Connect with us

Resmikan JakGrosir Djarot Serukan Lawan Kartel Pangan di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat sesaat setelah meresmikan JakGrosir di Kramat Jati.(Foto: netralnews)

Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat meresmikan pasar perkulakan binaan Pemprov, JakGrosir, Jumat (8/9/2017) di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta timur. JakGrosir, merupakan pusat perkulakan yang diperuntukkan bagi pedagang yang bernaung di bawah PD Pasar Jaya, dan pemegang Kartu Jakarta Pintar. Berlokasi di dalam kompleks Pasar Induk Kramat Jati, JakGrosir berdiri di atas lahan seluas 14,3 hektare.

Di hadapan sejumlah perwakilan BUMD, serta perwakilan Kementerian Perdagangan, Djarot mengatakan, pusat perkulakan atau Jakgrosir di Pasar Induk Kramatjati dibangun untuk memotong mata rantai distribusi barang dan pangan di Jakarta. Karena itu, harga bahan pangan dan kebutuhan pokok yang dijual untuk pedagang dan warga menjadi lebih murah. Diharapkan dengan keberadaan JakGrosir ini dapat melindungi pedagang dari mafia. Djarot juga menyebut Jakgrosir berfungsi untuk menjaga stabilisasi harga barang kebutuhan pokok.

“Kami memotong mata rantai distribusi dan kami melawan mereka yang nakal, yang membentuk kartel dan mafia,” ujarnya.

Untuk itu Djarot menyerukan agar pedagang dan pemerintah bisa bersinergi melawan kartel pangan. Adanya sinergitas ini maka pedagang kecil dan pembeli akan menikmati harga lebih baik. “Saling memperkuat sinergi satu sama lain. Bukan saling mematikan, yang kuat harus membantu yang lemah supaya lebih kuat,” ucap Djarot.

Menurut Djarot, langkah ini merupakan satu-satunya cara paling efektif untuk melawan kartel pangan yang selama ini ada, untuk itu harus ada kemauan dari seluruh pedagang kecil untuk bersatu. Ditambah lagi dengan keterlibatan pemerintah. “Pedagang kecil bergabung dengan kita, pemerintah hadir dan kita melawan kartel,” katanya.

Dikesempatan yang sama Direktur Utama PD Pasar Jaya Arief Nasrudin menyebut, stabilisasi harga pangan itu akan berdampak pada pengendalian inflasi. “Jakgrosir merupakan salah satu langkah PD Pasar Jaya untuk menekan inflasi daerah,” kata Arief.

Ke depan, PD Pasar Jaya berencana membangun pusat perkulakan ini di semua kota/kabupaten di Jakarta. Dengan demikian, harga jual barang di Jakarta bisa terkontrol.

Adapun yang berhak berbelanja di Jakgrosir yakni pedagang di bawah naungan PD Pasar Jaya yang ditandai dengan kartu pedagang, warga penerima Kartu Jakarta Pintar, pegawai Pemprov DKI Jakarta, dan karyawan PD Pasar Jaya. Jakgrosir dibuka setiap hari mulai pukul 07.00 sampai 22.00 WIB.

Ping.

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Presiden Jokowi Bahas Rencana Pemindahan Ibu Kota Bersama Tony Blair dan Masayoshi Son

Oleh

Fakta News
Presiden Jokowi saat bersama Tony Blair dan Masayoshi Son
Presiden Jokowi saat bersama Tony Blair dan Masayoshi Son di Veranda Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2). 

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan terima kasih atas kesediaan Tony Blair dan Masayoshi Son sebagai penasihat Pemindahan Ibu Kota Negara.

“Saya senang menerima kunjungan anda berdua untuk membahas lebih lanjut rencana pengembangan Ibu Kota Negara baru Republik Indonesia,” ujar Presiden Jokowi saat Tony Blair dan Masayoshi Son beserta delegasi di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi yakin bahwa kerja sama yang kuat ini akan menjadikan pembentukan ibu kota modern yang ramah lingkungan.

Usai menyampaikan pengantar, Presiden mengajak Tony Blair dan Masayoshi Son untuk berdiskusi lebih lanjut di Veranda, Istana Merdeka.

Sementara itu, Tony Blair menyampaikan kegembiraan dapat hadir pada momen kali ini.

”Saya pikir itu adalah Visi luar biasa yang dimiliki Bapak untuk negara ini saat memutuskan memindahkan ibu kota negara,” ujar Tony.

Hal ini, menurut Tony Blair, merupakan suatu kegembiraan menjadi bagian dari pemindahan ibu kota negara Indonesia.

“Di dunia luar juga akan merasa bersyukur atas semua inspirasi yang telah diberikan ini,” pungkas Tony.

Turut mendampingi Presiden dalam agenda kali ini Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menristek/Kepala BRIN Bambang Brodjonegoro, dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

Pemerintah Akan Bangun Pusat Data Nasional

Oleh

Fakta News
Menkominfo Johnny G Plate Pusat Data Nasional
Menkominfo Johnny G Plate saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2). 

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate menyampaikan bahwa saat Rapat Terbatas (ratas) membahas mengenai rencana pemerintah untuk membangun pusat integrated data center pemerintah, yang disebut dengan pusat data nasional pemerintah.

”Itu akan ditindaklanjuti dan kita harapkan data center itu di tahun 2020 ini bisa segera diproses agar sudah jadi dan siap digunakan paling lambat tahun 2023,” ujar Menkominfo saat memberikan keterangan kepada pers usai Ratas di Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (28/2).

Pusat data dan terkait dengan lalu lintas data, menurut Menkominfo, baik di dalam negeri maupun antar negara ada beberapa hal sensitif yang di dalamnya.

”Misalnya data-data spesifik terkait dengan pemilik data, data-data  keuangan, data-data kesehatan secara teknis nanti dibicarakan lebih lanjut di dalam koordinasi bersama menteri Menko Perekonomian,” kata Menkominfo.

Ia juga menambahkan bahwa secara khusus terkait dengan lokasi data berada di dalam negeri dan menggunakan metode komputasi awal.

Baca Selengkapnya

BERITA

Langsung Blokir Sebelum Dibeli, Pemerintah Pilih Skema ‘Whitelist’ untuk Terapkan Aturan IMEI

Oleh

Fakta News
Dirjen SDPPI Kominfo Ismail

Jakarta – Pemerintah memutuskan untuk memilih skema daftar putih (whitelist) dalam menerapkan aturan IMEI atau International Mobile Equipment Identity.

Dengan begitu, ponsel ilegal akan langsung diblokir ketika pengguna memasukkan simcard atau saat akan membeli. Hal ini bertujuan supaya konsumen tidak dirugikan.

“Supaya masyarakat tidak terlanjur beli, baru diblokir,” kata Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Ismail di kantornya, Jakarta, Jumat (28/2).

Ketika konsumen memasukkan simcard ke ponsel ilegal, maka perangkat itu tidak akan mendapat sinyal. Sebab, mesin Equipment Indentity Registered (EIR) milik perusahaan telekomunikasi tidak menemukan nomor IMEI pada ponsel ilegal tersebut.

“Jadi tidak ada istilah blokir, karena sejak awal sudah tak bisa dipakai,” ujar Ismail.

Aturan IMEI itu juga akan berlaku bagi perangkat berupa komputer genggam dan tablet yang berbasis Subscriber Identification Module atau menggunakan simcard.

Ponsel ilegal baik yang dibeli langsung dari toko offline maupun online otomatis tidak bisa digunakan. Konsumen yang terlanjur membeli secara online, semestinya bisa langsung mengembalikan perangkat ke penjual dan meminta pengembalian uang (refund). Dengan demikian, ponsel ilegal yang tidak bisa digunakan itu menjadi tanggungan penjual.

Baca Selengkapnya