Connect with us

Rencana Gerakan People Power Kubu 02 untuk Jatuhkan Jokowi-Maruf

Gerakan People Power

Alasannya Bukan Kudeta

Bercermin dari kerusuhan Mei 1998 atau awal mula dibukanya kran reformasi, karena adanya gerakan people power untuk menjatuhkan rezim Soeharto. Menurut Herry, people power pada 1998 jangan diartikan sebagai kudeta, tetapi menekan agar rezim Soeharto jatuh dan kala itu penggantian presiden dilakukan secara konstitusional.

“Rencana people power 02 itu jangan diartikan negatif terus, bukan kudeta. Kubu 01 saja yang menilainya negatif karena dianggap kudeta,” tambah dia.

People power menurut dia, bukan kudeta meminta ganti presiden dan wakil presidennya. Tetapi, hanya akan menekan penyelenggara Pemilu termasuk MK di saat kubu Prabowo-Sandiaga dinyatakan kalah oleh KPU atau yang menang adalah Jokowi-Ma’ruf.

“Kalau 02 kalah, kita akan lakukan people power. Sama seperti 1998, kalau tak didahului people power pasti tidak akan terjadi reformasi menumbangkan Soeharto,” tegas dia.

Namun alasan itu terlalu picik. Soeharto diturunkan setelah berkuasa 32 tahun. People power terhadap Soeharto, berlangsung tidak dalam menyikapi kemenangan Pemilu namun b erlangsung di tengah berjalannya kekuasaan Soeharto.

Baca Juga:

Bukan kah berbeda dengan kondisi saat ini, yang mana pemilu demokrasi hasilnya secara sah menunjukkan, Jokowi mengungguli Prabowo dalam pengumpulan suara sementara.

M Riz

 

 

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Rangkap Jabatan, Banggar DPRD DKI Minta Anggota TGUPP Anies Kembalikan Gaji

Oleh

Fakta News
Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi

Jakarta – Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi meminta anggota TGUPP Anies Baswedan yang rangkap jabatan mengembalikan gajinya. Gaji yang harus dikembalikan, kata dia, terhitung dari gaji saat ia mulai merangkap jabatan.

“Saya tekankan dalam rapat Banggar ini untuk dikembalikan uang dari mulai kapan di TGUPP terus dia merangkap jabatan, harus fair juga,” kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin, 9 Desember 2019.

Prasetio mengatakan akan berkoordinasi dengan Badan Perencana Pembangunan Daerah atau Bappeda untuk mengetahui pasti kapan anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) itu rangkap jabatan.

Prasetio melihat ada empat anggota TGUPP yang melakukan rangkap jabatan, salah satu di dewan pengawas kesehatan. Dia menilai tidak boleh ada anggota TGUPP yang bekerja di dua tempat dengan gaji dari satu APBD.

Adapun anggota TGUPP yang diduga merangkap jabatan sebagan dewan pengawas rumah sakit adalah Achmad Haryadi. Dia ditunjuk sebagai dewan pengawas rumah sakit sejak Oktober 2016, namun pada 2018 nama Haryadi masuk dalam salah satu TGUPP.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Merry Hotma menilai ada konflik kepentingan dengan rangkap jabatan Haryadi. “Dia double job bagian tim percepatan pembangunan tapi juga ada sistem pemerintahan ini tidak fair ini conflict of interest,” ujar Merry.

Merry berpendapat seharusnya TGUPP terlepas dari sistem pemerintah, karena salah satu tugas TGUPP dalam percepatan dan pembangunan adalah pengawasan dan evaluasi.

Merry meminta Haryadi harus memilih salah satu jabatan, antara TGUPP dengan Dewan Pengawas. “Jangan rangkap jabatan,” ujarnya.

Dalam rapat anggaran di tingkat komisi, masalah rangkap jabatan anggota TGUPP ini telah mengemuka. Bahkan Merry meminta Komisi E untuk memanggil dewan pengawas RSUD tersebut.

Anggota Komisi E Dian Pratama juga mempertanyakan dasar penunjukan Haryadi karena dualisme jabatan antara Dewan Pengawas Rumah Sakit dan sebagai TGUPP Anies Baswedan. “Apa boleh satu menerima gaji sebagai TGUPP satu sebagai dewan pengawas,” ujarnya.

 

Ping

Baca Selengkapnya

BERITA

BPIP dan Lemhanas Teken Nota Kesepahaman Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila

Oleh

Fakta News

Jakarta – Untuk membumikan nilai-nilai Pancasila, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Lembaga Ketahanan Nasional sepakat menyusun metode, bahan ajar, dan kualifikasi pengajar materi pendidikan Pancasila. Selain itu, kedua lembaga itu juga akan mengukur indeks kepancasilaan.

Nota kesepahaman yang diteken Pelaksana tugas Ketua BPIP Haryono dan Gubernur Lemhanas Agus Widjojo itu menyebutkan bahwa dua lembaga sepakat untuk melakukan koordinasi dan bekerjasama menggunakan kepakaran yang dimiliki untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila.

Dalam masa itu, kedua lembaga juga akan melakukan evaluasi. “Kerjasama ini bertujuan untuk mengakselerasi pembumian Pancasila,” kata Haryono dalam keterangan tertulis, Senin, 9 Desember 2019.

Menurut dia kerja sama itu merupakan cikal bakal untuk memanfaatkan dan mensinergikan kemampuan dan sumberdaya BPIP dan Lemhanas dalam pembinaan ideologi Pancasila.

Agus Widjojo mengatakan Lemhanas dan BPIP akan berdama-sama melakukan penguatan kebijakan pemerintah secara terus-menerus. “Lemhanas memiliki banyak pakar, siap mendukung upaya pembinaan ideologi Pancasila yang dilakukan BPIP,” ujarnya.

Direktur Sosialisasi, Komunikasi dan Jaringan BPIP Aris Heru Utomo berujar sebenarnya kerja sama itu merupakan nota kesepahaman yang sudah dilakukan oleh Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) yang merupakan cikal bakal BPIP.

Kerja sama itu ditandatangani pada 2017 yang sampai saat ini belum diimplementasikan. “Jadi ini merupakan upaya kita untuk memperbaharui,” kata Aris.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Tuding Jokowi Tak Paham Pancasila, Henry Yoso Laporkan Rocky Gerung Atas Pencemaran Nama Baik

Oleh

Fakta News

Jakarta – Politisi PDI Perjuangan Henry Yosodiningrat melaporkan akademisi Rocky Gerung ke Bareskrim Polri, Senin (9/12).

Akademisi Rocky Gerung menuding Presiden Jokowi tidak paham Pancasila saat menjadi narasumber diskusi di salah satu stasiun televisi nasional.

Henry menilai ucapan Rocky Gerung mencemarkan nama baik Jokowi.

“Saya menilai ucapan itu keterlaluan. Saya sudah lama lihat Rocky Gerung. Rocky Gerung orang yang sok tau, gak ada orang yang benar di mata dia, kecuali diri sendiri dan orang yang salah itu yang benar di mata dia,” kata Henry.

Henry menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga dijadikan sumber hukum, falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Presiden itu apa sebagai Kepala Pemerintahan, Kepala Negera sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di angkatan bersenjata (TNI). Presiden adalah hasil pemilihan langsung dari rakyat Indonesia. Artinya sosoknya harus dihormati oleh rakyat Indonesia bahkan bangsa-bangsa asing pun penghormatan kepada Presiden sehingga saya tidak menerima kepada orang yang mengatakan Presiden tidak paham Pancasila,” ucapnya.

Henry mengaku bisa membuktikan Jokowi paham Pancasila. Dia menilai bahwa permasalahan Rocky Gerung bukan lagi politik, tetapi hukum.

“Saya tidak bicara dari sisi politik, tapi dari sisi hukum. Bahwa dia (Rocky Gerung) sebagai seorang pengamat politik, oke, tapi saya melihat dia bukan ahli politik, tapi sebagai pengamat kalau di dalam ada perdebatan sah-sah saja. Tapi tidak ada halangan untuk melaporkan perbuatan itu yang saya duga sebagai perbuatan pidana,” ujarnya.

 

Munir

Baca Selengkapnya