Connect with us

Rois Syuriah PBNU: Tak Perlu Takut, Yakin Bahwa Vaksin Ini Sesuatu yang Halal dan Aman

Rois Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ahmad Ngisomudin, saat menjadi salah satu penerima awal pada vaksinasi Covid-19 Perdana bersama Presiden, Rabu, 13 Januari 2021, di teras Istana Merdeka, Jakarta.

Jakarta – Rois Syuriah PBNU, Ahmad Ngisomudin, sebagaimana sejumlah figur lainnya, mengajak seluruh pihak untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19 yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Vaksinasi ini merupakan upaya yang diharapkan mampu mencegah banyak orang terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia.

“Saya menganjurkan untuk mengikuti vaksinasi yang merupakan program dari pemerintah. Upaya vaksinasi ini mudah-mudahan akan efektif membantu kita semua keluar dari pandemi yang berdampak sangat luar biasa terhadap segala sisi kehidupan termasuk di dalamnya ekonomi dan sebagainya,” ujarnya sebelum menjalani vaksinasi pada Rabu, 13 Januari 2021.

Ahmad Ngisomudin yang juga seorang dosen UIN Raden Intan Lampung tersebut menceritakan bahwa banyak ulama, kiai, dokter, tenaga kesehatan, dan pihak lainnya yang telah mendahului kita akibat pandemi ini. Oleh karena itu, pencegahan melalui vaksinasi ini menjadi sesuatu keniscayaan.

“Kita akan terus berupaya meyakinkan seluruh masyarakat Indonesia untuk melaksanakan vaksinasi dengan tanpa rasa takut,” ucapnya.

“Tidak perlu diragukan bahwa vaksin ini telah memperoleh sertifikasi halal. Kita tidak perlu takut dan kita memang memiliki kewajiban untuk menjaga kesehatan kita masing-masing,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, beserta seluruh jajarannya yang telah memberi perhatian bagi kemaslahatan rakyat Indonesia melalui program vaksinasi gratis ini.

“Marilah kita ikuti program pemerintah. Percayalah bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak akan menyengsarakan rakyatnya dan tidak pernah mencelakakan rakyatnya. Yakinlah bahwa vaksinasi ini adalah sesuatu yang aman,” tandasnya.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Menko Airlangga: Reformasi Struktural Kunci Pemulihan Ekonomi Indonesia dan Kawasan Asia Pasifik

Oleh

Fakta News
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan krisis yang terjadi akibat pandemi Covid-19 sebagai momentum penting untuk melakukan reformasi struktural di Indonesia. Ia menegaskan tekad Pemerintah dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip pembangunan inklusif berkelanjutan serta menggunakan krisis sebagai momentum untuk melakukan reformasi struktural secara komprehensif.

Pernyataan ini disampaikan saat menghadiri APEC Structural Reform Ministerial Meeting (SRMM) / Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural APEC ke-3 yang digelar secara virtual pada Rabu (16/06) di Jakarta. Pertemuan yang dipimpin oleh Hon. David Clark, Minister of Commerce and Consumer Affairs New Zealand ini dihadiri oleh perwakilan dari 21 negara anggota APEC.

Airlangga menerangkan Forum bertujuan untuk melakukan review Agenda Reformasi Struktural APEC tahun 2015-2020 dan mendukung Agenda 5 tahun ke depan.

“Dalam pertemuan ini, saya beserta para Menteri APEC lainnya telah menyepakati untuk bekerja sama dalam Agenda Reformasi Struktural baru yang mendukung pemulihan ekonomi paska pandemi dan mendorong reformasi yang berfokus pada pertumbuhan inklusif, kuat, berkelanjutan, dan ramah inovasi,” terangnya.

Ia menyampaikan agenda reformasi Struktural APEC meliputi upaya-upaya peningkatan efisiensi birokrasi, kemudahan berusaha, peningkatan kepastian hukum, peningkatan kualitas regulasi, dan hal-hal terkait lainnya yang diidentifikasi sebagai hambatan-hambatan struktural yang selama ini menjadi salah satu faktor utama high-cost economy, serta berimplikasi pada rendahnya daya saing satu ekonomi dalam perdagangan dan investasi.

Airlangga Menjelaskan Pemerintah Indonesia berkomitmen mendukung 4 (empat) pilar Reformasi Struktural 5 tahun ke depan (2021-2025) yaitu: (i) Creating an enabling environment for open, transparent, and competitive markets; (ii) Boosting business recovery and resilience against future shocks; (iii) Ensuring that all groups in society have equal access to opportunities for more inclusive, sustainable growth, and greater well‐being; dan (iv) Harnessing innovation, new technology, and skills development to boost productivity and digitalization.

“Pandemi Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan reformasi struktural yang menyeluruh bagi perekonomian Indonesia yang diwujudkan melalui roadmap pembangunan ekonomi yang lebih hijau, lebih cerdas, lebih produktif, dan berkeadilan. Pertumbuhan berkelanjutan merupakan kunci dalam pemulihan ekonomi paska pandemi Covid-19 dan pertumbuhan inklusif berkelanjutan dapat dicapai melalui program-program green economy,” ujar Airlangga.

Menurut dia Indonesia memprioritaskan pembangunan ekonomi ramah lingkungan seperti hydro power, panel surya, geothermal dan biodiesel 30 persen (B30).

Lebih lanjut disampaikan bahwa program vaksinasi yang sudah dilaksanakan sampai saat ini mencapai 32.8 juta dosis, hal ini merupakan game changer dalam penurunan kasus Covid-19 di Indonesia. Pemerintah Indonesia berkomitmen mengurangi emisi gas sebesar 30% pada tahun 2030 dengan memprioritaskan pembangunan rendah karbon sebagai intisari rencana pembangunan nasional.

Selain itu, lanjutnya, Pemerintah juga mendorong peningkatan keterampilan pekerja melalui program Kartu Prakerja berupa skilling, up-skilling dan re-skilling yang menjadi bagian utama untuk meningkatkan kesejahteraan bagi para angkatan kerja yang perlu mencari kerja.

“Pemerintah menerapkan prinsip ekonomi sirkular sebagai bagian dari ekonomi berkelanjutan dengan berkomitmen mengurangi sampah rumah tangga sebesar 30% dan sampah plastik di laut sebesar 70% di tahun 2025,” tutur Airlangga.

Airlangga menyampaikan sektor industri telah menerapkan konsep ekonomi sirkular dengan mengesahkan Green Industry Standardization yang berstandar internasional.

“Dunia usaha merespon baik kebijakan ini dengan membentuk Packaging Recovery Organization (PRO) yang bertujuan mempercepat implementasi ekonomi sirkular, dengan beberapa kegiatan seperti pengumpulan sampah dan daur ulang,” tandasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menko Perekonomian bersama para Menteri/Ketua Delegasi APEC lainnya mendukung 3 (tiga) dokumen yaitu: (1) Ministerial Statement, 3rd Structural Reform Ministerial Meeting; (2) Summary of Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR); dan (3) Third APEC Ease of Doing Business (EoDB) Action Plan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Digitalisasi UMKM, Menkominfo: Pemerintah Terus Tingkatkan Kapasitas dan Kemampuan Pelaku UMKM

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate

Jakarta – Pemerintah telah menargetkan agar pada tahun 2024 mendatang, jumlah pelaku UMKM yang tergabung ke dalam ekosistem digital dapat meningkat pesat hingga 30 juta pelaku. Dalam Rapat Terbatas mengenai Hilirisasi Ekonomi Digital, Kamis (10/06/2021) lalu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mengingat potensi ekonomi digital Indonesia yang amat besar.

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan, pelaksanaan digitalisasi UMKM perlu terus dioptimalkan mengingat UMKM dan Ultra Mikro (UMi) Indonesia sebagai penyumbang 61,07% PDB Indonesia.

Menurut Menkominfo, saat ini terdapat 18% dari UMKM yang sudah digital onboard dari total populasi UMKM sebanyak 64,2 juta. Oleh karena itu diperlukan kerja bersama untjuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelaku UMKM.

“Jadi, tugas kita untuk onboard saja masih sulit (belum tercapai). Target kita 50% tahun 2024 UMKM dan UMi onboard. Kita juga ingin scale up, meningkatkan kapasitas dan kemampuan mereka,” ujarnya dalam Forum Ekonomi Digital I, dikutip dari laman kominfo.go.id Kamis (17/6).

Johnny menegaskan digitalisasi UMKM perlu didukung oleh dua ekosistem, yakni ekosistem e-Commerce dan ekosistem UMKM itu sendiri. Dalam ekosistem e-Commerce, Menkominfo menyatakan pihaknya telah menyiapkan kebijakan pelindungan data pribadi serta logistik untuk mendukung transaksi elektronik.

“Diantaranya infrastruktur digital, pelindungan data pribadi yang saat ini sedang hangat. Saya secara khusus mau meng-address itu juga. Logistik, penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan pengendalian informatika, kompetisi fair level of playing field, kita perlu digitalisasi UMKM,” paparnya.

Dalam penguatan iklim usaha sektor ekonomi digital, Johnny mendorong pelaku ekonomi digital mampu menjaga fair level of playing field yang adil antara pelaku offline dan online, lokal dan asing, serta antara marketplace formal dan informal.

“Penciptaan fair level of playing field dimaksud mencakup kolaborasi mencegah predatory pricing. Oleh karena itu, platform-platform di Indonesia perlu diisi untuk produksi UMKM dan Ultra Mikro serta hasil produksi lainnya,” paparnya.

Sanksi Platform Dagang

Dalam Forum Ekonomi Digital yang diselenggarakan Kementerian Kominfo untuk pertama kalinya itu, Menkominfo menegaskan Pemerintah akan memberi sanksi tidak hanya administratif apabila menemukenali ada platform dagang Indonesia yang memberlakukan kebijakan predatory pricing.

“Ini saya ingin ingatkan, Pemerintah dan masyarakat membangun infrastruktur, pasar domestik yang besar tetapi kebijakan predatory pricing tidak akan ditolerir. Ini untuk menjadi perhatian kita bersama. Jadi, sangat jelas guideline dan guidance-nya Pemerintah. Saya minta tolong perhatian, banyak sekali data-data yang memberikan gambaran ekonomi Indonesia diisi lebih dari 58% oleh produk bangsa-bangsa lain,” tandasnya.

Selain itu, hal lain yang perlu menjadi perhatian menurut Menteri Johnny adalah penerapan ketentuan dengan kehadiran signifikan economic presence yang saat ini dinilai tidak lagi bergantung pada physical presence.

“Bahkan, penerapan pajak digital atas transaksi-transaksi digital. Saya ingin ingatkan juga untuk diperhatikan. Dalam teks new nexus system, dunia bergerak ke economic presence bukan physical presence. Ini harus kita perhatikan, saya harap dimaklumi yang dimaksud dengan ini. Jangan sampai karena physical presence tidak ada disini, lalu tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya tetapi mengambil manfaat dari economic presence. Ini ruang digital sudah ekstrateritorial,” paparnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Ridwan Kamil Minta Polda Jabar Siapkan Penyekatan Cegah Wisatawan Masuk ke Bandung Raya

Oleh

Fakta News
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Bandung – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meminta Polda Jawa Barat menyiapkan penyekatan untuk mencegah wisatawan masuk ke Bandung Raya. Bandung saat ini dalam status Siaga 1 menghadapi lonjakan kasus Covid-19.

“Saya hanya mengarahkan, teknisnya ada di Pak Kapolda,” kata dia, di Bandung, Rabu (16/6).

Dia mengatakan, sejumlah titik akan diberlakukan penyekatan.

“Polda sudah menyiapkan weekend ini, penyekatan untuk memastikan tidak banyak orang ke Bandung Raya yang kegiatannya tersier, bukan primer atau sekunder yang penting,” kata dia.

Gubernur menghimbau wisatawan agar jangan dulu berkunjung ke wilayah Bandung Raya.

“Khususnya weekend ini, dihimbau lagi agar para wisatawan jangan datang dulu ke bandung Raya karena situasinya sedang Siaga 1. Kapasitas rumah sakit sudah di atas 80 persen.  Kalau ada keteledoran, dan ngotot datang, nanti membuat situasi lebih tidak terkendali,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, keputusan Siaga 1 untuk Bandung Raya akan dievaluasi sepekan lagi.

“Kita evaluasi per 7 hari melalui sebuah hasil-hasil yang terukur, apakah nanti ada pelonggaran dan sebagainya,” kata dia.

Menurut dia, dengan situasi Siaga 1 tersebut diberlakukan Work From Home di wilayah Bandung Raya. Sebanyak 25 persen dari pegawai yang boleh bekerja di kantor, selebihnya bekerja dari rumahnya masing-masing.

“Itu sebagai bagian dari pengendalian situasi kedaruratan,” kata dia.

Ridwan Kamil mengatakan, disiplin protokol kesehatan menjadi satu-satunya cara menekan penyebaran kasus Covid-19.

“Jadi disiplin hanya kuncinya. Mau seganas apa tipe-tipenya, jawabannya sama, disiplin lebih ketat, lebih kuat, dan kurangi pergerakan-pergerakan yang tidak perlu,” kata dia.

Baca Selengkapnya