Connect with us

Sakit Hati Enggak Dipilih dan Gagal di Pileg, Caleg Gerindra Minta 4 Makam Dibongkar dari Tanahnya

caleg gerindra
Ilustrasi pembongkaran makam.(istimewa)

Jakarta – Salah satu calon legislatif dari Partai Gerindra berbuat onar. Lantaran tidak dipilih dan gagal di peleg, caleg Gerindra meminta empat makam dibongkar dari tanahnya.

Empat makam itu masih berkaitan saudara dengan caleg Gerindra tersebut. Empat makam ini juga sudah berpuluhan tahun ada di tanah tersebut yang terletak di Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulsel.

Adapun, empat makam yang harus dipindahkan dari tanah caleg Gerindra adalah makam Mallarangan Daeng Ngopa, Sugi Daeng Ngiji, Baso Daeng Tunru, dan Burhayati Daeng LebongLebong.

Rusli, salah satu anggota keluarga, membenarkan permintaan caleg tersebut. Iya betul makam keluarga saya minta dipindahkan karena beda pilihan caleg,” kata Rusli, seperti diberitakan Detikcom, Rabu (12/6).

Rusli pun menceritakan kronologi permintaan pembongkaran empat makam. Saat Lebaran, caleg Gerindra tersebut mendatangi rumah Rusli. Istri si caleg menyambangi rumah Rusli, sementara si caleg enggan turun dari mobil.

“Calegnya tidak turun, hanya di atas mobil, tapi istrinya yang turun ke rumah. Istrinya itu meminta kuburan keluarga kami dipindahkan dengan alasan keluarga kami itu tidak mendukung dia,” terang Rusli.

“Dia bilang ke keluarga kami, termasuk saya di situ, ‘Kasih tahu itu Daeng Ampa suruh kasih pindah itu kuburan Daeng Lebong,’ istri kakak saya,” sambungnya.

Baca Juga:

  • Halaman :
  • 1
  • 2
Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Upaya Liberalisasi BUMN Melalui Pelemahan Pengawasan Pemerintah

Oleh

Fakta News

Jakarta – Ketua Umum Masyarakat Pemerhati Pangan (Mappan) Indonesia Wignyo Prasetyo mensinyalir ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap BUMN oleh pihak-pihak tertentu dengan memakai isu polemik penunjukkan komisaris di BUMN dari unsur pemerintah. Polemik ini awalnya dinyatakan oleh anggota Ombudsman Alamsyah Saragih beberapa waktu lalu.

“Resistensi penempatan personel dari unsur pemerintah di tubuh BUMN ini begitu kuat. Kita juga harus cermat, sepertinya ada usaha terstruktur melepaskan pengawasan pemerintah terhadap instrumen negara seperti BUMN,” ungkap Wignyo dalam siaran persnya Jumat (10/7).

“Ini bagian dari pelemahan peran negara dalam menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucapnya menambahkan.

Bahkan Wignyo menegaskan isu penempatan wakil pemerintah sebagai komisaris dipakai untuk upaya liberalisasi BUMN. Arahnya lanjut dia, yakni dengan menempatkan unsur swasta dalam semua jabatan komisaris di BUMN.

“Saya rasa dibalik polemik ini ada yang ingin mencoba-coba menggulirkan wacana liberalisasi BUMN dengan cara menempatkan semua komisaris BUMN dari unsur swasta. Ya kita lihat saja arahnya akan kemana,” paparnya.

Wignyo menilai kehadiran pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN harusnya disikapi positif, hal ini tak lain untuk memaksimalkan pengawasan kepentingan negara dan juga rakyat. Apalagi penempatan tersebut dalam kapasitasnya sebagai wakil pemerintah yang merupakan pemegang saham.

“Penunjukkan komisaris dari pejabat pemerintah di BUMN adalah untuk memastikan kepentingan pemegang saham yakni pemerintah. Maka kewenangannya didelegasikan kepada pejabat pemerintah yang ditugaskan untuk menempati posisi komisaris,” papar Wignyo.

Wignyo menilai bahwa penempatan pejabat pemerintah sebagai komisaris di sejumlah BUMN dinilai tidaklah menyalahi aturan selama memiliki kompetensi. Selain itu pejabat pemerintah juga mempunyai sistem kerja komando yang patuh dan loyal terhadap atasannya, termasuk negara.

“Komisaris dari pejabat pemerintah ini sangat penting untuk mengawasi kepentingan negara secara maksimal sehingga nantinya peran BUMN benar-benar dapat bermanfaat buat rakyat banyak. Apalagi pejabat pemerintah mempunyai sistem kerja komando, dimana mereka sangat loyal terhadap atasannya atau negara,” jelasnya.

Sementara itu pengamat kebijakan publik Yasef Firmansyah menilai penempatan wakil pemerintah dalam posisi komisaris untuk menjamin keberpihakan BUMN pada kepentingan pemenuhan barang publik yang tepat, tersedia dan terjangkau.

“Justru penempatan ini bisa di pakai untuk meng-harmoniskan program pemerintah dengan peran BUMN dalam tugas tugas tertentu, misalnya penyediaan listrik subsidi, pupuk subsidi, BBM subsidi dan lain lain,” kata Yasef saat dihubungi, Jumat (10/7).

Yasef menyampaikan wakil pemerintah yang ditempatkan di BUMN juga harus sesuai dengan tugasnya di instansi pemerintah, baik terkait aspek keuangan maupun aspek teknis. Sehingga pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN dapat terawasi kepentingannya dengan baik dan benar melalui wakilnya yang ditempatkan sebagai komisaris.

Yasef pun merasa heran atas sikap Ombudsman yang mempermasalahkan penempatan pejabat pemerintah di tubuh BUMN. Ia menilai seharusnya Ombudsman lebih fokus bagaimana menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik.

“Ombudsman ini sejatinya didirikan untuk menjaga kualitas pelayanan negara terhadap publik. Kekhawatiran Ombudsman mengenai wakil pemerintah yang menjabat sebagai komisaris bakal mengganggu fungsi ASN di birokrasi negara tak beralasan,” paparnya.

Sepertinya dia lupa bahwa tugas pokok pemerintah adalah menjamin pelayanan publik itu diterima di masyarakat. Salah satunya mengawal instrumen negara termasuk BUMN untuk menyediakan barang publik,” pungkas Yasef menambahkan.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

PBNU: Protokol Kesehatan Wajib Diterapkan

Oleh

Fakta News
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj

Jakarta – Menerapkan protokol Kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini merupakan salah satu cara mencegah penyebaran virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Seperti diketahui virus tersebut dapat menular melalui percikan yang dikeluarkan dari mulut atau hidung yang jatuh di tangan, pakaian, pintu dan tempat-tempat umum lainnya.

Pentingnya penerapan protokol kesehatan juga diamini oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj, ia menegaskan, mengikuti protokol Kesehatan merupakan suatu kewajiban yang harus diikuti oleh seluruh masyarakat.

“Wajib hukumnya mengikuti protokol Kesehatan, jangan sampai kita mencelakai diri kita dan orang lain,” tegasnya.

Lebih lanjut Said Aqil mengungkapkan menjalankan protokol kesehatan merupakan ikhtiar untuk menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain.

“Sering cuci tangan pakai sabun, jaga jarak dan menggunakan masker. Selalu menggunakan masker dimanapun kita berada merupakan salah satu ikhtiar kita menyelamatkan diri kita dan orang lain,” ujar Said Aqil.

Selanjutnya ia mengimbau masyararakat untuk tetap disiplin dan waspada.

“Selama masih ada COVID-19 maka kita harus disiplin, hati-hati dan waspada. COVID-19 ini betul-betul nyata, bukan konspirasi ataupun bohong-bohongan,” ujarnya.

Sementara itu, PBNU telah ikut berkontribusi dalam penangan COVID-19 ini, dengan menerjunkan satuan tugas (Satgas) COVID-19 dan memberikan bantuan sembako bagi masyarakat.

“Satgas COVID-19 PBNU tersebar di 227 ribu titik dan bantuan sembilan belas truk sembako telah disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerima,” tutupnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Pasien Sembuh COVID-19 Naik Jadi 33.529, Kasus Positif Bertambah 1.611 dan Meninggal 52

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 (Gugus Tugas Nasional) mencatat penambahan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per hari ini Jumat (10/7) totalnya menjadi 72.347 setelah ada penambahan sebanyak 1.611 orang. Kemudian untuk pasien sembuh menjadi 33.529 setelah ada penambahan sebanyak 878 orang. Selanjutnya untuk kasus meninggal menjadi 3.469 dengan penambahan 52.

Adapun akumulasi data kasus tersebut diambil dari hasil uji pemeriksaan spesimen sebanyak 23.609 pada hari sebelumnya, Kamis (9/7) dan total akumulasi yang telah diuji menjadi 1.015.678. Adapun uji pemeriksaan tersebut dilakukan menggunakan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) di 161 laboratorium, Test Cepat Melokuler (TCM) di 115 laboratorium dan laboratorium jejaring (RT-PCR dan TCM) di 297 lab.

Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah orang yang diperiksa per hari ini ada 9.388 dan jumlah yang akumulatifnya adalah 597.468. Dari pemeriksaan keseluruhan, didapatkan penambahan kasus positif per hari ini sebanyak 1.611 dan negatif 7.777 sehingga secara akumulasi menjadi positif 72.347 dan negatif 525.121.

“Hasil positif terkonfirmasi sebanyak 1.611 orang. Sehingga, akumulasi totalnya menjadi 72.347 orang,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Kamis (9/7).

Menurut Yuri, angka ini tidak tersebar merata di seluruh Indonesia, melainkan ada beberapa wilayah yang memiliki kasus penambahan dengan jumlah tinggi, namun ada beberapa yang tidak sama sekali melaporkan adanya penambahan kasus positif.

“DKI Jakarta hari ini melaporkan kasus baru terkonfirmasi sebanyak 260 orang, dilaporkan sembuh 180 orang. Kemudian, Jawa Timur 246 orang kasus baru, dan dilaporkan sembuh 234 orang. Sulawesi Utara, 134 orang kasus baru, dan 5 sembuh,” jelas Yuri.

“Sulawesi Selatan, 132 kasus baru, dan 30 sembuh. Sumatera Utara, 112 kasus baru, dan 12 sembuh. Jawa Barat, 105 kasus baru, dan 28 sembuh. Jawa Tengah, 100 kasus baru, dengan 138 sembuh,” imbuhnya.

Sementara itu, data provinsi 5 besar dengan kasus positif terbanyak secara kumulatif adalah mulai dari Jawa Timur 15.730, DKI Jakarta 13.739, Sulawesi Selatan 6.620, Jawa Tengah 5.303 dan Jawa Barat 4.951.

Berdasarkan data yang diterima Gugus Tugas dari 34 Provinsi di Tanah Air, Provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi yakni 8.825 disusul Jawa Timur sebanyak 5.816, Sulawesi Selatan 2.476, Jawa Tengah 1.855, Jawa Barat 1.839 dan wilayah lain di Indonesia sehingga total mencapai 33.529 orang.

Kriteria pasien sembuh yang diakumulasikan tersebut adalah berdasarkan hasil uji laboratorium selama dua kali dan ketika pasien tidak ada lagi keluhan klinis.

Gugus Tugas Nasional merincikan akumulasi data positif COVID-19 lainnya di Indonesia yaitu di Provinsi Aceh 90 kasus, Bali 2.110 kasus, Banten 1.573 kasus, Bangka Belitung 171 kasus, Bengkulu 158 kasus, Yogyakarta 364 kasus.

Selanjutnya di Jambi 122 kasus, Kalimantan Barat 347 kasus, Kalimantan Timur 642 kasus, Kalimantan Tengah 1.131 kasus, Kalimantan Selatan 3.990 kasus, dan Kalimantan Utara 214 kasus.

Kemudian di Kepulauan Riau 321 kasus, Nusa Tenggara Barat 1.480 kasus, Sumatera Selatan 2.568 kasus, Sumatera Barat 791 kasus, Sulawesi Utara 1.570 kasus, Sumatera Utara 2.197 kasus, dan Sulawesi Tenggara 507 kasus.

Adapun di Sulawesi Tengah 193 kasus, Lampung 205 kasus, Riau 238 kasus, Maluku Utara 1.101 kasus, Maluku 858 kasus, Papua Barat 276 kasus, Papua 2.181 kasus, Sulawesi Barat 135 kasus, Nusa Tenggara Timur 121 kasus dan Gorontalo 316 kasus serta dalam proses verifikasi ada 34.

Total untuk jumlah Orang Dalam Pemantauan (ODP) yang masih dipantau ada sebanyak 38.705 orang dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) yang masih diawasi ada 13.882 orang. Data tersebut diambil dari 34 provinsi dan 459 kabupaten/kota di Tanah Air.

 

(hels)

Baca Selengkapnya