Resmikan Gedung Baru, Presiden Puji Bentuk Layanan Perpustakaan Nasional
Jakarta – Presiden Joko Widodo meresmikan gedung fasilitas layanan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di kawasan Merdeka Selatan, Jakarta. Gedung yang terdiri atas 24 lantai tersebut disebut-sebut sebagai gedung tertinggi di dunia untuk kategori perpustakaan.
“Saya ingin menginformasikan sekali lagi mengenai Perpustakaan Nasional ini. Dulunya hanya tiga lantai, tidak ada yang mau datang ke sini. Sekarang 27 lantai ditambah basement. Jadi tidak kaget kalau gedung Perpustakaan Nasional ini tertinggi di dunia untuk gedung perpustakaan,” ujar Presiden saat memberikan sambutan pada Kamis (14/9/2017).
Gedung baru tersebut didirikan di atas lahan seluas 11.975 meter persegi dengan masa pembangunan sekira 2 tahun 6 bulan. Tak hanya sekadar megah, pembangunan gedung Perpustakaan Nasional ini merupakan sebuah perwujudan dalam menyongsong masa depan.
“Saat saya mendapatkan laporan bahwa akan ada acara peresmian gedung Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, saat itu juga saya sampaikan bahwa saya mau datang. Saya ingin melihat langsung bagaimana Perpustakaan Nasional Republik Indonesia ini mempersiapkan diri untuk masa depan. Ini persiapan diri untuk masa depan karena sudah digagas Presiden Soekarno 65 tahun lalu, baru kita kerjakan pada saat ini,” ia menceritakan.
Masa depan yang dimaksud Presiden ialah berbicara soal meningkatkan minat baca kepada anak-anak Indonesia. Apalagi anak-anak masa kini, yang biasa disebut dengan generasi milenial, memiliki pola pikir yang jauh berbeda bila dibandingkan dengan generasi-generasi sebelumnya.
Oleh karenanya, dibutuhkan pendekatan-pendekatan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk menjangkau mereka. Sebab, sekarang ini memang sudah seharusnya terobosan-terobosan digital diperkenalkan.
“Semua hal berkembang dengan cara yang tidak diduga, inovasinya cepat sekali. Kalau kita tidak ikut berubah, ya ditinggal. Jadi saya senang sekali Perpustakaan Nasional sekarang sudah mulai pengembangan serba digital. Tadi saya diberi tahu akan ada e-resources, e-books, e-journal dan lainnya,” tuturnya.
Dalam sambutannya itu, Kepala Negara juga memastikan bahwa pengembangan perpustakaan di daerah-daerah dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat, akan dilakukan dengan anggaran yang berasal dari dana daerah.
“Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai dana desa untuk perpustakaan, akan saya urus masalah ini,” ucapnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi untuk mengumpulkan jurnal-jurnal internasional dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia di Perpustakaan Nasional. Hal ini dimaksudkan agar pencarian informasi jurnal-jurnal tersebut dapat dilakukan dengan mudah bila terintegrasi.
“Nantinya untuk jurnal internasional seluruh perguruan tinggi akan dipusatkan di Perpustakaan Nasional ini. Kita hitung itu lebih efisien, jangan sendiri-sendiri. Sekarang kalau semuanya terintegrasi seperti itu menjadi mudah,” kata Presiden.
Terakhir, Presiden berpesan agar Perpustakaan Nasional tidak merasa puas dengan apa yang sudah ada. Ia meminta agar terus dilakukan inovasi-inovasi terkini yang sesuai dengan perkembangan zaman untuk semakin meningkatkan pelayanan literasi kepada masyarakat.
“Jangan cepat merasa puas dengan peresmian ini karena yang namanya inovasi digital itu perkembangannya setiap saat selalu ada perubahan. Perhatikan dan pelajari bagaimana orang mengonsumsi buku dan tulisan lalu sesuaikan layanan Perpustakaan Nasional dengan tren-tren terbaru yang ada,” tutupnya.
Setelah meresmikan Gedung Layanan Perpustakaan Nasional, Presiden didampingi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi M Nasir, Kepala Perpustakaan Nasional M Syarif Bando, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Duta Baca Indonesia Najwa Shihab serta beberapa pegiat literasi berkeliling melihat fasilitas di gedung yang baru diresmikannya itu.
Layanan yang dilihat pertama kali oleh Presiden adalah layanan layar sentuh yang berisi e-jurnal, e-book, data perpustakaan di seluruh Indonesia, dan website Perpustakaan Nasional.
Di tempat pendaftaran keanggotaan yang berada di lantai 2, Presiden membuat kartu anggota Perpustakaan Nasional. Tidak hanya satu menit, kartu anggota Presiden sudah selesai pembuatannya. Layanan ini menurut Kepala Perpustakaan nasional merupakan layanan tanpa biaya dan hanya dengan menunjukkan kartu identitas diri, maka kartu anggota dapat dibuat dan selesai dalam satu menit.
Presiden pun mengakui layanan yang baik ini. “Tidak ada satu menit semua bisa diberikan. Semua tidak bayar,” ucap Presiden kepada jurnalis.
Dari lantai 2, Presiden meninjau layanan perpustakaan di lantai 7. Di sini tersedia ruangan perpustakaan untuk anak-anak, penyandang disabilitas dan lansia. Presiden sempat menyapa anak-anak yang berada di layanan tersebut. Setelah berbincang sebentar dengan anak-anak, Presiden juga menyapa ibu-ibu yang sedang berada di lantai 7 tersebut.
Selanjutnya Presiden berpamitan dan menuju perpustakaan layanan disabilitas. Presiden melihat dua anak tunanetra yang tengah membaca buku dengan cetakan huruf braille. Presiden sempat mendengarkan apa yang dibacakan oleh salah satu anak itu.
“… adalah wanita pertama yang mempunyai mesin game di daerahku. Aku dan dia selalu bermain bersama setiap hari sepulang sekolah,” ucap anak tersebut.
Kepada jurnalis, Presiden memuji Gedung Perpustakaan Nasional tersebut. “Gedung perpustakaannya sangat representatif, sangat bagus,” ucap Presiden.
Selain itu, ia pun memuji layanan yang ada di ruang perpustakaan tersebut, seperti fasilitas untuk anak-anak, balita dan lansia, serta layanan disabilitas. “Untuk buku-buku braille, ada juga. Ini sebuah gedung dengan fasilitas yang sangat modern. Saya kira bisa digunakan sampai 50 tahun akan datang. Memang ini dibangunnya lama kan, 2 tahun 6 bulan. Awal 2015. Kualitasnya juga baik,” ujar Presiden.
Ping.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
