Connect with us

RBPR Sumut Bersama Kedan’Z GP di Medan Adakan Singing Competition

Jakarta – Dalam rangka ikut memeriahkan HUT kemerdekaan RI ke-78 Tahun, dan mengenalkan Ganjar Pranowo Kedan’Z GP mengadakan singing Competition dengan lagu – lagu perjuangan sebagai lagu pilihan bebas dan lagu pilihan wajib yang bertemakan Ganjar Pranowo. Kegiatan Singing Competition ini digagas dan dilaksanakan oleh Kedan’Z GP Sumut yang diketuai oleh Maulana Atha di Rumah Bersama Pelayan Rakyat (RBPR) di Jalan Perhubungan Udara no.45 Q Medan, Kamis 17 Agustus 2023.

Kegiatan Singing Competition diikuti oleh 11 peserta vokal solo-perorangan dan 5 Vokal Group dan team juri terdiri dari Rohani Panjaitan, SPd, Siska Ferianta Sembiring, Rudolf Nababan.

Acara dimulai jam 14,30 WIB dengan diawali menyanyikan lagu Indonesia Raya dan puisi “Jamu Godong Telo” dari Juhenri Chaniago – penggiat budayawan sumatera utara  dilanjutkan lomba dengan peserta pertama Rose Fanisyela S (15 tahun) dengan lagu pilihan wajib ‘Rambut Putih” dan lagu pilihan bebas “Bendera-Coklat”, kemudian diakhiri oleh peserta ke 11 yang bernama “Merdiana Gulo” dengan lagu pilihan wajib ‘ Njar ji Njar beh dan lagu pilihan bebas “Rayuan Pulau Kelapa” untuk vocal solo.

Untuk vocal group diikuti oleh 5 peserta group , penampilan awal oleh group ‘SHINING VOICE” dengan lagu pilihan wajib “Rambut Putih” dan lagu pilihan bebas “Rayuan Pulau Kelapa” lalu diakhiri dengan peserta nomor undi 5 , yaitu “Nuevo” dengan lagu pilihan wajib “Njar Ji Njar Beh” dan lagu pilihan bebas dengan judul “Indonesia Pusaka”, Singing Competition berakhir di jam 17.10 dan team juri bersidang sampai dengan jam 18.30 wib, dan pemenang singing competition diumumkan pada jam 19.00.

Adapun pemenangnya:

Vokal Solo :
Juara I: Nomor undi 03, total nilai 1890, Lydia Sihombing umur 26 tahun mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 2,000,000

Juara II: Nomor undi 04, total nilai 1850,Debora Patricia, umur 22 tahun, mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 1,500,000

Juara III: Nomor undi 11,total nilai 1825,Merdiani Gulo, umur 23 tahun, mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 1,000,000

Harapan 1:Nomor undi 7,total nilai 1807,Viola, umur 21 tahun, mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 500,000

Harapan 2: Nomor undi 10,total nilai 1790,Rade Juliman, umur 25 tahun, mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 300,000

Harapan 3: Nomor undi 01, total nilai 1750, Rose Fanisyela.S, umur 15 tahun, mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 200,000

Vokal Group :

Juara I : Nomor undi 05,total nilai 1550, Nuevo (Krisna,otniel,Reisa Z Maharani, Fritzdinand,Klemen) mendapatkan hadiah pembinaan dengan uang tunai sebesar Rp 2,500,000

Diakhir pelaksanaan kegiatan diadakan makan malam bersama dan sesi bincang-bincang dengan semua peserta lomba dimana panitia pelaksana dari team kedan’Z GP Sumut berharap semua peserta dapat menebarkan kebaikan calon presiden RI tahun 2024 yaitu bapak H.Ganjar Pranowo, SH.MIP, dan disambut tepuk tangan dari semua peserta yang semangat juga akan ikut serta memenangkan Beliau pada pilpres tahun 2023.

Semua peserta mendapatkan sertipikat, souvenir berupa mug yang berlogo Rumah Bersama Pelayan Rakyat bersama calon presiden pilihan nanti di pilpres 2024 yaitu bapak H.Ganjar Pranowo SH, MIP.

Baca Selengkapnya
Tulis Komentar

BERITA

Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat

Oleh

Fakta News
Komisi III Minta Komnas HAM Tingkatkan Peran, Selesaikan Pelanggaran HAM Berat
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024). Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh memimpin rapat kerja dengan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dalam rapat ini Komisi III meminta Komnas HAM untuk meningkatkan peran dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM berat.

“Baik itu penyelesaian yudisial maupun non-yudisial, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan,” ujarnya di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5/2024).

Lebih lanjut Komisi III DPR meminta Komnas HAM untuk segera menyelesaikan peraturan terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi, agar dapat menjadi informasi dan tolak ukur dalam tindak lanjut rekomendasi yang telah diberikan.

Bahkan Komisi III meminta Komnas HAM dan Komnas Perempuan untuk lebih proaktif dan sinergis dalam mengidentifikasi potensi permasalahan, melakukan penanganan, maupun pendampingan terhadap seluruh pihak, dalam penerapan dan penegakan prinsip-prinsip HAM, termasuk perlindungan terhadap perempuan di seluruh sektor dan kegiatan.

Sementara itu di lain pihak, Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan bahwa pihaknya saat ini tengah menyusun rancangan Peraturan Komnas HAM terkait Penilaian Tindak Lanjut Kepatuhan Rekomendasi Komnas HAM. “Sebagai salah satu upaya pemasangan untuk meningkatkan efektivitas dari rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM,” papar Atnike saat rapat.

Menurutnya rekomendasi yang diberikan oleh Komnas HAM dari hasil pemantauan, mediasi, maupun kajian tidak selalu ditindaklanjuti oleh stakeholders maupun kementerian/lembaga karena dianggap tidak mengikat. “Sejumlah kasus juga menunjukkan fungsi mediasi Komnas HAM masih belum dipahami sebagai sebuah solusi strategis,” ucap Atnike.

Baca Selengkapnya

BERITA

Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil

Oleh

Fakta News
Anggaran Pendidikan Kemenag Dinilai Masih Kecil
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto: DPR RI

Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menilai besaran anggaran pendidikan yang diterima Kemenag (Kementerian Agama) untuk mendanai seluruh lembaga pendidikan Islam dan keagamaan masih timpang dibanding kementerian lain.

“Soal anggaran pendidikan di bawah Kementerian Agama harus betul-betulan keadilan anggaran. Kalau kita dengar pidato Menteri Keuangan (Sri Mulyani) dalam rapat paripurna, ya anggaran pendidikan Rp630 triliun, tapi kalau Kemenag hanya dapat Rp35 triliun, buat saya mengkhawatirkan,” kata Kang Ace, sapaannya, dalam keterangan persnya, Rabu (29/5/2024).

Politisi Partai Golkar itu menyatakan, selain Sekretariat Jenderal (Sekjen) Kemenag, anggaran terbesar juga diberikan kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag sebesar Rp35 triliun.

Ada satu hal yang sangat penting untuk didiskusikan bersama adalah soal berbagai hal terkait anggaran pendidikan nasional. Dari penjelasan Plt Dirjen Pendis, berapa persen KIP Kuliah untuk Perguruan Tinggi Agama Islam (PTKAI) dan perguruan tinggi agama lain.

“Apakah PIP, KIP, apakah sudah mencerminkan suatu keadilan anggaran? Rehab ruang kelas juga belum mencerminkan keseluruhan,” ujar dia.

Kang Ace melihat dari total anggaran pendidikan Rp630 triliun di APBN, Kemenag hanya mendapatkan Rp35 triliun, artinya belum mencerminkan suatu kesetaraan anggaran.

“Padahal anak-anak madrasah, yang kuliah di UIN, STAIN, STAI atau di manapun, mereka juga anak-anak bangsa yang sama untuk mendapatkan perlakuan sama dalam akses pendidikan,” tutur Kang Ace.

Ace mengatakan, keputusan tepat telah diambil Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang menunda status Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) bagi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. “Itu keputusan yang tepat. Kalau tidak, meresnya sama mahasiswa. Berat,” ucap dia.

Jujur saja, ujar Ace, hampir sebagian besar  siswa dan mahasiswa yang sekolah di bawah Kemenag berlatar belakang sosial ekonomi kelas menengah bawah. Namun penyaluran program KIP dan PIP untuk mereka juga sedikit.

“Itu anehnya. Jadi ada yang salah dari proses pendataan penyaluran program negara untuk kelompok-kelompok yang membutuhkan itu,” ujar Kang Ace.

Baca Selengkapnya

BERITA

Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi

Oleh

Fakta News
Imbas Kebakaran Smelter Nikel PT KFI, Komisi VII akan Audit Investigasi
Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024). Foto: DPR RI

Kutai Kartanegara – Anggota Komisi VII DPR RI Nasyirul Falah Amru mengatakan, pihaknya akan segera melakukan audit investigasi terhadap pabrik smelter nikel PT Kalimantan Ferro Industri. Hal tersebut imbas dari peristiwa dua kali ledakan di pabrik smelter PT KFI yang menewaskan pekerja asing dan lokal belum lama ini.

“Kami akan panggil PT KFI beserta seluruh jajaran direksinya, untuk datang ke Gedung Senayan dan kami akan melakukan audit investigasi. Secara mekanisme, bisa dengan membuat panja nikel atau kita panggil secara khusus di Rapat Dengar Pendapat (RDP). Kami juga tentunya akan melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kementerian KLHK dari sisi amdalnya, supaya benar-benar kita melihat secara komprehensif sebab terjadinya ledakan,” ujarnya saat memimpin Tim Kunspek Komisi VII DPR mengunjungi PT KFI di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rabu (29/5/2024).

Menurut Politisi F-PDI Perjuangan ini, pihaknya menilai, hasil dari temuan dilapangan seperti sarana untuk keselamatan kerja dan sebagainya juga masih jauh dari kurang. Walaupun mereka sudah mendatangkan tim dari Kementerian Industri untuk mekanisme aturan pedomannya, tetapi pihaknya menemukan fakta di lapangan masih belum sesuai dengan harapan.

“Saya berpesan agar tidak terulang terjadi kebakaran atau ledakan, yang paling penting ini adalah mesin yang ada di setiap semelter itu perlu dicek selalu setiap periodik. Kemudian, kalibrasi mesin itu juga penting karena dengan begitu kita akan tahu ukuran mesin ini sesuai dengan kapasitasnya dia berproduksi atau tidak. Sehingga, Insya Allah dengan adanya perawatan yang berkala dan pengawasan yang kita lakukan ini Insya Allah tidak akan terjadi kembali,” jelas Nasyirul.

Selain itu, kami juga tidak menemukan alat pemadam kebakaran sepanjang jalan menuju lokasi meledaknya smelter. Kemudian, rambu-rambu yang ada juga masih sangat terbatas sekali, sehinhha dianggap tidak layak untu perusahaan smelter. “Jadi ini harus segera diperbaiki,” imbuhnya.

“Kita menemukan sesuatu yang di luar dugaan, ketika PT KFI lagi dibangun ada proses namanya commissioning atau uji coba tetapi sudah menimbulkan kejadian terjadinya ledakan. Padahal masih tahap uji coba, tetapi dua tenaga kerja asing dan dua pekerja lokal turut menjadi korban akibat ledakan di smelter nikel tersebut,” ucapnya lagi.

Baca Selengkapnya