Resmikan Tower Baru RSUD Soedarso, Presiden Jokowi Tekankan Pentingnya Peningkatan Sistem Kesehatan di Tanah Air
Jakarta – Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa pandemi Covid-19 selama 2,5 tahun terakhir mampu memperlihatkan sistem kesehatan nasional yang butuh diperbaiki dan ditingkatkan untuk melayani seluruh masyarakat. Presiden mengungkapkan bahwa momentum tersebut merupakan saat yang tepat untuk memperbaiki sistem kesehatan di Tanah Air.
Demikian disampaikan Presiden saat meninjau sekaligus meresmikan Tower A dan B RSUD dr. Soedarso di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, pada Selasa, 9 Agustus 2022.
“Kita banyak sekali belajar dari pandemi 2,5 tahun ini, melihat bagaimana sistem kesehatan nasional kita, mana yang harus kita perbaiki, mana yang lamban yang harus dipercepat, sarana apa yang harus dibeli. Semuanya kelihatan, pada saat kita menderita memang jadi kelihatan semuanya, pada saat krisis kesehatan karena pandemi kelihatan semuanya, mana yang enggak benar kelihatan, mana yang lamban kelihatan, mana yang kurang kelihatan, inilah yang kita perbaiki,” tutur Presiden.
Presiden juga menyayangkan apabila masyarakat di Tanah Air, dalam hal ini Kalimantan Barat, masih melakukan pengobatan ke luar negeri. Untuk itu, saat Gubernur Kalimantan Barat meminta bantuan dari pemerintah pusat dalam pembangunan tower baru RSUD dr. Soedarso, pemerintah pusat menyanggupinya.
“Saya itu paling sedih kalau mendengar ada warga negara kita yang sakit kemudian perginya ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, ada yang ke Jepang, ke Amerika. Khusus untuk Kalimantan Barat saya mendengar banyak sekali yang ke Kuching. Berapa outflow kita? Uang yang keluar untuk membiayai yang sakit dan ke luar negeri, lebih dari Rp110 triliun setiap tahunnya,” ucap Kepala Negara.
Presiden meyakini bahwa RSUD dr. Soedarso yang memiliki luas tanah 26,63 hektare tersebut memiliki fasilitas modern yang mampu melayani dan menangani kasus-kasus atau penyakit yang ada di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan masyarakat di Kalimantan Barat tidak perlu pergi ke luar negeri untuk berobat.
“(Pembangunan) habis Rp205 miliar, alkesnya juga kurang lebih Rp200-an miliar, ini yang namanya gotong royong untuk menyelesaikan tadi uang yang harus keluar karena tidak siapnya rumah sakit kita. Tadi saya cek, ada 277 tempat tidur, cek ruang operasi, cek ICU semuanya saya lihat, sudah super modern saya jadi ingatkan enggak usah (berobat) ke luar (negeri), di sini sudah cukup untuk menangani kasus-kasus yang ada,” ujar Presiden.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan bahwa rumah sakit tersebut tidak akan dikategorikan berdasarkan kelas, melainkan penanganan jenis penyakit setiap pasien.
“Rumah sakit ini nanti dioperasikan tanpa kelas, Pak, karena kami berpendapat rumah sakit itu, kelas itu (seharusnya) tergantung dari jenis penyakitnya. Jadi tidak memandang dari sisi kemampuan membayar, tetapi dari sisi jenis penyakitnya,” tuturnya.
Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana Joko Widodo dalam acara tersebut antara lain Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri PUPR Basuki Hadimudjono, dan Direktur RSUD dr. Soedarso drg. Yuliastuti Saripawan.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
