Sambut Bulan Bung Karno, Megawati Minta Kader Beri Perhatian Khusus pada Desa dan Stunting
Jakarta – Memasuki Bulan Bung Karno 2021 yang akan mulai pada 1 Juni, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengajak seluruh kader partainya untuk memberi perhatian khusus pada desa. Secara khusus, kader diharap memberi perhatian pada masalah stunting.
Hal itu disampaikan Megawati saat acara peresmian 25 kantor baru PDI Perjuangan yang dilaksanakan secara virtual, Minggu (30/5).
“Tema Bulan Bung Karno yang saya tetapkan adalah ‘Bhinneka Tunggal Ika. gotong royong untuk rakyat, desa maju, Indonesia kuat dan berdaulat. Tolong dijalankan dengan sebaik-baiknya,” kata Megawati.
Megawati ingin para anggota partainya masuk ke desa dan menggerakkan warga. Tentu saja kader harus turun ke bawah, mendekatkan diri, serta menyelami permasalahan yang dihadapi masyarakat. Untuk memotivasi, Megawati menceritakan kisahnya ketika masih menjadi calon anggota DPR, harus masuk ke wilayah pedesaan di Jawa Tengah. Menginap di sebuah rumah milik lurah setempat, Megawati menceritakan bagaimana dia tidur bersama kutu yang hidup di ranjang dari bambu tempat dirinya tidur.
“Saya saja pernah begitu, kalian harus lebih, lebih, lebih keras lagi berjuang,” ujar Megawati.
Satu hal yang dimintakan khusus oleh Megawati untuk diperhatikan adalah isu stunting atau gizi buruk. Bagi Megawati, sangat miris ketika di zaman Indonesia sudah merdeka, masih banyak anak Indonesia yang mengalami stunting.
“Masih banyak anak stunting, apa salahnya kita? Kenapa masih banyak anak anemia karena kurang gizi? Masa ibu-ibu tak tersentuh hatinya?” kata Megawati.
Megawati memberi contoh, bahwa di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, ada tanah seluas 500 meter persegi yang berisi warga yang tinggal di bedeng. Kebanyakan bekerja dan tidur di gerobak bersama anak-anaknya.
Presiden RI Kelima itu mengaku juga sudah bicara dengan Presiden Jokowi, mengenai para warga yang kebanyakan berasal dari daerah itu. Baginya, ada sesuatu yang terjadi sehingga masih ada saja urbanisasi. Dimana warga dari desa mencari makan di kota besar, namun berujung di tempat seperti bedeng-bedeng itu. Masalah gizi buruk pun semakin berat.
“Saya bicara ke Pak Jokowi, bagaimana sih sebenarnya, kok cari makan di kota-kota besar? Makanya nanti di bulan Bung Karno, kita bangun mulai dari desa. Siap-siap ya pengurus di daerah,” kata Megawati.
Lebih jauh, Megawati mengajak semua pihak membayangkan masa depan para anak-anak demikian. Karena jika gizi saja tak terpenuhi, sangat sulit mengharapkan pendidikannya akan terpenuhi.
“Bayangkan bagaimana akan masa depan anaknya. Gizi saja tak memenuhi syarat, belum pendidikannya. Membangun masyarakat itu kan katanya fisiknya. Yakni sandang, pangan, dan papan. Tapi kalau membangun yang utuh itu, adalah kesehatan dan pendidikan. Itu sebenarnya tugas utama kita,” urai Megawati.
“Kalau daerah miskin, apa kita mau diam saja? Pikir kenapa terjadi kemiskinan. RRC mengeluarkan statemen kemiskinan di sana sudah 0 persen. Mereka sampai berani bilang begitu. Sebuah negara yang jumlah penduduknya 1,5 miliar. Kita warganya hanya 270-an juta, masa tak bisa membangun negeri ini? Semangat,” tegas Megawati.
Megawati meminta agar kader partainya serius menjalankan penugasan Bulan Bung Karno untuk turun ke desa tersebut. Bahkan dia mengaku akan terus meminta laporan harian dari Sekjen Hasto Kristiyanto mengenai progres kegiatan di seluruh Indonesia.
“Saya sebagai ketua umum, bukan karena covid kemudian saya tidur saja deh, jadi autopilot saja partai ini. Tidak loh. Saya selalu tiap hari memanggil sekjen. Minggu juga bila perlu saya panggil dia. Untuk terus melihat apa gerak partai kita. Mana yang kurang, diperbaharui. Mana yang jalan, diberi semangat. Sehingga kita wajib terus berimajinasi untuk kemajuan rakyat,” tambah Megawati.
Sekjen Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa Ketua Umum Megawati sudah menegaskan bahwa di Bulan Bung Karno, partai akan berkonsentrasi dalam konsolidasi menyeluruh. Satu bulan penuh, seluruh kader partai, baik eksekutif, legislatif, maupun yang di struktur, turun ke bawah menyatu dengan seluruh masyarakat desa.
“Maka kita wajib turun ke bawah sebagai jalan vertikal dan komitmen politik PDI Perjuangan untuk menyatukan diri dengan seluruh nafas kehidupan rakyat,” kata Hasto.
Dengan begitu, lanjutnya, kader PDI Perjuangan wajib mendorong perkembangan masyarakat desa sebagai pusat peradaban desa, dan pusat pengembangan budaya nusantara. Megawati, Hasto, dan seluruh kader yang mengikuti acara itu lalu mendengarkan bersama lagu ‘Desaku Yang Kucinta’ karya El Manik.
“Disinilah selama bulan Bung Karno, kita dorong kesatupaduan kader partai dengan masyarakat desa, bergerak bersama-sama membawa kemajuan di desa,” ujar Hasto.
“Politik yang menyatu dengan perikehidupan rakyat inilah politik bumi yang terus diberikan instruksi oleh Ibu Ketua Umum untuk kita jalankan dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Hasto juga mengatakan bahwa partai juga memberi perhatian khusus terhadap antisipasi kemungkinan bencana alam.
“Instruksi partai sudah sangat jelas, bagaimana seluruh jajaran partai membangun kesiapsiagaan terhadap bencana. Sehingga setiap tanggal 26 di setiap bulannya, seluruh kader partai di seluruh wilayah Indonesia secara serentak mengadakan upaya sosialisasi mitigasi terhadap bencana,” tambah Hasto.
Megawati menghadiri acara itu dari kediamannya di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Minggu (30/5). Sementara Hasto Kristiyanto hadir bersama Ketua DPP yang juga Menkumham Yasonna Laoly, serta Ahmad Basarah yang juga Wakil Ketua MPR. Hadir juga Wasekjen yang juga Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR, Utut Adianto. Dan dua Ketua DPP yaitu Djarot Saiful Hidayat dan Sukur Nababan.
Seluruh unsur DPP PDI Perjuangan hadir secara virtual. Yakni Bendahara Umum Olly Dondokambey serta Wakilnya Rudianto Tjen. Juga para Ketua DPP PDI Perjuangan seperti Prananda Prabowo, Puan Maharani, Eriko Sotarduga, Ribka Tjiptaning, I Made Urip, Bambang Wuryanto, Hamka Haq, Tri Rismaharini, Sri Rahayu, dan Wiryanti Sukamdani. Begitupun dua wasekjen lainnya, Sadarestuwati dan Arif Wibowo.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
