Connect with us
Parlemen

Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo

Rudi Hartono Pertanyakan Realisasi Penjaminan KUR Jamkrindo
Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun. Foto : DPR RI

Jakarta – PT. Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) tercatat telah merealisasikan penjaminan dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) mencapai Rp2,95 triliun kepada 6.568 debitur per September 2020. Terkait realisasi tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Rudi Hartono Bangun mempertanyakan volume penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Jamkrindo pada Agustus 2020 yang mencapai sebesar Rp58,1 triliun. Sementara realisasi volume penjaminan non-KUR mencapai Rp56,1 triliun.

“Karena kita belum tahu, berapa besar realisasi penjaminan yang dilakukan Jamkrindo untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. Jadi perlu dijelaskan,” kata Rudi dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi XI DPR dengan Dirjen Kekayaan Negara (DJKN) dan Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, serta Direktur Utama Jamkrindo, Askrindo, Jamkrida dan Ketua Aspenda di Jakarta, Rabu (30/9/2020).

Dilansir dari pernyataan tertulisnya, Rudi mengungkap belum adanya penjelasan secara mendetail sehingga pihaknya di Komisi XI belum mengetahui sejauh mana peran PT. Jamkrindo bersinergi dengan perbankan, baik Himbara dan Perbanas. “Penjaminan ini pada perbankan mana saja, apakah bank BUMN seperti BRI, BNI atau juga bank swasta, ini yang saya minta penjelasan rinci,” tanyanya.

Penjaminan soal KUR, dinilai Politisi Fraksi Nasdem ini memerlukan penjelasan mendetail agar kinerja PT. Jamkrindo bisa terlihat jelas dalam program PEN. Dengan begitu, ke depannya dapat diketahui dan diprediksi kelanjutan dari support terhadap pelaku UMKM. Sebab berdasarkan data Jamkrindo, penjaminan KUR telah dirasakan 1.851.658 UMKM dan non-KUR mencapai 2.803.663 UMKM.

Mengenai kontribusi pajak, Legislator daerah pemilihan Sumatera Utara II tersebut sempat mengaku heran karena penerimaan pajak terus mengalami penurunan sejak 2016 hingga 2020. “Mengapa ini terjadi, apa penyebabnya,” ungkapnya seraya mempertanyakan.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama PT. Jamkrindo Rudi Anto mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan ketika melakukan penjaminan pinjaman program PEN kepada bank-bank penyalur. Salah satunya, dikarenakan pemilihan dan penempatan bank pelaksana diserahkan sepenuhnya kepada penjamin.

Menurut Rudi Anto, jika mekanismenya harus seperti itu maka penjamin tidak bisa memaksa bank yang memenuhi persyaratan untuk ikut program penjaminan. Karena, disatu sisi perusahaan penjaminanlah yang akan menanggung risikonya.

“Ada sedikit kendala bahwa kita melakukan seleksi dari bank peserta kita lakukan sendiri berdasar ketentuan dari pemerintah. Tetapi perusahaan penjamin dalam tanda petik tidak bisa mendorong bank untuk menyalurkan pinjaman yang dijamin oleh KMK PEN,” kata Dirut PT. Jamkrindo.

Sebagai informasi, realisasi penjaminan yang telah disebut sebelumnya yakni sebesar Rp2,95 triliiun hingga 28 September 2020, baru mencapai 27 persen dari pagu total penyaluran pinjaman program PEN sebesar Rp23,2 triliun. Dari total realisasi tersebut, penjaminan yang disalurkan Bank BUMN totalnya mencapai Rp2,8 triliiun dengan total sebanyak 6.119 debitur.

Sedangkan, Bank Pembangunan Daerah (BPD) sudah tersalurkan Rp69 miliar dengan total mencapai 449 debitur. Sementara itu, untuk Bank Umum Swasta Nasional (BUSN) sendiri belum terealisasi sama sekali. Sementara pagu anggaran yang disiapkan untuk kelompok BUSN penjaminannya mencapai Rp4,5 triliun. (alw/er)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua MPR Dorong Perkuat Sektor Pertanian dan Peternakan di Tengah Pandemi Covid-19

Oleh

Fakta News
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo

Jakarta – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan Pancasila dilahirkan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Hal itu ia sampaikan dalam kegiatan Sosialisasi 4 Pilar MPR RI Bersama Lembaga Edukasi untuk Peternakan dan Pertanian Indonesia (LEUPPI) dan SMK Pembangunan Pertanian secara virtual.

Bamsoet menjabarkan, semangat menyejahterakan rakyat dirumuskan dalam sila kelima, yakni ‘Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia’. Sila tersebut lantas diturunkan ke dalam berbagai pasal di UUD 1945 berupa aturan-aturan tentang hak warga negara untuk hidup layak dan sejahtera.

“Ada 18 indikator yang bisa menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana amanat konstitusi tersebut telah dijalankan oleh satu periode pemerintahan ke periode pemerintahan penggantinya. Antara lain pengeluaran per kapita, angka harapan hidup, persentase penduduk miskin, persentase rumah tangga yang mampu hidup layak, dan jumlah pengangguran terbuka,” ujar Bamsoet dalam keterangannya, Rabu (21/10/2020).

Ketua DPR RI ke-20 ini mengungkapkan konsep kesejahteraan yang dicita-citakan Pancasila dan konstitusi masih belum terpenuhi. Misalnya, angka harapan hidup rakyat Indonesia berkisar 69-73 tahun, yang notabene lebih sedikit dibandingkan angka harapan hidup di Singapura 85,2 tahun, Thailand 76 tahun, dan Malaysia yang bisa mencapai 75 tahun.

Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, imbuh Bamsoet, perekonomian harus berjalan dengan baik. Hal itu dapat terwujud antara lain dengan memperkuat sektor utama sistem perekonomian, seperti pertanian dan peternakan.

“Untuk mewujudkan kesejahteraan, sektor utama penopang sistem perekonomian harus terus menerus diperkuat. Salah satunya pada sektor pertanian dan peternakan. Terbukti di tengah pandemi COVID-19, di saat berbagai sektor penyangga perekonomian nasional mengalami kontraksi pada kuartal II tahun 2020, pertanian menjadi satu-satunya sektor yang tetap tumbuh positif dan menyumbang 15,46 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Angka itu meningkat dari kuartal I sebesar 12,84 persen,” urai Bamsoet.

Bamsoet menambahkan, sekalipun kontribusi sektor pertanian sebagai penopang perekonomian nasional sangat tinggi, namun ada banyak hal yang mesti diperbaiki. Ia menyebut masih ada kesenjangan dalam penguasaan tanah. Satu orang atau satu kelompok bisa menguasai ratusan atau ribuan hektare tanah, tetapi pada sisi lain jutaan petani hanya memiliki rata-rata 0,3 hektare saja, dan bahkan lebih banyak lagi yang tidak memiliki tanah dan hanya menjadi petani buruh.

“Masih banyak wilayah yang memiliki produk unggulan dan lokasi strategis di luar Pulau Jawa yang belum dikembangkan secara optimal. Antara lain disebabkan terbatasnya akses petani dan pelaku usaha skala kecil terhadap modal pengembangan usaha, input produksi, dukungan teknologi, dan jaringan pemasaran, dalam upaya mengembangkan peluang usaha dan kerja sama investasi,” Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini optimis kehadiran para petani milenial seperti yang tergabung di LEUPPI dan SMK Pembangunan Pertanian akan menstimulasi pengembangan sektor pertanian di Tanah Air. Berdasarkan data Kementerian Pertanian, petani milenial sampai dengan akhir 2019 berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa (8 persen dari petani nasional yang mencapai 33,4 juta jiwa). Bamsoet berpendapat jumlah petani muda harus ditingkatkan untuk membuat gebrakan di sektor pertanian.

“Indonesia harus mampu melahirkan sedikitnya 10 juta petani milenial. Kalangan muda harus menyadari, profesi petani tak lagi dipandang sebelah mata. Potensi bisnisnya tak akan pernah mati karena berhubungan dengan hajat hidup utama manusia. Jika ditekuni dengan serius, profesi petani merupakan profesi yang dekat dengan kemakmuran,” jelas Bamsoet.

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemprov Banten Perpanjang PSBB hingga 19 November 2020

Oleh

Fakta News
Gubernur Banten Wahidin Halim

Serang – Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Perpanjangan ini dilakukan selama satu bulan ke depan hingga 19 November 2020.

Perpanjangan PSBB ini tertuang dalam SK Gubernur Nomor 443/Kep.241-Huk/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Tahap Kedua PSBB di Banten Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19. SK ini disampaikan oleh Jubir Gugus Tugas Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan pada Rabu (21/10/2020).

Pertimbangan perpanjangan PSBB berdasarkan SK tersebut adalah karena masih ditemukannya kasus Corona di seluruh daerah wilayah Banten. Keputusan ini juga memperhatikan keputusan-keputusan Kementerian Kesehatan dan keputusan gubernur mengenai penetapan PSBB sampai surat pengantar Dinas Kesehatan perihal permohonan perpanjangan PSBB periode 21 Oktober sampai 19 November.

“Menetapkan perpanjangan tahap kedua PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19,” bunyi SK tersebut.

Berdasarkan SK tersebut, PSBB juga masih bisa diperpanjang jika masih ditemukan virus Corona di tengah masyarakat. Pemkab dan Pemkot se-Banten wajib untuk menerapkan aturan PSBB dan diminta konsisten mendorong dan mensosialisasikan pola hidup sehat.

Sedangkan penetapan pelaksanaan PSBB ditetapkan oleh masing-masing bupati dan wali kota. SK ini ditetapkan dan ditandatangani oleh Gubernur Banten Wahidin Halim pada 21 Oktober 2020.

Jubir Gugus Tugas sendiri belum memberikan respons atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan wartawan atas perpanjangan PSBB. Wartawan telah mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp kepada yang bersangkutan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen

Oleh

Fakta News
Legislator Apresiasi Lokakarya TVR Parlemen
Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha saat membuka lokakarya dengan tema “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI,” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2020). Foto : DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha menilai kegiatan lokakarya yang diselenggarakan TV dan Radio (TVR) Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI merupakan program yang baik. Karena dengan terselenggaranya kegiatan ini bisa memberikan akses yang lebih besar kepada masyarakat tentang kinerja DPR RI baik dalam melaksanakan tugas fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi kontrol pengawasan dan fungsi diplomasi.

“Sehingga masyarakat di wilayah pemilihan dapat mengetahui kinerja wakil rakyat yang mewakili mereka,” kata Tamliha saat membuka lokakarya dengan tema “Sinergi TVR Parlemen dengan TV dan Radio Lokal dalam Membangun Pemahaman Publik terhadap Kinerja Anggota DPR RI,” di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (21/10/2020). Lokakarya ini bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Kalsel.

Ia menjelaskan, dengan adanya sinergi antara TV dan Radio di daerah, pemberitaan untuk kinerja Anggota DPR RI bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. “DPR memerlukan pemberitaan di media, karena menurut saya melalui pemberitaan masyarakat bisa mengukur kinerja. Sehingga  rakyat bisa ikut mengawasi wakil rakyatnya yang ada di DPR, jadi kinerja dewan tidak menjadi sosok yang tertutup terhadap publik,” ungkap legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Tak hanya kegiatan lokakarya, TVR Parlemen DPR RI dengan TV dan Radio di daerah melakukan penandatanganan kerja sama prihal pemberitaan kegiatan kinerja Dewan. “Yang diharapkan dengan adanya kerja sama bisa bersinergi antara TVR Parlemen dengan TV dan Radio di daerah. Ke depannya seluruh kegiatan dewan bisa tersampaikan kepada rakyat di daerah-daerah,” imbuh Tamliha.

Di tempat yang sama, Ketua KPID Kalsel Milyani menyampaikan ucapan terima kasih kepada Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI yang sudah mempercayai pihaknya sebagai tuan rumah kegiatan ini. “Kami dari KPID siap untuk menindaklanjuti kegiatan ini. Diharapkan seluruh TV lokal dan Radio di Kalimantan Selatan dapat ikut berpartisipasi dalam acara ini dalam rangka tindak lanjut kerja sama,” pungkasnya.

“Tentunya kita berharap kepada TV dan Radio lokal di sini memanfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Silahkan bersinergi dan bekerja sama dengan baik dalam membahas isu-isu yang sedang ramai saat ini. Tentunya dengan adanya kegiatan ini bisa terklarifikasi perihal pemberitaan soal DPR,” tutup Milyani. (rni/sf)

Baca Selengkapnya