Regulasi Distribusi BBM Diusulkan BPH Migas untuk Direvisi
Jakarta – Agar tak lagi membagi wilayah penyaluran premium dan RON 88, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengusulkan agar Peraturan Presiden No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (BBM) diubah dengan dua poin utama.
Komite BBM BPH Migas Ibnu Fajar mengatakan, dengan pembagian wilayah akan menyebabkan perbedaan harga. Sementara itu, pemerintah memiliki program BBM Satu Harga yang ingin menghilangkan perbedaan harga di berbagai daerah.
Adapun, pemerintah telah mengatur kebijakan BBM Satu Harga melalui Peraturan Menteri No.36/2016 yang terbit pada akhir 2016. Diatur dalam Perpres No.191/2014, premium masuk dalam kategori penugasan sehingga penyalurannya menyentuh seluruh Indonesia kecuali Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Provinsi Bali.
Artinya, kendati Permen ESDM No.36/2016 terbit, perbedaan harga jual premium akan tetap ada bila Pasal 3 yang membagi wilayah penyaluran premium dalam Perpres No.191/2014 tak diubah.
“Jadi revisi yang utama adalah wilayah penugasan sebenarnya ada Permen 36 mengenai BBM satu harga dan berlaku seluruh Indonesia ketika dibagi dua wilayah akan ada perbedaan harga,” ujar Ibnu di Jakarta, Rabu (25/10/2017).
Selain itu, poin lain yang juga akan diubah dalam Perpres No.191/2014 yakni tentang syarat badan usaha pemegang izin niaga yang akan menyalurkan premium. Dalam pasal 20 diatur bahwa Badan Pengatur menugaskan kepada badan usaha untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM jenis penugasan atau premium bila badan usaha memiliki fasiltas pengolahan, penyimpanan dan pendistribusian BBM.
Karena itu, menurut Ibnu, kini tengah diusulkan agar syarat kepemilikan fasilitas pengolahan dan penyimpanan masih relevan bagi badan usaha yang akan menjual premium sehingga terbuka peluang bagi badan usaha lain untuk menjual premium. Pasalnya, hingga saat ini, hanya PT Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan untuk menyalurkan premium.
“Fasilitas pengolahan itu kan ada syarat yang mendapat penugasan memiliki fasilitas pengolahan,” katanya.
Pengoperasian stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Vivo, menurut Ibnu, memiliki izin usaha niaga umum sehingga bisa menjual premium. Dia menyebut dalam izin usaha niaga umum yang diberikan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, tercantum jenis BBM apa saja yang diperbolehkan dijual badan usaha. Dengan demikian, kendati pada Perpres diatur bahwa badan usaha yang menjual premium harus memiliki fasilitas penyimpanan dan pengolahan, Vivo tetap bisa menjual premium meskipun belum memiliki kedua fasilitas itu.
“Yang saya dengar memang tercantum memang mereka boleh jual RON 88,” katanya.
BBM Satu Harga
Sementara itu, pada Agustus lalu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyebutkan, bahwa saat ini pemerintah sudah berhasil mewujudkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di 21 daerah.
Kebijakan tersebut, merupakan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia optimistis kebijakan tersebut akan dapat terealisasi di seluruh daerah-daerah terluar di Indonesia.
Pada tahun ini, BBM satu harga ditargetkan dapat terjadi di 54 daerah terluar Indonesia. “Target sampai akhir tahun 54 titik. Dari 2016, bersama BPH Migas dan Pertamina, realisasinya kita sudah membangun di 21 titik,” kata dia di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (8/8/2017).
Menurutnya, beberapa daerah yang menjadi sasaran kebijakan BBM satu harga adalah di Pulau Morotai, Pulau Nias, dan Pulau Mentawai. Diharapkan, hingga 2019 harga BBM sudah satu harga di seluruh Indonesia.
“Ini rata-rata terlokasi di daerah terluar di antaranya di pulau morotai, nias, mentawai. Memang prioritas kita adalah yang daerah sulit. Target sampai akhir tahun 54 titik. Total sampai 2019 ada 150 titik,” terang Ego.
M Riz
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menyesalkan nilai impor Migas (Minyak dan Gas) nasional dari Singapura yang semakin hari bukan semakin berkurang, melainkan semakin meningkat. Menurutnya, hal ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan Migas nasional.
Hal tersebut diungkapkannya menyusul rencana Menteri ESDM yang akan menaikkan impor BBM menjadi sebesar 850 ribu barel per hari (bph), terutama dari Singapura. “Pemerintah jangan manut saja didikte oleh mafia migas. Harus ada upaya untuk melepas ketergantungan impor migas. Paling tidak impor migas ini harus terus-menerus dikurangi. Jangan sampai pemerintah tersandera oleh mafia impor migas,” ungkap Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Untuk itu, lanjut Politisi dari Fraksi PKS ini, perlu adanya terobosan berarti terkait upaya pembangunan dan pengelolaan kilang minyak nasional di tanah air. Pasalnya, Sejak Orde Baru belum ada tambahan pembangunan kilang minyak baru, sementara rencana pembangunan Kilang Minyak Tuban, sampai hari ini tidak ada kemajuan yang berarti.
“Masa kita kalah dan tergantung pada Singapura, karena kita tidak punya fasilitas blending dan storage untuk mencampur BBM. Padahal sumber Migas kita tersedia cukup besar dibandingkan mereka,” tambahnya.
Mulyanto berharap Pemerintah mendatang perlu lebih serius menyelesaikan masalah ini. Hal itu jika memang ingin mengurangi defisit transaksi berjalan sektor migas serta melepas ketergantungan pada Singapura. Diketahui, Singapura dan Malaysia memiliki banyak fasilitas blending dan storage yang memungkinkan untuk mencampur berbagai kualitas BBM yang diproduksi dari berbagai kilang dunia, untuk menghasilkan BBM yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan.
“Karena kita tidak memiliki fasilitas ini maka kita terpaksa mengimpor BBM sesuai dengan spesifikasi kebutuhan kita dari negara jiran tersebut,” pungkasnya.
Untuk diketahui, produksi minyak nasional saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu barel per hari, sementara kebutuhan mencapai 840 ribu barel per hari. Kekurangan tersebut harus ditutupi melalui impor, dengan 240 ribu barel per hari berasal dari minyak mentah dan 600 ribu barel per hari dari BBM.
Denpasar – Proyek Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) yang sedang dibangun di Pelabuhan Benoa, diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional, selain mempromosikan pariwisata Bali lebih luas lagi.
Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung saat memberi sambutan pembuka pada pertemuan Komisi VI dengan sejumlah direksi BUMN yang terlibat dalam pembangunan BMTH. Komisi VI berkepentingan mengetahui secara detail progres pembangunan proyek strategi nasional tersebut.
“Ini proyek strategis nasional (PSN) yang diharapkan mampu memulihkan ekonomi nasional melalui kebangkitan pariwisata Bali. Proyek BMTH diharapkan mampu membangkitkan kembali sektor pariwisata Bali pasca pandemi Covid 19,” katanya saat memimpin pertemuan dalam Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi VI DPR RI di Denpasar, Bali, Senin (22/4/2024).
Dijelaskan Martin, PSN ini dikelola PT. Pelindo III yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Proyek ini membutuhkan dukungan berbagai pihak, seperti PT. Pertamina Patra Niaga, PT. Pertamina Gas Negara, dan pihak terkait lainnya, agar bisa bekerja optimal dalam memulihkan ekonomi nasional. Pariwisata Bali yang sudah dikenal dunia juga kian meluas promosinya dengan eksistensi BMTH kelak.
Proyek ini, sambung Politisi Fraksi Partai Nasdem tersebut, memang harus dikelola secara terintegrasi. Namun, ia menilai, progres pembangunan BMTH ini cenderung lamban. Untuk itu, ia mengimbau semua BUMN yang terlibat agar solid berkolaborasi menyelesaikan proyek tersebut.
Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti mengungkapkan bahwa konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik yang signifikan, terutama dalam segi harga minyak mentah dunia (crude palm oil/CPO).
“Konflik antara Iran dan Israel dapat memiliki implikasi ekonomi dan geopolitik. Terutama dalam segi harga minyak mentah dunia,” ujar Roro dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Kamis (25/4/2024).
Meski, saat ini harga minyak mentah dunia masih terpantau cukup stabil, dan per tanggal 22 April 2024 pukul 16.00, harga untuk WTI Crude Oil berada pada kisaran 82,14 dolar AS per barel, dan untuk Brent berada pada kisaran 86,36 dolar AS per barel. Namun, konflik di jazirah arab itu berpotensi menimbulkan kenaikan harga minyak mentah dunia, yang bisa menembus 100 dolar AS per barel.
Terkait dengan dampak dari konflik geopolitik terhadap kondisi harga BBM di dalam negeri tersebut, Politisi dari Fraksi Partai Golkar menjelaskan bahwa dari pihak pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Airlangga Hartarto, telah menegaskan dan memastikan bahwa harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tidak akan naik akibat konflik ini, paling tidak sampai bulan Juni 2024 ini.
“Untuk selanjutnya, Pemerintah masih perlu melihat dan mengobservasi lebih lanjut terlebih dahulu. Saya berharap agar dampak dari eskalasi konflik di Timur Tengah ini masih bisa ditahan dan diatasi oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kenaikan BBM masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Mulyanto Sesalkan Impor Migas dari Singapura Semakin Meningkat
Proyek BMTH di Pelabuhan Benoa Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional
Dyah Roro Ingatkan Konflik di Jazirah Arab Berimplikasi Kenaikan Harga Minyak
Suntikan PMN Diharapkan Tambah Keuntungan Negara, Demi Kesejahteraan Rakyat
BMTH Harus Beri Manfaat Besar Bagi Masyarakat Bali
Halal Bihalal Relawan ITS, Hadirkan Rektor ITS ke-7 Prof. Ir. Soegiono Pompa Semangat Para Relawan
Legislator Komisi VI Dukung BUMN Pariwisata Majukan Potensi UMKM Indonesia
Dapat Pengaruhi Pasokan Minyak Domestik, Pemerintah Harus Antisipasi Konflik Iran-Israel
Komisi II Soroti Tumpang Tindih Lahan di Provinsi Riau
