Ribuan Konten Radikal Diblokir, Pimpinan DPR Dorong Kreativitas Literasi Publik
Jakarta – Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendorong penanganan penyebaran konten radikalisme dan terorisme di media sosial perlu dibarengi dengan penyampaian konten positif untuk memberi literasi kepada masyarakat. Hal ini disampaikan mengingat semakin intensnya perkembangan situasi dan kondisi keamanan, pasca peristiwa bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar dan serangan teror di Mabes Polri, baru-baru ini.
“Data yang saya terima dari Kominfo, hingga 3 April 2021, ada 20.453 konten yang sudah diblokir. Konten itu yang mengadung unsur radikalisme, terorisme yang sebarannya beragam di situs internet, termasuk beragam platform media sosial,” ungkap Azis Syamsuddin melalui keterangan tertulisnya, Jumat (9/4/2021).
Sejalan dengan pemblokiran ini, Kominfo diharapkan mampu mengimbangi pertumbuhan konten berbahaya dengan konten yang mengandung unstur literasi positif untuk masyarakat. “Gandeng media baik di pusat dan daerah, untuk menyampaikan pesan-pesan positif. Tentu saja kemasannya harus kreatif dan bervariatif. Buat semenarik mungkin, jangan monoton dan membosankan,” tegasnya.
Aziz menambahkan, penyebaran ideologi radikal yang kini memanfaatkan ruang media sosial, harus pula ditangkal dengan pendekatan yang lebih lunak lewat dialog. Jika selama ini, pemerintah hanya menutup akun yang terindikasi menyebarkan radikalisme, ke depan Kominfo juga harus mampu menghadirkan konten monolog.
“Caranya sederhana, libatkan tokoh agama, tokoh masyarakat sampai komedian dalam setiap konten. Stand-up komedi juga termasuk ke dalam monolog yang bisa menghadirkan pesan menghibur. Asupan ini sederhana tapi mengena,” paparnya.
Terkait dengan sikap dan langkah Kepolisian RI dalam melihat konteks radikalisme, Azis kembali meminta Polri lebih tegas. Proses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos dan terindikasi menyebarkan paham radikal harus dilakukan.
Terutama paham yang menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam kedaulatan negara. “Tak ada toleransi. Ini sejalan dengan aturan yang sudah dibuat. Polisi bisa menjerat pemilik akun medsos radikal tersebut dengan Undang-undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,” jelasnya.
Pemblokiran merupakan langkah preventif tetapi juga harusnya ditindaklanjuti dengan langkah pemidanaan, karena hukum positif di Indonesia sudah mengaturnya. “Polisi punya mesin pendeteksi. Tidak harus menunggu pengaduan atau laporan masyarakat untuk memproses hukum pihak-pihak yang menguasai dan memiliki atau pemilik akun medsos,” imbuhnya.
Polisi siber, lanjut Wakil Ketua Umum Partai Golkar ini, memiliki kemampuan dan kewenangan untuk bertindak tanpa harus menunggu pengaduan masyarakat. “Kekuatan Polisi siber sangat besar. Mencegah meluasnya penyebaran paham radikal atau radikal terorisme yang sangat mengancam kedaulatan negara, kehormatan dan wibawa negara, menjadi garis besar dari tugas Polisi siber,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam salah satu diskusi daring, menurut Mantan Narapidana Teroris Haris Amir Falah, ada perubahan pola rekrutmen orang yang disiapkan melakukan aksi teror. Rekrutmen calon teroris tidak lagi melalui tatap muka melainkan via media sosial.
Melalui media sosial, calon pengantin bisa melakukan dialog tanpa bertemu tatap muka dengan pembinanya. Haris menuturkan, sejumlah platform media sosial yang kerap dijadikan medium indoktrinasi serta rekrutmen teroris melalui Facebook dan Telegram.
Jakarta – Pernyataan Ganjar Pranowo yang menyebutkan bahwa potensi kemaritiman kita bisa menaikan kontribusi seratus persen pada PDB kita, diapresiasi oleh relawan Ganjar Mania’Indonesia (GaMan Indonesia).
Pernyataan ini disampaikan Ganjar yang merupakan capres dari PDI Perjuangan itu di hadapan CEO MNC Group baru-baru ini. Menurut Ganjar, sektor maritim belum digarap secara maksimal. Selama ini kalau bicara tentang maritim hanya fokus pada perikanan tangkap. Tapi disana ada energi, mineral, tourism dan lainya.
Menurut ketua relawan GaMan Indonesia Awaluddin Matondang, Ganjar memiliki visi yang jelas untuk memimpin Indonesia. “Ganjar bukanlah capres sosmed seperti yang disangkakan oleh beberapa kelompok orang,” kata Awaluddin.
Sekjen GaMan Indonesia Pikiran Daely
Ditambahkan oleh sekjen GaMan Indonesia, Pikiran Daely, Ganjar punya alasan yang kuat bila dirinya nanti diamanahkan rakyat memimpin negeri akan menjadikan sektor maritim menjadi andalan untuk menaikkan pendapatan negara.
“Kita ketahui, Indonesia memiliki 17.500 pulau.Dengan garis pantai 81.000 ribu km. Sekitar 62% wilayah kita adalah kelautan. Jadi wajar kalau Ganjar menjadikan sektor maritim menjadi fokus garapan guna memberikan kontribusi serta menaikkan pendapatan negara untuk kesejahteraan rakyat,” ujar Daely.
Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendorong agar anggaran kesehatan semakin ditingkatkan. Pasalnya, bidang kesehatan adalah urusan yang sangat bersentuhan dan dibutuhkan masyarakat. Dengan semakin bertambahnya penduduk Indonesia dan juga dengan semakin kompleksnya persoalan kesehatan di masa sekarang ini, anggaran kesehatan sudah selayaknya disesuaikan.
“Momentum kenaikan anggaran kesehatan sekarang lagi terbuka. Pemerintah dan DPR sekarang sedang membahas RUU omnibus law kesehatan. Salah satu klausul di dalam RUU tersebut adalah anggaran kesehatan,” ungkapnya melalui media rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (8/6/2023).
Fraksi PAN, lanjut Saleh merupakan fraksi yang pertama mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. “ Waktu di baleg, Fraksi PAN yang pertama kali mengusulkan agar anggaran kesehatan naik menjadi 10 persen dari APBN. Usulan ini kemudian diamini oleh fraksi-fraksi lain. Dan sudah masuk dalam draft RUU Kesehatan tersebut,” jelasnya.
Saleh menyadari bahwa usulan peningkatan anggaran kesehatan bukanlah hal yang mudah untuk diindahkan. Apalagi, pemerintah harus bekerja keras membagi anggaran yang ada secara proporsional di semua kementerian/lembaga. Ada kekhawatiran akan terjadi ketidakseimbangan. Ini sudah dijelaskan Kemenkes dan Kemenkeu dalam rapat-rapat panja.
“Kalau patokan 10 persen itu sulit, Fraksi PAN meminta agar pemerintah menyatakan bahwa urusan kesehatan menjadi prioritas utama dalam setiap pembahasan dan penetapan anggaran. Ini penting agar aspirasi fraksi-fraksi dapat terakomodir dengan baik. Paling tidak, pemerintah perlu memaparkan peta jalan perbaikan pelayanan kesehatan kita dalam 15 sampai 20 tahun ke depan,” tegasnya.
Saleh menegaskan kembali, pihaknya ingin adanya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Sebab, inti dari transformasi bidang kesehatan ini adalah pelayanan kesehatan. “Seluruh warga negara harus merasakan kehadiran negara ketika mereka sakit. Tentu ini jelas sebagai bagian dari pemenuhan hak-hak warga negara sebagaimana diatur secara tegas di dalam konstitusi,” pungkas Legislator Dapil Sumut II itu.
Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil berharap agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Narkotika Nasional (BNN) mampu melakukan transformasi dan kolaborasi.
“Saya berharap kepada BNPT dan BNN sebenarnya adalah dua kata yang saya inginkan dan berharap agar BNPT dan BNN bisa melakukannya itu adalah transformasi dan kolaborasi, enggak mungkin BNPT itu jalan sendiri, nggak mungkin BNN itu jalan sendiri,” papar nasir di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).
Politisi dari Fraksi PKS ini menegaskan, transformasi tugas, fungsi penting dilakukan dan kemudian juga berkolaborasi dengan pihak-pihak, dengan para pemangku kepentingan. “Jadi kolaborasi itu kan bagaimana kita bisa berbagi informasi, saling menyetujui, dan lain sebagainya, sehingga kemudian kita bisa memastikan bahwa tugas dan fungsi kita ini bisa berjalan dengan baik,” tandas Nasir.
Dia pun memberikan contoh, misalnya BNN dalam setahun di Aceh ada tiga bandar sabu kabur dari lapas. Menurutnya para institusi penegak hukum belum bisa mewujudkan kolaborasi, sehingga kemudian bandar sabu ini dengan leluasa bisa lari.
“Kita sudah menangkap ya sudah enggak ada urusan lagi, jadi ya itu tidak ada satu kolaborasi antara satu institusi dengan institusi lainnya. Bayangkan dalam setahun tiga bandar sabu itu keluar, yang terakhir di lapas ini. Sudah capek ya menangkap ya tiba-tiba dia kabur lenggang kangkung entah ke mana kira-kira begitu,” ungkap Nasir.
Terkait dengan BNPT, Nasir menyarankan agar melakukan pendekatan kultural dengan melibatkan tokoh masyarakat termasuk juga Anggota DPR RI. Dalam melakukan kegiatan antisipasi dan pemberantasan terorisme bisa melibatkan tokoh setempat.
“Saya pikir pendekatan lainnya adalah soal pendekatan kultural, BNPT ya kita tahu bahwa Indonesia ini ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat istiadat, bagaimana kemudian kita BNPT bisa mendekati pendekatan ini,” jelas Nasir.
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Saleh Daulay: Peningkatan Anggaran Buat Pelayanan Kesehatan Harus Maksimal
Nasir Djamil Harap BNPT dan BNN Lakukan Transformasi dan Kolaborasi
Putu Supadma: Laki-Laki Harus Jadi Pendukung Peningkatan Peran Perempuan Diberbagai Bidang
Temuan Calon Jemaah Haji Gagal Berangkat, Nanang Samodra: Akan Kita Evaluasi
Relawan GaMan Indonesia Dukung Capres Ganjar Pranowo Garap Potensi Maritim
Loyalis Ganjar Pranowo Bentuk Kepengurusan Wilayah Jakarta Timur
Demplot Pupuk Indonesia Panen Ubi di Deliserdang, Hasil Melimpah
TB Hasanuddin Soroti Kecilnya Anggaran Penegakan Hukum Kemlu dan Proposal Perdamaian Ukraina-Rusia
