RUPS Krakatau Steel Setujui Rencana Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Rp 800 M
Jakarta – Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) pada Jumat, 8 Juli 2022, menyetujui rencana penerbitan Obligasi Wajib Konversi (OWK) dengan nilai maksimum sebesar Rp 800 miliar. Rencana penerbitan OWK ini akan melalui mekanisme penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (non-HMETD). Hal itu dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan.
Direktur Utama Krakatau Steel (KRAS) Silmy menjelaskan, OWK tersebut bentuk dukungan pendanaan oleh Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.
Silmy menambahkan, OWK dengan nilai maksimum sebesar Rp 800 miliar bertenor sampai dengan 30 Desember 2027 yang wajib dikonversi menjadi saham baru KRAS pada tanggal jatuh tempo.
“Saya harus menyampaikan terima kasih kepada banyak pihak yang telah mendukung keberhasilan Krakatau Steel dalam melakukan transformasi. Menteri BUMN sangat manaruh perhatian dan mendukung agar Krakatau Steel bisa kembali Berjaya,” ungkap Silmy dalam keterangnya, Jumat (8/7/2022).
Selain itu, lanjut Silmy, dalam RUPS tersebut juga mengangkat Suhanto sebagai Komisaris Utama menggantikan I Gusti Putu Suryawirawan. Adapun susunan Dewan Komisaris dan Direksi baru yaitu Suhanto sebagai Komisaris Utama, Tjuk Agus Minahasa sebagai Komisaris Independen. Sedangkan Direksi adalah Direktur Utama Silmy Karim, Direktur Pengembangan Usaha Purwono Widodo, dan I Gusti Putu Suryawirawan sebagai Komisaris.
Sementara itu, Corporate Secretary Krakatau Steel (KRAS) Pria Utama menjelaskan, berdasarkan laporan keuangan tahun buku 2021, KRAS terus meningkatkan kinerjanya dengan mencatatkan nilai penjualan sebesar US$ 2,16 miliar atau setara dengan Rp32,4 triliun dan laba bersih sebesar US$ 62,13 juta atau Rp933,7 miliar. Laba Krakatau Steel tahun 2021 meningkat 174% dibandingkan tahun 2020. Dengan tren yang terus meningkat, ini menunjukkan kesuksesan Krakatau Steel dalam melakukan restrukturisasi dan transformasi.
“Kinerja positif Krakatau Steel ini juga didukung dengan peningkatan penjualan sebesar 59% di tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020. Tercatat penjualan Krakatau Steel di tahun 2021 mencapai US$2,16 miliar dibandingkan di tahun 2020 yang sebesar US$1,35 miliar,” tambahnya.
Pria menambahkan, kinerja penjualan tersebut didukung oleh peningkatan volume penjualan di tahun 2021 sebesar 24% menjadi 2,05 juta ton dari realisasi tahun sebelumnya sebesar 1,65 juta ton. Selain itu, produksi Krakatau Steel juga meningkat 23% menjadi sebesar 1,96 juta ton di tahun 2021 dari yang sebelumnya sebesar 1,59 juta ton pada tahun 2020.
“Peningkatan produktivitas Krakatau Steel ini menyerap kebutuhan produk baja Hot Rolled Coil (HRC) di mana pangsa pasar HRC ini mengalami peningkatan menjadi sebesar 40% pada tahun 2021,” lanjut Pria.
Dari sisi efisensi, Pria memaparkan, pada 2021 Krakatau Steel berhasil menurunkan variable cost sebesar 7% dan menurunkan fixed cost sebesar 10%. Sedangkan untuk total aset, di tahun 2021 aset Krakatau Steel meningkat 8% dan total ekuitas juga meningkat 16%.
“EBITDA KRAS juga mencapai peningkatan positif di tahun 2021 sebesar US$126,57 juta atau meningkat 66% dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$76,29 juta,” tutup Pria
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
Hari Kartini Momentum Perempuan Indonesia Terus Perluas Ilmu Pengetahuan
