Connect with us

Roemah Bersama Alumni, Bentuk Sumbangsih Alumni Perguruan Tinggi Jabar untuk Kemajuan Bangsa

Jakarta – Sejumlah alumni perguruan tinggi terutama yang tinggal di sekitar Kota Bandung melakukan konsolidasi kegiatan bersama dengan membentuk Roemah Bersama Alumni. Pada Senin, 15 Mei 2023, diadakan peresmian pembukaan sekretariat Roemah Bersama Alumni yang berada di Jalan Imam Bonjol No. 16 Kota Bandung.

Peresmian Sekretariat Roemah Bersama Alumni yang dihadiri oleh Ammarsjah dan Tito Kurniadi sebagai tuan rumah, ditandai dengan diadakannya syukuran, pengajian anak yatim/piatu, yang dilanjutkan dengan Focus Group Discussion (FGD) dengan topik “Integrasi dan Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur Mendorong Kesejahteraan Rakyat.”

Tito Kurniadi mengatakan Roemah Bersama Alumni merupakan sekretariat bersama yang dapat digunakan sebagai tempat berkumpul, bersilaturahmi, dan berjejaring antar alumni perguruan tinggi se-Indonesia.

“Kita bersama-sama berbakti bagi bangsa dan memperjuangkan kebenaran dan kebaikan,” ujar Tito Kurniadi dalam sambutannya.

FGD tentang Pembangunan dan Kesejahateraan menandai pembukaan Sekretariat Roemah Bersama Alumni. FGD dilaksanakan secara serial yang mengangkat berbagai tema terkait dengan arah kebijakan pemerintah ke depan dengan mengoptimalkan hasil kerja keras pemerintah saat ini.

FGD dengan tema hubungan infrastruktur dan kesejahteraan rakyat ini merupakan seri 1 dari rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni. Infrastruktur yang telah menjadi prioritas utama pembangunan di Indonesia merupakan modal yang sangat baik bagi percepatan kemajuan bangsa, namun demikian hal ini perlu diikuti dengan berbagai kebijakan lanjutan sehingga modal ini dapat dimanfaatkan dengan baik bagi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia.

Narasumber berpengalaman di bidangnya dihadirkan pada FGD yang dihadiri oleh akademisi dan pakar di bidang infrastruktur, pemerintah serta asosiasi terkait, hingga mahasiswa terutama mahasiswa pascasarjana.

Syarif Bastaman, S.H., M.B.A. dan Ir. Bernardus Djonoputro, M.M., I.A.P. sebagai narasumber berhasil memantik diskusi tajam pada FGD ini. Syarif Bastaman merupakan pengacara dan pengusaha yang telah malang melintang di berbagai bidang usaha, serta pernah menjadi anggota DPR RI.

“Banyak sekali negara-negara di dunia yang terjebak pada kondisi middle income trap. Indonesia termasuk salah satu negara yang paling berpotensi lolos dari jebakan itu karena kinerja yang sangat baik dan juga dengan adanya golden moment bonus demografi yang kita rasakan saat ini,” buka Kang Iip, sapaan akrab Syarif Bastaman dalam penyampaian materinya.

“Saat ini urbanisasi tidak hanya terkait dengan masyarakat desa yang berpindah ke kota, namun juga masyarakat desa yang memiliki kebiasaan seperti masyarakat kota, seperti memiliki HP lebih dari satu dan berbelanja melalui e-commerce,” ujar Aa Bernie, sapaan Bernardus Djonoputro.

“Akan ada 70 juta kelas menengah baru dan 60 juta penduduk urban baru di Indonesia, juga lebih dari 25 metropolitan baru di Indonesia,” tambahnya.

Bernardus Djonoputro yang merupakan praktisi senior di bidang investasi, saat ini ditunjuk sebagai Kepala Badan Pengelola Kawasan Rebana, yang merupakan kelembagaan wilayah level metropolitan pertama di Indonesia yang diberi mandat berdasarkan Perpres 87 tahun 2021 untul mengkoordinasikan, merencana dan memfasilitasi investasi, penataan ruang dan pembangunan.

Kawasan Rebana mencakup kota Cirebon, kabupaten Cirebon, Indramayu, Kuningan, Majalengka, Subang dan Sumedang yang akan menjadi kutub ekonomi baru Jawa Barat, dengan menyiapkan 13 Kawasan Peruntukan Industri seluas 43,000 hektar yang hampir sama dengan luas negara Swiss.

“Banyak hal yang perlu dipersiapkan dan kita kerjakan untuk mempercepat perkembangan pembangunan bangsa ini. Yang jelas, kita perlu commercially savvy agar dapat membuat potensi-potensi investasi yang kita miliki ini menjadi menarik bagi para investor, dan kita mampu melakukan manajemen kota berskala metropolitan dengan baik,” jelas Aa Bernie.

Diskusi berjalan dengan aktif hingga moderator, Dr. Abdul Luky, S.T., M.H. harus memotong dan meminta para peserta meringkas ide-ide serta tanggapan yang masih ada dikarenakan keterbatasan waktu meskipun peserta sudah hadir dari berbagai kota di Indonesia.

“Hasil rangkaian FGD yang dilaksanakan oleh Roemah Bersama Alumni ini selanjutnya akan disusun sebagai salah satu gagasan pedoman pengelolaan pemerintahan serta pengambilan kebijakan di masa kepemimpinan mendatang,” imbuh Tito Kurniadi sebagai tuan rumah Sekretariat Roemah Alumni Bersama.

“FGD yang sangat konstruktif seperti ini diperlukan guna melahirkan para teknokrat yang memiliki peta jalan serta resep-resep cara mencapai negara maju di kepemimpinan mendatang,” tutup Kang Iip dalam closing remarknya.

“Saya harap dengan adanya Roemah Bersama Alumni ini, keberadaan Poros Alumni ini akan menjadi pembeda dan merubah peta perpolitikan Jawa Barat, serta dapat berkontribusi nyata bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.

Sementara itu, Gembong Primajaya mengatakan Roemah Bersama Alumni ini bukti bahwa Alumni Jabar mampu berkolaborasi untuk kemajuan negeri.

“Rumah ini, rumah terbuka untuk alumni mana saja berkiprah menyumbangkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan bangsa,” ujarnya.

Sedangkan perwakilan alumni dari Jawa Tengah (Jateng) Mas Wisnu yang turut hadir dalam acara ini menyampaikan ucapkan selamat atas berdirinya Roemah Bersama Alumni, dan berharap  kontribusi Alumni dalam proses berbangsa dan bernegara semakin besar untuk kesejahteraan rakyat.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya