Ridwan Kamil Optimis Pertumbuhan Ekonomi Jabar Melonjak 9% di Tahun 2021
Jakarta – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil optimistis pertumbuhan ekonomi Jawa Barat bisa melonjak 9% pada 2021. Meski dia mengakui untuk tahun ini pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sangat berat bahkan bisa minus jika tidak ada tindakan penanggulangan Covid-19.
“Dari hasil kajian dari Universitas Padjajaran, kalau tidak melakukan tindakan recovery ekonomi maka Jabar bisa pertumbuhan ekonominya minus di bawah 0, dan kembali positif cukup lama,” kata Ridwan Kamil dalam DBS Asian Insights Conference dengan Tema Navigating a Brave New World, Kamis (16/07/2020).
Akan tetapi kajian tersebut menyebutkan jika pemerintah provinsi melakukan tindakan pemulihan yang baik maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat masih bisa positif 2-3% hingga akhir tahun. Tahun depan barulah lompat ke 9%, hingga nantinya bisa normal di kisaran 5%.
“Studi CSIS memberikan rasa optimisme, ada indeks kesehatan baik di atas, buruk di bawah. Nah, Jabar masuk dalam kuadran kesehatannya baik dan ekonominya baik,” katanya.
Menurutnya pengendalian Covid-19 di Jabar cukup menggembirakan dengan populasi terbanyak 50 juta orang, tetapi kasus aktifnya di urutan 5-6. Sementara jika direpresentasikan dalam jumlah populasi Jawa Barat dengan kasus Covid-19, Jabar berada di urutan 25-26.
“Saat ini di Jawa Barat sudah terkontrol karena tingkat keterpaparan kita 4,23% kita sudah terkendali,” katanya.
Selain itu saat ini Jawa Barat dengan pelonggaran PSBB dan dilanjutkan dengan skala mikro, telah masuk dalam fase pemulihan ekonomi. Ridwan Kamil mengatakan, sebelum ada Covid-19 masyarakat yang mendapatkan bansos hanya 25%, dan sekarang 63% karena banyak yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan.
Sementara itu, pandemi ini juga membuat arapan pemerintah untuk mencapai investasi hingga Rp 886 triliun harus kandas. Apalagi berbagai belahan negara di dunia kini harus berada di ambang resesi.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan data-data terakhir menunjukan bahwa perekonomian semakin berat dari hari ke hari begitu juga dengan realisasi investasi. Bahkan dari target awal Rp 886 triliun direvisi menjadi Rp 855 triliun, dengan asumsi Mei kasus Covid-19 bisa diselesaikan. Menurutnya penting meninjau kembali target-target yang ditetapkan setelah era covid-19 ini, pada kuartal I-2020 realisasi investasi mencapai Rp 210 triliun.
“Karena ternyata Juli belum selesai, jadi targetnya Rp 817 triliun sampai akhir tahun,” kata Bahlil di acara DBS Asian Insights Conference dengan Tema Navigating a Brave New World, Kamis (16/07/2020).
Selain itu, menurut Bahlil investasi mangkrak senilai Rp 708 triliun yang sebelumnya ditargetkan bisa selesai Juli 2020 pun harus tertunda akibat pandemi ini. Hingga saat ini baru 58% investasi mangkrak tersebut bisa diselesaikan, atau senilai Rp 410 triliun.
“Harus diakui masih arogansi antar Kementerian Lembaga besar, ketiga soal lahan, ada hantu-hantu di lapangan sehingga investasi-investasi tidak bisa diselesaikan. Kami sudah mampu eksekusi 58%, dan perintah presiden harusnya diselesaikan Juli ini tetapi karena Covid-19 ya susah,” katanya.
(hels)
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
