RSTKA Kembali Jalankan Misi Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak Kepulauan di 20 Pulau Sekitar Madura
Jakarta – Tetap semangat dan tak mengenal lelah, Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA) kembali menjalankan misi kemanusiaan memberikan pendampingan dan layanan kesehatan bagi ibu dan anak di 20 pulau sekitar Madura.
Pada Sabtu, 3 September 2022 dilaksanakan pelepasan sekaligus seremonial penyerahan CSR untuk misi tersebut. Acara berlangsung di Kapal RSTKA yang berlabuh di anjungan/halaman Kantor Kesyahbandaran Tanjung Perak Kawasan Dermaga Ujung Surabaya, dan dilaksanakan secara hybrid, yakni offline dan online, dihadiri oleh Menteri Kesehatan RI, Rektor Unair, Perwakilan dari PT Protelindo, YBM PLN, Investree, akademisi, serta relawan dan para pendukung misi RSTKA.
Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak, (Rektor Unair) dalam sambutannya menyampaikan bahwa misi pengabdian kepada masyarakat yang kali ini fokus pada pendampingan dan pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak di kepulauan ini sangat mulia, misi yang menjadi bagian penting dari tugas perguruan tinggi. Ini termasuk misi penting dari orang profesional untuk memberikan pengabdian dan pelayanan bagi masyarakat.
Dia berharap, dengan aksi nyata ini kedepannya akan lebih banyak pihak yang terlibat dan berkontribusi pada misi RSTKA selanjutnya.
“Misi yang sekarang ini akan menentukan masa depan kita, masa depan Jawa Timur, dan Indonesia. Ke depan kami berharap kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak. Tentu, kita sesuaikan dengan keahlian kita masing-masing. Penghargaan setinggi-tingginya kepada kawan-kawan yang sudah terlibat,” pungkas Prof. Nasih.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengapresiasi upaya dan inisiasi RSTKA dalam melaksanakan pengabdian ke pulau terpencil. Dia memandang hal yang dilakukan para akademisi dan relawan ini merupakan langkah yang tepat dalam membantu kesehatan masyarakat di daerah yang belum terjamah pemerintah. Ia juga menyampaikan rasa terimakasih atas upaya ini karena telah banyak membatu mengcover tugas pemerintah memberikan layanan kesehatan bagai seluruh rakyat Indonesia. Inisiatif ini juga sebagai Langkah pemberdayaan masyarakat yang efisien.
“Dengan mekanisme relawan yang sangat luar biasa, sekitar 2000 orang terlibat, dengan 60 pulau sudah di datangi ini sangat luar biasa. Nenek moyang kita pelaut, kita masuk pandemi. Pelaut itu biasanya sudah paham menghadapi badai yang besar, syaratnya mereka harus bekerja sama. Tidak ada dokter yang hebat, kalau dia tidak pernah terlibat menangani suatu pulau yang terpencil. Selamat menempuh badai, selamat melayani masyarakat,” pungkas Budi Gunadi.
Direktur Rumah Sakit Terapung Ksatria Airlangga (RSTKA), dr. Agus Harianto, Sp.B. menuturkan jika misinya kali ini akan berfokus pada pelayanan, dan pendampingan, kesehatan ibu dan anak di daerah kepulauan.
“Ini berangkat dari pengalaman pada misi MARCO sebelumnya, yakni ketika berlayar di daerah kepulauan Sapeken dan sekitarnya, kita melakukan operasi kepada 15 ibu hamil. Itu membuat kami galau, akhirnya dengan segala jenis hal itu kami tergerak untuk kembali lagi ke daerah itu dengan RSTKA,” ujarnya.
dr. Agus juga mengungkapkan rasa terima kasihnya pada semua yang telah terlibat dalam misi pelayaran ke pulau terpencil ini. Segala dukungan, baik moril maupun materiil serta sumbangsih pemikiran, waktu dan tenaga semua pihak menjadikan misi ini bisa terlaksana.
“Akhirnya kita dimampukan, kita menyikapi kenyataan seperti itu, saya rasa tidak cukup dengan bisa mengatakan kasian. kita punya partner, dan punya sahabat yang mendukung. Terimakasih kepada semua yang telah mendukung, PT Protelindo, YBM PLN, Investree, akademisi, relawan, dan Menteri Kesehatan yang turut hadir pada acara pelepasan ini,” pungkas dr Agus.
Dengan tagline “Mengarungi Samudera Menyelamatkan Anak Bangsa”, RSTKA yang merupakan Rumah Sakit yang beroperasi di atas kapal, dibawah naungan Yayasan Ksatria Medika Airlangga yang diketua oleh Dr. Christrijogo Sumartono W, dr., Sp.An. (KAR) akan berlayar selama lebih dari dua bulan lebih, yakni mulai 3 September hingga 12 Nopember 2022.
Misi ini dilaksanakan dalam rangka mendukung pelayanan kesehatan rujukan untuk masyarakat di kepulauan sekitar Madura, khususnya dalam upaya penurunan angka kematian ibu dan bayi (PENAKIB) di kepulauan. Bersama para sivitas akademika Unair dan para relawan kemanusiaan,
RSTKA akan memberikan pelayanan dan pendampingan komprehensif ibu dan anak di kepulauan dengan mengunjungi 20 pulau terpencil, diantaranya Saobi, Gili Iyang, Sapudi, Raas, Kangean, Sabunten, Saur, Saebus, Saseel, Sepanjang, Sapeken, Paliat, Sadulang Besar, Sadulang Kecil, Pagerungan Kecil, Pagerungan Besar, Sakala, Sapeken, Gili Genting, Gili Raja. Misi kali ini secara resmi dilepas oleh Menteri Kesehatan RI.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
