Saat Presiden Jokowi dan Ganjar Olahraga Bareng di CFD Solo
Surakarta – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendampingi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) berserta istri Iriana Joko Widodo dan sejumlah menteri, jalan sehat di kawasan car free day (CFD) Solo, Minggu (7/8/2022). Dalam rombongan itu juga terdapat Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, dan putranya Jan Ethes.
Gubernur Ganjar mengatakan, kedatangan Presiden Jokowi di kawasan CFD Jalan Slamet Riyadi Solo, untuk olahraga sambil melihat-lihat perkembangan kawasan itu. Salah satu yang dilihat Jokowi adalah Loji Gandrung, dan perbaikan sejumlah ruas jalan.
“Nggak ngobrol saya. Tadi saya olahraga, methuk (jemput), beliau ingin keliling melihat beberapa ruas jalan termasuk di Loji Gandrung tadi. Ada acara apa Pak (Jokowi) di Loji Gandrung? Reuni aja, lihat-lihat. Beliau hanya mau olahraga,” kata Ganjar, ditemui seusai jalan sehat bareng Jokowi.
Ganjar mengaku tidak ada perintah khusus dari Presiden Jokowi terkait pengembangan di wilayah Solo. Obrolan singkat dengan Jokowi hanya soal penataan beberapa wilayah, yang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Surakarta.
“Kalau (untuk) saya tidak diperintah, itu sudah disiapkan perencanaannya. Ada beberapa yang mau ditata, Keraton Mangkunegaran itu nanti yang di belakang, disiapkan oleh Menteri BUMN. Jadi beliau cuma lihat-lihat,” ujarnya.
Pantauan di lapangan, Jokowi yang mengajak Jan Ethes terlihat memborong sejumlah balon karakter. Balon-balon itu kemudian dibagikan Jan Ethes, kepada anak-anak yang ia temui sepanjang jalan.
Lari Ditemani Bocah
Sementara itu sebelum bertemu Jokowi, Ganjar lebih dulu lari pagi bareng istri, Siti Atikoh, di kawasan CFD. Keduanya berangkat dari Hotel Alila sekitar pukul 06.00 WIB dan langsung lari menuju Jalan Slamet Riyadi.
“Ketemu di jalan (dengan Jokowi), tadi lari duluan sampai gemrobyos (berkeringat). Nggak tahu (kalau mau ke sini),” seloroh Ganjar.
Adapun saat lari pagi bersama istri, Ganjar ditemani oleh seorang bocah bernama Ivandra. Bocah lugu itu sudah mengikuti Ganjar tidak jauh setelah masuk kawasan CFD. Ivandra yang hanya mengenakan sandal jepit terus ikut Ganjar berlari. Beberapa kali bocah itu melempar celetukan yang ditanggapi Ganjar dengan candaan.
“Ayo Pak Ganjar, semangat. Pelari kok minum,” ujar Ivandra yang berlari di depan, ketika melihat Ganjar menenggak air mineral saat tengah berlari.
Ganjar yang mendengar celetukan bocah Invandra itu tersenyum sembari menjawab dengan pertanyaan dan pekikan semangat.
“Kamu apa tidak haus? Semangat,” ujar Ganjar.
Kehangatan antara Ganjar dan Ivandra terus terjalin. Bahkan Ivandra sempat bercerita pada perayaan malam 1 Suro lalu ia juga menonton kirab kerbau Kiai Slamet. Namun tidak sampai selesai karena kerbau yang diarak berbelok ke arah Keraton Surakarta.
“Saya kemarin juga lihat kirab kerbau di sini. Tapi tidak sampai selesai,” ceritanya kepada Ganjar.
Usia bercerita itu, Ganjar meminta Ivandra untuk bernyanyi. Tapi ia mengaku tidak bisa menyanyi. Saat Ganjar menanyakan apa yang ia bisa, Ivandra mengaku bisa berselawat. Bahkan ia juga bercerita suka mendengarkan selawat Habib Syech dan Habib Luthfi.
“Bisanya selawat, Pak. Tapi malu kalau disuruh berselawat sekarang, banyak yang lihat,” ujar Ivandra.
Setelah terus didesak oleh Ganjar dengan sedikit candaan, Ivandra akhirnya luluh. Sepanjang perjalanan ia terus melantunkan berbagai salawat. Di antaranya Turu Putih, Ilir-ilir, hingga Yalal Waton.
Sayang kebersamaan dengan Ivandra harus berakhir ketika rombongan Ganjar kembali memasuki wilayah ramai warga di CFD. Pelan-pelan Ivandra tertelan gelombang warga yang meminta foto dengan Ganjar. Tanpa sadar Ivandra sudah jauh terpisah dengan Ganjar sebelum benar-benar berpisah, dan Ganjar bertemu Presiden Joko Widodo di dekat Loji Gandrung.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
