Rudi Hartono Soroti Capaian Investasi Pemerintah
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi semangat Kementerian Investasi dalam mencapai target investasi pada tahun 2020-2024. Di mana pada tahun 2023, Kementerian Investasi menargetkan capaian investasi sebesar Rp1300 triliun, dan arahan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1400 triliun. Dengan semangat yang dimiliki jajaran Kementerian Investasi, Rudi mendukung jika target menjadi Rp2000 triliun. Namun, ia menyoroti langkah dan indikator yang diterapkan untuk mencapai target yang ditetapkan itu.
“Kalau semangat muda, jiwa muda, saya setuju kalau bisa pun (target investasi sebesar) Rp2000 triliun. Tapi, sebelum menuju ke situ, kan harus ada langkah dan indikatornya. Apakah misalnya Bapak sudah ada kajian atau penelitian untuk mencapai investasi Rp1400 triliun ini. Coba Bapak lihat kondisi juga pembanding di Asia dan Eropa. Yang kita lihat juga lagi krisis energi. Mereka juga kesulitan. Apakah yakin dengan kondisi ini targetnya kita besarkan,” tanya Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Namun demikian, Politisi Partai NasDem itu tetap optimis target itu akan tercapai. Pasalnya, ketika Kementerian Investasi menargetkan investasi tahun 2022 sebesar Rp1200 triliun, namun dengan perolehan Januari hingga September 2022 masih di angka kurang dari Rp900 triliun. Sementara tahun ini sudah tinggal menghitung hari. Artinya, menurut Rudi realisasinya tidak mencapai target. Untuk itu, Rudi meminta Menteri Investasi juga tetap realistis.
“Jadi coba Pak, harus realistis. Negara terbesar di data adalah Singapura. Dengan 10 miliar dollar AS. Kemudian Hongkong, China dan Jepang. Negara yang besar nilainya di bidang investasi semacam apa? Apakah jangan-jangan hanya investasi batu bara, logam, sumber daya alam, nikel, yang juga akhirnya senang saja mereka investasi, mereka untung berkali lipat. Juga contohnya investasi peralatan dan mesin dari Jepang, mereka bukan investasi, tapi nanam pohon uang. Karena mereka menjual produk, mesin, dan segala macamnya,” tandas Rudi.
“Mereka membuat kita jadi pohon uang, karena kita membeli produk Toyota, Suzuki dan lain-lainnya. Sebenarnya itu banyak keuntungan dari pihak Jepang dan bapak bisa perdalam investasi dari mereka, karena bisa dilihat item apa yang diminta mereka. Karena negara lain sedikit, cuma 1 miliar dollar AS. Yang terbesar dari Jepang, Singapura. Singapura dengan negara yang kecil, bisa 10 miliar dollar AS harus dikaji, apa yang mereka inginkan. Itu yang harus kita fasilitasi baru kita cerita optimis,” imbuh Legislator Dapil Sumatera Utara III itu.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjanjikan target investasi Rp1.200 triliun di 2022 akan tercapai. Berdasarkan data, realisasi investasi kuartal III-2022 mencapai Rp307,8 triliun. Secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, investasi yang sudah masuk sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun. “Insya Allah berdasarkan data yang tim kami sudah hitung karena ini per kuartal September dan sekarang kita sudah sampai Desember, Insya Allah mencapai target,” kata Bahlil.
Bahlil menyebut hal itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target di atas 5 persen pada 2022. Realisasi keuangan sampai 12 Desember 2022 disebut sudah mencapai 91 persen dan sampai akhir tahun diyakini bisa di atas 96 persen. “Ini kita kerja terus, tim kami kerja siang malam jadi Insya Allah clear. Insya Allah akan mencapai, saya tidak berani mengatakan di atas, tapi Rp1.200 (triliun) Insya Allah tercapai,” ujar Bahlil.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
