Roemah Bersama Alumni, Bentuk Sumbangsih Alumni Perguruan Tinggi Jabar untuk Kemajuan Bangsa

Jakarta – Sejumlah alumni perguruan tinggi terutama yang tinggal di sekitar Kota Bandung melakukan konsolidasi kegiatan bersama dengan membentuk Roemah Bersama Alumni. Pada Senin, 15 Mei 2023, diadakan peresmian pembukaan sekretariat Roemah Bersama Alumni yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 16 Kota Bandung.
Peresmian Sekretariat Roemah Bersama Alumni yang dihadiri oleh Ammarsjah dan Tito Kurniadi sebagai tuan rumah, ditandai dengan diadakannya syukuran, pengajian anak yatim/piatu, yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Mendorong Kesejahteraan Rakyat.”
Tito Kurniadi mengatakan Roemah Bersama Alumni merupakan sekretariat bersama yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul, bersilaturahmi, dan berjejaring antar alumni perguruan tinggi se-Indonesia.
“Kita bersama-sama berbakti bagi bangsa dan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan,” ujar Tito Kurniadi dalam sambutannya.
FGD tentang Pembangunan dan Kesejahateraan menandai pembukaan Sekretariat Roemah Bersama Alumni. FGD dilaksanakan secara serial yang mengangkat berbagai tema terkait dengan arah kebijakan pemerintah ke depan dengan mengoptimalkan hasil kerja keras pemerintah saat ini.
FGD dengan tema hubungan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat ini merupakan seri 1 dari rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni. Infrastruktur yang telah menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia merupakan modal yang sangat baik bagi percepatan kemajuan bangsa, namun demikian hal ini perlu diikuti dengan berbagai kebijakan lanjutan sehingga modal ini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia.
Narasumber berpengalaman di bidangnya dihadirkan pada FGD yang dihadiri oleh akademisi dan pakar di bidang infrastruktur, pemerintah serta asosiasi terkait, hingga mahasiswa terutama mahasiswa pascasarjana.
Syarif Bastaman, S.H., M.B.A. dan Ir. Bernardus Djonoputro, M.M., I.A.P. sebagai narasumber berhasil memantik diskusi tajam pada FGD ini. Syarif Bastaman merupakan pengacara dan pengusaha yang telah malang melintang di berbagai bidang usaha, serta pernah menjadi anggota DPR RI.
“Banyak sekali negara-negara di dunia yang terjebak pada kondisi middle income trap. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling berpotensi lolos dari jebakan itu karena kinerja yang sangat baik dan juga dengan adanya golden moment bonus demografi yang kita rasakan saat ini,” buka Kang Iip, sapaan akrab Syarif Bastaman dalam penyampaian materinya.
“Saat ini urbanisasi tidak hanya terkait dengan masyarakat desa yang berpindah ke kota, namun juga masyarakat desa yang memiliki kebiasaan seperti masyarakat kota, seperti memiliki HP lebih dari satu dan berbelanja melalui e-commerce,” ujar Aa Bernie, sapaan Bernardus Djonoputro.
“Akan ada 70 juta kelas menengah baru dan 60 juta penduduk urban baru di Indonesia, juga lebih dari 25 metropolitan baru di Indonesia,” tambahnya.
Bernardus Djonoputro yang merupakan praktisi senior di bidang investasi, saat ini ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, yang merupakan kelembagaan wilayah level metropolitan pertama di Indonesia yang diberi mandat berdasarkan Perpres 87 tahun 2021 untul mengkoordinasikan, merencana dan memfasilitasi investasi, penataan ruang dan pembangunan.
Kawasan Rebana mencakup kota Cirebon, kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang yang akan menjadi kutub ekonomi baru Jawa Barat, dengan menyiapkan 13 Kawasan Peruntukan Industri seluas 43,000 hektar yang hampir sama dengan luas negara Swiss.
“Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan kita kerjakan untuk mempercepat perkembangan pembangunan bangsa ini. Yang jelas, kita perlu commercially savvy agar dapat membuat potensi-potensi investasi yang kita miliki ini menjadi menarik bagi para investor, dan kita mampu melakukan manajemen kota berskala metropolitan dengan baik,” jelas Aa Bernie.
Diskusi berjalan dengan aktif hingga moderator, Dr. Abdul Luky, S.T., M.H. harus memotong dan meminta para peserta meringkas ide-ide serta tanggapan yang masih ada dikarenakan keterbatasan waktu meskipun peserta sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia.
“Hasil rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni ini selanjutnya akan disusun sebagai salah satu gagasan pedoman pengelolaan pemerintahan serta pengambilan kebijakan di masa kepemimpinan mendatang,” imbuh Tito Kurniadi sebagai tuan rumah Sekretariat Roemah Alumni Bersama.
“FGD yang sangat konstruktif seperti ini diperlukan guna melahirkan para teknokrat yang memiliki peta jalan serta resep-resep cara mencapai negara maju di kepemimpinan mendatang,” tutup Kang Iip dalam closing remarknya.
“Saya harap dengan adanya Roemah Bersama Alumni ini, keberadaan Poros Alumni ini akan menjadi pembeda dan merubah peta perpolitikan Jawa Barat, serta dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Sementara itu, Gembong Primajaya mengatakan Roemah Bersama Alumni ini bukti bahwa Alumni Jabar mampu berkolaborasi untuk kemajuan negeri.
“Rumah ini, rumah terbuka untuk alumni mana saja berkiprah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.
Sedangkan perwakilan alumni dari Jawa Tengah (Jateng) Mas Wisnu yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan ucapkan selamat atas berdirinya Roemah Bersama Alumni, dan berharap kontribusi Alumni dalam proses berbangsa dan bernegara semakin besar untuk kesejahteraan rakyat.

BERITA
Martin Manurung: Kebijakan Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menilai kebijakan ekspor pasir laut lebih banyak berisiko negatif. Karena itu, ia meminta pemerintah untuk mengkaji ulang izin tersebut sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.
Salah satu yang perlu dikaji adalah dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Apalagi, sebelumnya sudah ada pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Memperindag Nomor 117/MPP/Kep/2/2003.
“Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita,” ujar Martin lewat keterangan yang diterima Parlementaria di Jakarta, Minggu (4/6/2023).
Dia menjelaskan, ekspor diperbolehkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan. Namun, Martin mempertanyakan cara pengawasannya yang masih belum jelas. “Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang,” ujar Politisi Fraksi Partai NasDem itu.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menuturkan, penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 menekankan tentang dasar hukum pemanfaatan hasil sedimentasi, khususnya pasir laut, dengan mengedepankan keberlanjutan ekologi dan kepentingan negara.
Trenggono menjelaskan, selama ini, kebutuhan reklamasi dalam negeri besar. Sayangnya, pemanfaatan pasir laut masih merusak lingkungan karena pasir yang diambil berasal dari pulau-pulau.
Dia menilai, pasir sedimentasi cocok dimanfaatkan untuk kebutuhan reklamasi, termasuk mendukung pembangunan IKN dan infrastruktur dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligation (DMO). Pemerintah menetapkan peraturan itu dengan tujuan untuk memenuhi reklamasi di dalam negeri.
“Kalau ini didiamkan dan tidak diatur maka bisa jadi (pasir) pulau-pulau diambil, jadi reklamasi dan berakibat pada kerusakan lingkungan. Atas dasar itu terbitlah PP, boleh untuk reklamasi, tapi harus gunakan pasir sedimentasi,” ujar Trenggono dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (31/5/2023).
BERITA
Tegaskan Dukungan ke Ganjar, Relawan Jokowi Jatim Gabung ke Deklarasi Nasional

Jakarta – Sejumlah perwakilan organ relawan Jokowi Jawa Timur bergabung bersama dengan 140-an organ relawan Jokowi pusat dan daerah guna melaksanakan Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo. Acara berlangsung di Basket Hall GBK Senayan Jakarta, Sabtu (3/6/2023), dipenuhi ribuan relawan, tidak saja memenuhi tribun dan lapangan indoor, tapi juga meluber hingga di pelataran parkir hall.
Perwakilan organ yang berangkat diantarnya KAPT Korwil Jatim, KAA-ITS, FAJ (Forum Alumni Jatim), RBPR, Seknas Jokowi Jatim. Mereka juga membawakan aspirasi dari berbagai organ relawan yang pada tanggal 1 Juni 2023 kemarin meresmikan Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Jawa Timur, untuk memberikan dukungan penuh pada acara Deklarasi Nasional tersebut.
Budiono (KAA-ITS) menyatakan bahwa keberangkatan Relawan Jokowi Jatim ke Acara Deklarasi Nasional Relawan Jokowi dukung Ganjar Pranowo, adalah memberikan support penuh sekaligus membantah klaim segelintir pihak yang menyatakan dukungan ke bakal capres selain Ganjar.
“Kami membawa aspirasi bahwa Relawan Jokowi Jatim sepenuhnya mendukung Ganjar Pranowo untuk melanjutkan keberhasilan Jokowi membawa kemajuan bangsa.” ujar Budiono.
Ermawan Wibisono (RBPR) membeberkan bahwa hampir sepuluh tahun Relawan Jokowi Jawa Timur bergerak dan mengawal Jokowi dari pencapresan 2014 hingga saat ini. Terbukti Jokowi berhasil memimpin dan mewujudkan pembangunan Indonesia yang luar biasa.
“Kami meyakini bahwa keberhasilan Jokowi ini dapat dilanjutkan oleh pemimpin yang handal, teruji serta merakyat, dan Ganjar Pranowo adalah pilihan yang tepat. Kemarin lebih dari 64 organ gabungan dari Relawan Jokowi dan Relawan Ganjar yang berkolaborasi dan bersinergi mendirikan sekretariat bersama di Jl. Tidar 130 Surabaya. Itulah bukti nyata bahwa kami Relawan Jokowi memberikan dukungan sepenuhnya pada Ganjar Pranowo sebagai Presiden pengganti Jokowi,” tegas Ermawan.
Sementara itu Karyono (Rumah Bersama Pelayan Rakyat) menjelaskan bahwa secara rasional para relawan Jokowi di Jawa Timur akan memilih Ganjar sebagai penerus Jokowi karena rekam jejak dan kedekatan dan kepedulian pada rakyat.
“Untuk itu Relawan Jokowi di Jatim bersama-sama dengan Relawan Ganjar akan melaksanakan Deklarasi dukungan pada Ganjar Pranowo sebagai tindak lanjut pasca peresmian Sekretariat Bersama Relawan Ganjar Pranowo Jawa Timur 1 Juni 2023 kemarin. Untuk waktu dan tempatnya akan dipersiapkan dengan baik dan matang. Tunggu momentum yang tepat,” pungkas Karyono.
Deklarasi Nasional Relawan Jokowi Dukung Ganjar Pranowo yang diselenggarkan di Basket Hall GBK Senayan Jakarta dihadiri sekitar 7 ribu relawan dari 140-an organ relawan dari berbagai wilayah. Dalam deklarasi yang disampaikan oleh Bambang Joedhopramono (KAPT) selaku Ketua SC semua organ relawan bersepakat untuk:
1. Mendukung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden dalam Pemilihan Presiden 2024.
2. Siap memenangkan Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Dalam sambutan pasca pembacaan deklarasi,
Ganjar Pranowo sangat terharu dan mengucapkan rasa terima kasih atas dukungan yang diberikan. “Hari ini dua kekuatan besar, antara partai politik dan relawan WAJIB BERSATU menggalang kekuatan untuk memenangkan kontestasi 2024 nanti, 1. Dengan cara yang elegan, 2. Kita tidak akan membawa isu SARA, 3. Kita yang berkomunikasi, mari kita membawa ADAB, agar Indonesia tidak terpecah, sosialnya tikita sangat bisa menghormati sebuah negara. Salam kami untuk teman-teman, untuk keluarga , mari kita mewujudkan kekuatan bersama ini agar tercapai tujuan yang kita inginkan ” pungkas Ganjar.
BERITA
Komisi X: ‘Marketplace’ Guru Tak Selesaikan Akar Masalah Tenaga Pendidik Indonesia

Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda menilai gagasan Mendikbudristek RI tentang marketplace guru tidak menyelesaikan akar permasalahan tenaga pendidikan di Indonesia. Menurutnya, marketplace guru dinilai hanya menjawab isu distribusi guru saja.
“Marketplace guru ini hanya akan memudahkan sekolah yang membutuhkan tenaga pendidik sesuai formasi yang dibutuhkan. Marketplace ini tidak menjawab bagaimana tenaga guru honorer bisa secepatnya diangkat menjadi ASN sehingga mereka mendapatkan kelayakan penghidupan,” ujar Huda kepada Parlementaria melalui rilis, Sabtu (3/6/2023).
Diketahui, gagasan market place guru ini diklaim oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim dapat menyelesaikan masalah tenaga guru honorer yang terjadi menahun. Marketplace guru merupakan database yang dapat membantu pihak sekolah untuk menemukan calon tenaga pendidik yang dibutuhkan guna mengisi kekurangan pengajar di sekolah.
Menanggapi klaim tersebut, Huda menyatakan agar Kemendikbudristek mewakili pemerintah untuk berkomitmen menuntaskan rekruitmen 1 juta honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Mulai dari, paparnya, proses rekruitmen, proses penerbitan surat pengangkatan, hingga penempatan guru yang lolos seleksi.
“Saat ini proses rekruitmen satu juta guru honorer menjadi ASN belum juga tuntas meskipun sudah dua tahun program tersebut diluncurkan,” ujarnya.
Tidak hanya itu saja, ia mengungkapkan sejumlah kendala lainnya dalam proses rekruitmen 1 juta guru honorer menjadi PPPK. Seperti, keenganan pemerintah daerah dalam mengajukan formasi, banyaknya kendala administrasi sehingga guru yang lolos seleksi tidak segera mendapatkan SK pengangkatan sebagai ASN, hingga proses penempatan yang memicu konflik di lapangan.
“Banyaknya kendala dalam rekruitmen satu juta guru honorer menjadi PPPK tersebut membutuhkan terobosan bersifat politis, di mana Mendikbud bisa meminta kepada Presiden untuk membuka ruang bagi hambatan yang bersifat regulatif maupun personal di lintas kementerian dan lembaga. Bukan malah menciptakan aplikasi baru,” terang Huda.
Walaupun begitu, dirinya mengakui bahwa aplikasi marketplace guru ini punya manfaat seperti layaknya aplikasi Gojek atau Grab yang memudahkan pertemuan driver ojek online dengan penggunanya. Kendati demikian, ia mengingatkan marketplace guru ini hanya akan berfungsi maksimal jika persoalan mendasar yakni pengangkatan guru honorer menjadi PPPK telah selesai dituntaskan.
“Dengan demikian distribusi guru bisa lebih efektif dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh masing-masing sekolah,” tandas Politisi Fraksi PKB itu.