Resmikan 7 Revitalisasi SMK, Ganjar Dorong “Teaching Industry” di Jawa Tengah
Jakarta – Teaching industry yang diimpikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan tenaga kerja sesuai kebutuhan industri, perlahan terwujud.
Tujuh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Jawa Tengah telah mendapatkan dukungan nyata dari sembilan perusahaan yang tergabung dalam Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI. Bahkan di tujuh sekolah tersebut sudah dibangun dan diberikan fasilitas penunjang sesuai dengan jurusan, serta sesuai skill labour.
“Tadi ada dari kawan-kawan (pengusaha) mengatakan bukan SMK yang butuh industri, tetapi industri yang butuh SMK. Itu pernyataan yang bagus. Hari ini ada sembilan perusahaan besar yang membantu SMK-SMK yang ada di Jawa Tengah. Alhamdulillah ini sudah ada kurang lebih tujuh (sekolah) yang dibantu, ini bagus sekali dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” kata Ganjar, seusai meresmikan tujuh revitalisasi SMK di SMKN 8 Surakarta, Rabu (1/3/2023).
Menurut Ganjar, keterlibatan pemerintah dan dunia usaha dalam mendesain perencanaan bersama itu sudah tepat. Artinya, kebutuhan tenaga kerja dari industri dapat disuplai dan dipenuhi oleh sekolah vokasi atau SMK.
Ganjar menjelaskan, ada beberapa SMK di Jawa Tengah yang telah merasakan hasil kerja sama selama periode 2021-2022. Di antaranya SMKN 2 Surakarta, SMKN 4 Surakarta, SMKN 5 Surakarta, SMKN 6 Surakarta, SMKN 8 Surakarta, SMK Mandala Bhakti Surakarta, SMKN 2 Sukoharjo, SMKN 3 Semarang, SMKN 2 Kendal, dan SMK Tunas Harapan Pati.
Sedangkan sembilan perusahaan yang termasuk dalam konsorsium itu adalah Bakti Barito, PT Profesional Telekomunikasi Indonesia, PT Indofood, PT Sinarmas, PT Agung Sedayu Group, Wings, Garuda Food, Triputra Group, dan First Resources.
“Ini sungguh bagus. Tadi pagi saya lari lihat beberapa SMK, tenyata untuk yang boga dibantu peralatan dapur. Mereka sudah praktik dan masakannya enak. Untuk kesenian, ini ada Konser Hall mini yang mereka bisa menampilkan karya-karya dengan baik,” katanya.
Setelah revitalisasi tujuh SMK itu, Ganjar akan terus menggandeng industri untuk meningkatkan kualitas SDM lulusan SMK. Ia sudah mengajukan beberapa sekolah lain agar fasilitasnya ditingkatkan sesuai kebutuhan industri saat ini, baik dalam bentuk infrastruktur maupun bantuan alat dari perusahaan.
“Nah hari ini saya coba propose (usulkan) lagi beberapa sekolah yang lain agar fasilitas sekolahnya lebih bagus, dan kami pingin mengundang siswa-siswa yang, maaf, dari keluarga miskin, agar aksesnya lebih banyak lagi. Tiga sekolah yang sudah ada akan ditambah 15 (sekolah) sehingga kami punya 18 (sekolah). Mereka akan bisa mendapatkan akses itu dengan baik, dan dibantu oleh perusahaan-perusahaan swasta ini harapan kami lebih canggih lagi,” jelasnya.
Ditambahkan, puncak dari kerja sama sekolah dengan industri tersebut adalah teaching industry. Jadi pelajar sudah mulai dibiasakan menggunakan alat dan praktik, sehingga ketika lulus sudah siap bekerja.
“Nanti akan ketemu kebutuhan industri dan sekolah yang disiapkan. Puncaknya adalah adanya teaching industry. Itu puncaknya sehingga anak-anak lebih terbiasa untuk praktik,” jelasnya.
Ketua Konsorsium Pengusaha Peduli Sekolah Vokasi RI, Primadi Serat, mengatakan, peduli diartikan sebagai industri yang membutuhkan SMK sebagai tenaga kerja. Selain itu, para pengusaha tidak ingin melihat adanya pengangguran.
“Selain membutuhkan tenaga kerja SMK, kami melihat tidak ingin ada pengangguran. Lulusan SMK bisa menjadi penggerak roda perekonomian,” ungkapnya.
Primadi menambahkan, bangunan fisik tidak serta merta mengubah sekolah biasa menjadi sekolah unggulan. Sebab, yang menurutnya paling penting adalah, menyelaraskan kurikulum dan melatih guru agar kompeten.
Dia mencontohkan, di SMKN 8 Surakarta yang melibatkan seniman ternama Garin Nugroho dan Eko Supriyanto (Eko Pece) untuk menggarap pertunjukan.
“Percuma gedung dibangun tapi SDM-nya tidak. Kami ingin bangun teaching factory. Sekarang ada tujuh sekolah, kami targetkan akhir 2024 ada 16 sekolah yang kami revitalisasi,” ujarnya di depan Ganjar.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.
“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).
Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.
Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.
Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.
Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.
Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.
“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).
Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.
Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.
“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.
Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.
“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.
Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.
Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.
“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.
Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.
“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).
Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.
“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.
Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.
“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Tekan Biaya Logistik, Komisi V Dorong Kemenhub Tingkatkan Transportasi Laut
