Connect with us

Roemah Bersama Alumni, Bentuk Sumbangsih Alumni Perguruan Tinggi Jabar untuk Kemajuan Bangsa

Jakarta – Sejumlah alumni perguruan tinggi terutama yang tinggal di sekitar Kota Bandung melakukan konsolidasi kegiatan bersama dengan membentuk Roemah Bersama Alumni. Pada Senin, 15 Mei 2023, diadakan peresmian pembukaan sekretariat Roemah Bersama Alumni yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 16 Kota Bandung.

Peresmian Sekretariat Roemah Bersama Alumni yang dihadiri oleh Ammarsjah dan Tito Kurniadi sebagai tuan rumah, ditandai dengan diadakannya syukuran, pengajian anak yatim/piatu, yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Mendorong Kesejahteraan Rakyat.”

Tito Kurniadi mengatakan Roemah Bersama Alumni merupakan sekretariat bersama yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul, bersilaturahmi, dan berjejaring antar alumni perguruan tinggi se-Indonesia.

“Kita bersama-sama berbakti bagi bangsa dan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan,” ujar Tito Kurniadi dalam sambutannya.

FGD tentang Pembangunan dan Kesejahateraan menandai pembukaan Sekretariat Roemah Bersama Alumni. FGD dilaksanakan secara serial yang mengangkat berbagai tema terkait dengan arah kebijakan pemerintah ke depan dengan mengoptimalkan hasil kerja keras pemerintah saat ini.

FGD dengan tema hubungan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat ini merupakan seri 1 dari rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni. Infrastruktur yang telah menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia merupakan modal yang sangat baik bagi percepatan kemajuan bangsa, namun demikian hal ini perlu diikuti dengan berbagai kebijakan lanjutan sehingga modal ini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Narasumber berpengalaman di bidangnya dihadirkan pada FGD yang dihadiri oleh akademisi dan pakar di bidang infrastruktur, pemerintah serta asosiasi terkait, hingga mahasiswa terutama mahasiswa pascasarjana.

Syarif Bastaman, S.H., M.B.A. dan Ir. Bernardus Djonoputro, M.M., I.A.P. sebagai narasumber berhasil memantik diskusi tajam pada FGD ini. Syarif Bastaman merupakan pengacara dan pengusaha yang telah malang melintang di berbagai bidang usaha, serta pernah menjadi anggota DPR RI.

“Banyak sekali negara-negara di dunia yang terjebak pada kondisi middle income trap. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling berpotensi lolos dari jebakan itu karena kinerja yang sangat baik dan juga dengan adanya golden moment bonus demografi yang kita rasakan saat ini,” buka Kang Iip, sapaan akrab Syarif Bastaman dalam penyampaian materinya.

“Saat ini urbanisasi tidak hanya terkait dengan masyarakat desa yang berpindah ke kota, namun juga masyarakat desa yang memiliki kebiasaan seperti masyarakat kota, seperti memiliki HP lebih dari satu dan berbelanja melalui e-commerce,” ujar Aa Bernie, sapaan Bernardus Djonoputro.

“Akan ada 70 juta kelas menengah baru dan 60 juta penduduk urban baru di Indonesia, juga lebih dari 25 metropolitan baru di Indonesia,” tambahnya.

Bernardus Djonoputro yang merupakan praktisi senior di bidang investasi, saat ini ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, yang merupakan kelembagaan wilayah level metropolitan pertama di Indonesia yang diberi mandat berdasarkan Perpres 87 tahun 2021 untul mengkoordinasikan, merencana dan memfasilitasi investasi, penataan ruang dan pembangunan.

Kawasan Rebana mencakup kota Cirebon, kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang yang akan menjadi kutub ekonomi baru Jawa Barat, dengan menyiapkan 13 Kawasan Peruntukan Industri seluas 43,000 hektar yang hampir sama dengan luas negara Swiss.

“Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan kita kerjakan untuk mempercepat perkembangan pembangunan bangsa ini. Yang jelas, kita perlu commercially savvy agar dapat membuat potensi-potensi investasi yang kita miliki ini menjadi menarik bagi para investor, dan kita mampu melakukan manajemen kota berskala metropolitan dengan baik,” jelas Aa Bernie.

Diskusi berjalan dengan aktif hingga moderator, Dr. Abdul Luky, S.T., M.H. harus memotong dan meminta para peserta meringkas ide-ide serta tanggapan yang masih ada dikarenakan keterbatasan waktu meskipun peserta sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia.

“Hasil rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni ini selanjutnya akan disusun sebagai salah satu gagasan pedoman pengelolaan pemerintahan serta pengambilan kebijakan di masa kepemimpinan mendatang,” imbuh Tito Kurniadi sebagai tuan rumah Sekretariat Roemah Alumni Bersama.

“FGD yang sangat konstruktif seperti ini diperlukan guna melahirkan para teknokrat yang memiliki peta jalan serta resep-resep cara mencapai negara maju di kepemimpinan mendatang,” tutup Kang Iip dalam closing remarknya.

“Saya harap dengan adanya Roemah Bersama Alumni ini, keberadaan Poros Alumni ini akan menjadi pembeda dan merubah peta perpolitikan Jawa Barat, serta dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Gembong Primajaya mengatakan Roemah Bersama Alumni ini bukti bahwa Alumni Jabar mampu berkolaborasi untuk kemajuan negeri.

“Rumah ini, rumah terbuka untuk alumni mana saja berkiprah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Sedangkan perwakilan alumni dari Jawa Tengah (Jateng) Mas Wisnu yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan ucapkan selamat atas berdirinya Roemah Bersama Alumni, dan berharap  kontribusi Alumni dalam proses berbangsa dan bernegara semakin besar untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Joko Widodo Lantik Maruli Simanjuntak sebagai KSAD di Istana Negara

Oleh

Fakta News

Jakarta – Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 29 November 2023. Pelantikan tersebut digelar berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TNI/Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Dalam pelantikan tersebut, Presiden Jokowi mengambil sumpah jabatan Maruli Simanjuntak sebagai KSAD.

“Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden Jokowi mendiktekan sumpah jabatan.

“Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit,” lanjut Presiden Jokowi.

Acara kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pengangkatan sumpah jabatan. Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Agus Subiyanto yang telah dilantik menjadi Panglima TNI.

Maruli Simanjuntak juga mendapatkan kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi menjadi Jenderal TNI. Kenaikan pangkat Maruli Simanjuntak didasarkan pada surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104/TNI/Tahun 2023 tentang Kenaikan Pangkat dalam Golongan Perwira Tinggi TNI.

Untuk diketahui, Maruli Simanjuntak merupakan perwira tinggi TNI Angkatan Darat lulusan Akademi Militer (Akmil) tahun 1992. Pria yang lahir di Bandung, 27 Februari 1970 tersebut sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

Dalam keterangannya usai pelantikan, Maruli Simanjuntak mengatakan bahwa ia akan melanjutkan dan mengevaluasi program-program yang ada di TNI AD sesuai dengan perkembangan zaman serta tantangan mendatang. Ia juga memastikan netralitas TNI AD dalam Pemilu 2024.

“Saya yakin, saya akan pastikan bahwa TNI, Angkatan Darat khususnya, harus netral. Saya pastikan itu,” ujar Maruli.

Turut hadir dalam pelantikan tersebut sejumlah pemimpin lembaga negara, sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, sejumlah anggota DPR RI, dan sejumlah perwira tinggi TNI/Polri. Sedangkan hadir sebagai saksi yaitu Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi IX Siap Kawal Penetapan UMP-UMK Di Sejumlah Daerah

Oleh

Fakta News
Komisi IX Siap Kawal Penetapan UMP-UMK Di Sejumlah Daerah
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo menyampaikan, siap mengawal ketidakpuasan buruh terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) di sejumlah daerah, yang dirasa tidak sebanding dengan inflasi saat ini. Para buruh merasa kenaikan UMP masih jauh dari tuntutan yang menghendaki minimal 7 persen.

“Saya menghormati bila ada yang tidak terima atau tidak menyenangkan dari putusan ini. Kita terima bila akan dibawa ke ranah hukum, karena negara kita adalah negara demokrasi,” kata Rahmad Handoyo dalam keterangan tertulis, Selasa (28/11/2023).

Seperti diketahui, sebanyak 34 provinsi telah menetapkan upah minimum provinsi (UMP) 2024. Tercatat rata-rata kenaikannya secara nasional sebesar 2-4 persen. Kenaikan UMP terbesar terjadi di Maluku Utara yaitu Rp 221.000 dan terendah di Gorontalo yaitu Rp 36.000.

Kenaikan ini ditentang kaum buruh karena dinilai tak sebanding dengan lonjakan harga sejumlah bahan pokok seperti harga beras yang naik 40 persen, telur naik 30 persen, transportasi naik 30 persen dan sewa rumah naik 50 persen.

Di DKI Jakarta penetapan kenaikan upah UMP 2024 disambut ricuh. Buruh tak sepakat dengan jumlah kenaikan UMP di ibu kota yang hanya sebesar 3,38 persen atau sekitar Rp 165.000. Rahmad mengatakan, DPR melalui Komisi IX DPR siap menyalurkan aspirasi buruh kepada Pemerintah.

“Kami di DPR akan mengawal ketidakpuasaan buruh mengenai penetapan UMP. Dan kami berharap teman-teman buruh yang tidak puas menyalurkan aspirasinya sesuai dengan aturan konstitusi dan tidak perlu melakukan mogok massal karena akan merugikan masyarakat,” paparnya.

Di sisi lain, Rahmad menilai setiap keputusan yang dibuat Pemerintah pusat dan daerah harus dihormati. Namun, ia menekankan apabila rakyat merasa tidak puas dengan hasil putusan bisa melakukan gugatan ke pengadilan.

“Supremasi hukum akan kita junjung tinggi bila ketidakpuasan ini akan di bawa ke MA (Mahkamah Agung) dan akan menjadi proses hukum yang diberikan ruang oleh kontitusi kita. Silahkan aja para pihak yang tidak puas untuk dibawa ke ranah hukum,” ucap Rahmad.

“Suka tidak suka ini adalah putusan yang perlu kita hormati bersama, memang pasti tidak menyenangkan semua pihak. Namun demi kepentingan masa depan pembangunan nasional saya berharap bisa dengan sejuk kita terima,” jelasnya.

Di sisi lain, komisi DPR yang membidangi urusan ketenagakerjaan ini mendorong Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dalam hal penetapan upah kerja. Rahmad mengatakan, transparansi dapat menjawab keraguan rakyat terkait penetapan UMP maupun upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Pemahaman yang lebih baik dari masyarakat akan membantu mengurangi ketidakpuasan, terutama dari kaum buruh yang merasa kenaikan upah tidak sebanding dengan lonjakan harga bahan pokok, terutama pangan,” tuturnya.

Transparansi yang dimaksud menurutnya terkait formula yang digunakan dalam penetapan kenaikan upah kerja. Selain itu, evaluasi berkala terhadap formula kenaikan UMP/UMK juga dianggap perlu untuk memastikan keadilan bagi pekerja.

“Pertimbangan ulang terhadap faktor-faktor seperti indeks alfa perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan pengupahan tidak hanya mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kebutuhan hidup pekerja,” imbuh Legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini.

Rahmad juga menekankan perlunya riset lebih lanjut terkait dampak kenaikan harga kebutuhan pokok terhadap buruh dan masyarakat umum. Terlebih untuk penetapan UMK, Pemda masih punya waktu sampai tanggal 30 November mendatang.

Jika data riset menunjukkan lonjakan harga yang signifikan, ia menyarankan agar pemerintah mempertimbangkan kenaikan upah yang lebih substansial untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

“Saya harapkan dapat membuka ruang diskusi yang lebih luas dan memicu perbaikan dalam penetapan UMK serta memberikan jaminan kesejahteraan yang lebih baik bagi pekerja di seluruh Indonesia,” tutup Rahmad.

Baca Selengkapnya

BERITA

Benahi Hulu Hingga Hilir, Abdul Fikri Sampaikan Rekomendasi RUU Kepariwisataan

Oleh

Fakta News
Benahi Hulu Hingga Hilir, Abdul Fikri Sampaikan Rekomendasi RUU Kepariwisataan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) harus memuat regulasi yang komprehensif. Hal ini dinilai penting agar sektor pendukung pariwisata Indonesia bisa berkontribusi terhadap terciptanya Pariwisata Indonesia yang berkelanjutan.

Sebab itu, ia menyampaikan sejumlah rekomendasi guna memperkaya pembahasan RUU Kepariwisataan. Pertama, pembahasan RUU Kepariwisataan perlu rekognisi pembelajaran masa lampau. Rekognisi ini, baginya, akan membantu untuk menentukan kekuatan sumber daya Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas bangsa.

“Selama ini pembahasan pariwisata di Komisi X itu belum jelas (strategi dan regulasinya). Maka, ini perlu dinormakan. Saya banyak melihat potensi yang dimiliki oleh pelaku wisata yang sebenarnya memang capable,” ujar Fikri dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Politeknik Pariwisata Bali, Politeknik Pariwisata Medan, Politeknik Sahid, Politeknik Pariwisata Makassar, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan Politeknik Pariwisata NHI Bandung di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Tidak hanya itu saja, terkait dengan sumber daya manusia, Politisi Fraksi PKS itu mendukung skema pendidikan pariwisata juga turut mempelajari aspek wirausaha. Walaupun begitu, ia berharap Politeknik Pariwisata Indonesia juga menjalin kerjasama dengan industri. Menurutnya, keahlian yang telah diperoleh oleh mahasiswa pariwisata bisa tersalurkan.

“Pokoknya, sekolah pariwisata penting bukan hanya mendorong hard skill, tapi juga soft skill. Hal ini perlu ditekankan dalam undang-undang. Pariwisata ini kan dari hulu ke hilir, hulunya itu SDM,” Paparnya.

Terakhir, Fikri menekankan bahwa perkotaan harus dilibatkan untuk membangun urban culture dalam skema regulasi Pariwisata Indonesia. “Di Kementerian Pariwisata, ada lomba Desa Wisata, di kota tidak ada. Yang perlu diperhatikan dalam undang-undang ini adalah kota tidak boleh terlewatkan. Menikmati perkotaan, kita perlu memperhatikan budaya kota tersebut,” pungkas legislator Daerah Pemilihan Jawa Tengah IX itu.

Baca Selengkapnya