Connect with us
Parlemen

Revitalisasi Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Kesehatan Masyarakat

Revitalisasi Puskesmas Sebagai Ujung Tombak Kesehatan Masyarakat
Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini. Foto: DPR RI

Jakarta – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan menjadi polemik di tengah-tengah masyarakat. Iuran dinaikkan pemerintah per 1 Januari 2020 untuk mengatasi  defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Kenaikan ini diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pada Pasal 34 Perpres 75 Tahun 2019 menyatakan kenaikan premi 100 persen. Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa besaran iuran yang harus dibayar peseerta adalah Rp 42.000 per bulan untuk kelas III, Rp 110.000 per bulan untuk kelas II, dan Rp 160.000 per bulan untuk kelas I.

Menurut Anggota Komisi IX DPR RI Anggia Erma Rini, problem inti kesehatan bukan semata urusan kenaikan iuran. “Harus ada perbaikan sistem dan langkah kongkrit penanganan yang tepat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pihak BPJS Kesehatan,” kata Anggia dalam Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI dengan Kemenkes RI dan Direktur Utama BPJS Kesehatan, Rabu (6/11/2019).

Anggia menyarankan  perlunya revitalisasi dan promosi puskesmas, serta prevensi problem kesehatan di masyarakat. “Revitalisasi itu penting untuk menekan lonjakan orang sakit yang datang berobat. Karena Puskesmas adalah ujung tombak kesehatan masyarakat. Kita tidak perlu menunggu orang sakit datang ke Puskesmas. Kemenkes harus melakukan pendampingan sekaligus menemukan formula yang tepat agar masyarakat sehat dan tidak perlu mengakses BPJS Kesehatan,” ujarnya.

Terkait kenaikan iuran, Anggia meminta agar kenaikannya dikalkulasi secara benar. “Apakah benar kenaikan ini akan menutupi defisit? Dikhawatirkan belum menutupi. Jangan sampai, sudah dinaikan 100 persen ternyata tidak mampu menutupi defisit, terus layanan tetap sama. Kenaikan ini meresahkan dan membuat gaduh masyarakat di luar sana. Harus ada kebijakan yang menjawab permasalahan di masyarakat terkait hal ini,” pungkasnya. (rnm/es)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Wilayah Pertama Terapkan New Normal, Kota Tegal Imbau Warga Tertib Laksanakan Protokol Kesehatan

Oleh

Fakta News
Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono

Kota Tegal – Kota Tegal memulai era new normal pada Sabtu (30/5) hingga sebulan ke depan. Wali Kota Tegal Dedy Yon Supriyono menyebut daerahnya merupakan yang pertama memulai era new normal di Indonesia.

“Kota Tegal adalah yang pertama di Indonesia melaksanakan era new normal, dimulai tanggal 30 Mei hingga 30 Juni 2020,” ujar Dedy kepada wartawan di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Tegal, Sabtu (30/5/2020).

Dedy mengungkap harapannya agar era new normal di Kota Tegal menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. Dia mengimbau warganya tertib melaksanakan protokol kesehatan.

Dalam masa pengamanan new normal, Pemkot Tegal menyiapkan seluruh personel gabungan yang terdiri dari anggota TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, BPBD dan tim medis khususnya yang terdiri dari dokter dan perawat yang bertugas di pusat-pusat perbelanjaan seperti swalayan dan mal.

Selain itu, lanjut Dedy, ada 10 boks disinfektan (chamber), 20 thermo gun dan 10 tempat cuci tangan dan ambulans yang disebar di beberapa mal dan supermarket di Kota Tegal.

Dalam memutus rantai penyebaran virus Corona, Dedy meminta setiap wilayah untuk tidak menerapkan ego sektoral.

“Pengamanan di mal selama satu bulan, mempersiapkan pengamanan satu swalayan sejumlah 43 orang yang terdiri dari 20 Polri dan 20 orang TNI, 1 dokter dan dua perawat dalam satu shift-nya,” jelas Dedy.

Dalam kesempatan yang sama, Pangdam IV/Diponegoro Mayjen TNI Mochamad Effendi ikut memantau pelaksanaan protokol kesehatan di sejumlah pusat keramaian di Kota Tegal. Mochamad Effendi meninjau Pasific Mall, Rita Mall dan Transmart di Jalan Kolonel Sugiono Kota Tegal.

“Kita memastikan persiapan new normal di Kota Tegal. Prosedur kesehatan sudah disiapkan. Kuncinya satu pengertian dan kesadaran kita semua,” kata Effendi.

“Intinya kami TNI-Polri dan Pemerintah Daerah berharap agar kegiatan seperti ini bisa membantu mendisplinkan masyarakat dalam rangka mematuhi protokol kesehatan,” tuturnya.

Diwawancara terpisah, Wakil Wali Kota Tegal M Jumadi menambahkan, pelaksanaan new normal di wilayahnya memang maju dari rencana awal yakni 1 Juni 2020. Jumadi menjelaskan alasan di balik keputusan ini.

“Rencana dimulai 1 Juni, tapi sesuai rapat dimajukan hari ini. Setelah dicanangkan, semua dipersiapkan segala sesuatunya agar nanti tanggal 1 Juni sudah bisa berjalan tanpa hambatan. Semua fasilitas untuk protokol kesehatan disiapkan dari sekarang untuk persiapan 1 Juni new normal,” kata Jumadi.

 

(mjf)

Baca Selengkapnya

BERITA

Soal Aktivasi Sekolah, Bima Arya Tak Mau Ambil Risiko Pertaruhkan Masa Depan Pelajar

Oleh

Fakta News
Kegiatan Belajar, Kota Bogor, Bima Arya

Bogor – Wali Kota Bogor Bima Arya menggelar diskusi terbatas dengan sejumlah stakeholder pendidikan se-Kota Bogor, Sabtu (30/5/2020). Dalam diskusi dengan protokol kesehatan yang ketat tersebut turut dibahas mengenai rencana aktivasi sekolah.

Dalam diskusi tersebut Bima Arya mendengarkan berbagai masukan dari berbagai sudut pandang. Tampak hadir Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor Fahrudin, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor Sri Nowo Retno, perwakilan Ikatan Dokter Anak Indonesia, psikolog, Ketua Dewan Pendidikan, Komite Sekolah, beberapa Kepala Sekolah, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan stakeholder lainnya.

“Tadi kita mendengarkan banyak masukan. Kesimpulannya adalah bahwa memang kita tidak mau mengambil resiko. Terlalu besar pertaruhannya untuk anak-anak kita,” ungkap Bima Arya.

“Tugas kita sekarang adalah memastikan ada sistem protokol yang kuat. Terutama untuk jenjang SD dan SMP. Selama protokol ini belum sempurna, tidak usah terburu-buru untuk memaksakan pada tanggal tertentu. Jadi tugas kita sekarang terus menyempurnakan sistem protokol baru ini. Ini tidak mudah karena kondisi dan latar belakang tiap sekolah berbeda-beda,” tambahnya.

Selama protokol baru ini belum maksimal, kata Bima, Pemkot Bogor tidak akan terpaku pada tanggal tertentu untuk memulai kegiatan belajar mengajar secara tatap muka.

“Saya kira ini penting, sekali lagi jangan mengambil risiko mempertaruhkan masa depan anak-anak kita semuanya, terlalu besar pertaruhannya. Kami akan terus berdiskusi dan mendengarkan saran dari semua. Komite sekolah, IDAI, Wandik, Psikolog, Kepala Sekolah, harus terus mengupdate,” ujarnya.

Menurut Bima, beberapa hari terakhir banyak sekali aspirasi yang masuk tentang kekhawatiran orangtua terkait masuk sekolah di tengah wabah.

“Kita semua bisa merasakan dan memahami. Saya kira jangan terburu-buru. Sektor pendidikan ini beda dengan ekonomi. Sekolah ini betul-betul masa depan anak-anak yang harus kita jaga. Terlalu banyak yang kita tidak ketahui tentang virus ini. Hari ini landai, minggu depan belum tentu. Di data kita juga anak-anak yang terpapar ada. Yang PDP dan ODP juga ada. Jadi risikonya terlalu besar dan kita harus berhati-hati sekali,” tandasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Kemenag Terbitkan Aturan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Saat Tahapan New Normal

Oleh

Fakta News
Kementerian Agama

Jakarta – Menjelang diterapkannya new normal, Kementerian Agama menerbitkan aturan terkait penyelenggaraan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Aturan tercantum dalam Surat Edaran (SE) Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah lbadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi.

Dalam SE disebutkan, aturan terbit sebagai respons atas keinginan masyarakat kembali berkegiatan di rumah ibadah. Tentunya dengan menaati protokol kesehatan untuk menekan risiko tertular dan menekan jumlah kasus COVID-19 di masyarakat. Rumah ibadah selanjutnya menjadi contoh terbaik pencegahan persebaran infeksi virus corona.

“Panduan ini mengatur kegiatan keagamaan inti dan sosial di rumah ibadah berdasarkan situasi riil terhadap pandemi COVID-19. Bukan hanya berdasarkan status zona yang berlaku di daerah. Meskipun berstatus zona Kuning namun bila di lingkungan rumah ibadah terdapat kasus penularan COVID-19, maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah berjamaah/kolektif,” demikian tertulis dalam surat edaran pada Sabtu (30/5/2020).

Berikut aturan lengkap kegiatan keagamaan di rumah ibadah menjelang new normal:

1. Rumah ibadah yang dibenarkan untuk menyelenggarakan kegiatan berjamaah/kolektif adalah yang berdasarkan fakta lapangan serta angka R-Naught/RO dan angka Effective Reproduction Number/Rt, berada di kawasan/lingkungan yang aman dari COVID-19.

Hal itu ditunjukkan dengan Surat Keterangan Rumah Ibadah Aman COVID dari Ketua Gugus Tugas Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan sesuai tingkatan rumah ibadah dimaksud, setelah berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah setempat bersama Majelis-majelis Agama dan instansi terkait di daerah masing-masing. Surat Keterangan akan dicabut bila dalam perkembangannya timbul kasus penularan di lingkungan rumah ibadah tersebut atau ditemukan ketidaktaatan terhadap protokol yang telah ditetapkan.

2. Pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari COVID-19 secara berjenjang kepada Ketua Gugus Kecamatan/ Kabupaten/Kota/Provinsi sesuai tingkatan rumah ibadahnya.

3. Rumah ibadah yang berkapasitas daya tampung besar dan mayoritas jemaah atau penggunanya dari luar kawasan/lingkungannya, dapat mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada pimpinan daerah sesuai tingkatan rumah ibadah tersebut.

4. Kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah:

a. Menyiapkan petugas untuk mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah

b. Melakukan pembersihan dan desinfeksi berkala

c. Membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah untuk pengawasan protokol kesehatan

d. Menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, atau hand sanitizer di pintu keluar masuk rumah ibadah

e. Menyediakan alat pengecekan suhu di pintu dan tidak membolehkan jamaah dengan suhu tubuh lebih dari 37,5 derajat Celcius masuk rumah ibadah

f. Menerapkan pembatasan jarak minimal satu meter

g. Melakukan pengaturan jumlah jemaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan

h. Mempersingkat waktu pelaksanaan tanpa mengurangi kesempurnaan beribadah

i. Memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat

j. Membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan

k. Memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah dari luar lingkungan rumah ibadah.

5. Kewajiban masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan di rumah ibadah:

a. Jamaah dalam kondisi sehat

b. Meyakini rumah ibadah yang digunakan memiliki Surat Keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang

c. Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah

d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer

e. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan

f. Menjaga jarak antar jamaah minimal satu meter

g. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk ibadah wajib

h. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19

i. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

6. Penerapan fungsi sosial rumah ibadah meliputi kegiatan pertemuan masyarakat, misal akad pernikahan/perkawinan, tetap mengacu pada ketentuan di atas dengan tambahan ketentuan sebagai berikut:

a. Memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif COVID-19

b. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 2O% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 orang

c. Pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.

 

(edn)

Baca Selengkapnya