Resmikan Jembatan Teluk Kendari, Presiden Jokowi: Kendari Makin Menarik untuk Pengembangan Kawasan dan Usaha Baru
Kendari – Jembatan Teluk Kendari yang pengerjaannya dimulai pada 2015 lalu telah siap digunakan dan akan menjadi ikon baru di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kunjungan kerja ke provinsi tersebut pada Kamis, 22 Oktober 2020, Presiden Joko Widodo berkesempatan untuk meresmikan beroperasinya jembatan sepanjang 1,34 kilometer itu.
“Jembatan ini dibangun selama lima tahun dari 2015 sampai 2020 dengan total biaya Rp804 miliar. Tapi saya yakin lamanya waktu pengerjaan dan besarnya dana yang dibutuhkan untuk membangun jembatan ini akan sebanding dengan manfaat yang akan dirasakan oleh masyarakat,” ujar Presiden dalam sambutannya.
Hadirnya jembatan yang menghubungkan kawasan Pelabuhan Kota Lama dengan Pulau Bungkutoko dan Kecamatan Poasia tersebut mampu memangkas waktu perjalanan secara signifikan. Dari Kota Lama menuju Poasia dan sebaliknya, misalnya, kini dapat ditempuh dalam waktu hanya kurang lebih 5 menit dari semula yang harus menggunakan kapal feri dan memutari teluk dengan kisaran waktu antara 30 sampai 40 menit
Hal tersebut pada akhirnya juga akan mengurangi biaya transportasi masyarakat di dua daerah yang dihubungkan jembatan itu.
“Kelancaran konektivitas dan akses ini akan membuat mobilitas barang, jasa, dan manusia akan menjadi semakin efisien. Dengan demikian, daya saing akan semakin meningkat sehingga Sulawesi Tenggara khususnya Kota Kendari menjadi semakin menarik untuk pengembangan usaha-usaha baru,” ucapnya.
Jembatan Teluk Kendari juga akan terhubung dengan jalan nasional dan jalan lingkar luar Kota Kendari sepanjang 40 kilometer yang menghubungkan Kota Kendari dengan Kabupaten Konawe sehingga akan mempermudah mobilitas kendaraan logistik dari kawasan pelabuhan baru di Pulau Bungkutoko yang menjadi bagian pengembangan Kota Kendari.
Presiden mengatakan, proyek infrastruktur yang dibangun haruslah dapat memberikan nilai tambah. Selain dapat mengintegrasikan kawasan-kawasan pertanian dan industri yang ada di wilayah setempat, Jembatan Teluk Kendari yang juga tampak menarik dari sisi arsitekturnya juga dapat menjadi kebanggaan masyarakat Kota Kendari dengan lahirnya ikon baru di tempat mereka.
“Saya mendapat laporan bahwa kawasan di sekitar jembatan ini juga akan ditata dan dilengkapi dengan ruang terbuka publik seperti lapangan olahraga, area parkir, dan street cinema sebagai bagian dari pengembangan kawasan Kota Lama. Saya yakin ini akan meningkatkan daya tarik dari Jembatan Teluk Kendari ini,” kata Presiden.
Untuk diketahui, sebelum diresmikan Presiden, jembatan tersebut telah menjalani uji coba layak fungsi dan akan segera dioperasikan setelah peresmian.
Hadir dalam acara peresmian tersebut di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Hedy Rahadian, Direktur Utama PT Pembangunan Perumahan Novel Arsyad, dan Direktur Utama PT Nindya Karya Haedar A. Karim.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
