Saat Perawat Cerita ke Presiden Jokowi Pulang ke Rumah Sebulan Sekali
Jakarta – Perjuangan para dokter, perawat, dan tenaga kesehatan dalam menangani pasien yang terpapar Covid-19 tidaklah mudah. Selain harus berjibaku dengan risiko terpapar virus tersebut, mereka juga tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertemu dengan keluarga mereka.
Saat berbincang dengan Sifira Kristiningrum, seorang perawat di RSAL Dr. Ramelan, Surabaya yang sehari-hari bertugas menangani pasien positif Covid-19, Presiden Joko Widodo turut merasakan bagaimana kerasnya perjuangan para tenaga medis di rumah sakit, tantangan yang mereka hadapi, hingga keluh kesah para pasien.
“Ini di rumah sakit mana ya? Mbak Fira ya?” tanya Presiden di awal perbincangan melalui sambungan video yang diunggah di YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu petang, 27 September 2020.
“Rumah Sakit Angkatan Laut Dr. Ramelan, Pak,” jawab Suster Fira.
Suster Fira bercerita bahwa dirinya telah bertugas menangani pasien yang terpapar Covid-19 selama lima bulan, atau sejak bulan Mei lalu. Selama rentang waktu tersebut, ia bisa dikatakan jarang bertemu dengan keluarganya.
“Kapan terakhir bertemu dengan keluarga? Apakah diizinkan pulang atau harus berjaga terus di rumah sakit?” tanya Presiden Jokowi yang tampak berada di Istana Bogor.
“Diizinkan pulang Pak, setelah satu bulan kita cek swab, kalau negatif kita pulang,” kata Suster Fira.
Di rumah sakit tempatnya bertugas, Suster Fira sehari-hari ditempatkan di ruangan Intensive Care Unit (ICU) yang memiliki 16 tempat tidur dan dilengkapi dengan 11 ventilator. Menurut penuturannya, dalam dua minggu terakhir ini pasien yang masuk ke ICU menurun.
“Oh pasiennya menurun? Ya syukur. Untuk soal fasilitas ketersediaan alat medis dan tenaga medisnya cukup ya berarti?” kata Presiden melanjutkan perbincangan.
“Iya cukup, puji Tuhan cukup Pak, apalagi mulai bulan ini ada bantuan relawan di ICU,” ungkap Suster Fira.
Selama menangani pasien yang terpapar Covid-19, Suster Fira mengaku bahwa para pasien sering merasa ketakutan. Menurutnya, jika pasien tersebut sesak napas tetapi dalam kondisi sadar, pasti mengeluh takut.
Suster Fira pun menitipkan pesan bagi seluruh masyarakat agar senantiasa mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, dengan disiplin.
“Tetap untuk protokol kesehatan tetap tolong dipatuhi karena kalau saya perjalanan pulang itu masih lihat kerumunan massa yang masih tidak memakai masker, masih suka berkerumun Pak,” ungkap Suster Fira.
“Terus untuk Bapak, terima kasih perhatian Bapak, puji Tuhan kemarin sudah kita terima Pak, dari Bapak. Terima kasih, dengan itu saya aplikasikan juga untuk saya melanjutkan sekolah lagi Bapak,” imbuhnya.
Di akhir percakapan, Presiden pun menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas kerja keras dan dedikasi Suster Fira beserta seluruh perawat, dokter, dan tenaga medis lainnya dalam menangani dan merawat pasien yang terdampak Covid-19.
“Saya menyampaikan penghargaan, apresiasi yang tinggi kepada seluruh perawat, tenaga kesehatan, dokter semuanya karena memang bekerja menangani Covid ini tidak ringan. Memakai APD sampai 8 jam itu sesuatu juga yang sangat berat sekali. Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, sangat mengapresiasi apa yang oleh Mbak Fira lakukan beserta seluruh rekan-rekan perawat, tenaga kesehatan, dokter, semuanya dalam berjuang terus melawan Covid ini. Semoga semuanya segera cepat selesai,” tandas Presiden.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
