Resmikan Proyek JTB dan Lapangan Gas MDA & MBH, Wapres Ma’ruf Sampaikan 4 Strategi Tingkatkan Pemanfaatan Migas di Era Transisi Energi

Jakarta – Sebagai komitmen mengurangi emisi gas rumah kaca global, pemerintah melakukan transisi energi, dengan meningkatkan penggunaan energi rendah emisi dan energi terbarukan. Namun, migas masih dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi serta menjaga ketahanan dan kemandirian energi. Oleh karena itu diperlukan strategi untuk meningkatkan pemanfaatan migas di era transisi energi.
“Pertama, realisasikan target produksi minyak bumi sebesar 1 juta barel per hari dan gas bumi 12 miliar standar kaki kubik per hari pada tahun 2030 atau lebih cepat,” ujar Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin ketika meresmikan Proyek Strategis Nasional (PSN) Jambaran Tiung Biru (JTB) serta Lapangan Gas MDA & MBH, di Sheraton Hotel and Towers, Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Rabu (08/02/2023).
Lebih jauh Wapres menegaskan, untuk mencapai target tersebut, perlu adanya kepastian dan kemudahan perizinan agar percepatan komersialisasi dapat segera dilaksanakan.
Selain itu, Wapres meminta agar cadangan-cadangan gas yang sudah ditemukan dipercepat proses pengembangannya, sehingga gas bisa tetap menjadi komoditas unggulan Indonesia,” pinta Wapres.
“Kedua, segera selesaikan desain kebijakan gas nasional yang mencakup rancangan besar terkait gas berikut kebutuhan industri secara konkret,” tegasnya.
Menurut Wapres, kebutuhan gas untuk pupuk, pembangkit listrik, industri petrokimia, dan industri lainnya harus dapat diidentifikasi dan dicukupi untuk mendorong tumbuhnya industri di tanah air.
Di sisi lain, penetapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) juga harus memperhatikan unsur keadilan dan keseimbangan manfaat yang diterima oleh produsen gas, industri yang menggunakan gas, dan pemerintah.
“Ketiga, segera selesaikan pembangunan infrastruktur gas. Lokasi lapangan gas yang jauh, bahkan ada yang berada di laut, tentunya membutuhkan infrastruktur yang baik untuk menyalurkan gas ke titik-titik industri maupun pembangkit,” kata Wapres mengingatkan.
Oleh karena itu, Wapres meminta, agar pembangunan jaringan pipa transmisi Cirebon–Semarang dan Dumai–Sei Mangkei serta pembangunan terminal penerima, regasifikasi dan moda transportasinya dipercepat. Hal ini untuk memudahkan penyaluran kelebihan pasokan gas di Jatim dan Aceh dan kilang Tangguh.
“Terakhir, gunakan teknologi rendah karbon dalam industri migas,” pesan Wapres.
“SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) agar menggunakan teknologi rendah emisi dalam kegiatan operasinya, sehingga dapat ikut berkontribusi pada pencapaian target Net-Zero Emission,” tambahnya.
Menurut Wapres, dengan strategi-strategi ini, menunjukkan komitmen bersama dalam meningkatkan target penurunan emisi Indonesia, dari 29% menjadi 31,89% pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan dukungan internasional, serta target Net-Zero Emission pada tahun 2060 atau lebih cepat.
Menutup sambutannya, Wapres memberikan apresiasi seluruh pihak yang telah mendukung pembangunan PSN JTB, serta Proyek Lapangan MDA dan MBH, hingga selesai dengan baik.
“Saya mengapresiasi keberhasilan pembangunan kedua proyek ini yang mampu meningkatkan pasokan gas nasional sebesar 312 juta standar kaki kubik per hari, dan menyumbang penerimaan negara hingga Rp37,2 triliun selama proyek berjalan,” tuturnya.
Wapres pun berharap kedua proyek ini mampu meningkatkan pasokan gas secara signifikan, dan menjamin ketersediaan migas bagi industri di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah, sehingga turut memberikan nilai tambah dan meningkatkan penerimaan negara.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pengoperasian Lapangan Gas Jambaran Tiung Biru serta Lapangan Gas MDA dan DBH, saya nyatakan diresmikan,” pungkasnya.
Sebelumnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif melaporkan progres kedua proyek ini.
“Total investasi Lapangan Gas JTB sekitar Rp22,5 Triliun. Penerimaan negara yang didapatkan mencapai sekitar Rp23,1 Triliun (selama proyek berjalan) dan TKDN pada proyek ini adalah sebesar 40%,” jelas Arifin.
“Proyek Lapangan Gas JTB menyerap tenaga kerja berasal dari lokal Bojonegoro sebesar ±65%, puncaknya mencapai 4.941 tenaga kerja lokal (dari total 7.523 tenaga kerja) pada April 2021,” tambahnya.
Sabagai tanda peresmian gas onstream di lapangan JTB dan MDA & MBH, Wapres didampingi Menteri ESDM dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, menekan sirine dan menandatangani prasasti JTB dan prasasti MDA & MBH.
Dalam peresmian 2 proyek migas ini, dilakukan pula penyerahan revisi POD I Lapangan Asap, Kido dan Merah Wilayah Kerja Kasuari dari Menteri ESDM kepada Kepala SKK Migas. Perubahan POD I Lapangan Asap, Kido dan Merah akan meningkatkan investasi dari sebelumnya sebesar USD 914 juta atau setara dengan Rp 13,5 triliun menjadi USD 3,376.7 juta atau setara dengan Rp 50 triliun sehingga berkontribusi dalam menggerakkan perekonomian nasional maupun daerah.
Revisi POD I tersebut akan memberikan gross revenue sebesar US$ 8,793 miliar, biaya cost recovery sebesar US$ 5,891 miliar dengan bagian pemerintah mencapai US$ 2,011 miliar atau setara dengan Rp 29,8 triliun dan bagian kontraktor sebesar US$ 891,3 juta atau setara dengan Rp 13,2 triliun.
Adapun penandatanganan Head of Agreement (HOA) dilaksanakan antara KKKS Genting Oil dengan Pupuk Kaltim. Penadantangan HOA akan mendukung penyediaan kebutuhan gas sebagai bahan baku pabrik Pupuk Kaltim yang akan dibangun di Fior Kabupaten Fakfak Papua Barat, dan ditargetkan akan komersil di Desember 2027. Diharapkan, proyek ini memenuhi kebutuhan pupuk di daerah dan nasional dalam rangka mendukung ketahanan pangan.
Hadir dalam kesempatan tersebut, Dirjen Migas Tutuka Ariadji, Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto, Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah, Bupati Sumenep Ahmad Fauzi, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati, Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Wiko Migantoro, Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu, Endro Hartanto, dan General Manager Husky – CNOOC Madura Limited (HCML) Kang An.

BERITA
Kasus Korupsi Pertamina, Legislator Desak Audit Total BUMN Migas

Jakarta – Dugaan mega korupsi yang melibatkan beberapa anak perusahaan inti di bawah PT Pertamina (Persero) dengan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun mengindikasikan lemahnya fungsi pengawasan holding terhadap kinerja anak-anak perusahaan di lingkungan Pertamina.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VI DPR RI, Asep Wahyuwijaya, menegaskan bahwa korupsi yang diduga berlangsung selama lima tahun ini menunjukkan adanya sindikat dan permufakatan jahat yang terjadi secara sistematis di tubuh Pertamina. Menurutnya, praktik melawan hukum melalui markup harga telah merugikan negara dan menipu rakyat.
“Ini luar biasa parah. Seruan untuk menegakkan akhlak di lingkungan Kementerian BUMN justru diluluhlantakkan oleh salah satu BUMN terbesar yang katanya berkelas dunia,” ujar Asep dalam keterangan tertulis yang dikutip Parlementaria di Jakarta, Rabu (26/2/2025).
Ia pun mendesak agar dilakukan audit total secara menyeluruh oleh pihak independen yang memiliki kredibilitas tinggi guna memastikan transparansi keuangan dan tata kelola perusahaan.
“Saran saya, lakukan audit total dan pemeriksaan menyeluruh oleh pihak yang benar-benar independen dan memiliki kredibilitas tinggi terhadap kondisi keuangan serta manajemen perusahaan,” tegasnya.
Politisi Fraksi Partai NasDem itu juga menyatakan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menindak tegas para pelaku tanpa pandang bulu dalam rangka pemberantasan korupsi di Pertamina.
“Saya kira kasus ini merupakan kejahatan sistemik dan terorganisir (organized crime). Kejaksaan Agung mendapatkan momentum untuk melakukan bersih-bersih hingga ke akar-akarnya,” ujarnya.
Menutup pernyataan, Asep menegaskan bahwa hukuman bagi para pelaku harus setimpal agar memberikan efek jera.
“Kemarin kita ribut soal efisiensi anggaran, tapi ternyata ada begundal-begundal yang menikmati kesenangan di atas penderitaan negara dan rakyat. Ini sangat keterlaluan!” tandasnya.
BERITA
Raih 50,07 Persen, KPUD Jakarta Tetapkan Pramono Anung-Rano Karno Pemenang Pilkada Jakarta 2024 Satu Putaran

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Jakarta resmi menetapkan hasil rekapitulasi tingkat provinsi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 pada Minggu (8/12/2024) di Hotel Sari Pan Pacific, Menteng, Jakarta Pusat. Dalam rapat penetapan ini, KPUD Jakarta menetapkan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 3 Pramono Anung – Rano Karno sebagai pemenang Pilkada Jakarta 2024.
Hasil penetapan Pilkada Jakarta 2024 ini disampaikan langsung oleh Ketua KPUD Wahyu Dinata. KPUD Jakarta menetapkan pasangan Pramono – Rano secara sah unggul dengan perolehan suara sebesar 2.183.239 suara atau 50,07 persen dan memenangkan Pilkada Jakarta 2024 dalam satu putaran.
Sementara itu pesaingnya, yakni pasangan nomor urut 1 Ridwan Kamil – Suswono memperoleh 1.718.160 suara atau 39,40 persen dan pasangan nomor urut 2 Dharma Pongrekun – Kun Wardana memperoleh 459.230 suara atau 10,53 persen.
Kemenangan pasangan Pramono Anung – Rano Karno tersebut mendominasi di 6 wilayah Provinsi Jakarta, yakni Kepulauan Seribu, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara.
Berikut rincian perolehan suara per wilayah:
Kepulauan Seribu
- Ridwan Kamil-Suswono: 6.578 suara 2. Dharma-Kun: 653 suara 3. Pramono-Rano: 7.456 suara
Jakarta Barat
- Ridwan Kamil-Suswono: 386.880 suara 2. Dharma-Kun: 109.457 suara 3. Pramono-Rano: 500.738 suara
Jakarta Pusat
- Ridwan Kamil-Suswono: 152.235 suara 2. Dharma-Kun: 44.865 suara 3. Pramono-Rano: 220.372 suara
Jakarta Selatan
- Ridwan Kamil-Suswono: 375.391 suara 2. Dharma-Kun: 90.294 suara 3. Pramono-Rano: 491.017 suara
Jakarta Timur
- Ridwan Kamil-Suswono: 535.613 suara 2. Dharma-Kun: 136.935 suara 3. Pramono-Rano: 635.170 suara
Jakarta Utara
- Ridwan Kamil-Suswono: 261.463 suara 2. Dharma-Kun: 77.026 suara 3. Pramono-Rano: 328.486 suara
BERITA
KAPT Ucapkan Selamat untuk Kemenangan Dedie Rachim – Jenal Mutaqin di Pilkada Kota Bogor 2024

Jakarta – Komunitas Alumni Perguruan Tinggi (KAPT) mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie A Rachim – Jenal Mutaqin yang telah berhasil memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bogor 2024 hasil hitung cepat terkini.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) KAPT, Achmad Fachruddin, mengatakan kemenangan Dedie – Jenal merupakan kemenangan bagi warga Kota Bogor untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik lagi. Khususnya menata dan membangun Kota Bogor dengan memimpin pemerintahan yang tulus ikhlas, serta memimpin para birokrat dengan bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
“Semoga amanah yang diberikan warga Kota Bogor kepada Kang Dedie dan Kang Jenal bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, taat pada konstitusi dan mampu mengelola keberagaman budaya sebagaimana cermin realitas penduduknya sebagai kekuatan jati diri bangsa yang tidak lagi dilemahkan apalagi dihilangkan,” tutur Achmad Fachruddin atau yang akrab disapa Kasino ini.
Sementara itu, Ketua Dewan Pengarah KAPT, Ammarsjah, juga mengucapkan selamat kepada pasangan Dedie – Jenal. Ia menyampaikan dengan pengalaman dan rekam jejak yang dimiliki oleh Dedie A Rachim sebagai pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan dapat menghadirkan pemerintahan yang bersih dalam melayani warga Kota Bogor.
“Dengan rekam jejak dan pengalamannya sebagai pejabat KPK, saya harap Kang Dedie dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada warga dalam wilayah bebas korupsi atau WBK,” ucap Ammarsjah.
Selain itu Ammarsjah menitipkan pesan kepada pasangan Dedie – Jenal untuk terus amanah menjaga dan menjalankan konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
“Sekali lagi selamat atas kememangan di Pilkada Kota Bogor. Selamat berjuang dan bekerja, semoga Kang Dedie dan Kang Jenal tetap teguh menjalankan mandat konsensus bangsa, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI & UUD 1945,” tutur Ammarsjah menambahkan.