Connect with us
Parlemen

RUU Praktik Psikologi Disetujui jadi Usul Inisiatif DPR

RUU Praktik Psikologi Disetujui jadi Usul Inisiatif DPR
Anggota Panja RUU Praktik Psikologi Putra Nababan, saat membacakan pendapat mini fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat pengambilan keputusan panja RUU Praktik Psikologi, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (29/6/2020). Foto : Jaka/Man

Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Praktik Psikologi menjadi usul inisiatif DPR RI. Keputusan itu diambil setelah panitia kerja (panja) RUU Praktik Psikolog melakukan harmonisasi, pembulatan dan pemahan konsepsi. Pengaturan perundang-undangan tentang Praktik Psikologi merupakan hal yang penting sebagai landasan dan kepastian hukum serta perlindungan kepada psikolog serta pengguna jasa psikolog.

Anggota Panja RUU Praktik Psikologi Putra Nababan, saat membacakan pendapat mini fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat pengambilan keputusan panja RUU Praktik Psikologi, memberikan catatan terkait psikolog asing yang mendominasi di sektor industrialisasi dan klinis. “Perlu dibuat regulasi yang jelas terkait psikologi asing di sektor industrialisasi dan klinis, karena saat ini kecenderungan psikolog asing mendominasi di sektor itu,” ujar Putra Nababan, Senin (29/6/2020).

Hal senada juga diungkapkan Anggota Panja RUU Praktik Psikologi Christina Aryani  yang menyampaikan pelayanan psikologi terhadap individu, kelompok dan organisais sampai sejauh  ini belum diatur dalam UU di Indonesia. Padahal tugasnya tidak kalah berat dengan profesi lainnya yang telah diatur oleh UU seperti dokter, bidan dan lainnya.

“RUU ini harus jadi payung hukum yang tidak hanya memberikan payung hukum kepada psikolog tetapi juga kepada masyarakat pengguna jasa dari kemungkinan terjadinya malpraktek. Harus ada pengawasan yang ketat dari pemerintah sehingga bisa meminimalisir malpraktek,” katanya. Ia menambahkan RUU Praktik Psikologi juga perlu mengatur tentang pendampingan masyarakat.

Setelah mendengar masukan dan persetujuan dari fraksi-fraksi, Pengusul RUU Praktik Psikologi Desy Ratnasari menyampaikan terima kasih atas masukan dari anggota untuk  penyempurnaan draf RUU Praktik Psikologi.

“Alhamdulillah sudah disetujui setelah melalui harmonisasi dan insyaAllah akan masuk ke tahap selanjutnya. Catatan yang disampaikan untuk penyempunaan, akan kami kolaborasi, akomodir untuk disesuaikan dnegan dengan praktek yang sedang dilakukan organisai psikologi saat ini,” katanya.

Secara sistimatis RUU tentang Praktik Psikologi terdiri dari 12 BAB dan 67 Pasal. 12 BAB diantaranya adalah; Ketentuan Umum; Praktik Psikologi, Standar Praktik Psikologi, Hak dan Kewajiban; Uji Kompetensi Psikologi, Registrasi dan Izin Praktik Psikologi; Psikologi Asing; Pengembangan Kompetensi Psikologi Berkelanjutan; Organiasai profesi; Pembinaan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup. (rnm/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Pemerintah Harus Intensif Terhadap Produksi Bawang Putih Lokal

Oleh

Fakta News
Pemerintah Harus Intensif Terhadap Produksi Bawang Putih Lokal
Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno. Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno mengatakan Indonesia harus mulai membangun kemandirian produk bawang putih lokal dengan mengintensifkan produksi dalam negeri. Menurutnya hal tersebut bisa dimulai dari mengembangkan daerah-daerah yang memiliki potensi terhadap bawang putih dengan membuka lahan-lahan pertanian baru.

Sutrisno beranggapan bahwa kebiasaan negara melakukan impor sama artinya dengan Indonesia menghidupi rakyat di negeri lain dan mengabaikan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Untuk itu ia berharap ada political will dari pemerintah untuk bisa senantiasa mengutamakan para petani lokal dalam rangka mewujudkan swasembada bawang putih.

“Karena tujuan kehadiran pemerintah itu kan untuk melayani rakyat agar bisa hidup sejahtera. Jadi jangan selalu diadu hasil produk kita dengan produk impor. Jadi peran pemerintah harus ke depan bagaimana lebih mengedepankan produksi dalam negeri,” ujarnya ketika diwawancarai Parlementaria beberapa waktu lalu.

Target swasembada bawang putih di tahun 2021 yang disampaikan oleh Menteri Pertanian menurut Sutrisno jangan hanya sekedar janji politik semata. Menurutnya pemerintah harus lebih berkonsentrasi serta melakukan pengawasan langsung ke lapangan guna mendukung program tersebut melalui kebijakan anggaran.

“Saya sering menyampaikan agar konsentrasi pembiayaannya, anggarannya, jangan setiap tahun kita bicara ingin swasembada bawang putih tapi anggaran tiap tahun kementerian khususnya Dirjen Holtikultura hanya menganggarkan 5000 hektare. Kalau sungguh-sungguh ingin supaya juga tidak mengimpor, tingkatkan produksi, tingkatkan lahannya, tingkatkan anggarannya,” ungkapnya.

Politisi PDI-Perjuangan ini pun mendorong agar pemerintah juga memikirkan wadah efektif yang bisa menyalurkan hasil-hasil produksi bawang putih tersebut untuk bisa didistribusikan ke pasar. “Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menjualnya. Ini yang jadi kekhawatiran saya. Jadi pemerintah harus bisa juga menjaga kondisi harganya,” tukasnya. (er)

Baca Selengkapnya

BERITA

Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo

Oleh

Fakta News
Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo
Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto : DPR RI

Jakarta – PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tercatat telah merealisasikan penjaminan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp2,95 triliun kepada 6.568 debitur per September 2020. Terkait realisasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Jamkrindo pada Agustus 2020 yang mencapai sebesar Rp58,1 triliun. Sementara realisasi volume penjaminan non-KUR mencapai Rp56,1 triliun.

“Karena kita belum tahu, berapa besar realisasi penjaminan yang dilakukan Jamkrindo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi perlu dijelaskan,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, serta Direktur Utama Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida dan Ketua Aspenda di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Dilansir dari pernyataan tertulisnya, Rudi mengungkap belum adanya penjelasan secara mendetail sehingga pihaknya di Komisi XI belum mengetahui sejauh mana peran PT. Jamkrindo bersinergi dengan perbankan, baik Himbara dan Perbanas. “Penjaminan ini pada perbankan mana saja, apakah bank BUMN seperti BRI, BNI atau juga bank swasta, ini yang saya minta penjelasan rinci,” tanyanya.

Penjaminan soal KUR, dinilai Politisi Fraksi Nasdem ini memerlukan penjelasan mendetail agar kinerja PT. Jamkrindo bisa terlihat jelas dalam program PEN. Dengan begitu, ke depannya dapat diketahui dan diprediksi kelanjutan dari support terhadap pelaku UMKM. Sebab berdasarkan data Jamkrindo, penjaminan KUR telah dirasakan 1.851.658 UMKM dan non-KUR mencapai 2.803.663 UMKM.

Mengenai kontribusi pajak, Legislator daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut sempat mengaku heran karena penerimaan pajak terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2020. “Mengapa ini terjadi, apa penyebabnya,” ungkapnya seraya mempertanyakan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT. Jamkrindo Rudi Anto mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan ketika melakukan penjaminan pinjaman program PEN kepada bank-bank penyalur. Salah satunya, dikarenakan pemilihan dan penempatan bank pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada penjamin.

Menurut Rudi Anto, jika mekanismenya harus seperti itu maka penjamin tidak bisa memaksa bank yang memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Karena, disatu sisi perusahaan penjaminanlah yang akan menanggung risikonya.

“Ada sedikit kendala bahwa kita melakukan seleksi dari bank peserta kita lakukan sendiri berdasar ketentuan dari pemerintah. Tetapi perusahaan penjamin dalam tanda petik tidak bisa mendorong bank untuk menyalurkan pinjaman yang dijamin oleh KMK PEN,” kata Dirut PT. Jamkrindo.

Sebagai informasi, realisasi penjaminan yang telah disebut sebelumnya yakni sebesar Rp2,95 triliiun hingga 28 September 2020, baru mencapai 27 persen dari pagu total penyaluran pinjaman program PEN sebesar Rp23,2 triliun. Dari total realisasi tersebut, penjaminan yang disalurkan Bank BUMN totalnya mencapai Rp2,8 triliiun dengan total sebanyak 6.119 debitur.

Sedangkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah tersalurkan Rp69 miliar dengan total mencapai 449 debitur. Sementara itu, untuk Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sendiri belum terealisasi sama sekali. Sementara pagu anggaran yang disiapkan untuk kelompok BUSN penjaminannya mencapai Rp4,5 triliun. (alw/er)

Baca Selengkapnya

BERITA

Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara

Oleh

Fakta News
Jalin Kerja Sama Dengan Jasindo, DPR Asuransikan Gedung Nusantara
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani kerja sama dengan PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) terkait perlindungan sejumlah Barang Milik Negara (BMN) yakni Gedung Nusantara II, III, IV dan Gedung Sekretariat Jenderal. Dengan ini, DPR menjadi Kementerian/Lembaga pertama selain Kementerian Keuangan yang mengambil polis perlindungan terhadap aset berharga milik negara tersebut.

“Salah satu kehormatan bagi kami, DPR menjadi instansi pertama diluar Kemenkeu yang diberikan kehormatan yang diberikan kerja sama untuk meng-cover asuransi di beberapa Gedung DPR dari kebakaran, bencana dan sebagainya. Asuransi ini diberikan kepada instansi-instansi dengan pengelolaan BMN, baik kapitalisasi maupun administrasinya. Jadi ini menjadi semangat agar kita mengelola BMN dengan lebih baik lagi. Terlebih minggu lalu DPR baru mendapat BMN Award,” kata Indra seusai acara di Ruang Rapat Sekjen DPR RI, Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Asuransi tersebut dinilai penting mengingat sebagian Kompleks DPR merupakan peninggalan budaya atau herritage, sudah mencapai usia puluhan tahun. Indra menilai asuransi ini sangat penting bukan secara kemanfaatan nilai saja, tetapi agar menjadi catatan bagi semua pegawai untuk berhati-hati dalam pengelolaan barang milik negara. Sehingga dengan adanya asuransi ini, semua pihak dapat menjaga aset negara dan tidak berbuat seenaknya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Barang Milik Negara, Direktoral Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Encep Sudarman yang berharap dengan terpilihnya DPR menjadi K/L pertama yang menjalin asuransi ini, bisa menimbulkan multiplier effect bagi instansi lainnya. Ia juga mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, yang menekankan pentingnya Kementerian/Lembaga mengamankan aset negaranya guna menghindari kejadian tak terduga, seperti kebakaran di Kejaksaan Agung beberapa waktu lalu.

Baca Selengkapnya