnya, akan tercemar. Beras yang kita makan di kota, bisa jadi adalah dari padi yang ditanam di wilayah diairi sungai tercemar merkuri, misalnya. Sehingga membiarkan sungai tercemar, sama saja mengancam peradaban manusianya.
Ia mencatat laporan dari berbagai lembaga resmi pemerintahan dan swadaya masyarakat, setiap tahun ratusan ribu anak Indonesia menjadi korban pencemaran sungai di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tahun lalu saja menyebut 98 persen sungai yang ada di Indonesia telah tercemar.
Kondisi parah terjadi di sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa. Yang paling parah adalah Sungai Citarum. Namun sungai-sungai lainnya juga tercemar. Seperti Sungai Kapuas, Sungai Brantas, Sungai Bengawan Solo, Sungai Ciliwung, Cisadane, dan Sungai Siak.
“Kalau kita membiarkan ini, maka sama saja pembunuhan masa depan generasi kita. Sama saja kita membiarkan peradaban Indonesia segera mati justru karena kita tak memelihara sungai dengan baik dan benar,” jelasnya.
Untuk itu, Hasto menambahkan PDI Perjuangan menyadari sepenuhnya bahwa politik bukan sebatas pertarungan politik di pemilu maupun pilkada. Namun bagaimana mengelola kekuasaan yang membumi demi kesejahteraan rakyat dan Indonesia Raya.
Politik, ujarnya, harus bisa mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, santun dan penuh tanggungjawab, termasuk lingkungan hidupnya. Untuk mewujudkannya, partai politik tak bisa bergerak sendiri. Tapi sebaliknya justru harus melibatkan peran serta rakyat itu sendiri. Maka peran partai politik adalah juga mengorganisasi serta menggerakkan rakyat.
Agar rakyat bergerak, maka harus dimulai dengan sebuah kesadaran bersama. Pada konteks inilah maka PDI Perjuangan takkan berhenti dan akan terus menerus menyuarakan lewat Gerakan Merawat Bumi.
Gerakan Merawat Bumi lewat “Cinta Ciliwung Bersih” yang akan dilaksanakan pada peringatan HUT partai ini juga takkan melupakan betapa pentingnya menjaga kedisiplinan protokol kesehatan pandemi covid-19. Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan Presiden Joko Widodo selalu mengingatkan seluruh rakyat Indonesia disiplin menjalankannya.
“Maka seluruh kegiatan “Cinta Ciliwung Bersih” diwajibkan memenuhi seluruh ketentuan protokol kesehatan. Pencegahan Covid-19 menjadi tanggung jawab kita bersama. Begitu pesan Ibu Megawati,” pungkasnya.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
