Resmikan Jengki Bersihati di Manado, Puan: Pasar Wujud Nyata Ekonomi Rakyat
Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meresmikan revitalisasi Pasar Jengki Bersihati, dalam kunjungan kerja (Kunker) ke Manado, Sulawesi Utara. Ia mengatakan pasar di Indonesia harus menjadi tempat yang nyaman, aman dan membanggakan.
Masyarakat yang antusias menunggu kedatangan Puan, mulai memadati Pasar Jengki sejak Sabtu (12/8/2023) pagi. Mulai dari pedagang pasar hingga pengunjung, menyambut Puan dengan hangat. Bahkan tidak sedikit masyarakat yang meminta foto atau selfie bersama dengan Puan.
“Pasar adalah wujud nyata ekonomi rakyat. Ketika pasar itu ramai, maka Insya Allah ekonomi rakyat juga sedang sehat dan kuat,” kata Puan dalam sambutannya di depan para pengunjung dan pedagang di Pasar Jengki Bersihati.
Selain Puan, acara peresmian revitalisasi Pasar Jengki Bersihati juga turut dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Selatan Olly Dondokambey dan Wali Kota Manado Andrei Angouw. Mereka secara bersama-sama memencet bel alarm sebagai tanda peresmian Pasar tersebut.
Puan pun mengapresiasi jajaran Pemerintahan Kota Manado, yang memiliki program kerja untuk merevitalisasi Pasar tradisional. Perbaikan Pasar mencakup sisi fasilitas pasar, penataan, kebersihan dan ketertiban.
“Jika pasar itu secara fisik sudah tidak layak, atau terlalu kotor, dan sebagainya maka kegiatan ekonomi akan berkurang dan akan berdampak juga kepada kondisi ekonomi sosial masyarakat sekitar,” terang Puan.
Revitalisasi Pasar Jengki Bersihati juga mengembalikan sejarah panjang pasar dengan konsep pasar tradisional dengan pengelolaan modern berbasis wisata. Bersihati sendiri merupakan singkatan dari Bersih, Sehat, Aman, Tertib dan Indah.
Pasar Jengki Bersihati sendiri merupakan gabungan dari dua pasar, yaitu pasar Ikan (dekat eks terminal Calaca) dan pasar Kuala Jengki. Puan memuji hasil revitalisasi yang membuat pasar ini semakin baik.
“Sekarang tempatnya bersih, nyaman kalau pembeli makin nyaman maka mereka bisa makin lama di pasar dan Insya Allah belanjanya lebih banyak,” ungkap perempuan pertama yang menjabat Ketua DPR RI.
Usai revitalisasi, kini Pasar Jengki Bersihati memiliki luas kurang lebih 5 hektar dengan kapasitas 1.241 Lapak serta 200 Kios yang dapat menampung sebanyak 1.311 pedagang.
Oleh karena itu, Puan mendorong agar seluruh lapisan masyarakat ikut bahu membahu merawat dan menjaga pasar tersebut.
“Mari kita bersama-sama jaga Pasar ini setelah direvitalisasi ini milik kita bersama dijaga kebersihannya, dijaga keamanannya dan dijaga kenyamanannya supaya menjadi berkah dan kebanggaan bagi kita semua,” terang Puan.
Selain itu, mantan Menko PMK ini juga mendorong Pemko Manado untuk memantau kondisi Pasar Jengki Bersihati agar selalu dalam kondisi aman dan nyaman. Dengan begitu, Pasar Jengki Bersihati selalu menjadi kebanggaan warga Manado.
“Pemerintah Kota Manado saya minta agar dipantau terus kondisi bangunan. Jika ada yang kurang-kurang tolong segera dibetulkan supaya pedagang dan pembeli di sini tetap senang,” tegas cucu Bung Karno itu.
Dalam kesempatan itu juga, Puan membubuhkan tanda tangan di prasasti dengan harapan Pasar Jengki Bersihati menjadi lokasi pertemuan antara pedagang dan pembeli yang akan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim saya resmikan revitalisasi Pasar Jengki Bersehati Manado,” ucap Puan.
Setelah meresmikan revitalisasi Pasar Jengki Bersihati, Puan dijadwalkan menghadiri puncak acara Tomohon International Flower Festival 2023 dalam rangkaian Kunker ke Sulawesi Utara. Beberapa anggota DPR RI juga turut mendampingi Puan yakni Anggota Komisi IV DPR Riezky Aprilia, Anggota Komisi V DPR Irine Yusiana Roba Putri, dan Anggota Komisi VI DPR Vanda Sarundajang.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
