Rudi Hartono Soroti Capaian Investasi Pemerintah
Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Rudi Hartono Bangun mengapresiasi semangat Kementerian Investasi dalam mencapai target investasi pada tahun 2020-2024. Di mana pada tahun 2023, Kementerian Investasi menargetkan capaian investasi sebesar Rp1300 triliun, dan arahan Presiden Joko Widodo sebesar Rp1400 triliun. Dengan semangat yang dimiliki jajaran Kementerian Investasi, Rudi mendukung jika target menjadi Rp2000 triliun. Namun, ia menyoroti langkah dan indikator yang diterapkan untuk mencapai target yang ditetapkan itu.
“Kalau semangat muda, jiwa muda, saya setuju kalau bisa pun (target investasi sebesar) Rp2000 triliun. Tapi, sebelum menuju ke situ, kan harus ada langkah dan indikatornya. Apakah misalnya Bapak sudah ada kajian atau penelitian untuk mencapai investasi Rp1400 triliun ini. Coba Bapak lihat kondisi juga pembanding di Asia dan Eropa. Yang kita lihat juga lagi krisis energi. Mereka juga kesulitan. Apakah yakin dengan kondisi ini targetnya kita besarkan,” tanya Rudi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12/2022).
Namun demikian, Politisi Partai NasDem itu tetap optimis target itu akan tercapai. Pasalnya, ketika Kementerian Investasi menargetkan investasi tahun 2022 sebesar Rp1200 triliun, namun dengan perolehan Januari hingga September 2022 masih di angka kurang dari Rp900 triliun. Sementara tahun ini sudah tinggal menghitung hari. Artinya, menurut Rudi realisasinya tidak mencapai target. Untuk itu, Rudi meminta Menteri Investasi juga tetap realistis.
“Jadi coba Pak, harus realistis. Negara terbesar di data adalah Singapura. Dengan 10 miliar dollar AS. Kemudian Hongkong, China dan Jepang. Negara yang besar nilainya di bidang investasi semacam apa? Apakah jangan-jangan hanya investasi batu bara, logam, sumber daya alam, nikel, yang juga akhirnya senang saja mereka investasi, mereka untung berkali lipat. Juga contohnya investasi peralatan dan mesin dari Jepang, mereka bukan investasi, tapi nanam pohon uang. Karena mereka menjual produk, mesin, dan segala macamnya,” tandas Rudi.
“Mereka membuat kita jadi pohon uang, karena kita membeli produk Toyota, Suzuki dan lain-lainnya. Sebenarnya itu banyak keuntungan dari pihak Jepang dan bapak bisa perdalam investasi dari mereka, karena bisa dilihat item apa yang diminta mereka. Karena negara lain sedikit, cuma 1 miliar dollar AS. Yang terbesar dari Jepang, Singapura. Singapura dengan negara yang kecil, bisa 10 miliar dollar AS harus dikaji, apa yang mereka inginkan. Itu yang harus kita fasilitasi baru kita cerita optimis,” imbuh Legislator Dapil Sumatera Utara III itu.
Sebelumnya Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menjanjikan target investasi Rp1.200 triliun di 2022 akan tercapai. Berdasarkan data, realisasi investasi kuartal III-2022 mencapai Rp307,8 triliun. Secara kumulatif sepanjang Januari-September 2022, investasi yang sudah masuk sebesar Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target Rp1.200 triliun. “Insya Allah berdasarkan data yang tim kami sudah hitung karena ini per kuartal September dan sekarang kita sudah sampai Desember, Insya Allah mencapai target,” kata Bahlil.
Bahlil menyebut hal itu sebagai syarat untuk pertumbuhan ekonomi bisa mencapai target di atas 5 persen pada 2022. Realisasi keuangan sampai 12 Desember 2022 disebut sudah mencapai 91 persen dan sampai akhir tahun diyakini bisa di atas 96 persen. “Ini kita kerja terus, tim kami kerja siang malam jadi Insya Allah clear. Insya Allah akan mencapai, saya tidak berani mengatakan di atas, tapi Rp1.200 (triliun) Insya Allah tercapai,” ujar Bahlil.
Jakarta – Wacana kenaikan tarif Commuter Line oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menempatkan masyarakat Jabodetabek pada tantangan baru yang mengancam kesejahteraan ekonomi mereka. Hal tersebut pun lantas menuai sorotan dari Anggota Komisi V DPR RI Toriq Hidayat.
“Kenaikan tarif KRL Jabodetabek akan memberikan dampak yang signifikan. Terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Kenaikan tarif bisa memperberat beban ekonomi mereka. Dan Ini juga dapat mengakibatkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih besar,” ujar Toriq dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (29/4/2024).
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan bahwa kenaikan tarif tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama masa pasca pandemi dan ketidakpastian ekonomi yang menyertainya. Dalam beberapa bulan terakhir, harga-harga bahan pokok terus melonjak secara dramatis.
“Kami tahu betul paska pandemi masyarakat terpaksa mengalokasikan sebagian besar pendapatan mereka hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kenaikan tarif hanya akan menambah beban ekonomi mereka. Terutama mereka yang bergantung pada angkutan publik ini setiap hari,” tandasnya.
Terkait hal itu, Toriq menegaskan akan berupaya keras menyerukan kepada Kementerian Perhubungan selaku regulator agar mendengarkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Serta, kemudian meninjau kembali rencana kenaikan tarif ini dan mencari solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.
“Kami akan terus memantau perkembangan situasi ini. Dan memastikan bahwa keputusan terkait tarif transportasi publik nantinya harus ada partisipasi aktif dari publik dan memperhitungkan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh” tutup Toriq.
Sebagaimana diketahui, PT KAI Commuter (KCI) telah mengusulkan kenaikan tarif KRL Jabodetabek yang belum berubah sejak 2016. Saat ini usulan tersebut masih dibahas Pemerintah. Direktur Operasi dan Pemasaran KCI Broer Rizal mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah untuk menaikkan tarif KRL Jabodetabek.
Pasalnya, ketentuan tarif KRL Jabodetabek merupakan kewenangan Kemenhub selaku regulator. “Itu kebijakan dari Pemerintah ya. Kalau kami hanya eksekutor untuk melaksanakan apa yang menjadi keputusan Pemerintah. Usulan dan pembahasannya sudah dilakukan di Kemenhub,” ujarnya saat konferensi pers Angkutan Lebaran 2024 di Jakarta, Selasa lalu (24/4).
Jakarta – Anggota DPR RI dari Dapil Provinsi DIY Sukamta menilai Kota Yogyakarta perlu menyiapkan peta jalan (roadmap) untuk penanganan sampah jangka panjang yang menyangkut peningkatkan kasadaran masyarakat. Edukasi secara terus menerus harus dilakukan baik di sekolah, rumah tangga, dan masyarakat.
Tak hanya itu peraturan yang kuat untuk pengurangan sampah juga sangat dibutuhkan. Sukamta mencontohkan perlunya kebijakan kantong plastik berbayar atau larangan penggunaaan kantong belanja plastik sekali pakai. Adapun jangka pendeknya saat ini bisa dengan optimalisasi penampungan di TPST Piyungan.
“Kalau saya dengar, TPST ini kalau ada alat dan SDM yang memamadai masih bisa dimanfaatkan secara optimal untuk sementara waktu hingga 200-300 ton per hari. Pemkot bisa komunikasikan hal ini dengan Pemda DIY. Rencana optimalisasi 3 TPS 3R di Nitikan, Karangmiri dan Kranon bisa segera direalisasi, meski daya tampung 3 TPS ini masih terbatas,” kata Sukamta sebagaimana keterangan kepada media, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Di sisi lain, Politisi Fraksi PKS ini, menilai di level provinsi, di area perkotaan saat ini masih sering ditemukan sampah di jalan maupun tempat penampungan yang penuh. Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan honor kepada para petugas pengambil sampah sebagai salah satu upaya mencegah buang sampah sembarangan.
“Menurut kami perlu ada stimulan atau honor untuk para petugas pengambil sampah rumah tangga, di level RT, RW dan kampung. Ini supaya masyarakat tidak buang sembarangan,” kata Anggota Komisi I DPR RI tersebut.
Sukamta meyakini dengan adanya dana stimulan atau honor tersebut maka para petugas pengambil sampah akan menjalankan tugasnya dengan baik khususnya pengambilan sampah dengan sistem terpilah. “Selama ini warga sudah diminta memilah, akan tetapi (saat) di (tempat) pembuangan dicampur lagi. Ini perlu jadi perhatian, sehingga perlu ada petugas khusus memilah,” ujarnya.
Sukamta menegaskan dirinya banyak mendapatkan aspirasi dari masyarakat terkait penanganan sampah di Jogja. Hal ini kembali mencuat setelah rencana penutupan TPST secara permanen, sehingga banyak ditemukan sampah di pinggir jalan, salah satunya di perbatasan antara Kota Jogja dengan Bantul atau sebelah utara Gembira Loka.
Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini meminta pemerintah melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
“Pemerintah perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” kata Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).
Menurut Helmy, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian. “Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan,” ujar Politisi Fraksi PKB ini.
Jika kondisi ini dibiarkan, dia meyakini masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung. “Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” kata Helmy.
Senada, Anggota Komisi I DPR RI Muhamad Farhan menjelaskan dampak dari konflik di Timur Tengah yang harus diwaspadai Indonesia.
Beberapa di antaranya terhambatnya impor minyak mentah dan bahan pangan dasar seperti beras, kedelai, dan gandum, jika perairan Teluk Persia, Hormuz dan Suez terganggu akibat dampak konflik itu. “Sebab akan mempengaruhi arus masuk kebutuhan pokok, akibatnya harga akan naik dan inflasi tinggi,” kata Farhan.
Maka dari itu, kata dia, Indonesia juga perlu melakukan antisipasi dengan mengeluarkan kebijakan ekonomi guna menghindari harga pangan yang tinggi.
Di tengah agresi Israel ke Jalur Gaza yang terus berlangsung sejak 7 Oktober 2023, kata Farhan, kawasan Timur Tengah semakin memanas akibat eskalasi perseteruan antara Iran dan Israel.
Permusuhan terbaru antara kedua musuh bebuyutan tersebut dipicu serangan Israel terhadap Konsulat Iran di Damaskus, Suriah pada 1 April lalu.
Iran menuding Israel bertanggung jawab atas serangan fatal terhadap fasilitas diplomatiknya yang menewaskan sedikitnya tujuh anggota Korps Garda Revolusi Islam Iran, termasuk dua jenderal penting.
Iran kemudian melancarkan serangan balasan dengan menembakkan puluhan rudal balistik dan ratusan pesawat nirawak ke Israel pada 13 April. Israel mengklaim serangan itu berhasil digagalkan dan hanya menyebabkan kerusakan ringan pada sebuah pangkalan militernya.
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Pemerintah Perlu Lakukan Dialog Multilateral Redam Konflik di Timur Tengah
Larangan Toko Kelontong Beroperasi 24 Jam Bentuk Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha Kecil
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
Kemenangan Timnas U-23 Harus Jadi Momentum Mengembangkan Infrastruktur Olahraga di Tanah Air
Wacana Kenaikan Tarif KRL Ancam Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Sukamta: Kota Yogya Perlu Siapkan Peta Jalan Penanganan Sampah Jangka Panjang
Bicara di Hadapan Liga Al-Quds, DPR Tegaskan Indonesia Tolak Normalisasi Hubungan dengan Israel
