Connect with us

Rugi Rp 11,13 Triliun di Semester I 2020, Pertamina Optimis Akhir Tahun Raih Laba Positif

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman

Jakarta – PT Pertamina (Persero) mencatatkan rugi bersih sebesar 767,92 juta Dollar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp 11,13 triliun (kurs Rp 14.500/Dollar AS) pada semester I 2020. Padahal, pada periode yang sama pada 2019 lalu perusahaan migas plat merah tersebut mencatatkan laba senilai 659,96 juta Dollar AS atau Rp 9,56 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan di laman resmi perusahaan, penurunan laba diakibatkan pendapatan perusahaan juga berkurang dari 25,55 miliar dollar AS menjadi 20,48 miliar dollar AS.

Selain itu, beban produksi hulu dan lifting juga naik dari 2,38 miliar Dollar AS pada periode Januari-Juni 2019 menjadi 2,43 miliar dollar AS pada Januari-Juni 2020. Selanjutnya, beban dari aktivitas operasi lainnya yang melonjak dari 803,7 juta dollar AS menjadi 960,98 juta dollar AS pada semester I 2020.

Hasil penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan produk minyak Pertamina turun dari 20,94 miliar Dollar AS menjdi 16,56 miliar Dollar AS pada periode ini. Sementara itu, penjualan ekspor minyak mentah, gas bumi, dan produk minyak justru naik dari 1,61 miliar Dollar AS menjadi1,76 miliar Dollar AS.

Berkurangnya penjualan juga disebabkan penggantian biaya subsidi dari pemerintah turun, dari 2,51 miliar Dollar AS menjadi 1,74 miliar dollar AS.

Di sisi lain, total aset perusahaan hingga Juni 2020 mencapai 70,2 miliar dollar AS atau naik dari 67,08 miliar Dollar AS. Hal ini terdiri atas aset lancar 24,5 miliar dollar AS, naik dari 23,08 miliar dollar AS dan aset tidak lancar yang juga naik menjadi 45,7 miliar dollar AS dari 44 miliar dollar AS.

VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman menjelaskan, sepanjang semester I 2020 pihaknya menghadapi triple shock, yakni penurunan harga minyak mentah dunia, penurunan konsumsi BBM di dalam negeri serta pergerakan nilai tukar dollar.

“Pandemic Covid 19, dampaknya sangat signifikan bagi Pertamina. Dengan penurunan demand, depresiasi rupiah, dan juga crude price yang berfluktuasi yang sangat tajam membuat kinerja keuangan kita sangat terdampak,” ujar Fajriyah dalam keterangan tertulisnya, Senin (24/8/2020).

Menurut Fajriyah, penurunan demand tersebut terlihat pada konsumsi BBM secara nasional yang sampai Juni 2020 hanya sekitar 117 ribu kilo liter (KL) per hari atau turun 13 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang tercatat 135 ribu KL per hari. Bahkan pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa kota besar terjadi penurunan demand mencapai 50-60 persen.

“Namun, Pertamina optimis sampai akhir tahun akan ada pergerakan positif sehingga diproyeksikan laba juga akan positif, mengingat perlahan harga minyak dunia sudah mulai naik dan juga konsumsi BBM baik industri maupun retail juga semakin meningkat,” kata Fajriyah.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20

Oleh

Fakta News
Putu Supadma Sampaikan Peran Parlemen Indonesia Hadapi Perubahan Iklim di Forum P20
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker's Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Putu Supadma Rudana menyampaikan peran parlemen Indonesia dalam menghadapi Climate Change dalam 2nd Session Parliamentary Forum in The Context of The G20 Parliamentary Speaker’s Summit (P20) dengan tema “How can parliaments help reach emission reduction targets and facilitate global cooperation on climate change in timer of multiple crises?”.

Dalam sesi tersebut, Putu mengatakan bahwa dalam mengatasi perubahan iklim, parlemen memiliki peran yang dalam menentukan perumusan kebijakan melalui tiga fungsinya yakni legislatif, anggaran dan pengawasan. Salah satunya adalah dengan memastikan undang-undang yang dibuat sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

“Dalam konteks ini, kita harus memastikan bahwa undang-undang atau tindakan tentang perubahan iklim bersifat inklusif, dan sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan tiga pilar ekonomi, sosial dan lingkungan, yang sangat penting selama fase pemulihan pandemi Covid-19,” ujarnya di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Untuk mewujudkan hal tersebut, Putu berpandangan bahwa anggota parlemen harus mengintegrasikan pendekatan berbasis hak asasi manusia dalam perubahan iklim. Hal ini berarti sebagai anggota parlemen harus mengarusutamakan dan meningkatkan visibilitas prinsip-prinsip hal asasi manusia yang non diskriminasi, berbasis kesetaraan, akuntabilitas, dan partisipatif dalam proses pengambilan keputusan.

Lebih lanjut, dari segi peraturan undang-undang, Indonesia sendiri telah mengadopsi undang-undang, peraturan dan langkah-langkah dalam usaha menghadapi perubahan iklim tersebut. Diantaranya adalah melalui Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional serta DPR RI yang saat ini sedang dalam proses pengesahan RUU Energi Baru dan  Energi Terbarukan (RUU EBET).

Selain itu, Indonesia juga sejauh ini telah memastikan berbagai hal dalam implementasinya. Meski demikian, Putu menilai aksi-aksi tersebut tidak hanya bisa dilakukan Indonesia dalam level nasional, tetapi membutuhkan perhatian bersama semua negara.

“Meski kita sudah melakukan berbagai implementasi di Indonesia dan di level nasional, kita tahu bahwa tidak ada negara yang dapat mengatasi perubahan iklim itu sendiri, tentu saja seperti yang ada dalam SDG’s Goals No. 17 Partnership for The Goals, ini harus menjadi Perhatian bersama,” jelasnya.

Untuk itu, Putu berharap dalam agenda P20 esok, akan memperkuat kerja sama antar negara dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. “Masih banyak yang bisa dan harus kita lakukan terkait aksi untuk perubahan iklim. Saya juga sangat berharap bahwa KTT P20 besok, yang akan membahas pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau, akan semakin memperkuat kerja sama kita dalam upaya mengatasi perubahan iklim yang ada. Kita harus bertindak secara kolektif, kecuali dampaknya akan lebih parah,” tutupnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global

Oleh

Fakta News
Fadli Zon: Saatnya Parlemen Ambil Tindakan Nyata Selesaikan Masalah Global
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI Fadli Zon saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon mengungkapkan, sekarang bukan saatnya diam dan saling menyalahkan atas segala permasalahan yang tengah dialami. Dimana, setiap hari masyarakat dunia disuguhkan dengan cerita tentang kemiskinan, pengangguran, kelaparan, kerawanan pangan, polarisasi, perpecahan, perang dan masuknya pengungsi.

“Tak hanya itu, ketidaksetaraan dan kesenjangan, penurunan ekonomi dan krisis utang, bencana iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati, pandemi dan kurangnya akses ke perawatan kesehatan universal, korupsi yang meluas dan otoritarianisme. Semua diceritakan, berlangsung tanpa jeda, terjalin dan rumit. Ini sangat membahayakan masa depan dan generasi mendatang. Mungkin akhir dari sejarah kita, jika kita tetap diam tanpa tindakan,” papar Fadli dalam di acara Parlementary Forum di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Meski demikian, lanjut Fadli, sekarang adalah saat yang tepat untuk bertindak secara kolektif dan bersama-sama sembari menegaskan bahwa parlemen mengambil peran utama untuk memastikan bahwa semuanya harus mengambil tindakan nyata.

“Pertama dan terpenting adalah tindakan untuk mengamankan kerja sama global sebagai solusi terbaik untuk menuju kesatuan global bukan keberpihakan, kerja sama bukan perpecahan, dan sinergi bukan perselisihan, atau yang disebut multilateralisme. Ini harus diperkuat dan diperluas,” tutur politisi Fraksi Partai Gerindra itu.

“Percayalah bahwa peningkatan multilateralisme merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat kita yakini. Ini akan menjembatani berbagai perspektif antar negara untuk selesaikan tantangan bersama, seperti tindakan kita untuk menjaga planet agar lebih aman, salah satunya dengan mengurangi emisi gas rumah kaca,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Fadli berharap forum ini bermanfaat dan produktif, dengan kebersamaan kita yang lebih solid, dalam damai, aman, makmur dan tanpa ada yang tertinggal. Tidak ada yang tidak mungkin untuk pulih lebih kuat dan lebih berkelanjutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim

Oleh

Fakta News
Puan Harap P20 Hasilkan Langkah Nyata Atasi Perubahan Iklim
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani saat sambutan di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022). Foto: DPR RI

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani berharap, pada kesempatan P20 yang  merupakan rangkaian kegiatan the 8th G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) akan dibuka secara resmi besok, Kamis (6/10), nantinya dapat merumuskan suatu agenda yang dapat meningkatkan kemampuan setiap negara untuk merespon dan menghadapi berbagai permasalahan global.

Menurutnya, saat ini adalah waktu bagi negara-negara dunia untuk bertindak menurunkan emisi global, mengakselerasi transisi menuju energi terbarukan, serta mengimplementasikan bantuan keuangan dan transfer teknologi bagi negara berkembang.

“Cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, bencana alam terus terjadi silih berganti dan semakin sering terjadi. Pemanasan global telah mencapai 1.1 derajat celcius. Kita harus memiliki sense of urgency,” ucap Puan dalam sambutannya di Parliamentary Forum in the Context of the G20 Parliamentary Speakers’ Summit (P20) di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/10/2022).

Puan menilai, dunia perlu membangun mitigasi perubahan iklim yang berpusat pada manusia (people-centered). “Mitigasi people-centered dimulai dari membangun kesadaran dan komitmen untuk menjaga kelestarian dan daya dukung alam dan lingkungan hidup. Pada tahap selanjutnya, dituntut kemauan bersama dalam membangun tata dunia ekosistem industri dan perekonomian yang ramah terhadap lingkungan hidup,” urainya.

Puan mengatakan, diperlukan perubahan cara berpikir bahwa manusia tidak saja mengambil dari alam, tetapi juga harus memulihkan alam kembali kepada ekosistem yang baik. Kemudian dibutuhkan juga kerja sama antar bangsa dan negara yang realistis dan nyata untuk dapat menyentuh permasalahan inti.

“Yaitu mengelola persaingan ekonomi global dan industri yang dapat berkontribusi dalam pemulihan lingkungan hidup. Industri tidak hanya mengambil dari alam tetapi juga harus dapat mengembalikan pemulihannya. Suatu program mitigasi dengan pemulihan yang dilakukan secara sistematis dan masif,” kata Puan.

Parlemen pun dituntut untuk semakin menyadari peran strategis dalam penguatan kerjasama internasional antar parlemen untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Puan menyebut, isu itu menjadi salah satu perhatian bersama antara lain di Sidang Majelis Umum IPU ke-144 yang digelar di Bali pada Maret lalu.

Dalam mendukung amanat dari forum parlemen internasional itu, DPR RI, lanjutnya, telah mengambil langkah nyata untuk mendukung mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan memperkuat pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.

Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan mengusulkan Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) sebagai usul inisiatif DPR RI. Selain itu di kompleks DPR RI sendiri juga akan mulai menggunakan solar sel untuk memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.

Terakhir, Puan berharap, pertemuan P20 yang sangat strategis dapat mengambil komitmen dan langkah-langkah nyata dalam mitigasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Selain itu juga terkait kompleksnya permasalahan global yang membutuhkan kerja bersama semua pihak. Tidak hanya pemerintah, namun juga parlemen, swasta, akademisi, ataupun masyarakat sipil.

“Semoga pembahasan hari ini, Inter-parliamentary Forum P20 tentang peran parlemen dalam memperkuat multilateralisme di abad 21 dan mitigasi perubahan iklim dapat menghasilkan agenda bersama yang produktif,” tukas Puan.

Baca Selengkapnya