Safari Program Perhutanan Sosial ala Presiden Jokowi
Boyolali – Dalam setahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memeriksa program Perhutanan Sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat.
“Kalau sudah diberi seperti ini, lalu ditelantarkan, dibiarkan, ya nanti kita ambil lagi. Kalau sudah diberikan tolong semuanya harus produktif, ditanami yang bermanfaat. Jangan sampai dibiarkan tanahnya nganggur, lahannya nganggur. Setahun lagi saya cek nanti satu per satu,” kata Presiden dalam sambutannya saat memberikan surat keputusan Perhutanan Sosial di Lapangan Kantor Desa Wonoharjo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Sabtu (4/11/2017).
Perhutanan social seluas 1.890,6 hektare, dalam acara tersebut, diserahkan Presiden kepada 1.685 kepala keluarga. Menurut Presiden Jokowi, dengan pemberian Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS), maka masyarakat dapat memberdayakan nilai ekonomis suatu lahan sesuai ketentuan hukum.
Presiden Jokowi mengungkapkan, dirinya ingin memeriksa pemanfaatan lahan di lapangan. Selain itu, akan memeriksa pendampingan sejumlah bank negara dalam mendukung program Perhutanan Sosial.
“Karena kita sudah berpuluh-puluh tahun urus ini dan belum berhasil. Saya minta yang ini harus berhasil. Kita harus yakin ini harus berhasil,” tegas Presiden Jokowi.
Safari Perhutanan Sosial
Penyerahan SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial (IPHS) di Boyolali ini, setelah sebelumnya juga dilakukan di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dan Probolinggo, Jawa Timur.
Safari penyerahan SK IPHS yang dilakukan Presiden Jokowi ini, dalam mewujudkan pemerataan ekonomi melalui akses kelola masyarakat terhadap hutan. Di Boyolali, Jawa Tengah hari ini. Presiden menyampaikan pesan yang sama kepada para petani saat penyerahan SK kepada kelompok tani hutan di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, yaitu bahwa kawasan yang sudah diberikan izin agar digunakan sebaik-baiknya sesuai dengan misi mensejahterakan rakyat.
Di awal pengarahannya, Presiden mengatakan penyerahan SK IPHS ini belum diterima oleh seluruh petani perorangan. Namun, dia berjanji akan merampungkan secepatnya. “Memang belum semuanya pegang per individu, namun kita akan rampungkan dalam dua minggu. Kenapa ini penting? Kalau semua pegang ini (SK), ini adalah status hukum yang jelas sudah diberi izin pemanfaatan hutan selama 35 tahun,” ujar Presiden.
Presiden menegaskan, areal seluas kurang lebih 1,089 juta hektare (ha) di Pulau Jawa sampai dengan saat ini jangan sampai disia-siakan. Hal ini sudah didata kelompok dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sebanyak 48 unit yang sedang diproses sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan.
Adapun SK yang diberikan pada 4 November 2017 di Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu Boyolali terdiri dari SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Rimba Agro Abadi di Desa Mendelem, Desa Simpur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 794 ha bagi 739 kepala keluarga (KK) ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Gunung Gajah Lestari, Desa Gongseng dan Desa Banjarmulya, Kecamatan Randudongkal dan Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang Provinsi Jawa Tengah seluas 295 ha dengan 197 KK.
Lalu SK Pengakuan Dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN KK) antara LMDH Rawasakti dengan Perhutani Desa Gambuhan, Kecamatan Pulosari, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah seluas 73,6 ha dengan 124 KK ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Lestari, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 33 ha dengan 59 KK.
Kemudian, SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial Kepada Kelompok Tani Wono Lestari II, Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 400 ha dengan 345 KK ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Makmur, Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 55 ha dengan 73 KK ; SK Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial kepada Kelompok Tani Wono Makmur II, Desa Gondanglegi, Kecamatan Klego, Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah seluas sekitar 240 ha dengan 150 KK.
Jadi, secara keseluruhan, Presiden menyerahkan IPHS seluas kurang lebih 1.890,60 ha untuk Kelompok/LMDH dengan 1.685 KK. Presiden mengatakan, akan kembali dalam satu tahun ke depan untuk memantau perkembangan program perhutanan sosial, apakah betul mensejahterakan rakyat dan meningkatkan pendapatan.
Sanksi Izin Dicabut
Jika tidak demikian, lanjut Presiden, izin akan dicabut. “Izin sudah diberikan, tolong semua harus produktif jangan sampai menganggur. Setahun lagi saya cek satu persatu. Nanti kalau tidak dicek, ditelantarkan saja dan saya tidak mau. Kita ingin lahan yang sudah diberikan 35 tahun ini betul-betul harus dimanfaatkan. Karena ini sudah bertahun-tahun perencanaannya, jadi saya minta ini harus berhasil,” ucap Presiden.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga meminta, agar penggunaan dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari perbankan harus diperhitungkan dan direncanakan dengan baik.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya melaporkan kepada Presiden terkait kelanjutan agenda pemeriksaan lapangan perhutanan sosial. “Karena sudah adanya izin pengelolaan kawasan hutan ini, saya berharap para petani memiliki keterampilandan paham untuk melakukan usaha-usaha selanjutnya dalam program perhutanan sosial,” ujarnya. Menteri Siti Nurbaya juga meminta agar para petani menjaga betul program ini.
Ikut dalam rombongan Presiden Menteri BUMN, Wakil Gubernur Jawa Tengah, Direktur Utama BRI, Pejabat Kementerian/Lembaga, Forkompinda Jawa Tengah, dan Kelompok Tani Hutan penerima Izin Pemanfaatan Hutan (IPHPS), LMDH dengan Perhutani/Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (KULIN-KK) Kabupaten Boyolali dan Kabupatem Pemalang, serta beberapa LMDH.
Dalam mendukung Program Perhutanan Sosial Kementerian LHK turut memberikan SK KULIN KK, KUR, Kartu Tani, penyerahan batang bibit buah-buahan dan 125.000 batang bibit kayu-kayuan. Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang turut mendukung Program Perhutanan Sosial melalui program Corporate Social Responsibility memberikan alat-alat pertanian seperti 4 unit handtractor, 11 unit pemipil jagung, 11 unit tandon air, 6 unit saung meeting, dan 3 unit rumah pompa.
Selain itu, Perhutani juga memberikan bantuan berupa 5000 batang bibit sengon, dan dari Kementerian Pertanian memberikan 20 unit pompa air, 10.050 batang bibit holtikultura, dan 2 ton bibit jagung hibrida.
Presiden Joko Widodo pada kesempata itu, juga melakukan dialog dengan petani serta memberikan sepeda kepada petani sebagai simbol penghargaan turut serta dalam program perhutanan sosial.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Badung – Anggota Komisi VI DPR RI Mahfudz Abdurrahman berharap BUMN Pariwisata dan Aviasi mampu hasilkan keuntungan bagi negara. Sebab, BUMN tersebut telah memperoleh suntikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang nilainya cukup besar.
“Komisi VI sudah mendukung upaya peningkatan kinerja BUMN Pariwisata dan Aviasi antara lain melalui persetujuan PMN. Sudah seharusnya ada perbaikan fasilitas dan layanan yang mereka hadirkan setelah memperoleh suntikan dana pemerintah melalui PMN agar bisa menghasilkan keuntungan untuk negara,” jelas Mahfudz di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).
Politisi PKS ini mengimbuhkan BUMN Pariwisata sudah semestinya berorientasi profit (mengejar keuntungan) agar mampu berkontribusi pada pemasukan negara. Negara seperti Jepang, Malaysia saat ini sangat serius mengelola industri pariwisatanya. Bagaimana Jepang berusaha memanjakan para wisatawan yang berkunjung ke negaranya agar tiap tahun semakin bertambah.
“Malaysia juga melakukan semacam rekayasa engineering, misalnya sekolah di sana lebih murah, biaya berobat general check up di sana juga lebih murah sehingga orang tertarik ke sana. Kalau orang sudah ke sana walau tujuannya berobat, sekolah itu kan nantinya butuh menginap, belanja dan akan meningkatkan penerimaan devisa negara tersebut,” tukasnya.
Legislator asal Dapil Jawa Barat VI meliputi Kota Bekasi dan Kota Depok ini menilai bahwa BUMN Pariwisata dan Aviasi perlu melakukan upaya dan terobosan yang luar biasa dan menarik, apalagi Bali sudah menjadi tujuan wisata utama masyarakat dunia. Tinggal variabel masalahnya yang perlu diperhatikan misalnya infrastruktur, daya dukung ekosistem pariwisata harus dikelola dengan baik.
“Seperti di Bali ini kurang fasilitas kendaraan umum, apakah ini bagian dari produk kebijakan daerah. Betapapun itu kendaraan umum menurut saya diperlukan untuk masyarakat Bali termasuk wisatawan juga,” katanya.
Masalah lainnya, menumpuknya wisatawan di Bali seharusnya bisa diarahkan ke Nusa Tenggara Barat, ada Lombok, Senggigi, dimana daya dukung kultural dan kebijakan pemerintah daerahnya perlu ada paradigma baru di sana. Perlu juga edukasi kepada masyarakat agar dapat ramah dengan wisatawan yang datang dari berbagai mancanegara.
“Paket wisata yang menawarkan destinasi alternatif selain Bali menurut saya sangat baik dan perlu dilakukan agar wisatawan mancanegara mengenal lebih banyak daerah di Indonesia. Sama halnya saat kita keluar negeri juga ditawarkan paket kunjungan ke berbagai destinasi,” tutupnya.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, Bali, harus memberi manfaat yang besar bagi masyarakat Bali. Akses pekerjaan dan ekonomi harus dibuka secara luas.
Anggota Komisi VI DPR RI Siti Mukaromah menyampaikan hal ini usai mengikuti pertemuan dengan para direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH tersebut, Senin (22/4). “Pelibatan masyarakat harus optimal. Masyarakat jangan sebagai bagian dari korban atau tikus mati di lumbung padi. Jangan sampai Bali go international tapi masyarakatnya secara ekonomi semakin menurun,” ucapnya.
Seperti diketahui, PT. Pelindo sedang membangun BMTH di Benoa, di atas areal ratusan hektar. Selain tempat bersandar kapal-kapal besar, kelak BMTH juga menjadi destinasi wisata, pusat perbelanjaan, konser musik, gerai UMKM, dan lain-lain. Semua fasilitas untuk para wisatawan yang datang dibangun, seperti kesehatan, keamanan, dan kebutuhan ekonomi lainnya.
Erma, sapaan akrab Siti Mukaromah berharap, pembangunan BMTH yang masif tidak meninggalkan masyarakat lokal. Akses pekerjaan jangan hanya diberikan kepada para pendatang atau orang asing. Masyarakat Bali harus dipastikan bisa ikut menikmati proyek strategis nasional itu.
“Jangan sampai orang Bali menjadi pengangguran ketika orang luar atau asing mendapatkan pekerjaan. Kita berharap, ketika membangun sebuah koneksi wisata dan pelabuhan harus betul-betul dipastikan masyarakat bisa menikmati,” seru Politisi PKB ini.
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Dyah Roro Pertanyakan Bantuan Bank Dunia Bagi Negara Berkembang terkait Perubahan Iklim
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Siti Mukaromah Suarakan Kesetaraan Gender di Internasional Women’s Day Run 2024
Kecaman atas Sikap AS Memveto Pengakuan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Gus Muhaimin: Segala Bentuk Penindasan Terhadap Perempuan Harus Dilawan
