Connect with us

Sambut Ajang World Superbike Mandalika, Pemerintah Pastikan Kesiapan Percepatan Vaksinasi dan Protokol Kesehatan Ketat

Jakarta – Setelah gelaran Pekan Olahraga (PON) XX Papua, dalam waktu dekat Indonesia akan kembali menggelar ajang olahraga yaitu World Superbike (WSBK). Ajang internasional ini akan digelar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB), pada tanggal 19-21 November mendatang.

“Ini ada tiga rangkaian event, yaitu Indonesia Asia Talent Cup pada tanggal 12-14 November, kemudian ada Indonesia Mandalika World Superbike tanggal 19-21 [November], dan persiapan untuk MotoGP tahun depan,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas) mengenai Evaluasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Senin (11/10/2021).

Menko Perekonomian mengungkapkan, pihaknya selaku Penanggungjawab Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) luar Jawa-Bali telah mengoordinasikan pembahasan mengenai persiapan teknis terkait penyelenggaraan ajang ini.

“Telah diputuskan jumlah penonton 25 ribu dengan syarat dua dosis [vaksin], sudah divaksin lengkap. Pelaksanaan karantina untuk kru dan tim selama lima hari,” ujar Airlangga.

Selain itu, pemerintah juga akan mempercepat vaksinasi bagi masyarakat di sekitar lokasi penyelenggaraan. Vaksinasi untuk masyarakat masyarakat di Lombok Tengah ditargetkan minimal 50 persen untuk dosis kedua.

“Arahan Bapak Presiden, TNI-Polri nanti akan diminta untuk mengakselerasi agar sebelum penyelenggaraan sudah tercapai 50 persen. Kemudian ditargetkan minimal 70 persen dosis pertama di seluruh kabupaten di Pulau Lombok,” ujar Airlangga.

Kemudian, juga akan dilakukan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Protokol Kesehatan untuk pengawasan di lokasi acara, penyediaan masker secara gratis, hingga pengawasan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan COVID-19, TNI, dan POLRI.

“Pak Mendagri akan mengeluarkan Inmendagri terkait dengan peraturan penyelenggaraan Superbike terkait dengan detail teknis,” kata Menko Perekonomian.

Mengenai asesmen situasi pandemi, Airlangga menegaskan bahwa saat ini NTB sudah berada pada level 1.

“Terkait dengan level asesmen, di NTB sudah secara provinsi berada di level 1, sedangkan di 5 kabupaten/kota di Pulau Lombok, 3 kabupaten/kota di level 2 dan 2 kabupaten di level 1,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Tetapkan 1 Syawal 1445 H Jatuh pada 10 April 2024

Oleh

Fakta News
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas

Jakarta – Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1445 H/2024 M jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024. Penetapan ini didasarkan pada keputusan sidang isbat yang dipimpin Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, di Kantor Kementerian Agama, Jalan MH Thamrin No. 6, Jakarta.

“Sidang isbat secara bulat menetapkan 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024,” ujar Menag dalam konferensi pers yang digelar usai Sidang Isbat 1 Syawal 1445 H, Selasa (9/4/2024).

Menurut Menag, sidang menyepakati keputusan tersebut karena dua hal. “Pertama, kita telah mendengar paparan Tim Hisab Rukyat Kemenag yang menyatakan tinggi hilal di seluruh Indonesia ketinggian hilal berada di antara 4° 52‘ 43“ sampai dengan 7° 37‘ 50“, dan sudut elongasi antara 8° 23‘ 41“ sampai 10° 12‘ 56“,” kata Menag.

Artinya, secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Syawal 1445 H, telah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). Diketahui, pada 2016 Menteri Agama anggota MABIMS menyepakati kriteria baru yaitu tinggi hilal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat.

Dengan posisi demikian, lanjut Menag, maka secara astronomis atau hisab, hilal dimungkinkan untuk dilihat. Hal ini selanjutnya terkonfirmasi oleh pernyataan para perukyah yang diturunkan Kemenag.

Pada tahun ini, rukyah dilaksanakan Kemenag di 127 titik di Indonesia. “Kita mendengar laporan dari sejumlah perukyah hilal yang bekerja di bawah sumpah, mulai dari Aceh hingga Papua, yang tersebar di 127 titik,” ungkap Menag.

“Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, ada 20 perukyah yang menyatakan melihat hilal dan telah disumpah,” sambung Menag yang didampingi Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi, Ketua MUI KH Asrorun Ni’am, dan Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin.

“Perlu dicatat, dalam menentukan awal bulan Qomariah, Kemenag selalu menggunakan dua metode yang tidak dapat dinegasikan satu sama lain,” ujar Menag.

Pertama, metode hisab yang sifatnya informatif. Kedua, metode rukyat yang sifatnya konfirmatif. “Hal ini juga dilakukan pada sidang isbat penentuan 1 Syawal 1445 H. Hasil hisab yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kemenag telah terkonfirmasi dengan kesaksian para perukyah,” jelas Menag.

Karena dua alasan tersebut, lanjut Menag, Sidang Isbat menyepakati untuk 1 Syawal 1445 H jatuh pada hari Rabu, 10 April 2024.

“Atas nama pemerintah saya mengucapkan Selamat Idulfitri 1445 H / 2024 M. Taqabalallahu minna wa minkum, minal ‘aidin wal faizin,” ujar Menag.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pentingnya Kemudahan Persetujuan RKAB untuk Kemajuan Industri Pertambangan

Oleh

Fakta News

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, telah lama mengandalkan sektor pertambangan sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonominya. Industri pertambangan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara serta menawarkan peluang lapangan kerja bagi masyarakat. Namun, untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan optimal, diperlukan langkah-langkah konkret yang mendukung kemajuan industri pertambangan. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan adalah kemudahan dalam persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Dasar hukum dari RKAB diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 96 tahun 2021. Dalam pasal 177 ayat (1) disebutkan bahwa Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Usaha pertambangan kepada Menteri. Dalam ayat (2) disebutkan bahwa RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan Menteri. Untuk ayat (3) disampaikan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan, penyampaian, dan persetujuan RKAB Tahunan diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud di sini adalah Peraturan Menteri ESDM no. 10 tahun 2023 tentang Tatacara Penyusunan, Penyampaian, dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Tatacara Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

RKAB merupakan dokumen resmi yang mengatur rencana kegiatan operasional dan anggaran biaya suatu perusahaan pertambangan untuk jangka waktu tertentu. Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Perhapi, menyampaikan secara umum kiat sukses untuk kelancaran pembuatan laporan RKAB sampai pengesahan persetujuannya sebagai berikut:
–  Siapkan perencanaan yang matang sebelum menyusun RKAB, terutama PIC/single accountability person yang bertanggung jawab dan mengkoordinir penyusunan tim RKAB.
–    Pastikan kewajiban keuangan PNBP dll telah dipenuhi serta tidak ada penjaminan usaha ke Pihak lain.

– Seluruh kegiatan operasional pertambangan (OP) tetap berada dalam lingkup area feasibility studies (FS) dan AMDAL.

–  Optimasi dokumen pendukung dan persyaratannya sesuai dengan Kepmen Nomor 373 Tahun 2023.
– Data sumberdaya dan cadangan harus disesuaikan, terutama laporan bersumber dari competent person Indonesia (CPI).

– Proaktif melalukan pemetaan, pendekatan dan komunikasi dengan evaluator, untuk meminta masukan terhadap  hasil evaluasi   sehingga dapat segera dilakukan perbaikan.

Sayangnya, menurut data terakhir masih sangat banyak RKAB yang belumn disetujui oleh Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Kementerian ESDM. Untuk sektor batubara, dari sekitar 800-an RKAB, baru sekitar 400-an RKAB yang sudah disetujui menyisakan 400-an RKAB yang belum disetujui. Sementara, untuk komoditas mineral, sebagian besar RKAB justru masih dalam proses kajian. Lambatnya proses persetujuan RKAB menjadi sorotan oleh DPR. Pada rapat dengar pendapat di Komisi VII DPR (26/3/2024), Wakil Ketua Komisi VII sempat mencecar Plt Dirjen Mineral dan Batubara terkait lambannya persetujuan RKAB ini.

Pentingnya kemudahan dalam pemberian RKAB sangatlah besar bagi kemajuan industri pertambangan di Indonesia, dan berikut ini adalah beberapa alasan mengapa hal ini menjadi krusial:

1. Mendorong Investasi

Kemudahan dalam pemberian RKAB akan menarik investasi baru ke sektor pertambangan Indonesia. Investor cenderung mencari lingkungan bisnis yang stabil dan berkepastian hukum. Dengan proses pemberian RKAB yang cepat dan efisien, investor akan merasa lebih percaya diri untuk menanamkan modalnya dalam proyek-proyek pertambangan di Indonesia.

2. Meningkatkan Produktivitas

Dengan adanya RKAB yang jelas dan terstruktur, perusahaan pertambangan dapat merencanakan kegiatan operasional mereka secara lebih efisien. Hal ini akan meningkatkan produktivitas karena memungkinkan perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya mereka dengan lebih baik, mengurangi waktu yang terbuang, dan meningkatkan output produksi.

3. Memperkuat Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan

RKAB juga memuat rencana lingkungan hidup yang harus dipatuhi oleh perusahaan pertambangan. Dengan kemudahan dalam pemberian RKAB, pemerintah dapat lebih ketat dalam mengawasi dan mengendalikan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan. Ini penting untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif terhadap ekosistem lokal.

4. Mendorong Inovasi dan Teknologi

Proses pemberian RKAB yang lancar juga akan mendorong perusahaan pertambangan untuk mengadopsi inovasi dan teknologi terbaru. Dengan adanya jaminan kepastian operasional, perusahaan cenderung lebih terbuka terhadap investasi dalam teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan kerja, dan mengurangi dampak lingkungan.

5. Memberikan Manfaat Sosial dan Ekonomi

Kemudahan dalam persetujuan RKAB tidak hanya menguntungkan perusahaan dan investor, tetapi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat lokal dan perekonomian secara keseluruhan. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan pemberdayaan masyarakat lokal, industri pertambangan dapat menjadi motor penggerak pembangunan di daerah-daerah sekitarnya.

6. Menunjukkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)

Kemudahan dalam persetujuan RKAB juga dapat menunjukkan seberapa jauh industri pertambangan di Indonesia menggunakan komponen dalam negeri atau TKDN dalam operasionalnya. TKDN adalah aspek penting dalam hal rantai pasokan di dalam negeri. TKDN memberikan pengaruh penting pada pemasaran dan pengadaan barang di masyarakat.

Bagi Pemerintah, RKAB juga dapat digunakan untuk prognosa produksi dan penjualan, mengetahui besaran PNBP yang diterima Negara, kepastian pasokan agar seimbang dengan permintaan terhadap komoditi pertambangan, dan konservasi sumber daya alam. Selain itu, RKAB juga dapat menjadi alat Pemerintah untuk memprakirakan besaran investasi sektor pertambangan. Namun terdapat beberapa resiko bila persetujuan RKAB dibiarkan Pemerintah berlarut-larut tanpa kejelasan, yaitu berpotensi menyebabkan maraknya tambang ilegal, hilangnya pendapatan Negara (PNBP), dan juga kerusakan lingkungan hidup.

Kesimpulan

Kemudahan dalam pemberian RKAB sangat penting untuk kemajuan industri pertambangan di Indonesia. Dengan proses yang cepat, efisien, dan transparan, kita dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan sektor pertambangan yang berkelanjutan, menghasilkan manfaat ekonomi yang signifikan bagi negara, dan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan semua pemangku kepentingan terkait perlu bekerja sama untuk memperbaiki regulasi dan proses yang terkait dengan pemberian RKAB guna menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berkelanjutan bagi industri pertambangan di Indonesia. Oleh karena itulah, tidak seharusnya pejabat yang berinisiatif dalam mempermudah persetujuan RKAB malah dihukum.

Baca Selengkapnya

BERITA

Sinergi dengan Dishub Jatim, PWNU Jatim Berangkatkan 675 Pemudik ke 7 Kota Tujuan dalam Mudik Bareng Gratis 1445 H

Oleh

Fakta News

Jakarta – Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur kembali menyelenggarakan program Mudik Bareng Gratis pada Senin, 28 Ramadhan 1445 H. bertempat di depan Gedung PWNU Jatim (8/4/2024). Program ini tidak hanya untuk warga nahdliyin, tapi juga terbuka untuk masyarakat umum lainnya, ditujukan untuk memfasilitasi mereka yang ingin mudik ke kampung halaman masing-masing dengan aman, tenang dan nyaman,

Dr. KH Musta’in, M.Ag. (Ketua LWP PWNU Jatim) selaku ketua panitia memaparkan bahwa Program Mudik Gratis PWNU Jatim kali ini telah mendistribusikan 675 tiket bagi para pemudik dan  memberangkatkan 15 bus dengan tujuh rute menuju kota tujuan, yakni Surabaya-Sumenep, Surabaya-Ngawi, Surabaya-Pacitan, Surabaya-Ponorogo, Surabaya-Madiun-Magetan, Surabaya-Kediri-Tulungagung-Trenggalek, dan Surabaya-Jember-Banyuwangi.

Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada Dinas Perhubungan Jawa Timur yang terus bersinergi dengan PWNU Jatim, memberikan layanan pada ummat untuk menikmati, mensyukuri merayakan Idul Fitri di rumah masing-masing melalui layanan mudik gratis, dan memberikan apresiasi bagi panitia pelaksana yang sudah satu bulan mempersiapkan proses pendaftaran sampai pada pelepasan pada hari ini, serta begitu gigih dan sabar memberikan layanan.

“Semoga semua bisa menikmati dengan penuk ketenangan, kesenangan, dan nanti bisa segera sampai di rumah bergabung bersama-sama  dengan keluarga, merayakan Idul Fitri tahun ini. Mudah-mudahan lancar semuanya, diberikan keselamatan dan mendapatkan  perlindungan dari Allah SWT,” harap KH Musta’in.

Sebelum pemberangkatan, diserahkan pula bingkisan kepada seluruh peserta mudik bareng gratis, yang secara simbolis diwakili oleh tujuh peserta dari tujuh kota tujuan yang berbeda. Dilanjutkan dengan penyerahan Jasket dari H. Ahmad Sakur, M.Ag. (Koordinator Pemudik Warga Nusantara) kepada Dr. KH Musta’in, M.Ag. (PWNU Jatim) sebagai bentuk rasa terima kasih dari para pemudik atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan sehingga bisa menikmati layanan mudik bareng gratis dengan nyaman.

Azka Mazaya, salah seorang pemudik dengan tujuan Magetan menyatakan rasa senang dan terima kasihnya dengan adanya program ini.

“Terima kasih untuk Mudik Gratis PWNU Jawa Timur. Semoga tahun depan ada lagi karena dapat membantu keluarga untuk berkumpul dan silaturrahmi,” ujar Azka.

Dalam suasana sejuk disertasi mendung tipis, acara pemberangkatan Mudik Bareng Gratis PWNU Jatim berlangsung dengan lancar dan dalam waktu yang singkat rombongan bus dengan tujuan terdekat sudah sampai. Seperti bus tujuan Magetan yang berangkat pukul 07.30 WIB. telah sampai di terminal sekitar pukul 09,45 WIB setelah sebelumnya menurunkan penumpang tujuan Madiun dan Maospati. Demikian pula dengan rombongan bus tujuan kota-kota lainnya.

Baca Selengkapnya