Connect with us

Revitalisasi Pendidikan Vokasi Kesehatan, Menko PMK Luncurkan Program Padinakes

Menko PMK Muhadjir Effendy saat menjadi pembicara kunci pada Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 2021 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (15/11).

Jakarta –  Revitalisasi pendidikan vokasi menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Namun untuk melakukan revitalisasi pendidikan vokasi tidak dapat dilakukan tanpa keterlibatan kementerian teknis.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa salah satu kementerian teknis yang ikut terlibat dalam revitalisasi pendidikan vokasi ialah Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Tidak sedikit lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan berada di bawah Kemenkes.

“Kemenkes ini memiliki banyak lembaga pendidikan vokasi, khususnya di bidang kesehatan. Tapi tanggung jawab Kemenkes tidak hanya pada perguruan tinggi di bawah kementeriannya, harus juga bisa meng-cover seluruh perguruan tinggi kesehatan yang ada di kementerian lain,” ujarnya saat menjadi pembicara kunci pada Pertemuan Koordinasi Nasional Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan 2021 di Hotel Mercure Ancol, Jakarta, Senin (15/11).

Secara umum, ungkap Menko PMK, berdasarkan data nasional terdapat 3.640 perguruan tinggi kesehatan, 38 politeknik kesehatan (poltekes), serta 2.910 SMK kesehatan. Jumlah tersebut tidak hanya yang ada di Kemenkes melainkan seluruh lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan termasuk di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Menurut Muhadjir, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan lembaga pendidikan vokasi bidang kesehatan. Yang paling penting, tegasnya, yaitu terkait kesetaraan, kualifikasi, dan ekspektasi yang sama.

“Harus ada target kesetaraan dan standarisasi. Poltekes yang ada di Kemenkes juga mestinya bisa jadi rujukan bagi sekolah tinggi-sekolah tinggi kesehatan yang ada di luar Kemenkes sehingga punya standar dan kualifikasi yang sama,” tandas Muhadjir.

Kendati demikian, ia tak menafikan bahwa perlu kerja sama antara pemerintah pusat atau kementerian teknis dengan pemerintah daerah khususnya pemerintah provinsi. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi diminta untuk memiliki peta riil terkait kondisi kesehatan di daerah serta serapan lulusan SMK atau perguruan tinggi kesehatan di masing-masing daerah tersebut.

Afirmasi Lulusan Daerah Terpencil

Dalam kesempatan itu, Menko PMK sekaligus meluncurkan Program Afirmasi Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (Padinakes) yang menjadi terobosan Kemenkes untuk pemerataan SDM kesehatan.

Peluncuran Padinakes dilakukan oleh Menko PMK bersama Menkes Budi G Sadikin didampingi Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Sugiyanto dan Plt. Kepala Badan Pusat Pengembangan SDM Kesehatan Kirana Pritasari yang ditandai dengan bersama-sama menyentuh layar LCD.

Dimulai dengan tampilan layar LCD yang menggambarkan bagaimana kondisi kesehatan di beberapa wilayah Indonesia, terutama DTPK. Kehadiran program Padinakes di akhir tampilan layar LCD sekaligus menjadi penanda diluncurkannya program Padinakes secara resmi oleh pemerintah.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menerangkan bahwa Padinakes merupakan program keberpihakan pemerintah itu diatur secara khusus untuk memberikan akses seluas-luasnya kepada siswa lulusan SMA sederajat yang berasal dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).

“Program beasiswa kepada tenaga kesehatan vokasional ini dimaksudkan agar setelah lulus mereka bisa mengabdi kembali ke daerahnya masing-masing. Program ini juga bagian dari upaya kita untuk mengatasi 3 (tiga) masalah kesehatan dalam transformasi sektor kesehatan,” ucap Menkes.

Lebih detail, menteri yang akrab disapa BGS menjelaskan tiga masalah kesehatan yang paling utama di Indonesia yaitu terkait jumlah, distribusi, dan kualitas. Melalui Padinkes, ia berharap permasalahan-permasalahan kesehatan tersebut dapat diatasi sekaligus mewujudkan transformasi pada sektor kesehatan.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Ketua DPR: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan!

Oleh

Fakta News
Ketua DPR: Cegah dan Hapus Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan!
Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani. Foto : Kresno/mr

Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani mengajak seluruh pihak untuk mengampanyekan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dalam Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang diperingati setiap 25 November, Puan mengajak seluruh elemen bangsa menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan.

“Peringatan Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan harus menjadi momentum untuk mencegah dan menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan,” kata Puan, Kamis (25/11/2021). Puan mengajak seluruh masyarakat membangun kesadaran atas bentuk-bentuk kekerasan atau pelecehan terhadap perempuan.

Ia menilai, edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan. “Karena banyak kasus-kasus kekerasan atau pelecehan seksual terjadi lantaran ketidaktahuan. Seringkali masyarakat belum paham bahwa beberapa tingkah laku yang dilakukan adalah termasuk bentuk-bentuk pelecehan kepada perempuan,” tuturnya.

“Misalnya seperti siulan, komentar atas tubuh, main mata, menyentuh, hingga termasuk komentar seksis dan rasis. Dan pelecehan yang paling banyak dialami perempuan justru terjadi di ruang publik seperti jalanan umum dan sarana transportasi. Ini yang harus menjadi perhatian bersama,” lanjut politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Ditambahkannya, peran serta masyarakat menjadi penting untuk mencegah terjadinya kekerasan atau pelecehan kepada perempuan. “Edukasi sejak dini mengenai pencegahan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan harus dilakukan dengan mengedepankan pemahaman tentang gender equity dan gender equality,” ujarnya.

Puan juga menyoroti hasil Survei Nasional Koalisi Ruang Publik pada 2019 yang menyatakan lebih dari 50 persen orang sekitar tidak melakukan intervensi ketika terjadi pelecehan seksual. “Maka saatnya kita harus lebih peduli, bahwa sekecil apapun bentuk pelecehan, hal itu tetap merupakan kekerasan yang seharusnya tidak didapatkan, khususnya bagi kaum perempuan. Ingatkan dan jika memang keterlaluan, laporkan apabila melihat adanya peristiwa pelecehan,” imbau Puan.

Puan juga mengingatkan masih tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Ia menegaskan komitmen DPR RI untuk mencegah dan menghapuskan berbagai bentuk kekerasan seksual, termasuk bagi perempuan, melalui RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang diupayakan dapat segera disahkan.

“Mari kita bersama memperjuangkan agar RUU TPKS bisa segera selesai. DPR RI percaya bahwa semua rakyat Indonesia, khususnya perempuan, berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan,” sebut mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu.

Cucu Proklamator RI Bung Karno itu pun meminta kepada seluruh perempuan di Indonesia yang mendapat bentuk kekerasan atau pelecehan untuk tidak takut bersuara. Puan mengatakan, banyak sekali kasus kekerasan terhadap perempuan tidak dilaporkan karena korban merasa takut atau malu.

“Segera cari bantuan baik kepada teman, keluarga, atau pihak berwajib bila mendapatkan pelecehan. Saat ini juga banyak elemen masyarakat yang berfokus membantu korban-korban kekerasan, maka tidak perlu takut untuk melapor atau meminta bantuan,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini.

Puan juga mengingatkan komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada perempuan dari segala bentuk kekerasan. Terutama bagi mereka yang menjadi korban. “Kebijakan pemerintah harus berpihak kepada keamanan dan keselamatan kaum perempuan. Kawal dan cegah kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan. Kita semua harus bertekad memberikan perlindungan kepada seluruh perempuan Indonesia,” tutup Puan.

Baca Selengkapnya

BERITA

Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru

Oleh

Fakta News
Hari Guru Nasional, Hetifah Sjaifudian Kobarkan Semangat Juang Guru
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian. Foto : Mentari/mr

Jakarta – Hampir dua tahun Indonesia melewati berbagai tantangan akibat Covid-19. Kini dunia pendidikan Indonesia mulai bangkit mengejar ketertinggalan. Dalam memulihkan pendidikan, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian memandang tentu saja dibutuhkan gotong royong berbagai pihak, utamanya para guru yang menjadi ujung tombak pembelajaran. Proses belajar mengajar di masa pandemi yang menuntut berbagai perubahan memberikan tantangan tersendiri, baik bagi pendidik maupun bagi peserta didiknya.

Tentu saja perubahan ini memerlukan adaptasi dan kerja keras para guru. Dengan segala keterbatasan yang ada, guru berupaya sekuat tenaga agar murid dapat memahami materi pembelajaran dengan maksimal. “Di tengah kesulitan pandemi, guru-guru kita terus berjuang tanpa kenal lelah. Saya menyaksikan sendiri berbagai inisiatif dan pengorbanan yang para guru lakukan demi melanjutkan proses pembelajaran kepada murid. Contohnya, di daerah pedalaman, para guru mendatangi rumah murid berkilometer jauhnya satu per satu. Hal ini dilakukan karena tidak ada radio dan internet,” ungkap Hetifah, dalam keterangan persnya, Kamis (25/11/2021).

Bertepatan pada Hari Guru Nasional 2021 yang diperingati setiap 25 November, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) mengangkat tema “Bergerak dengan Hati, Pulihkan Pendidikan.” Dalam kesempatan itu, legislator dapil Kalimantan Timur tersebut juga memuji perjuangan para guru yang tidak berhenti belajar. Di Kalimantan Timur, ada beberapa daerah yang listriknya hanya menyala dari 6 sore-6 pagi, sinyal internet dan telpon juga sangat sulit.

“Di tengah keterbatasan tersebut, para guru tetap semangat mempelajari materi dan perkembangan kebijakan pendidikan dari pusat. Guru-guru senior juga kembali belajar perangkat digital baik HP maupun laptop walau mungkin harus meminjam punya orang lain. Sebuah semangat yang luar biasa,” lanjut Hetifah.

Lebih lanjut, Hetifah menyampaikan, Komisi X DPR RI dan Kemdikbudristek terus memberikan dukungan kepada para guru melalui berbagai kebijakan. “Ada berbagai kebijakan yang kami harap dapat mendukung para guru di seluruh Indonesia. Mulai dari bantuan kuota internet, peluncuran laman Guru Berbagi, relaksasi dana BOS untuk membayar honor guru non-PNS dan honorer, serta Bantuan Subsidi Upah untuk pendidik dan tenaga kependidikan non-PNS,” ujar Hetifah.

Salah satu kebijakan guna meningkatkan kesejahteraan guru adalah rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru. “Sebanyak 173.329 guru honorer dinyatakan lulus seleksi kompetensi PPPK tahap 1. Dengan kelulusan tersebut, saya harap kegelisahan Bapak Ibu guru terkait status ketenagakerjaan dapat berkurang dan akan semakin bersemangat dalam mendidik anak-anak kita. Total formasi sebanyak satu juta, saya mendorong bagi guru honorer yang belum mendaftar atau belum lulus untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik mungkin dengan mendaftar di tahap 2 dan 3,” dorong Hetifah.

Terakhir, politisi Partai Golkar itu selalu mengiringi doa bagi para guru di Indonesia. “Kami di Komisi X terus menjadi barisan terdepan dalam memperhatikan dan memperjuangkan para guru Indonesia. Selamat Hari Guru Nasional bagi pahlawan tanpa tanda jasa. Semoga selalu diberi kelancaran dalam mengemban amanah mencerdaskan anak bangsa,” pungkasnya.

Baca Selengkapnya

BERITA

Tahap ke-131, Indonesia Kedatangan Vaksin AstraZeneca Sebanyak 1.065.400 Dosis

Oleh

Fakta News

Tangerang – Indonesia kembali menerima kedatangan vaksin COVID-19 tahap ke-131, merk AstraZeneca sebanyak 1.065.400 dosis. Vaksin yang di dapatkan Pemerintah RI ini merupakan donasi dari COVAX Facility. Vaksin AstraZeneca tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Jumat (26/11/2021), pukul 15:53 WIB.

Vaksin AstraZeneca ini adalah vaksin jadi yang siap pakai. Vaksin itu diangkut menggunakan maskapai Emirates dengan nomor penerbangan EK356.

Kedatangan vaksin ini merupakan bukti keberhasilan pemerintah menempuh cara diplomasi untuk pemenuhan kebutuhan vaksinasi dalam negeri. Pemerintah akan terus bekerja keras menyelesaikan vaksinasi dalam waktu yang cepat. Ketersediaan vaksin menjadi kunci kecepatan program ini.

Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, sempat mengatakan bahwa pada negara dengan tingkat vaksinasi yang tinggi telah terjadi putusnya hubungan antara kenaikan kasus dengan tingkat kematian. Artinya, meskipun terjadi lonjakan kasus, namun tidak diikuti dengan kenaikan rawat inap dan juga kematian.

“Ini membuktikan bahwa vaksin bekerja, vaccine work,” tegas Menlu.

Menurut Menlu, masih banyak tantangan yang harus kita lalui sebelum peperangan ini dapat kita menangkan. Mesin diplomasi Indonesia akan terus bergerak dengan kecepatan penuh untuk memenuhi kebutuhan vaksin nasional dan menyuarakan akses yang adil terhadap vaksin untuk semua negara.

“Dukungan semua rakyat Indonesia dengan melakukan vaksinasi dan disiplin protokol kesehatan sangat diperlukan. Ayo valsinasi, dan kita jalankan protokol kesehatan. Insya Allah dengan ikhtiar kita semua, dengan kerja keras bersama, dengan kedisiplinan kita bersama, kita dapat keluar dari pandemi ini,” pungkas Menlu.

Lancarnya kedatangan vaksin, membuat upaya percepatan dan perluasan program vaksinasi jadi lebih optimal. Sebagaimana arahan Presiden, setiap vaksin jadi yang datang, akan langsung secepatnya didistribusikan ke berbagai daerah di Indonesia, agar program penyuntikan vaksin berjalan lancar dan lebih cepat.

Bersamaan dengan itu, pemerintah tak lupa mengingatkan kepada masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Presiden telah mengingatkan bahwa, belakangan ini, meski kecil, namun terjadi peningkatan jumlah kasus di negeri ini. Hal tersebut hendaknya membuat kita mawas dan tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan.

Semua pihak tetap harus menjaga disiplin protokol kesehatan. Pelonggaran pembatasan mobilitas yang dilakukan hendaknya tidak diartikan bahwa pandemi telah berakhir, tetap disiplin prokes. Terutama jelang suasana liburan akhir tahun.

Baca Selengkapnya