RI Kirim Bantuan Kemanusiaan ke Palestina, Puan: Bukti Nyata Solidaritas Bangsa
Jakarta – Ketua DPR RI menyambut baik pengiriman bantuan kemanusiaan dari Indonesia kepada rakyat Palestina pasca Hamas dan Israel mengumumkan gencatan senjata dan pembebasan sandera di Jalur Gaza. Menurutnya bantuan ini tidak hanya sekadar materi, tetapi juga sebuah pesan moral dan dukungan emosional bagi warga Palestina.
“DPR akan terus mendorong langkah Pemerintah yang terus menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung misi kemanusiaan untuk membantu warga Palestina yang terdampak konflik,” kata Puan, dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Kamis (23/11/2023).
Pada Rabu (22/11) dinihari, Indonesia kembali menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan menyalurkan bantuan senilai US 2 juta dolar untuk warga Palestina yang menjadi korban serangan Israel. Bantuan ini berupa obat-obatan dan perlengkapan medis yang disalurkan melalui Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI).
Adapun bantuan diberangkatkan dari Terminal Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.Puan mengatakan, pengiriman bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina tersebut merupakan langkah strategis untuk mendukung upaya perdamaian antara Israel dan Palestina.
“Aksi kemanusiaan ini sebagai manifestasi nyata dari solidaritas bangsa Indonesia terhadap saudara kita di Palestina yang sedang menghadapi tantangan berat akibat konflik,” jelas perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI itu.
“Melalui bantuan ini, kita berharap dapat membuka jalan menuju perdamaian dan keadilan yang dicita-citakan bersama. Apalagi bantuan sangat diperlukan di tengah kesulitan pasokan bahan makanan dan obat-obatan,” tambah Puan.
Menurutnya, bantuan kemanusiaan tidak mengenal batas dan berlaku bagi siapapun yang membutuhkan. Puan menyebut, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi dalam mewujudkan dunia yang penuh perdamaian sesuai amanat konstitusi.
“Dalam situasi sulit seperti ini, langkah-langkah kemanusiaan menjadi poin penting yang mencerminkan nilai-nilai moral dan kepedulian kita sebagai bangsa Indonesia,” tuturnya.
Di sisi lain, Puan menyoroti peran LDKPI dalam menyalurkan bantuan. Dalam situasi konflik yang kompleks, ia menilai keterlibatan lembaga tersebut sangat krusial untuk memastikan bantuan dapat mencapai sasaran dengan efektif dan tepat waktu.
“Saya ingin mengapresiasi LDKPI yang telah bekerja keras dalam menyalurkan bantuan ini. Kolaborasi antara Pemerintah dan lembaga ini menjadi kunci keberhasilan dalam menyampaikan bantuan kemanusiaan di tengah kondisi yang sulit,” ujar Puan.
Ditambahkan mantan Menko PMK ini, langkah Pemerintah Indonesia diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi negara-negara lain untuk turut serta dalam membantu mengatasi krisis kemanusiaan di Palestina dan di berbagai belahan dunia. Puan mengatakan, komitmen pengiriman bantuan kemanusiaan itu juga tak terlepas dari dukungan dan peran elemen bangsa lainnya.
Puan memastikan, DPR juga terus berupaya mendorong terciptanya perdamaian di Palestina lewat berbagai sarana. Salah satunya melalui jalur diplomasi, baik informal maupun formal seperti menyuarakan dukungan bagi Palestina di forum-forum internasional.
Bahkan, Puan sendiri tak segan bersuara keras meminta penghentian agresi militer Israel di jalur Gaza. Seperti dalam perhelatan G20 Parliamentary Speaker’s Summit atau P20 ke-9 yang digelar di India beberapa waktu lalu. Puan bersama pimpinan parlemen Turki, China, Afrika Selatan dan Rusia menyampaikan keberatan atas kesimpulan sidang forum negara-negara G20 itu.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
