Saat Presiden Jokowi Cek Ketersediaan Minyak Goreng di Sejumlah Lokasi di Yogyakarta
Yogyakarta – Presiden Joko Widodo mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan. Hal ini dilakukan Presiden ketika berada di Yogyakarta pada Minggu pagi, 13 Maret 2022.
Saat tiba di sebuah minimarket yang berada di Pasar Kembang, Yogyakarta pada pukul 09.05 WIB, Presiden langsung berjalan menuju tempat minyak goreng. Namun ketika itu, tidak ada stok minyak goreng.
“Sejak kapan tidak ada?” tanya Presiden. “Baru tadi pagi Pak,” jawab penjaga minimarket. Presiden pun menanyakan harga jual minyak goreng tersebut. “Kalau yang dua literan itu Rp28.000, tapi kalau yang satu liter itu Rp14.000,” ucap penjaga minimarket.
Tak hanya menanyakan harga, Presiden juga ingin tahu tentang pengiriman minyak goreng tersebut. “Tapi datang lagi kapan?” tanya Presiden. “Enggak mesti, Pak,” ucap penjaga toko tersebut.
Selain mengunjungi toko swalayan, Presiden juga mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di pedagang yang berada di Pasar Beringharjo dan Pasar Sentul Yogyakarta. Di kedua pasar tersebut, Presiden menemukan harga yang bervariasi, mulai dari Rp14.000 per liter hingga Rp20.000 per liter.
Namun, tingginya harga minyak goreng juga tidak menjamin ketersediaan adanya stok. “Barang ada, tapi mahal ya,” ucap Presiden mengomentari tingginya harga minyak goreng. “Ada tapi lambat Pak, nanti kalau sudah habis lama lagi,” kata pedagang.
Masalah lainnya adalah tidak adanya jadwal yang pasti tentang pengiriman minyak goreng ke para pedagang maupun toko swalayan. Presiden tidak mendengar jawaban yang pasti kapan minyak goreng akan dikirim. Hampir semua pedagang menjawab tidak tahu kapan akan ada pengiriman berikutnya.
“Ya gak mesti Pak, bisa tiga hari sekali,” ucap salah satu pedagang yang ditemui Presiden.
Terpisah, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam keterangan persnya di Balikpapan menyebut bahwa pengecekan langsung yang dilakukan Presiden Jokowi merupakan suatu kelaziman ketika berada di daerah, termasuk soal minyak goreng.
“Pada prinsipnya Bapak Presiden dalam setiap kunjungan ke daerah, beliau pasti juga melakukan sidak untuk melihat persoalan yang menyangkut minyak goreng dan beliau sangat memahami persoalan ini,” ujar Pramono.
Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Presiden akan segera memutuskan langkah-langkah yang akan diambil pemerintah dalam waktu dekat terkait minyak goreng tersebut. Kepala Negara juga akan segera mengadakan rapat bersama jajarannya selepas acara di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
“Hal ini tidak bisa dibiarkan terlalu lama, sehingga dengan demikian direncanakan setelah kembali dari acara IKN ini, Presiden akan mengadakan rapat intern untuk segera memutuskan persoalan yang berkaitan dengan minyak goreng ini,” jelasnya.
Selain itu, Pramono juga menyebutkan bahwa pemerintah akan meminta para produsen minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) untuk memprioritaskan kebutuhan di dalam negeri.
“Dilihat dari total produksi (CPO) kita yang hampir 50 juta kan hampir 26-28 juta itu diekspor, sehingga dengan demikian bagian untuk ekspor itu harus diprioritaskan untuk kepentingan dalam negeri. Maka harus diminta kepada produsen untuk lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat kita pada saat ini, walaupun harga di luar tinggi sekali,” tegas Pramono Anung.
Jakarta – DPR RI akan menggelar rangkaian pertemuan antarparlemen dalam ‘Forum Air Sedunia ke-10’ (Parliamentary Meeting of the 10th World Water Forum) sepanjang 19-21 Mei 2024 di Nusa Dua, Bali mendatang. Melibatkan multipihak, pertemuan tersebut diadakan, baik pada tingkat pertemuan bilateral, regional, dan internasional.
Demikian hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR RI Rachmad Gobel dalam Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2024). Ia menekankan setiap elemen pendukung perlu terlibat dan berpartisipasi dengan aktif.
“Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR RI berfokus untuk menyukseskan kegiatan tersebut, baik dari aspek penyelenggaraan maupun sukses subtansi dalam memperkuat tata kelola air bagi kesejahteraan rakyat,” ucap Gobel membacakan pidato rapat paripurna.
Dirinya pun berharap anggota parlemen dari seluruh dunia yang hadir bisa berkontribusi melalui gagasan, aspirasi, dan masukan guna melahirkan solusi lugas sekaligus komprehensif. Keterlibatan ini, ungkapnya, turut menjadi kunci kesuksesan Forum Air Sedunia itu.
“Melalui tema ‘Mobilizing Parliamentary Action on Water for Shared Prosperity’, anggota parlemen dari seluruh dunia akan berkesempatan mengambil langkah untuk mengatasi kelangkaan air, meningkatkan kerja sama parlemen dalam memperluas akses terhadap air bersih, serta memobilisasi tindakan terhadap air untuk keamanan dan kemakmuran global,” tutup Politisi Fraksi NasDem itu.
Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Slamet menyoroti mengenai rencana Pemerintah untuk kembali melakukan impor beras sebanyak 3,6 juta ton dan melakukan kerja sama dengan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan di Kawasan food estate di Kalimantan. Ia mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemerintah yang bukan merekonstruksi pengelolaan pangan, melainkan malah membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan.
“Pemerintah sudah dan akan kembali memecahkan rekor impor beras tertinggi dalam sejarah, di mana kami menilai hal tersebut merupakan dampak dari buruknya tata kelola pangan selama lima tahun terakhir ini. Akan tetapi alih-alih merekonstruksi pengelolaan pangan Pemerintah malah terus membuat kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian pangan,” ungkap Slamet dalam interupsi Rapat Paripurna DPR RI ke-16 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (14/05/2024).
Tambahnya, pengelolaan pertanian saat ini semakin tidak jelas arah dan tujuannya. Hal ini tidak sesuai dengan Nawacita yang dijanjikan Presiden Jokowi pada kampanyenya di tahun 2014. Termasuk dengan rencana kerja sama Indonesia dan Cina dalam pengembangan proyek ketahanan pangan nasional di Kawasan food estate di Kalimantan. Menurutnya, rencana ini mendiskriminasi peneliti dan perguruan tinggi pertanian di Indonesia. Ia juga khawatir dengan adanya kemungkinan impor petani suatu hari nanti.
“Menurut kami rencana ini merupakan bentuk diskriminasi terhadap peneliti dan perguruan tinggi pertanian yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu dugaan kami, kegiatan tersebut dapat menjadikan jalan eksodus Petani Tiongkok berupa impor petani seperti yang kita lihat saat ini terjadi di sektor pertambangan. Jika ini terjadi maka akan membuktikan prediksi kami sebelumnya bahwa suatu saat nanti yang diimpor bukan lagi komoditas pertaniannya saja melainkan petani pun akan diimpor,” pungkas Politisi Fraksi PKS itu.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Dian Istiqomah mendorong DPR untuk ikut andil dalam penyelesaian polemik pembatalan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja bagi bidan pendidik atau bidan lulusan D4 di sejumlah daerah. Hal tersebut disampaikannya saat memberikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan V, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5/2023).
“Saya memohon kepada ketua DPR RI untuk mendorong dengan segera SK PPPK dan NIP semua pelamar bidan pendidik yang dinyatakan sudah lulus PPPK tahun 2023 yang dibatalkan oleh BKN. Lebih dari 500 orang bidan seluruh indonesia yang menuntut hak mereka. Bahkan ada yang sudah bekerja selama seminggu kemudian SK nya ditarik lagi dan secara otomatis ditarik lagi dari pekerjaan mereka,” tutur Anggota Fraksi PAN tersebut.
Dian menilai polemik yang terjadi terhadap ratusan tenaga kebidanan ini sungguhlah miris. Disampaikannya, bidan merupakan salah satu garda terdepan percepatan penurunan stunting di tanah air. Bidan terjun langsung ke masyarakat untuk mengedukasi dan mensosialisasikan pencegahan stunting termasuk memberikan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
“Program penurunan stunting di Indonesia diwujudkan dengan intervensi spesifik dan sensitif seperti pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu, imunisasi, pemberian vitamin A dan program makanan tambahan untuk anak maupun ibu hamil dan ini merupakan kerja dari bidan yang bertugas di seluruh indonesia. Mereka yang terjun langsung ke masyarakat,” kata politisi yang pernah berkarir sebagai tenaga kesehatan ini.
Terkait dengan polemik ini, Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (IBI) selaku organisasi profesi kebidanan di Indonesia telah melayangkan surat kepada Direktur Pembina dan Pengawasan pada Dirjen Tenaga kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pada surat tertanggal 23 Oktober 2023 tersebut PP IBI memperjuangkan status Bidan Ahli lulusan D4 Bidan Pendidik.
“Mari kita selamatkan generasi emas Indonesia dengan mencegah stunting dan menyelamatkan hak bidan seluruh indonesia,” tutup Dian.
Polemik ini dilatari dengan Bidan lulusan D4 atau Bidan Pendidik yang dinyatakan gugur pada tahap akhir proses seleksi tenaga kesehatan PPPK oleh BKN RI karena adanya Surat Edaran dari Kemenkes RI terkait kualifikasi D4 Bidan Pendidik yg dinilai tidak memenuhi kriteria. Padahal dalam ketentuan awal sebelum proses seleksi dilakukan, bidan lulusan D4 Pendidik terhitung memenuhi kriteria untuk melanjutkan proses seleksi dan diangkat menjadi tenaga kesehatan PPPK dengan jabatan fungsional Bidan Ahli.
DPR RI Dorong Partisipasi Aktif Parlemen Dunia Atasi Isu Air
Pengelolaan Pertanian Kian Tidak Jelas, Proyek Food Estate di Kalimantan Libatkan Cina
Polemik Pembatalan SK 500 Bidan PPPK Lulusan D4 Harus Segera Diselesaikan
Legislator Sampaikan Kekhawatiran Terhadap Wacana Penambahan Jumlah Kementerian
Pemerintah Diminta Buat Program Konkret atasi PHK
Komisi IX Harap RSD Mangusada Jadi Proyek Percontohan ‘Medical Tourism’ di Indonesia
Kunjungi LPS Spanyol, Puteri Komarudin Pelajari Skema Penjaminan pada Koperasi
Rektor Unri Polisikan Mahasiswa, Andreas Hugo: Sudah Komersialisasi Kini Kriminalisasi
Ina Ammania Tegaskan Kesuksesan Ibadah Haji Bergantung pada Profesionalitas Petugas Haji
