Connect with us

RI Jadi Tuan Rumah KTT G20, Menteri BUMN Pastikan Keandalan Suplai Listrik di Bali

Bali – Menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada Oktober 2022 mendatang, Menteri BUMN Erick Thohir meninjau persiapan PT PLN (Persero) untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama pergelaran berlangsung. Menteri BUMN pun mengapresiasi persiapan PLN yang sudah dilakukan dari jauh hari untuk menyukseskan KTT G20. Menurut dia, persiapan KTT G20 yang dilakukan oleh PLN sudah sangat memuaskan.

“Tinggal dari sekarang mulai bikin latihan-latihan kecil. Selama 9 bulan ini saya percaya mesti latihan,” katanya.

Erick pun mengingatkan para petugas nanti untuk tidak kecolongan pada saat hari penyelenggaraan KTT G20. Terutama di titik-titik penting, seperti hotel tempat kepala negara berkumpul maupun saat konferensi berlangsung.

“Itu yang paling penting. Dengan alasan apa pun tidak boleh mati lampu,” imbuh Erick.

Di sisi lain, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo memaparkan, kesuksesan penyelenggaraan G20 Indonesia akan menjadi kunci dan bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan transisi energi berkelanjutan.

“Untuk itu atas arahan Pak Menteri, PLN harus melakukan persiapan yang matang. Dari pasokan energi primer, pembangkit, transmisi, sampai ke venue-nya,” tuturnya.

Untuk memastikan keandalan pasokan listrik selama KTT G20, PLN akan menerjunkan 550 petugas siaga untuk mengamankan pembangkit sampai dengan lokasi venue acara setiap hari.

Mayoritas dari personel ini bertugas mengamankan jalur distribusi sebanyak 436 orang. Sementara 28 petugas di antaranya akan siaga di pembangkit Bali dan Jawa, 52 personel akan mengamankan transmisi, 18 petugas piket patroli jaringan, dan 16 orang piket pengatur beban.

“Untuk memastikan keandalan pasokan listrik 24 jam selama kegiatan KTT G20 berlangsung, PLN pun membagi para petugas ini menjadi tiga shift,” ujarnya.

Tidak hanya itu saja, PLN juga akan menyiagakan 12 unit mobil Pekerjaan Dalam Keadaan Bertegangan (PDKB), 26 Unit Gardu Bergerak (UGB) dengan total kapasitas 7.660 kilo Volt Ampere (kVA), 55 unit Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 5.370 kVA, 31 unit Genset Mobile berdaya 4.490 kVA. Selain itu, ada juga 59 unit mobil, 23 unit reaksi cepat, serta 104 unit sepeda motor untuk pelayanan teknik (Yantek).

Dari sisi suplai daya, Darmawan menegaskan sistem kelistrikan Bali sudah siap untuk menyelenggarakan pergelaran KTT G20. Dengan daya mampu sistem sebesar 1.322,1 Mega Watt (MW), beban puncak tertinggi pada 2021 tercatat sebesar 754,6 MW. Sehingga masih ada cadangan daya atau reserve margin sebesar 567,8 MW atau 42,9 persen.

“Khusus KTT G20, kita akan tingkatkan 40 persen, sambil kita tingkatkan utilisasi aset,” tegas Darmawan.

Darmawan menyebutkan, saat ini PLN sudah melalukan proses relokasi pembangkit dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Grati ke Pembangkit Listrik tenaga gas (PLTG) Pesanggaran sebesar 100 MW. Proses ini ditargetkan selesai pada Oktober 2022, sehingga pada waktu KTT berlangsung total daya mampu sistem di Bali akan memiliki kapasitas sebesar 1.422,1 MW.

PLN pun memprediksikan beban puncak saat penyelenggaraan KTT G20 sebesar 980 MW. Darmawan pun berharap setelah acara KTT G20 selesai, demand terhadap listrik PLN dapat bertahan di angka tersebut.

“Kalau perlu (beban puncak) meningkat. Sehingga KTT G20 menjadi berkah bagi PLN,” ucapnya.

Selain memastikan keandalan pasokan listrik, PLN juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur pengisian energi kendaraan listrik. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi rencana para kepala negara yang akan menggunakan mobil listrik.

“Sebagaimana informasi yang kami terima, akan ada 500 mobil listrik yang akan digunakan oleh para delegasi KTT G20. Tentu jumlah SPKLU yang ada saat ini masih kurang,” kata Darmawan.

Maka dari itu, PLN akan menambah pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Fast Charging sebanyak 21 unit di 15 shelter di lokasi-lokasi strategis milik PLN. Seluruh SPKLU yang akan dibangun ini merupakan tipe Fast Charging, dengan rincian 12 unit tipe 25 kilo Watt (kW) dan 9 unit tipe 50 kW.

Saat ini total SPKLU yang dimiliki oleh PLN di seluruh Indonesia total berjumlah 68 unit. Dia pun menargetkan pada tahun depan PLN akan semakin masif menambah SPKLU. Sehingga para pemilik kendaraan listrik tak lagi ragu untuk menggunakan kendaraan listriknya.

Berdasarkan data yang ada saat ini, dari 14.400 unit kendaraan listrik yang telah beroperasi, sekitar 12 ribu lebih di antaranya adalah motor listrik dan 1.656 unit merupakan mobil listrik. PLN pun terus aktif menyediakan SPKLU untuk mendukung pertumbuhan kendaraan listrik.

Darmawan pun menegaskan pergelaran KTT G20 ini akan menjadi bukti komitmen PLN dalam mendukung pemerintah mencapai transisi energi. Berbagai upaya pun telah dilakukan PLN untuk mendukung transisi ke energi bersih. Mulai dari meningkatkan bauran energi bersih hingga mendorong percepatan ekosistekendaraan listrik.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0

Oleh

Fakta News
Hetifah Sjaifudian Apresiasi Kemenangan Timnas Indonesia Bantai Vietnam 3-0
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kemenangan gemilang Timnas Indonesia dalam pertandingan tandang melawan Vietnam. Ia mengungkapkan bahwa kemenangan ini menjadi berkah dan kegembiraan di bulan puasa bagi seluruh rakyat Indonesia, serta juga membawa semangat bagi para pemain.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion My Dinh, Vietnam, Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan dengan skor 3-0 dengan gol yang tercipta berasal dari Jay Idzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadhan Sananta. Para pemain berhasil menunjukkan performa maksimal di tengah keterbatasan waktu persiapan yang sangat singkat.

“Kemenangan yang diracik oleh Pelatih Shin Tae Yong di tengah keterbatasan waktu mempersiapkan Tim yang sangat singkat. Timnas Indonesia bisa menunjukan performa maksimal. Kita menikmati tontonan apik yang menghibur, dengan level permainan yang berbeda dari permainan sebelumnya,” kata Hetifah Sjaifudian melalui keterangan resmi yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/03/2024).

Lebih lanjut, kata Hetifah, juga mengingatkan tentang kejayaan Timnas Indonesia di masa lalu. Hal ini mengingat pada Piala Dunia 1986, saat itu Indonesia hampir berhasil lolos ke Meksiko sebelum dikalahkan oleh Korea Selatan.

“Tentunya kita sangat bersyukur dengan situasi ini. Berarti semakin dekat pada tujuan akhir untuk lolos fase grup, seperti yang pernah dicapai oleh Timnas Indonesia ketika diracik oleh Pelatih Sinyo Aliandoe dengan pemain di antaranya Kapten Team Hery Kiswanto pada PPD 1986,” ujarnya.

Meskipun bertanding di kandang lawan yang dikenal angker, Politisi Partai Golkar itu menilai bahwa Timnas Indonesia mampu tampil dengan percaya diri yang tinggi. Tak hanya itu, para pemain berhasil menunjukkan permainan yang berbeda dan menghibur, serta mampu mengatasi tekanan dari suporter lawan.

“Tentunya dengan kerendahan hati, bertanding di kandang macan Stadion My Dinh Vietnam yang dikenal angker, ternyata Timnas Indonesia tampil sangat percaya diri. Semoga level permainan ini terus bertahan sampai fase grup berakhir dan kita bisa lolos ke tahap berikutnya,” ucapnya.

Dengan demikian, Legislator Dapil Kalimantan Timur berharap melalui kemenangan ini, tidak hanya menjadi kebanggaan bagi Timnas Indonesia, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Baginya, melalui prestasi gemilang ini dapat terus membangkitkan kebanggaan dan semangat nasionalisme di tengah masyarakat.

“Jalan masih terjal jangan berpuas diri, kita semua doakan selalu hasil terbaik buat Timnas kita. Kita selalu berikan dukungan terbaik untuk Timnas kita. IsnyaAllah pride (harga diri) Bangsa Indonesia selalu terjaga. Bravo sepakbola Indonesia,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera

Oleh

Fakta News
Komisi XI: Pelaporan Dugaan Korupsi LPEI ke Kejaksaan Beri Efek Jera
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi. Foto : DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fathan Subchi menilai pelaporan yang dilakukan Menteri Keuangan terkait kasus dugaan korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) merupakan langkah yang tepat. Menurutnya, langkah ini untuk memberikan efek jera bagi praktik patgulipat di LPEI yang seolah terus terulang.

“Kami menilai langkah Menteri Keuangan, Sri Mulyani menunjukkan keseriusan pemerintah agar proses pembiayaan ekspor benar-benar bisa meningkatkan volume ekspor Indonesia, bukan sekadar praktek hengky pengky antara oknum pejabat LPEI dan pihak ketiga sehingga memicu fraud yang merugikan keuangan negara,” ujar Fathan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Pada Senin (18/3/2024) lalu Sri Mulyani bertandang ke Kejaksaan Agung untuk melaporkan temuan tim Kemenkeu terkait indikasi adanya fraud dalam kredit yang dikucurkan oleh LPEI. Sejumlah debitur diduga melakukan tindak pidana korupsi yang diduga menyebabkan kerugian negara hingga Rp2,5 triliun. Ada empat perusahaan yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Keempat perusahaan tersebut bergerak dalam usaha sawit, nikel, batu bara, dan perkapalan.

Fathan mengungkapkan dugaan korupsi di LPEI dengan berbagai modus ibarat kaset rusak yang terus berulang. Politisi Fraksi PKB ini menyebut pada 2022 Kejagung pernah menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi pembiayaan ekspor nasional oleh LPEI selama periode 2013-2019. Saat itu kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,6 triliun yang berasal dari kredit macet ke delapan grup usaha yang terdiri dari 27 perusahaan.

“BPK juga pernah melakukan pemeriksaan investigatif terkait kasus dugaan korupsi LPEI dan menemukan kerugian negara hingga puluhan miliar,” tambahnya.

Lebih lanjut, Fathan menyampaikan di antara modus yang paling sering terjadi adalah LPEI tidak menerapkan prinsip tata kelola yang baik saat mengucurkan kredit kepada calon debitur. LPEI seolah gampangan dalam menyalurkan kredit kepada pihak ketiga dan akibatnya terjadi kredit macet yang merugikan LPEI dan keuangan negara.

“Saat ditelusuri lebih dalam ternyata ada hengky pengky antara oknum LPEI dengan pengusaha atau eksportir sehingga penyaluran kredit tidak memenuhi unsur prudent,” ungkapnya.

Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan negara (BAKN) DPR RI ini pun mendukung upaya “bersih-bersih” sehingga LPEI kembali kepada khittah-nya. Menurutnya pembentukan LPEI awalnya untuk menciptakan ekosistem baik terhadap kegiatan ekspor produk-produk unggulan dalam negeri. Dengan LPEI, eksportir akan dibantu dari segi pembiayaan, penjaminan, dan asuransi.

“Namun faktanya seringkali proses penyaluran pembiayaan ini dilakukan secara serampangan bahkan minim pengawasan saat kredit telah dikucurkan. Maka saat ini kami menilai LPEI ini direformasi agar bisa kembali ke tujuan awal bisa mendorong iklim ekspor yang baik bagi produk unggulan Indonesia baik dari sektor UMKM maupun korporasi,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern

Oleh

Fakta News
Workshop Kepemimpinan, Sekjen DPR Tekankan Pembinaan Disiplin Interpersonal di Era Parlemen Modern
Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai membuka workshop dengan tema "Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024). Foto : DPR RI

Jakarta – Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI melalui Bagian Manajemen Kinerja dan Informasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dibawah Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) secara resmi menggelar kegiatan workshop dengan tema “Pendekatan Kepemimpinan Situasional Dalam Rangka Peningkatan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS)” di Ruang Rapat KK II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (27/3/2024).

Dalam acara yang dihadiri segenap Pejabat JPT Madya, JPT Pratama, Administrator dan Pengawas itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyatakan disiplin merupakan pondasi utama dalam menjaga produktivitas sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021. Indra menekankan disiplin tidak hanya soal penjatuhan hukuman tapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal.

“Kewenangan pemimpin dalam penegakan disiplin dimulai dari pemeriksaan hingga penjatuhan hukuman disiplin. Namun tidak semua pemimpin atau pejabat berwenang mampu melaksanakan penegakan disiplin dengan baik dan benar, karena penegakan disiplin bukan hanya terkait hukum pelanggaran disiplin tetapi juga pembinaan disiplin secara interpersonal,” ujar Indra saat pidato pembukaan.

Terlebih, di lingkup kerja yang kompleks serta dinamis seperti halnya di Setjen DPR RI, memerlukan adanya pembinaan disiplin secara khusus di tengah gagasan menuju Parlemen Modern dengan Work From Anywhere (WFA) yang mulai dikenal sejak era pandemi Covid.

Terkait hal itu, Indra mengungkapkan Setjen DPR RI menghadirkan solusi adanya berbagai gagasan perkantoran modern yang sedang terus dibangun di Kompleks Parlemen dalam mengakomodir WFA. Diantaranya mulai dari Kantin Demokrasi dengan fasilitas Wi-Fi hingga kedepannya konsep Ecopark di kawasan Taman Jantung Sehat yang desainnya kini masih dalam tahap menunggu finalisasi.

Kesemuanya itu, ungkap Indra, dalam mewujudkan PNS di lingkungan Setjen DPR RI yang berintegritas bermoral, profesional akuntabel sehingga dapat mendorong PNS untuk lebih produktif untuk menunjang karirnya di era Parlemen Modern yang akan akan terus diwujudkan kedepannya.

Dengan demikian, diharapkan skor indeks Survei Penilaian Integritas (SPI) Setjen DPR RI kedepannya dapat semakin meningkat secara  maksimal. Apalagi, ungkap Indra, SPI nantinya juga berkaitan dengan secara keseluruhan Reformasi Birokrasi (RB) yang akan terus dievaluasi setiap tahunnya.

Turut hadir segenap pejabat tinggi Setjen DPR RI antara lain Deputi Bidang Administrasi Sumariyandono, Pelaksana Harian (Plh) Inspektur Utama Furcony Putri Syakura dan Kepala Biro SDMA Asep Ahmad Saefuloh. Hadir pula narasumber dari Direktur Perundang-Undangan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Julia Leli Kurniati dan Analis Hukum Ahli Madya BKN Muhammad Syafiq.

Baca Selengkapnya