Respons Disrupsi, Menkominfo Dorong Industri Hiburan Beradaptasi dengan Teknologi Digital
Jakarta – Disrupsi teknologi menuntut setiap pelaku industri di Indonesia cepat mengambil langkah adaptasi dan agilitas yang tepat. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menyatakan migrasi kehidupan dari ruang fisik ke ruang digital yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 juga mendorong industri hiburan menggunakan teknologi digital.
“Kita melihat bagaimana perubahan yang begitu tinggi terhadap film televisi, film serial di televisi, terhadap film-film teatrikal, dampaknya begitu luar biasa sehingga dibutuhkan adaptasi yang cepat dan dibutuhkan agility yang tepat,” ujarnya saat menghadiri Peluncuran Eventori Super Apps, yang berlangsung secara hibrida dari Cendrawasih Hall, JCC Senayan, Jakarta Selatan, Rabu (02/02/2022).
Oleh karena itu, Menteri Johnny mendorong agar setiap pelaku industri hiburan melakukan pengembangan diri dan memanfaatkan teknologi digital.
“Disrupsi teknologi juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap peleburan dan terhadap industri hiburan, secara khusus peleburan di industri perfilman. Harus direspons oleh para talenta industri hiburan dengan mengembangkan diri agar makin cakap digital,” tegasnya.
Menurut Menkominfo, valuasi industri hiburan di tahun 2021 secara global tidak kurang dari USD2 Triliun dan tumbuh compound and world growth rate-nya sebesar 6,7%.
“Tinggi sekali. Di Indonesia pun demikian, tadi datanya disampaikan kepada saya bahwa di tahun 2021 yang lalu valuasinya sekitar USD10,7 Miliar. Dan diproyeksikan pada tahun 2025 prognosisnya mencapai USD15 Miliar atau compound annual growth rate sekitar 8,7%,” paparnya.
Menteri Johnny menyatakan disrupsi teknologi juga ikut berdampak terhadap produksi, pemasaran, dan distribusi sektor industri hiburan. Bahkan menurutnya saat ini, preferensi konsumen juga telah berubah.
“Dampak dari disrupsi ini menuntut juga berubahnya pola dan gaya marketing atau pemasaran tersendiri. Di dunia, industri hiburan bertumbuh dan berkembang luar biasa besarnya akibat disrupsi teknologi ini,” tegasnya.
Dukungan Kuat
Menkominfo menegaskan tumbuh dan berkembangnya industri hiburan di dalam negeri harus dikembangkan oleh anak-anak negeri Indonesia. “Itu syarat utama dan terutama karena ini keberpihakan kita. Indonesia tidak menutup diri terhadap liberalisasi, internalisasi, tetapi kita harus mampu untuk mengembangkannya dan menguasai industri untuk kepentingan domestik,” tandasnya.
Oleh karena itu, Menteri Johnny menyatakan dukungan kuat terhadap anak-anak negeri pelaku industri hiburan.
“Suatu kehormatan kebanggaan sendiri bagi saya malam ini bisa hadir di sini dalam memberikan kesaksian menghadiri Peluncuran Eventori Super Apps. Malam ini kita saksikan representasinya melalui Eventory, jadi saya hadir di sini sebagai Menkominfo memberikan dukungan yang kuat untuk itu,” ungkapnya.
Menteri Kominfo menyatakan Pemerintah mengambil berbagai langkah-langkah baik di tataran regulasi maupun memberikan stimulus-stimulus, termasuk di dalamnya terhadap industri gim nasional.
“Kominfo mendukung Indonesia Game Developer Exchange (IDGX) melalui berbagai program yakni IGDX Academy, IGDX Business, IGDX Conference dan seterusnya,” jelasnya.
Menurut Menteri Johnny Kementerian Kominfo juga terus berupaya untuk memperkecil digital divide. Upaya itu ditujujan untuk merangsang partisipasi masyarakat lebih merata dalam pemanfaatan teknologi digital.
“Setelah membangun ICT Infrastructure secara luas di seluruh Indonesia, kita butuh juga talenta digital yang memadai dan kami akan berikan dukungan yang kuat itu secara khusus untuk industri hiburan. Dengan diluncurkannya super aplikasi Eventori, maka industri hiburan kita makin digital dan makin maju,” ungkapnya.
Dalam acara itu, hadir pula Menteri BUMN Erick Thohir; Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Wiranto; Mantan Menteri Perdagangan RI Periode 2016-2019, Enggartiasto; Wakil Ketua DPR RI Korinbang Rachmat Gobel; Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung; serta Co-founder Eventori. Abdurrahman.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
