Sambangi Radio Kenambai Umbai, Ganjar Sapa Pendengar di Papua dan Seluruh Indonesia
Jayapura – Awak radio LPPL Kenambai Umbai Kabupaten Jayapura dikejutkan dengan kedatangan tamu spesial. Tamu yang datang itu adalah Gubernur Jawa Tengah sekaligus Ketua Umum Persatuan Radio TV Daerah Seluruh Indonesia (Indonesiapersada.id), Ganjar Pranowo.
Ganjar yang datang ke Papua untuk menghadiri pembukaan PON XX Papua 2021 pada Jumat (1/10/2021) menyempatkan untuk menengok insan radio di Jayapura. Ganjar yang menjabat sebagai Ketua Umum Indonesiapersada.id itu memang kerap berkunjung ke radio-radio lokal di sela kunjungan kerjanya di daerah.
“Halo apa kabar? Ini radionya, bagus ini. Apalagi itu tagline-nya, Satu Suara Sejuta Telinga. Ini keren,” sapa Ganjar pada para kru di sana.
Tak hanya para kru, Ganjar juga disambut oleh Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw. Keduanya kemudian ngobrol sebentar dilanjutkan dengan siaran bersama di dalam studio.
Penyiar Radio Kenambai Umbai, Ines mengajak ngobrol Ganjar dan Mathius dengan gayeng. Mulai perhelatan PON, ekonomi kreatif di Papua, dan lainnya. Obrolan itu juga disiarkan secara langsung oleh ratusan radio anggota Indonesiapersada.id di seluruh Indonesia.
Usai siaran kurang lebih satu jam, Ganjar kemudian diajak makan Papeda bersama bupati, kru Kenambai Umbai, dan para fans radio yang sejak pagi menunggunya. Setelah makan bersama, Ganjar dengan ramah melayani mereka untuk berfoto dan bercanda.
“Saya sangat bersyukur dan berterima kasih pada pak Ganjar, sudah mau berkunjung ke tempat kami. Saya tidak menyangka, kalau bapak sampai ke sini. Kami sangat senang sekali,” kata Ketua Radio Kenambai Umbai Jayapura, Jini Wati.
Menurut Jini, Ganjar tokoh yang tepat untuk memimpin Indonesiapersada.id. Ia yakin, di tangan Ganjar, radio lokal akan menjadi lebih baik lagi.
“Pasti radio dan televisi daerah kedepannya akan lebih baik lagi dengan dipimpin Pak Ganjar. Kami sangat bersyukur, mendapatkan ketua seperti pak Ganjar. Beliau mau datang ke sini, memberikan masukan atas kekurangan kami, sehingga bisa kami perbaiki,” ucapnya.
Ganjar Pranowo mengatakan sengaja datang untuk bersilaturahmi dengan awak radio di Jayapura. Selain itu, ia juga ingin berbagi pengalaman tentang radio lokal di daerah.
“Ini menarik ya, saya dengan Pak Bupati Jayapura, Pak Mathius ini ngobrol banyak tentang Papua, mulai atlet berprestasi di Papua, perhelatan PON di Papua, tentang radio dan lainnya. Dan yang menarik, penyelenggaraan PON Papua ini juga disiarkan melalui radio lokal,” katanya.
Ganjar juga sempat berdialog dengan warga melalui sambungan telepon. Salah satu warga menanyakan pada Ganjar tentang nasib radio lokal di tengah kemajuan teknologi saat ini.
“Ada yang tanya, apakah radio lokal itu bisa hidup apa tidak. Saya jawab tegas bisa, kita tinggal butuh kreatif dan inovatif. Maka ayo kita gairahkan radio lagi, dengan inovasi-inovasinya,” ucapnya.
Saat ini, lanjut Ganjar, radio tidak boleh hanya menjadi media yang didengar. Radio harus bisa ditonton juga, dengan siaran streaming, siaran berjejaring, dan lainnya.
“Dukungan dari Pemkab Jayapura pada LPPL-nya bagus banget. Saya sebagai Ketua Umum Indonesiapersada.id tentu sangat bangga, dan saya akan makin banyak berkunjung ke radio-radio lokal di daerah. Supaya kita bisa ngobrol. Kelak kalau pandemi sudah menurun, akan banyak kegiatan radio yang offair sehingga bisa kopi darat dengan pengengar. Itu pasti menarik,” pungkasnya.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
