Connect with us

Rincian Belanja Pemerintah untuk Pembangunan dalam APBN 2018

Ilustrasi jaga pelaksanaan APBN 2019 dengan kredibel
Ilustrasi APBN(Int)

Jakarta – Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengesahkan Undang-Undang (UU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018. Dalam APBN tersebut, pemerintah menganggarkan penerimaan Rp1.894,7 triliun dan belanja negara Rp2.220,7 triliun, serta mematok defisit anggaran 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Penerimaan dan belanja negara tersebut naik dibandingkan tahun ini, yang masing-masing dipatok sebesar Rp1.878,4 triliun dan Rp2.204,4 triliun.

Adapun Kementerian Keuangan melalui Direktur Jenderal Anggaran, Askolani, memastikan bahwa belanja pemerintah pusat dalam APBN 2018 yang sebesar Rp1.454,5 triliun akan diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Anggaran untuk pembangunan nasional naik terutama untuk infrastruktur, pertahanan, keamanan, serta demokrasi.

Ia mengatakan belanja pemerintah yang diprioritaskan untuk belanja kemiskinan dan kesenjangan sebesar Rp283,7 triliun. Penggunaannya di antara lain untuk mengantisipasi kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) dari 6 juta menjadi 10 juta, serta perluasan penerima bantuan pangan non tunai.

Selain itu, anggaran juga digunakan untuk peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, baik dari sisi penawaran maupun layanan, upaya kesehatan promotif preventif, serta menjaga dan meningkatkan kualitas program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JKN) bagi penerima bantuan iuran (PBI) yang menjangkau sampai 92,4 juta jiwa.

Tak hanya itu saja, belanja pemerintah juga diarahkan untuk meningkatkan akses, distribusi, dan kualitas pendidikan, di antaranya melalui peningkatan akses program Indonesia Pintar yang menjangkau 19,7 juta siswa, dan pemberian beasiswa yang membidik kepada 401,5 ribu mahasiswa dalam rangka pendidikan berkelanjutan.

Sementara yang terbesar untuk pembangunan infrastruktur sebesar Rp410,7 triliun. Menurut Askolani, hal ini guna mengejar ketertinggalan Indonesia terhadap penyediaan infrastruktur, termasuk di wilayah perkotaan dan daerah hingga perbatasan dan daerah terluar.

“Sasaran sementara antara lain jalan baru sepanjang 865 km, jalan tol sepanjang 25 km, jembatan sepanjang 8.695 m, dan pembangunan rumah susun sebanyak 13.405 unit,” ujarnya, di Jakarta, Kamis (26/10).

Askolani pun berharap pembangunan infrastruktur ini bisa membantu percepatan ekonomi daerah, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengurangi angka kemiskinan dalam waktu cepat, meski manfaatnya secara langsung baru dirasakan dalam satu atau dua tahun mendatang.

Lalu untuk sektor unggulan, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp34,8 triliun untuk tiga sektor utama, yaitu pertanian untuk peningkatan produksi pangan, pariwisata untuk mendukung promosi dan pengembangan 10 destinasi wisata, serta perikanan untuk meningkatkan daya saing produk olahan serta bantuan 1.048 unit kapal nelayan.

Sedangkan untuk bidang aparatur negara dan pelayanan masyarakat, dialokasikan Rp365,8 triliun yang akan dimanfaatkan bagi penguatan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, perbaikan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan, serta reformasi skema pensiun aparatur negara.

Kemudian untuk sektor pertahanan keamanan dan demokrasi, telah disiapkan Rp220,8 triliun yang digunakan untuk pengadaan alutsista demi kebutuhan kekuatan pertahanan negara, yang diikuti dengan pengembangan industri pertahanan, serta peningkatan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

“Termasuk adanya tambahan untuk kepolisian guna mengantisipasi pesta demokrasi, baik terhadap pilkada pada 2018 maupun persiapan pemilu pada 2019. Untuk persiapan pemilu ini, alokasi dananya Rp16 triliun,” ujar Askolani.

Adapun dalam pemanfaatan belanja prioritas di 2018 ini, pemerintah akan melakukan perbaikan pelaksanaan anggaran melalui pelelangan yang lebih awal, perencanaan penganggaran yang lebih matang, serta melakukan monitoring serta evaluasi yang lebih ketat.

10 Kementerian yang Mendapatkan Pagu Belanja Terbanyak di APBN 2018
Kementerian Pertahanan Rp107,7 triliun
Kementerian PUPR Rp107,4 triliun
Kementerian Agama Rp62,2 triliun
Kementerian Kesehatan Rp59,1 triliun
Kementerian Perhubungan Rp48,2 triliun
Kementerian Sosial Rp41,3 triliun
Kemenristek Dikti Rp41,3 triliun
Kemendikbud Rp40,1 triliun
Kementerian Keuangan Rp32,9 triliun
Kementerian Pertanian Rp23,8 triliun

10 Lembaga yang Mendapatkan Pagu Belanja Terbesar APBN 2018
Polri Rp95 triliun
KPU Rp12,5 triliun
Mahkamah Agung Rp8,3 triliun
Kejaksaan Rp6,4 triliun
DPR Rp5,7 triliun
BIN Rp5,6 triliun
Bawaslu Rp5,6 triliun
BKKBN Rp5,5 triliun
BPS Rp4,8 triliun
BPK Rp2,8 triliun

Novianto

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat

Oleh

Fakta News
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.

Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.

“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.

Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.

“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.

Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.

Baca Selengkapnya

BERITA

Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional

Oleh

Fakta News
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024). Foto : DPR RI

Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.

“Ini proyek strategis nasional  (PSN) yang diharapkan mampu  memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).

Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo  III  yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.

Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.

Baca Selengkapnya

BERITA

Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak

Oleh

Fakta News
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).

“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.

Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.

“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya