Connect with us
Parlemen

Regulasi Keamanan Laut Perlu Diintegrasikan

Regulasi Keamanan Laut Perlu Diintegrasikan
Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi. Foto: DPR RI

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mendukung regulasi keamanan laut agar diintegrasikan, sehingga penanganan pengamanan laut di Indonesia tidak tumpang tindih. Hal ini disampaikannya merespon gagasan pemerintah untuk merealisasikan Omnibus Law tentang Pengamanan Laut.

Menurutnya, Pemerintah perlu memberikan titik terang terkait otoritas yang berwenang dalam penanganan pengamanan laut Indonesia. “Dengan adanya kasus di perairan Natuna Utara ini, kita harus memikirkan kembali siapa yang ditunjuk pemerintah sebagai Coast Guard,” kata Bobby kepada Parlementaria di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2010).

Politisi Partai Golkar itu menyebutkan, saat ini terdapat 17 Undang-Undang (UU) yang relevan tentang kelautan. Sementara, ada 2 UU yang secara bersamaan mengatur mengenai penjaga pantai (coast guard). UU tersebut adalah UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan UU Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan.

Diketahui, UU Pelayaran menghadirkan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) di bawah koordinasi Kementerian Perhubungan, sedangkan Coast Guard Badan Keamanan Laut (Bakamla) di bawah UU Kelautan. Kedua lembaga tersebut ditugasi mengatur keamanan laut, namun belum terkoordinasi.

“Secara infrastruktur KPLP itu memiliki jumlah kapal yang lebih banyak dan markas logistik serta kewenangan utamanya sebagai penegakkan hukum. Bakamla, kapalnya lebih besar tapi tidak memiliki kewenangan hukum. Jadi dua-duanya ini harus saling mengisi,” terang legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Selatan II itu.

Khusus untuk menghadapi coast guard China yang berkeliaran di ZEE Indonesia, menurutnya Pemerintah perlu mensiasati dengan adanya regulasi tunggal yang mengatur keamanan laut.  “Ini kan siasat Tiongkok. Dia (RRT) melapisi bahwa penegak hukumnya itu sipil tetapi sebenarnya posturnya adalah para militer. Nah, ini yang harus disikapi pemerintah dengan mengkordinasikan kedua UU tersebut,” tandasnya. (ann/sf)

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Kasus Wahyu Setiawan Dinilai Ada Dugaan Cacat Hukum dan Penipuan

Oleh

Fakta News

Jakarta – Kasus yang menjerat komisioner KPU Wahyu Setiawan begitu menyedot perhatian publik. Selain karena posisinya sebagai anggota penyelenggara pemilu, juga karena konstruksi kasusnya yang menimbulkan perdebatan hukum.

Anggota Tim Kuasa Hukum DPP PDI Perjuangan, Maqdir Ismail menyampaikan, kasus yang menjerat Wahyu Setiawan bermula dari perbedaan penafsiran KPU atas putusan Mahkamah Agung mengenai pelimpahan suara caleg terpilih yang neninggal dunia.

“Yang diminta DPP PDI Perjuangan itu dasarnya putusan MA, bahwa partai memiliki kedaulatan melimpahkan suara caleg terpilih yang meninggal dunia,” kata Maqdir, dalam diskusi bertajuk ‘Ada Apa di Balik Kasus Wahyu Setiawan’ yang digelar Indonesia Law Reform Institute (ILRINS), di Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (19/1/2020).

“Perbedaan ini harus kita kembalikan pada penafsir tunggal perundang-undangan adalah MA, bukan KPU,” ungkap Maqdir.

Selanjutnya, Maqdir menyatakan tidak ada usaha menghalangi penyelidik KPK yang datang pada 9 Januari 2020 ke DPP PDI Perjuangan.

“Harus menjadi catatan bagi KPK, apa yang disebut sebagai penggeledahan atau penyitaan di DPP, itu tidak ada. Itu dasarnya apa, karena dilakukan saat belum ada surat, belum ada barang bukti, dan belum ada tersangka,” ungkap Maqdir.

Sementara itu, pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Yenti Ganarsih, menduga kasus Wahyu Setiawan adalah penipuan. Yenti menyampaikan hal itu karena Wahyu dia yakini tidak mampu mengubah putusan KPU yang diputuskan kolektif kolegial bersama komisioner KPU lainnya.

“Kronologis penting bagi penegak hukum untuk melihat modus, kenapa Harun Masiku percaya bisa dibantu jadi anggota DPR?” kata Yenti.

“Bisa jadi Harun mau mundur, tetapi Wahyu menawarkan atau memeras, maka dilihat apakah kronologi memenuhi unsur yang ada,” ungkap Yenti menambahkan.

Sedangkan politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu menyampaikan, akar kasus Wahyu Setiawan adalah sikap KPU yang tidak menjalankan putusan MA. Dia meminta MA buka suara untuk memperjelas apakah ada pembangkangan yang dilakukan KPU atau tidak.

“Dalam kasus Wahyu Setiawan, Mahkamah Agung harus bicara, apakah KPU melakukan pembangkangan atau tidak terhadap putusan MA?” ucap Adian.

“Jangan-jangan, Harun Masiku adalah korban dari iming-iming oknum KPU yang bermain. Karena Harun Masiku hanya memperjuangkan haknya menjadi anggota DPR. Dasarnya adalah putusan MA yang menyebut pengalihan suara caleg terpilih yang meninggal dunia menjadi kewenangan partai,” ungkap Adian.

Adian juga membantah ada penghadangan penyelidik KPK di Kantor DPP PDI Perjuangan.

“Dari CCTV terlihat. Saya menyangkal ada keributan di DPP PDI Perjuangan saat KPK datang, ada videonya, KPK punya nggak videonya?” ujar Adian.

Menanggapi para pembicara lainnya, Ketua Lembaga Perlindsungan Saksi dan Korban (LPSK), Hasto Atmojo Suroyo, menyampaikan, pihaknya dapat memberi perlindungan jika Harun Masiku ditetapkan menjadi korban penipuan oleh penegak hukum.

“Harun Masiku bisa dilindungi LPSK saat sudah ada putusan penegak atau lembaga hukum bahwa dia adalah korban penipuan yang dilakukan oknum di KPU,” ucap Hasto.

 

Chrst

Baca Selengkapnya

BERITA

IKA ITS Salurkan Bantuan bagi Warga Terdampak Bencana Banjir-Longsor di Bogor dan Lebak Banten

Oleh

Fakta News
Ikatan Alumni ITS (IKA ITS) menyerahkan bantuan kepada warga terdampak bencana di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor, Sabtu (18/1/2020).

Bogor – Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) Surabaya, menyalurkan bantuan bagi warga terdampak banjir dan tanah longsor di Kabupaten Bogor dan Lebak Banten, Sabtu (18/1/2020). Penyaluran bantuan ini dilakukan bersama organ relawan Komite Penggerak Nawacita (KPN) dengan mengunjungi sejumlah lokasi terdampak bencana.

Lokasi pertama yang dikunjungi oleh IKA ITS adalah posko pengungsian di Kampung Cipugur, Desa Cileuksa yang berada di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Di posko ini menampung 700 jiwa dari 194 KK yang berasal dari Dusun Ranca Nangka yang saling bersebelahan.

Dusun Ranca Nangka kini hilang setelah diterjang longsor pada 1 Januari 2020 lalu. Dusun di kaki Gunung Halimun itu kini ditinggal pergi penghuninya.

Rumah-rumah yang ada di dusun itu rata dengan tanah, hanya tersisa dua yang masih terlihat, tapi itu pun rusak parah. Bencana longsor itu menghancurkan sepenuhnya kampung tersebut.

Perwakilan IKA ITS Sitta Rosdaniah menuturkan penyaluran bantuan dari alumni ITS sebagai bentuk kepedulian dan rasa prihatin bagi warga terdampak bencana. Diharapkan bantuan tersebut dapat membantu meringankan penderitaan warga sehingga mereka dapat lebih kuat menjalani kehidupan sehari-hari. Adapun bantuan yang diberikan obat-obatan, beras, perlengkapan sholat, alat-alat kebersihan dan sepatu boot.

“Kami sangat prihatin atas bencana yang terjadi di awal tahun ini. Pemberian bantuan ini merupakan bentuk dukungan moril dan materil dari alumni ITS bagi para warga yang hingga saat ini masih bergulat dengan bencana. Diharapkan bantuan yang diberikan bisa memperkuat kondisi fisik dan mental para korban,” terang Sitta.

“Dalam penyaluran bantuan ini, kami juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait terutama KPN untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi korban dan kebutuhan yang diperlukan. Informasi yang kami himpun, saat ini para korban membutuhkan bantuan makanan, pakaian, obat-obatan, alat ibadah dan juga perlengkapan untuk membantu mereka membenahi area pemukimannya,” imbuh Sitta.

Selain di Desa Cileuksa, IKA ITS juga menyalurkan bantuan ke Desa Harkatjaya, Pasir Madang, Desa Bojong Tenjo, Desa Mayak di Lebak Banten

IKA-ITS pun berharap kondisi yang ada bisa segera teratasi dan langkah-langkah pemulihan yang diperlakukan secepatnya dilakukan agar aktivitas warga bisa berjalan seperti sedia kala.

 

Yuch

Baca Selengkapnya

BERITA

Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iriana Bertolak ke Labuan Bajo

Oleh

Fakta News
Presiden saat tiba dan disambut Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Minggu (19/1).

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) beserta Ibu Negara Iriana pada hari ini, Minggu (19/1), bertolak menuju Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) guna melakukan kunjungan kerja.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden dan rombongan lepas landas sekitar pukul 09.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1. Kepala Negara dan rombongan tiba di Bandara Komodo, Kabupaten Manggarai Barat sekitar pukul 11.50 WITA.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut dalam penerbangan mengatakan, Presiden dan Ibu Iriana akan melakukan sejumlah agenda kerja hingga Selasa, 21 Januari 2020.

“Besok Presiden akan meninjau proyek pembangunan terminal multipurpose Labuan Bajo dan meninjau kawasan Puncak Waringin. Selain itu, Presiden juga akan meresmikan sarana pendukung pariwisata, yaitu sebuah hotel milik BUMN,” kata Heru.

Lebih lanjut, Heru juga mengatakan kunjungan kerja kali ini juga akan dimanfaatkan Presiden untuk meninjau infrastruktur pendukung pariwisata di Labuan Bajo.

“Seperti kita ketahui, Labuan Bajo merupakan salah satu dari lima destinasi wisata super prioritas tahun ini,” ucap Heru.

Pada bulan Juli 2019, Presiden telah meninjau infrastruktur di Labuan Bajo. Dalam beberapa kesempatan Presiden memang selalu menegaskan jika dirinya akan selalu memantau langsung pembangunan suatu infrastruktur.

Turut menyertai Presiden dan Ibu Iriana dalam penerbangan menuju Provinsi NTT antara lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Staf Khusus Presiden Adamas Belva Syah Devara.

 

Chrst

Baca Selengkapnya