Denpasar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji mendorong pengembangan sektor pariwisata beserta sarana transportasi dan infrastruktur pariwisata di Provinsi Bali menjadi destinasi wisata premium. Hal tersebut diungkapkannya saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI Ke Kabupaten Badung, Provinsi Bali dengan tema Pengembangan Sektor Pariwisata Provinsi Bali beserta Dukungan Sarana Transportasi dan Infrastuktur di Provinsi Bali, Senin (22/4/2024).

“Kita mendapatkan penjelasan dari mitra kerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang Pariwisata, Transportasi dan juga infrastruktur bahwa mereka sudah mulai pulih kembali setelah pandemi Covid-19. Ada yang sudah 95 persen, adapula yang sudah 100 persen dari tahun 2019 lalu. Kondisi ini tentu menggembirakan tapi jangan pula mudah berpuas diri karena kita masih harus berpacu dengan waktu di mana sektor pariwisata merupakan penghasil devisa negara cukup besar,” ungkap Sarmuji usai pertemuan dengan jajaran Direksi BUMN Pariwisata, Transportasi dan Infrastruktur.

Politisi Partai Golkar ini menambahkan negara kita punya potensi wisata yang lengkap, mulai dari pesona alamnya, keramahtamahan masyarakat, keanekaragaman budaya. Hanya saja ada banyak hal yang harus dibenahi, misalnya destinasi wisata kita jangan hanya bertumpu di Bali saja tapi perlu juga dikembangkan daerah-daerah tujuan wisata lainnya.

“Khusus Bali yang sudah pulih kembali setelah pandemi kita berharap agar bisa menjadi destinasi wisata yang premium. Karena daya dukung lingkungan di Bali juga pasti terbatas, dengan jumlah wisatawan yang kian hari kian banyak tentu akan menyulitkan jika tidak secara terencana kita naikkan level wisata di Bali menjadi level premium,” tandasnya.

Legislator Dapil Jawa Timur VI melanjutkan, konsep wisata premium yang dimaksud mengacu kepada layanan yang berkualitas tinggi dan kental dengan keunikan alam, sosial, budaya, dan masyarakat. Dengan begitu, wisatawan bisa mendapat pengalaman bernilai tinggi dengan tetap memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menetapkan sepuluh Destinasi Wisata Prioritas (DSP) di luar Bali antara lain Borobudur di Jawa Tengah, Mandalika di NTB, Labuan Bajo di NTT, Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur, Kepulauan Seribu di Jakarta, Danau Toba di Sumatera Utara, Wakatobi di Sulawesi Utara, Tanjung Lesung di Banten, Morotai di Maluku Utara, dan Tanjung Kelayang di Kepulauan Bangka Belitung.

Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak mengingatkan pemerintah agar mengantisipasi dampak ekonomi dari konflik Iran dengan Israel, terutama dalam hal menjaga pasokan minyak domestik. Meskipun Indonesia tidak mengimpor minyak dari Iran, Amin, yang juga anggota Panja Energi DPR RI, menekankan bahwa pasokan minyak global dapat terpengaruh karena Iran adalah salah satu produsen minyak terbesar di dunia.

“Pemerintah harus memastikan pasokan minyak bumi untuk kebutuhan dalam negeri terjaga dengan baik,” tegasnya dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (22/4/2024).

Data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa kebutuhan minyak di Indonesia saat ini adalah 1,4 juta barel per hari, sementara produksi minyak domestik hanya sekitar 612 ribu barel per hari. Ini berarti Indonesia memerlukan impor sekitar 788 ribu barel per hari.

Sementara, tahun lalu, rata-rata impor hasil minyak adalah sekitar 2,16 juta ton per bulan, dan impor minyak mentah rata-rata 1,48 juta ton. Untuk itu, Amin memperingatkan bahwa pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, bersama dengan potensi kenaikan harga minyak dunia akibat eskalasi konflik, dapat menguras devisa Indonesia.

“Melindungi (hedging) nilai tukar rupiah terhadap dolar AS perlu dilakukan agar cadangan devisa tidak tergerus,” ujar Politisi Fraksi PKS ini.

Selain itu, jika nilai tukar rupiah melemah dan harga minyak naik, anggaran subsidi atau kompensasi bisa meningkat. Karena itu, Amin menilai kenaikan harga minyak dunia dapat memberatkan APBN, karena subsidi energi akan membengkak. Di sisi lain, pengurangan atau penghapusan subsidi energi dapat membebani masyarakat, dengan potensi efek berantai yang meningkatkan harga kebutuhan pokok.

Untuk menghadapi situasi ini, Amin menyarankan pemerintah untuk membangun rantai pasok yang lebih resilien, termasuk memastikan pasokan pangan dan energi tetap berjalan lancar. Investasi dalam sumber energi alternatif, rute baru, dan infrastruktur logistik dapat memperkuat rantai pasok global.

Wakil Rakyat dari Dapil Jatim IV itu pun mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai lonjakan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga energi, yang mungkin diikuti oleh kenaikan harga kebutuhan pokok. “Rantai pasok global yang terganggu oleh perang dapat menyebabkan produsen mencari bahan baku dari tempat lain, yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan membebankan biaya tersebut kepada konsumen,” pungkasnya.

Amin juga mengingatkan tentang dampak melemahnya kurs rupiah, yang jika tidak ditangani dengan tepat, dapat mengganggu pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat tingginya utang luar negeri, termasuk utang pemerintah, BUMN, dan swasta. Terakhir, Ia menyerukan pemerintah untuk mendorong de-eskalasi dan pengendalian diri di antara negara-negara yang terlibat dalam konflik di Timur Tengah.

“Komunikasi intensif dengan pemimpin dunia, termasuk Iran, Arab Saudi, Yordania, Mesir, dan negara-negara Eropa, diperlukan untuk menegaskan pentingnya menahan diri dan mengurangi eskalasi konflik,” tutup Amin.

Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anetta Komarudin menilai bahwa saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia kuat dan tangguh dalam menghadapi gejolak geopolitik global yang terjadi di Timur Tengah.

“Kondisi geopolitik terutama di wilayah Timur Tengah imbas adanya perang, bakal berpengaruh terhadap kondisi ekonomi global termasuk Indonesia. Terkait hal itu, saat ini kondisi fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dan tangguh,” kata Puteri dalam keterangan resmi yang diterima media, di Jakarta, Minggu (21/4/2024).

Dalam keterangan tertulisnya, Puteri menyebutkan bahwa saat ini pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan masih di atas 5 persen (year on year/yoy), di atas pertumbuhan ekonomi global 3,2 persen (yoy). Selain itu, inflasi juga masih terkendali pada angka 3,05 persen pada Maret 2024. Puteri juga memaparkan bahwa posisi cadangan devisa juga masih tinggi sebesar 140,4 miliar dolar AS pada bulan sebelumnya. Bahkan surplus neraca perdagangan Indonesia berlanjut pada Februari 2024 sebesar 0,87 miliar dolar AS.

“Indikator-indikator ini menjadi bekal kita untuk tetap yakin dan optimistis bahwa ekonomi Indonesia masih tetap kuat di tengah risiko konflik Timur Tengah,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Meski begitu, Puteri tetap mengingatkan hal-hal yang patut diwaspadai dari adanya ketegangan di wilayah Timur Tengah. Puteri menyebut ada potensi disrupsi pada suplai logistik di Selat Hormuz dan Laut Merah. Apalagi, selat ini berperan penting terhadap 30 persen jalur perdagangan minyak dunia. Di mana, di Selat Hormuz terdapat 33 ribu kapal minyak dan Laut Merah itu sekitar 27 ribu kapal.

Adanya hambatan tersebut diprediksi akan berdampak pada kenaikan harga minyak mentah dunia yang bisa juga bisa berimbas terhadap harga BBM dalam negeri. Menurut Puteri, pemerintah sudah menegaskan bahwa harga BBM tidak akan naik hingga Juni 2024. Sehingga, hal ini menjadi wujud keberpihakan APBN melalui subsidi BBM untuk melindungi daya beli masyarakat.

“Ke depan, kami terus dorong pemerintah untuk memantau harga minyak dunia serta menyiapkan berbagai upaya untuk memitigasi segala potensi risiko dampak yang akan muncul,” ujar legislator Dapil Jawa Barat VII tersebut.

Lebih lanjut, Puteri menyampaikan, potensi dampak pada sektor keuangan juga perlu diantisipasi. Dollar index yang mengalami penguatan berpotensi memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah. Bagi sektor riil, dampak depresiasi nilai tukar akan sangat berpengaruh terhadap impor.

Untuk itu, Puteri mendorong Bank Indonesia bersama pemerintah untuk terus berada di pasar guna melakukan intervensi untuk stabilisasi nilai tukar Rupiah.

Di antara banyaknya prediksi yang beredar, Puteri meminta masyarakat untuk tenang dan tidak memicu kepanikan di pasar. Sebab DPR akan terus mengimbau pemerintah dan otoritas terkait guna memantau situasi terkini serta menyiapkan upaya mitigasi risiko sehingga ketegangan ini tidak menimbulkan dampak yang dalam bagi masyarakat.

Menutup pernyataan resminya, Puteri meminta masyarakat untuk ikut berpartisipasi mengurangi impor terutama yang bersifat konsumtif. Hal ini perlu menjadi perhatian lantaran dikhawatirkan bisa menimbulkan tekanan terhadap nilai tukar Rupiah.

“Untuk itu, sebaiknya kita tetap memprioritaskan belanja pada produk UMKM lokal. Lantaran, UMKM menjadi penopang utama perekonomian kita,” tutup Puteri.