Resmikan Penggunaan Pasar Legi Solo, Puan Harap Perekonomian Dapat Bangkit Kembali
Surakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani berharap agar perekonomian di Surakarta bisa bangkit dengan kembali beroperasinya Pasar Legi usai ditempa badai Pandemi Covid-19. Hal ini disampaikan Puan saat meresmikan Pasar Legi di Solo, Jawa Tengah, bersama Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kamis (20/1/2022).
“Bersama-sama kita jadikan Pasar Legi sebagai simbol kebangkitan ekonomi Surakarta Pasca Pandemi, meningkatkan ekonomi lokal dan menjadi ikon kebanggaan warga Kota Surakarta,” kata Puan.
Terjadinya kebakaran hebat di pasar legi pada tahun 2018 dan membuat 250 kios yang ada di dalamnya tidak bisa diselamatkan. Puan menceritakan, saat itu ia masih menjabat sebagai Menko PMK dan memberikan atensi yang serius.
“Saya punya ikatan emosional khusus dengan Surakarta yang menjadi bagian dari Dapil saya yaitu Jawa Tengah V sehingga saya memberi perhatian khusus sejak 2018 terkait renovasi Pasar Legi, termasuk saya melihat progres pembangunannya di tahun 2021,” kata Puan Maharani.
Kemudian dilakukannya renovasi yang dimulai sejak tahun 2020 oleh Kementerian PUPR dengan total nilai Rp 114,72 miliar. Puan sempat datang ketika pembangunan sudah sekitar 50 persen berjalan.
Menurut Puan, ia selalu menanyakan kepada Menteri PUPR dan Gibran kapan pembangunan Pasar Legi akan selesai karena masyarakat Solo sudahh menantikan. Ia pun bersyukur akhirnya hari ini Pasar Legi bisa resmi dibuka kembali walau pembangunannya sempat terhambat akibat Pandemi Covid-19.
“Alhamdulillah hari ini sudah bisa dipergunakan lagi dan semoga nantinya Pasar Legi ini tidak hanya bermanfaat bagi warga sekitar Solo. Mas Walikota sudah menyampaikan, pasar juga juga bisa bermanfaat untuk masyarakat di Solo Raya,” sebut Ketua DPR RI tersebut.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI ini meminta Kementerian PUPR untuk melengkapi apabila ada fasilitas atau sarana di Pasar Legi yang masih kurang. Dengan begitu, kata Puan, pedagang dan masyarakat yang datang akan nyaman dan aman.
“Semalam juga saya mendapat laporan masih ada yang tampias di pasar ketika hujan. Saya tadi pagi tanya ke Menteri PUPR dan Walikota, karena hujan sangat deras ternyata pasar ini kena tampias air sampai masuk ke pasar,” jelasnya.
“Karena pasar baru, ada sedikit kekurangan. Ke depan harus segera diantisipasi agar air tidak masuk ke pasar, dan tidak menyebabkan genangan. Kementerian PUPR menyatakan akan segera melengkapi kekurangan-kekurangan,” imbuh Puan.
Di sisi lain, Puan juga menilai pasar tradisional sangat penting untuk perekonomian rakyat. Maka dari itu, keberadaan pasar-pasar tradisional tersebut harus mendapat perhatian khusus karena merupakan kekuatan dan kesehatan ekonomi rakyat Indonesia.
“Pasar Legi denyut nadi perekonomian masyarakat yang ada di Solo. Mungkin bukan hanya solo tapi Jawa Tengah. Kita lihat di pasar ekonomi berjalan atau tidak. Kemudian kita bisa lihat pedagang bisa jual beli dengan aman nyaman dan tentu saja mereka bisa berinteraksi untuk bisa saling berkomunikasi, bukan hanya dengan pedagang tapi juga dengan masyarakat yang ada di Solo,” papar Puan.
“Pasar tradisional harus selalu dipertahankan. Lewat pasar tradisional-lah masyarakat bisa langsung menjual hasil pertanian dan produk-produk buatan rumah” tegasnya.
“Dan semua interaksi sosial yang terjadi di pasar rakyat dilakukan dengan semangat kekeluargaan, sesuatu yang tidak dapat kita temukan di pusat perbelanjaan yang besar-besar,” imbuh Cucu Proklamator RI Bung Karno itu.
Puan mengajak seluruh masyarakat Solo dan sekitarnya bergotongroyong menjaga Pasar Legi yang sudah selesai direnovasi ini. Ia juga mengingatkan pengelola dan pedagang agar terus merawat Pasar Legi, termasuk tidak lupa selalu menjaga protokol kesehatan.
Usai meresmikan Pasar Legi, Puan didampingi Gibran dan Menteri Basuki meninjau kios-kios yang ada di pasar. Ia juga mencoba sistem QRIS yang diterapkan untuk transaksi di Pasar Legi dengan berbelanja sayur dan buah-buahan.
Saat mencoba sistem pembayaran non-tunai itu, Puan menggunakan aplikasi QRIS dari HP Gibran. Tak hanya itu, ia juga sekaligus mengecek harga minyak goreng yang kini harga eceran terendah (HET) nya sudah dipatok Rp 14 ribu untuk satu liter.
Puan menemukan masih ada harga minyak goreng yang dijual Rp 19.500 per liternya. “Operasi pasar harus digencarkan,” katanya.
Ketika menyusuri lorong-lorong kios, Puan kerap berhenti karena banyak pedagang yang meminta foto bersama. Sesekali Puan juga berdialog dengan pedagang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
