Revolusi Putih vs Susinisasi
Jakarta – Gagasan gerakan Revolusi Putih yang diusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, rupanya ditentang oleh dua wanita di Kabinet Kerja, yaitu Menteri Kesehatan (Menkes) Nila F. Moeloek dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti yang sejak diangkatnya jadi menteri sudah getol mengkampanyekan ‘makan ikan’.
Atas ide Revolusi Putih, yaitu gerakan asupan makan telor rebus, susu sapid an bubur kacang ijo bagi pelajar, Menteri Susi tidak setuju. Susi lebih setuju jika Revolusi Putih yang memiliki arti sosialisasi susu sebagai konsumsi sehari-hari kepada anak-anak tersebut diganti ‘Susinisasi’.
Apa itu ‘Susinisasi’? Istilah ‘Susinisasi’ ternyata merujuk pada namanya sendiri sebagai Menteri KKP yang sedang mengampanyekan gerakan makan ikan nasional. “Susinisasi itu maksudnya makan ikan. Jadi bukan minum susu saja, tapi makan ikan diperbanyak dong,” ujar Susi saat berbincang santai dengan wartawan di Ruang VIP Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng, Jumat (27/10/2017).
Susu, menurut Susi, memang bergizi baik, tetapi pasokan produksinya sangat terbatas. Susu di Indonesia pun lebih banyak berasal dari luar negeri alias impor dibandingkan produksi dalam negeri. Memang jika dibandingkan jenis pangan lain yang jauh lebih mudah didapat masyarakat, yakni ikan. Harga ikan semakin ke sini pun semakin murah.
Jadi, Susi berpendapat, mengonsumsi ikan lebih banyak menuai manfaat. Baik kepada diri sendiri ataupun kepada peningkatan ekonomi nasional. “Kalau makan ikan hasil produksi dalam negeri diuntungkan nelayan dan sebagainya. Jadi, pilih mana? Ikan dong. Jadi menurut saya, Revolusi Putih diganti saja dengan ‘Susinisasi’,” kata Susi, seraya tertawa.
Menteri Susi saat mengkampanyekan gerakan “Ayo Makan Ikan” (foto : merdeka.com)
Senada dengan Susi, rupanya Menkes Nila F Moeloek juga tak setuju dengan program Revolusi Putih. Nila menilai, program bagi-bagi susu kepada anak-anak itu tidak akan optimal.
“Saya agak enggak setuju. Susu kalian tahu dari mana? Dari sapi. Cukup enggak sapi kita? 250 juta penduduk mesti dapat dari mana,” kata Nila di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/10/2017).
Menurut Nila, mencukupi gizi anak-anak di Indonesia tidak harus melalui susu. Ada makanan lain yang memiliki gizi sama dengan susu, tetapi pasokannya jauh lebih berlimpah untuk mencukupi kebutuhan seluruh anak di Indonesia. Makanan tersebut tidak lain adalah ikan.
“Kalau Pak Prabowo bilang protein, ya kami mendorong. Makan protein itu dari ikan begitu banyak kok,” kata Nila.
Seperti diketahui, adik Prabowo Subianto, yaitu Hashim Djojohadikusumo, sebelumnya menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (26/10/2017). Hashim mengatakan, dia membawa usulan program untuk pelajar kurang mampu di Jakarta.
“Saya sampaikan beberapa hal dan beliau sudah setuju. Pertama adalah program tambahan makanan untuk pelajar sekolah. Ini adalah program dari Pak Prabowo, Revolusi Putih,” ujar Hashim di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis.
Revolusi Putih adalah pemikiran Prabowo dan Partai Gerindra untuk membangun karakter bangsa yang sehat dan kuat. Salah satu caranya menjadikan susu sebagai konsumsi rakyat Indonesia setiap hari. Pada 2014 silam, sebenarnya istilah Revolusi Putih ini sudah digaungkan oleh Prabowo ketika berkampanye.
Bukan Program Baru
Program pemberian makanan tambahan selain susu pun, sebetulnya bukan hal baru. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono,Kementerian Pendidikan Nasional bersama enam kementerian lain pernah meluncurkan program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS), pertengahan Agustus 2010.
Program ini bertujuan untuk memperbaiki asupan gizi peserta didik di tingkat TK dan SD, sehingga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan fisik, minat, dan kemampuan belajar. Sasarannya adalah 1,2 juta siswa TK dan SD, serta 185 ribu siswa Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang setingkat TK dan SD di 27 kabupaten di 27 provinsi.
Total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 218 miliar dari APBNP. “Biaya per siswa sekali makan adalah Rp 2.250 untuk kawasan Indonesia barat, dan Rp 2.600 untuk kawasan Indonesia timur,” ujar Menteri Pendidikan M. Nuh kala itu.
Anies Baswedan yang kemudian menggantikan posisi M. Nuh, juga berniat melanjutkan program yang berakhir pada 2011 tersebut. Hal itu merujuk data bahwa 40 % anak ketika berangkat sekolah tidak sarapan.
Sebetulnya jauh sebelumnya, ahli gizi dari IPB Prof. Poorwo Sudarmo telah memperkenalkan konsep “Empat Sehat Lima Sempurna” pada 1952. Konsep ini mensyaratkan asupan gizi yang baik bagi tubuh mencakup nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu.
Dalam perjalanannya konsep itu disempurnakan menjadi Pedoman Gizi Seimbang (PGS). Susu Bukan Penyempurna. Bila dalam konsep Empat Sehat Lima Sempurna, susu menjadi makanan/minuman yang dikelompokkan tersendiri dan dianggap sebagai penyempurna, di dalam konsep PGS, susu termasuk kedalam kelompok lauk-pauk. “Susu bukan makanan penyempurna dan dapat digantikan dengan jenis makanan lainnya yang sama nilai gizinya,” kata Direktur Gizi Masyarakat Kemenkes, Doddy Izwardi di situs Departemen Kesehatan.
Kandungan gizi dalam susu, papar Doddy lebih lanjut, adalah protein dan beragam mineral (Kalsium, Fosfor, Zat Besi). Sementara dalam PGS, jika sudah cukup dan beragam konsumsi sumber protein seperti telur dan daging, daging dan ikan, “tidak mengonsumsi susu juga tidak apa-apa.”
Tak heran bila hingga 2016 rata-rata penduduk Indonesia hanya mengkonsumsi susu 17,2 kilogram per tahun. Angka itu masih kalah jauh dari Singapura dengan angka 48,6 per kapita, Malaysia (36,2), Thailand (33,7), Myanmar (26,7), dan Filipina 17,6 per kapita.
Toh dari paparan data-data tersebut, bila memang tujuannya adalah meningkatkan asupan protein bagi anak-anak, susu bukan menjadi satu-satunya solusi. Bukan pula solusi yang murah mengingat produksi susu di dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 30 persen dari kebutuhan nasional, sedangkan 70 persen masih harus diimpor dari Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Padahal seperti dikatakan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek kandungan nutrisi dari susu, antara lain protein, lemak, dan gula. Kandungan yang sama bisa diganti dengan ikan yang harganya lebih murah dan mudah didapat. “Ada ikan lele, nila, mujair, darat,” ujar Nila.
Untuk perbandingan, setiap 100 gram susu mengandung kalori sebanyak 70.5 kilokalori, protein (3.4 gram), lemak (3.7 gram) dan kalsium (125 miligram). Sedangkan ikan Lele mengandung kalori (84), protein (14.8), lemak (2.3), kolesterol (58), dan zat besi (0.3).
Nah, pilih yang sederhana dan murah namun proteinnya tinggi. “Ayo makan ikan”.
M Riz
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
