Connect with us

Sadar Diri Gagal ke Parlemen, PSI Tegaskan Tak Sodorkan Calon Menteri

Ketum PSI Grace Natalie dan Sekjen Raja Juli Antoni

Jakarta – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menegaskan tidak akan mengajukan nama calon menteri untuk kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin 2019-2024. PSI menyadari posisi partainya yang tidak lolos ke parlemen.

“Dalam konteks PSI, kami cukup tahu diri bahwa kami tidak punya kekuatan politik di parlemen. Oleh karena itu kami tidak akan mengajukan nama menteri kepada Pak Jokowi,” kata Sekjen PSI Raja Juli Antoni melalui pesan singkat dilansir Detikcom, Jumat (5/7/2019) malam.

Raja Juli menyerahkan sepenuhnya pemilihan menteri kepada Jokowi. Menurutnya, urusan menteri adalah hak prerogratif Presiden Jokowi.

“Pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Kami hormati Pak Presiden terpilih mempergunakan otoritasnya secara maksimal untuk memilih pembantu terbaiknya,” ucap Jokowi.

Sebelumnya, Wakil Presiden terpilih Ma’ruf Amin menuturkan kabinet baru akan dibahas pada pertengahan Juli. Dia belum mengetahui siapa saja yang akan ditunjuk Jokowi.

“Beliau (Jokowi) juga bilang Juli baru nanti ada pembicaraan-pembicaraan. Yang pasti kan tentu ada dari pihak partai koalisi, dari profesional, kira-kira begitu. Jumlahnya belum, apalagi orangnya. Orangnya tambah belum,” ucap Ma’ruf, Kamis (5/7).

Selain itu, Ma’ruf memastikan partai pendukung juga akan mendapat jatah di kabinet Jokowi. Tapi dia tidak bisa memastikan jumlah kursi menteri bagi partai pendukung.

“Kalau partai pastilah. Namanya partai pendukung. Tapi jumlahnya berapa itu belum,” sebut Ma’ruf.

Baca Juga:

 

Yuch

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Terima Sejumlah Pekerja Seni, Presiden Ingin Protokol Kesehatan Disosialisasikan Lebih Masif

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima sejumlah pekerja seni di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 14 Juli 2020. Setidaknya 30 pekerja seni hadir dalam 2 sesi pertemuan untuk membahas sejumlah hal, salah satunya sosialisasi protokol kesehatan kepada masyarakat.

“Tadi Pak Presiden bertemu dengan beberapa seniman yang tentunya kita tahu bahwa mereka dapat membantu menyuarakan protokol kesehatan agar lebih dapat didengar, disosialisasikan, dilaksanakan oleh masyarakat secara lebih luas,” kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio yang turut hadir dalam pertemuan.

Menurut Menparekraf, masyarakat di sejumlah daerah masih kurang sadar akan pentingnya menerapkan protokol kesehatan secara ketat di tengah pandemi Covid-19 ini. Dengan kontribusi para pekerja seni, diharapkan sosialisasi tersebut bisa lebih masif disampaikan dengan cara unik masing-masing.

“Dengan ini saya pikir karena para seniman ini mempunyai komunitas tersendiri, mempunyai fans juga, tentunya sangat dapat membantu menjelaskan atau menyosialisasikan protokol kesehatan ini. Dan dengan caranya mereka kan mungkin lebih kreatif, lebih unik, lebih fun, agar dapat didengar atau dapat diperhatikan oleh masyarakat,” paparnya.

Senada, seniman Butet Kertaradjasa menyebut bahwa para pekerja seni diminta untuk membantu pemerintah mengartikulasikan pemikiran-pemikiran strategis kepada masyarakat dalam menghadapi pandemi ini.

“Minimal dengan keahlian masing-masing, para praktisi seni ini menggunakan keahliannya untuk mengimbau kepada masyarakat, kepada idola atau fans-fansnya supaya mematuhi anjuran-anjuran dari pemerintah yang sudah diimplementasikan oleh pemerintah-pemerintah daerah. Misalnya, harus memakai masker, harus jaga jarak, cuci tangan,” kata Butet.

Di samping itu, Butet menyebut bahwa para pekerja seni juga memberikan sejumlah masukan kepada Presiden Jokowi terkait dengan apa yang dialami oleh komunitas seni dalam pandemi Covid-19 ini.

“Kami memberikan masukan-masukan kepada Presiden bagaimana negara hadir di dalam musim pandemi, terutama hadir kepada masyarakat seni, kepada para perupa, kepada para pelaku seni tradisional kira-kira dalam bentuk apa negara itu hadir. Kepada penari, pengarang, sastrawan, teaterawan, pemain film, kru pekerja seni, pertunjukkan atau apa pun,” tandasnya.

 

(hels)

Baca Selengkapnya

BERITA

Menkes Terbitkan Empat Istilah Baru Definisi Operasional Penanganan COVID-19, Berikut Penjelasannya

Oleh

Fakta News
Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto

Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan, sebagai bagian dari unsur pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah merevisi empat istilah dalam definisi operasional penanganan COVID-19.

Juru Bicara Pemerintah untuk COVID-19 Achmad Yurianto dalam keterangan resmi mengatakan bahwa empat istilah tersebut meliputi Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Orang Tanpa Gejala dan Kasus Konfirmasi.

Ke depannya maka istilah tersebut akan diubah menjadi kasus suspek, kasus probable, kemudian definisi kontak erat, pelaku perjalanan, discarded, selesai isolasi dan kematian.

“Orang Dalam Pemantauan, Pasien Dalam Pengawasan, Orang Tanpa Gejala, Kasus Konfirmasi, kita akan ubah menjadi kasus suspect, kasus probable, kemudian kita juga akan mendefinisikan tentang kasus konfirmasi,” kata Yuri di Media Center Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Selasa (14/7).

“Kemudian, kontak erat, pelaku perjalanan, discarded,  selesai isolasi, dan kematian,” imbuhnya.

Adapun menurut Yuri, perubahan tersebut telah diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Disease 19 atau COVID-19 dengan nomor KMK HK  0107/menkes/413/2020. Surat tersebut merupakan revisi kelima yang kemudian mencabut KMK 247 tentang revisi keempat.

“Ini adalah revisi kelima yang kemudian mencabut KMK 247 tentang revisi keempat,” jelas Yuri.

Yuri yang juga menjabat sebagai Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan RI juga menjelaskan bahwa perbaikan tersebut adalah serial yang kemudian akan gunakan sebagai pedoman di dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.

Sehingga ke depannnya diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pengendalian COVID-19 baik oleh pemerintah, pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Di sisi lain, Yuri tak menyangkal bahwa perbaikan tersebut tentunya memiliki pengaruh terhadap sistem pelaporan yang nantinya akan dilakukan pada hari-hari berikutnya.

Namun secara prinsip dan mendasar, Yuri menjelaskan tidak ada perubahan di dalam kaitan identifikasi kasus.

“Tetap dengan menggunakan basis penegakan diagnosa pemeriksaan antigen dengan Real Time PCR atau menggunakan TCM. Sekali lagi, ini adalah berbasis pada pemeriksaan antigen, bukan melakukan pemeriksaan antibodi,” jelas Yuri.

Secara garis besar, definisi kasus suspek di antaranya menyinggung tiga kriteria. Pertama kasus infeksi saluran pernapasan yang akut, di mana di dalam riwayat penyakitnya dalam 14 hari sebelum sakit, dia atau orang yang bersangkutan berasal atau tinggal di daerah yang sudah terjadi local transmission atau penularan lokal.

“Maka, kita masukkan ini dalam kelompok suspek,” kata Yuri.

Kemudian yang kedua, dalam 14 hari terakhir pernah kontak dengan kasus yang sudah terkonfirmasi positif, atau kontak dengan kasus probable. Kontak dalam hal ini adalah kontak dekat. Kontak dekat kurang dari 1 meter tanpa pelindung dengan waktu sekitar lebih dari setengah jam, dan seterusnya.

“Maka, ini juga kita masukkan di dalam kelompok kasus suspek atau kemudian, infeksi saluran pernapasan atas yang berat, dan harus dirawat di rumah sakit, dan tidak kita ketemukan penyebabnya secara spesifik yang meyakinkan bahwa, ini bukan penyakit COVID,” terang Yuri.

“Artinya, kita curiga bahwa, ini adalah COVID maka, kita masukkan ini di dalam kelompok suspek,” imbuhnya.

Kemudian, apabila melihat pada revisi keempat maka, semua kasus Pasien Dalam Perawatan (PDP) adalah kasus suspek. Termasuk kasus Orang Dalam Pemantauan yang memiliki keluhan ISPA, dan pernah kontak dengan kasus terkonfirmasi positif, maka itu juga masuk ke dalam kasus suspek.

Selanjutnya untuk kasus probable, definisinya adalah apabila penderita dengan infeksi saluran pernapasan berat disertai dengan gangguan pernapasan ARDS, atau kemudian meninggal dengan hasil uji klinis yang meyakinkan hal itu adalah COVID.

“Dari gambaran rontgen paru misalnya, kita dapatkan dari gambaran hasil pemeriksaan laboratorium darah misalnya, dan ini belum terkonfirmasi pemeriksaan RT-PCR. Maka, ini kita masukkan di dalam kasus probable,” jelas Yuri.

Dengan kata lain, kasus probable ini adalah kasus yang klinis diyakini COVID-19 dalam kondisi atau keadaan berat, namun belum dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk menegakkan diagnosa COVID melalui RT-PCR.

Berikutnya yang terakhir adalah kontak erat. Adapun definisinya adalah apabila seseorang terlibat kontak dengan konfirmasi positif, atau dengan kasus probable, maka yang bersangkutan masuk ke dalam kelompok kontak erat.

Dalam hal ini, tentunya kasus konfirmasi yang dimaksud harus sudah melalui pemeriksaan PCR dan hasilnya positif.

“Bisa dengan gejala simptomatis, atau tanpa gejala, asimtomatis. Ini adalah termasuk di dalam kelompok pasien yang konfirmasi,” jelas Yuri.

Sebagaimana sesuai informasi yang telah dijelaskan di awal, bahwa basis perhitungan dengan definisi operasional baru tersebut kemudian akan digunakan mulai hari ini untuk melakukan pelaporan data COVID-19 ke depannya.

 

(zico)

Baca Selengkapnya

BERITA

Akhiri Dualisme Kepemimpinan, Kemenkumham Sahkan Dekopin Sri Untari

Oleh

Fakta News
Dr. Sri Untari MAp

Jakarta – Kepengurusan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang dipimpin Dr Sri Untari MAp mendapat pengakuan secara hukum dari pemerintah pusat dengan terbitnya surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Direktorat Jenderal Peraturan Perundang Undangan, No PPE. PP. 06.03-1017 tentang Pendapat Hukum yang mengesahkan keberadaan Dekopin Dr Sri Untari.

Maka dengan surat tersebut mengakui Dekopin yang dipimpin Sri Untari sebagai Dekopin yang sah. Surat pengesahan tersebut disampaikan langsung Dirjen Perundang-Undangan, Menkum HAM, Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, SH, M.Hum kepada Dr Sri Untari MAp.

Pengesahan itu berdasarkan pasal 59 UU No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menyebut, Organisasi yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 57 disahkan oleh Pemerintah.

Usai mendapatkan mandat secara resmi dari pemerintah, di tanggal 11 Juli 2020 lalu,  Sri Untari berziarah ke Makam Bung Hatta dan langsung memimpin upacara Hari Koperasi di halaman makam Bung Hatta.

“Kita sudah sah jadi Dekopin yang disahkan pemerintah, setelah memperoleh Surat Pendapat Hukum dari pemerintah. Jadi, kalau kemarin-kemarin kita disebut Dekopin SU alias Sri Untari, maka sekarang sudah sah jadi Dekopin,” ujarnya usai melakukan ziarah ke makam Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta di Tanah Kusir, Jakarta.

Sri Untari menambahkan, namun ini baru pertempuran awal babak kedua, sehingga pihaknya butuh sinergitas dan soliditas serta memiliki kesamaan visi. Tujuannya untuk sama-sama membangun Dekopin yang kuat dan memiliki integritas, kemanfaan, bukan untuk kepentingan pribadi tapi semata-mata untuk masyarakat dengan niat tulus, membangun koperasi Indonesia dengan segala potensi dan permasalahan yang ada.

Menurutnya, keberadaan Dekopin ini yang memiliki jaringan dan asosiasi-asosiasi atau wadah koperasi, akan aktif menjalankan tiga (3) fungsi. Yaitu edukasi, fasilitasi dan advokasi. Bagaimana kita membangun perkoperasian.

“Jadi yang kita lakukan adalah tugas untuk melakukan 3 fungsi itu,” tegasnya.

Masih kata dia, untuk memuluskan tiga fungsi tersebut, pihaknya akan melakukan lima (5) hal, yaitu pertama harus memiliki trust atau kepercayaan.

“Sebab tanpa trust, kita tidak akan bisa mengajak Dekopinwil, Dekopinda para induk koperasi dan gerakan koperasi untuk membangun dan membangkitkan koperasi Indonesia,” ujarnya lagi.

Kedua, lanjut Sri Untari, Dekopin harus memiliki soliditas. Harus bersatu karena tanpa persatuan Dekopin tidak akan kuat. “Maka itu saya mau koperasi kita berusaha bangkitkan,” tegasnya.

Ketiga, harus memiliki komunikasi yang solid antar person Dekopinwil dan Delopinda dengan pemerintah sebagai mitra dalam membangun koperasi Indonesia.

Keempat, harus transparansi di dalam Dekopin ini kita bangun transparansi atau keterbukaan dengan dasar dasar demokrasi sebagai dasar koperasi. Tutur Sri setelah melaksanakan yang 4 hal tersebut, maka diusahakan yang kelimanya tandas dia adalah kebersamaan dan gotong- royong, seperti yang digaungkan Bung Hatta. Yaitu membangun ekonomi Indonesia yang kuat dengan koperasi.

“Ya itulah lima prinsip kerja kedepan semoga kita bisa bangun Dekopin dan perkoperasian indonesian,” pungkasnya.

 

(edn)

Baca Selengkapnya